cover
Contact Name
Roy Marthen Moonti
Contact Email
roymoonti16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gorontalo.lawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Law Review
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26145030     EISSN : 24165022     DOI : -
Core Subject : Social,
Gorontalo Law Review (Golrev) adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang terbit setahun dua kali pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Dasar Tipu Muslihat (Niet Zoude Aangegaan) (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Mjk) Yudha, Erlangga Wira; Yulianingsih, Wiwin
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3809

Abstract

This research discusses the validity of a land sale and purchase agreement allegedly made on the basis of deception (niet zoude aangegaan), using a case study of Decision Number 113/Pdt.G/2019/PN.Mjk. This research uses a normative legal method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data used in this research is secondary data obtained from literature studies and interviews. The results show that there are complex legal relationships between the parties, including debt and credit relationships, land certificate lending, and buying and selling of land. Although this legal relationship is regulated in accordance with the applicable provisions, there are indications of the use of false identity by the buyer in the Deed of Sale and Purchase No. 85/2017. This deed, which was made by a notary, allegedly violates the subjective requirement for the validity of an agreement, namely an agreement arising from fraud. As a result of this fraud, the deed can be canceled through a court process because it does not meet the validity requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This research highlights the importance of honesty in making agreements, especially in land sale and purchase transactions, to avoid legal disputes that harm the parties involved.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTITIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH (CONTOH PUTUSAN: NOMOR 10 PK/TUN/2020.) margita, Susanto Agata
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3264

Abstract

To find out "legal protection in the case of issuing a land certificate on another party's land, it must fulfill the requirements stipulated in the law and to know the legal consequences for the owner of land rights if there is a land certificate that has been issued by another party. In essence, there is a dispute between the parties regarding the object, namely the land plot. In this type of research, it is normative, namely legal research carried out by examining library materials or secondary materials with the approach used in this research being the statutory approach and the case approach method used in this research because it is the most appropriate approach method in solving legal issues. which is being studied." This dispute can be resolved through non-litigation or litigation.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TENTANG ADANYA KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK ANTARA KONSUMEN DAN PIHAK E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE) Prasetyo, Ade Jona; Saidin, Saidin; Kamello, Tan
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3745

Abstract

E-commerce trade has become a reality in today's technology-driven society. This type of trade has undoubtedly brought changes to the system of buying and selling goods, especially in terms of contracts or agreements. E-commerce agreements tend to implement what is known as Standard Clauses. Standard Clauses in agreements are generally not allowed to include certain conditions that could harm the public, which is why they are regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the legal basis for ensuring the rights and obligations of the parties involved. Therefore, it is necessary to investigate this issue. This thesis is titled “Legal Protection for Consumers Regarding Standard Clauses in Electronic Contracts Between Consumers and E-commerce Parties (Case Study on E-commerce Shopee)”. The problem statements in this thesis are: 1) How is the implementation of Standard Clauses in electronic contracts in Indonesia? 2) How is the law applied in e-commerce transactions involving electronic contracts that include standard clauses and what are the legal consequences for consumers and business actors? 3) What are the responsibilities and dispute resolution mechanisms for business actors towards consumers if there is a discrepancy in the electronic contract in e-commerce transactions? The method used in writing this thesis is normative juridical research, which is legal research that examines library materials or secondary data as the basic material to be studied, while its nature is descriptive analytical. The research approach used is the statute approach. The data analysis method used is a qualitative method obtained from research on the study object, which is in the form of contracts or agreements linked to the prevailing laws and regulations. The research findings indicate that the application of Standard Clauses in contracts/agreements in e-commerce still has issues, particularly in cases of default. These issues occur in the form, timing, and quality of the goods being traded, causing consumers to sometimes be dissatisfied with the purchased goods. For these issues, there are mechanisms for business actors to be responsible for compensation as regulated in the Consumer Protection Act (UUPK), and there are three (3) consumer dispute resolution efforts, namely efforts outside the court such as mediation and negotiation, through BPSK, and efforts through the court such as filing lawsuits and others.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Harahap, Muhammad Hafist; Azizah, Noor
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3774

Abstract

Hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yaitu tindak pidana yang akibatnya menghilangkan nyawa seseorang. Pada dasarnya yang sering menjadi pembahasan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum atau masyarakat sipil, namun tindak pidana pembunuhan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini dimaksud adalah pihak kepolisian maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam. Dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat kepolisian, dan bagaimana ketentuan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat penegak kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan tiga sumber data yaitu primer sekunder dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu mengikuti ketentuan hukum pada peradilan umum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 338 sampai dengan 350 KUH Pidana, dan dalam perspektif hukum pidana Islam maka ditinjau dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan permohonan maaf dari pihak keluarga korban untuk mendapatkan keringanan.
Diskursus Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo Achir, Nuvazria; Tome, Abdul Hamid; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3821

Abstract

Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?. berdasarkan hal tersebut maka riset ini dikategorikan sebagai peneilitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan dengen menetapkan sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Riset ini sampai kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk, tahap Penyusunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap pembahasan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, hal tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya bahwa Perda yang dibentuk akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah  pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Kedua, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MAHASISWA MAGANG UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR Pranedya, Risna; Riza, Marwati; Paserangi, Hasbir
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3093

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang di Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan dari data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 1. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia yaitu, perlindungan hukum preventif telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pembuatan aturan terkait jaminan sosial dalam UU No. 40 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Sedangkan perlindungan hukum represif dibuktikan dengan penegakan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pekerja diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013. 2. Implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang Universitas Hasanuddin Makassar telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan seluruh mahasiswa magang Universitas Hasanuddin di BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian.
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Jaya, Bagus Novian; Abadi, Suwarno
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3875

Abstract

The crime of carrying sharp weapons in Indonesia is a serious issue that threatens public security and public order. This study aims to analyze the legal framework concerning the crime of carrying sharp weapons and to identify the countermeasures implemented by the government and law enforcement agencies. This research uses a normative juridical method with approaches including the Statute Approach, Case Approach, and analysis of societal habits related to carrying sharp weapons. The results show that although clear regulations exist, their effectiveness in preventing the misuse of sharp weapons, particularly in crowded situations, remains questionable. A stricter enforcement of the law is necessary to create a deterrent effect for offenders, while non-penal approaches, such as legal awareness campaigns, are also essential to educate the public about the dangers and socialization of carrying sharp weapons without permission. The synergy between the government, law enforcement, and society is crucial to creating order and security in public spaces, ensuring that existing regulations are applied optimally.
Innovative Strategy for the Application of Discretion in Government Policy in Indonesia: An Analysis Wibowo, Satrio
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3357

Abstract

The objective of this study is to recognise the following: discretion as a kind of innovation in government policy application; discretionary criteria as an innovation in government policy carrying the benefit principle; and discretionary models as an innovation in government policy seen to be ideal. This study used a statutory approach in conjunction with a normative legal strategy. The discussion's conclusions demonstrate that, in order to encourage official innovation, discretionary regulation—a kind of government policy innovation—must be implemented. This phase entails rejecting a passivity in the realisation of innovation and pursuing harmony between innovation and legislation. Four factors are taken into consideration while evaluating discretion as a novel government policy: power, constraints, testing, and judicial oversight. The welfare state's core principles must serve as the foundation for the discretionary model that is seen to be best for developing innovative policies that accomplish bureaucratic transformation. Discretionary policies should also encourage collaboration between authorities and adhere to Pancasila's tenets. Moreover, discretionary policies must abide with the fundamentals of good governance (AUPB).
KEPUASAN MASYARAKAT PROVINSI JAMBI TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG DIHASILKAN OLEH ANGGOTA DPRD PERIODE 2019-2022 Lestiany, Tri Endah Karya; ., Burhanuddin; FA, Jalaluddin
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3767

Abstract

This study aims to determine the level of satisfaction of the Jambi Province community with the regional regulations produced by the members of the Jambi Province Regional House of Representatives (DPRD) for the 2019-2022 period. This research employs both quantitative descriptive and qualitative descriptive approaches. One of the main functions of the DPRD is the legislative function, which holds significant authority in forming regional regulations (Perda). However, when considering the total number of Perda produced by the local government from 2019 to 2022, the perception of their quality remains far from ideal. The results of this study indicate that the people of Jambi Province are satisfied with the regional regulations produced by the DPRD members during the 2019-2022 period. Although the quantity of Perda produced was only 13, there are regulations that, although indirectly, will provide benefits and have an overall impact on general welfare
TANGGUNG JAWAB PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA maharani, virgi aprilian; hasuri, hasuri
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3647

Abstract

Child protection is an effort to protect children so that they can carry out their rights and obligations. The formation of P2TP2A is a form of government responsibility to provide protection for women and children from violence, P2TP2A is an embodiment of integrated services between the Government and the community in providing protection for victims. The discussion in this research is the responsibility of P2TP2A towards child victims of domestic violence, namely the efforts or services provided by the P2TP2A institution to child victims to provide protection. The conclusion from this research is that there are several types of services provided by P2TP2A, namely in the form of prevention, treatment and empowerment for victims who experience violence. Then the types of services provided by P2TP2A are One-Stop Services and Network Services. Then other services provided are in the form of settlement processes through litigation and non-litigation. These include Legal Services, Medical Services and Psychological Services. Mechanisms for Handling Victims and Providing Assistance to Victims by P2TP2A Serang City, namely Receiving Victims, Outreach, Referral, Registration and Identification. 

Page 7 of 12 | Total Record : 113