Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Etika Notaris Dalam Era Digital: Dampak Branding Diri Dalam Profesionalisme ]]>
<![CDATA[Purna Ardana, I Gusti Ngurah]]>;
<![CDATA[Kudus, Nurzamzawiah]]>;
<![CDATA[Abdillah, Maulana Farhan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1171
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana batasan seorang notaris dalam hal membranding diri di era digital saat ini. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan analisis bahan hukum secara deduktif – induktif. Sumber bahan hukum diperoleh melalui kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu Penyebab Notaris yang eksis melakukan branding diri ialah dikarenakan Pertambahan jumlah notaris di Indonesia yang pada akhirnya memicu banyak persaingan untuk mendapatkan klien. Pasal 15 UUJN dalam kaitanya mengenai branding diri, Notaris boleh melakukan penyuluhan hukum sebagai upaya branding diri melalui digitalisasi seperti media elektronik selama tidak digunakan sebagai promosi diri dan promosi pembuatan akta notaris. Dampak positifnya bahwa masyarakat bisa merasakan manfaat dari perkembangan digitalisasi penggunaan media sosial oleh notaris. Masyarakat bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari media elektronik dan pengetahuan dari penyuluhan hukum yang semakin mudah tersebar luas. Di sisi lain terdapat larangan dalam hal branding diri dalam profesionalisme yaitu tidak mencantumkan jabatan notaris dan unsur yang berkaitan dengan kata “Notaris” pada media elektronik yang di gunakan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Dengan Adanya Keterangan Palsu yang Tertuang di Dalam Akta ]]>
<![CDATA[Oddie Satriyo Wibowo]]>;
<![CDATA[Erwin Kunta Tejakusuma]]>;
<![CDATA[Muhammad Bayu Tondy]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1172
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk melihat kewenangan dan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat pembuat akta jika ada suatu klausul pemalsuan dalam akta otentik. Serta artikel ini berfokus membahas tentang kedudukan akta notaris sebagai akta otentik dengan adanya keterangan palsu yang tertuang dalam akta dan akibat hukum adanya keterangan palsu dalam akta yang dibuat oleh notaris bagi notaris. berfokus terkait penafsiran secara sistematis yang membahas ruang lingkup kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainya yang mendukung terkait artikel ini. Akta tersebut dalam proses konstantir, kualifisir, dan konstituir harus sesuai dengan standard prosedur UUJN yang mana menjadikan akta tersebut menjadi akta otentik. Kewenangan. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas isu hukum dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan dan doktrinal yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini metode dalam pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akta notaris yang dibuat sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 38 UUJN dan prosedur pembuatan akta memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan notaris yang membuat akta sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara benar dan menerapkan asas kehati-hatian, maka notaris tidak dapat dikategorikan kedalam pihak yang turut serta melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS di kabupaten Cirebon ]]>
<![CDATA[Mubarokah, Ni’mah]]>;
<![CDATA[Khalimy, Akhmad]]>;
<![CDATA[Firdaus, Yosep Muhammad]]>;
<![CDATA[Hadi, Henrizal]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1175
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam penanggulangan HIV/AIDS di tingkat lokal, di tengah berbagai hambatan sosial dan anggaran yang terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yurisprudensi dengan metode kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga medis, aktivis kesehatan, serta studi dokumen yang mencakup peraturan daerah dan kebijakan pemerintah setempat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Dinas Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melaksanakan berbagai program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, seperti edukasi, pemeriksaan rutin, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah stigma sosial yang masih kuat terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya, serta perluasan anggaran untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan bagi ODHA.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate ]]>
<![CDATA[Amalina, Zaskiya]]>;
<![CDATA[Salman, Radian]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1180
<![CDATA[Proyek food estate merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang digagas oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional dengan menggunakan pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian skala besar. Dalam pelaksanaannya proyek food estate menghadapi beberapa tantangan terutama dibidang lingkungan hidup seperti alih fungsi kawasan hutan, konflik lahan, deforestasi dan degradasi tanah, kegagalan produksi, mangkraknya lahan pertanian serta disharmoni peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum juga menjadi tantangan serius dalam penyelenggaran proyek food estate. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan tantangan pelaksanaan proyek food estate, menganalisa asas tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah serta tanggung jawaban pemerintah terkait kerusakan lingkungan oleh proyek food estate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Diharapkan pada perkembangan selanjutnya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta mengedepankan keadilan ekologis sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan ketahanam dan swasembada pangan dengan kelestarian lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Kewenangan Notaris Indonesia Dan Notaris Turki Dalam Pembuatan Akta Autentik ]]>
<![CDATA[Hadirman, Wiwin]]>;
<![CDATA[Munandar, Aris]]>;
<![CDATA[HS., Salim]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1183
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kewenangan notaris di Indonesia dan Turki dalam pembuatan akta autentik, serta memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik notariat di kedua negara. Rumusan masalah pertama, Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh notaris di Indonesia dan Turki dalam proses pembuatan akta autentik. Kedua, Bagaimana perbandingan prosedur dan tanggung jawab notaris dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan praktisi notaris, dan analisis dokumen hukum yang relevan dari kedua negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kewenangan dan prosedur notaris di Indonesia dan Turki. Notaris Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal kepengurusan dokumen hukum, sementara notaris Turki lebih terfokus pada kepastian hukum dan pendaftaran. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi keabsahan dan perlindungan hukum akta autentik di masing-masing negara.]]>
<![CDATA[Pengaruh Sistem Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Dalam Perjalanan Dinas Fiktif Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai ]]>
<![CDATA[Ahmad Sahala Fuad]]>;
<![CDATA[Syawal Abdulajid]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1193
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam perjalanan Fiktif pada Sekretariat Daerah Kabupatan Pulau Morotai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Kejaksaan Negeri Morotai. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa Konsep kerugian keuangan negara dalam perjalanan dinas fiktif pada aspek hukum administrasi negara, mengharuskan adanya pengembalian keuangan negara dan memulihkan penyebab kerugian keuangan negara tersebut. Sedangkan pada aspek hukum pidana kerugian keuangan negara dipandang sebagai unsur tindak pidana korupsi. Substansi hukum yang baik berperan dalam mencegah terjadinya perjalanan dinas fiktif melalui, penetapan prosedur dan dokumentasi yang ketat untuk perjalanan dinas, Pengaturan sanksi yang tegas bagi pelaku dan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban yang detail. Struktur hukum memiliki pengaruh signifikan melalui perbaikan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antar lembaga, pengembangan SDM, serta pemanfaatan teknologi merupakan langkah-langkah penting dalam mengoptimalkan peran struktur hukum. Budaya hukum yang lemah dapat menjadi faktor pendorong terjadinya praktik-praktik koruptif tersebut. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Negara Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Waris Yang Belum Dibagi Dalam Perspektif Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah ]]>
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1197
<![CDATA[Penelitian in bertujuan untuk menganalisis implikasi terhadap penerbitan sertifikat atas tanah kepada salah satu ahli waris dan menganalisi tanggungjawab negara (BPN) terkait pembuatan sertifikat tanah atas nama salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Implikasi penerbitan sertifikat dan tanggungjwab negara pada tahap akhir bergantung pada sistem pendaftaran dan sistem publiksasi pendaftaran tanah yang dianut oleh negara. Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan sistem pendaftaran Hak dengan sistem publikasi negatif. Berbeda dengan sistem publikasi negatif, sebaliknya sistem publikasi positif menerapkan prinsiple insurance yang didalamnya terdapat tanggung jawab negara menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah melalui proses pendaftaran. Kesalahan yang dilakukan oleh negara dalam pendaftaran tanah, termasuk dibidang waris, jika tanah tersebut merupakan tanah bersama namun dengan manipulasi tertentu oleh oknum tertentu kemudian terbit atas nama seseorang ahli waris maka negara bertanggungjawab penuh terhadap kesalahan penerbitan sertifikat tersebut. Tanggung jawab tersebut bersifat strict liability (mutlak) berupa kompensasi atau ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan.]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Asikin, Zainal]]>;
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>;
<![CDATA[Zunnuraeni, Zunnuraeni]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1200
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta akibat hukum dari adanya persekongkolan tender tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, yaitu efisien, efektif, terbuka dan kompetitif, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Akibat hukum dari persekongkolan tender dalam pengadaan barang pemerintah dapat berupa sanksi pembatalan penawaran, pencairan jaminan penawaran dan penyetorannya ke kas negara, serta usulan penetapan daftar hitam kepada kuasa pengguna anggaran.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Roti Yang Mengandung Zat Berbahaya ]]>
<![CDATA[Mugiono, Mariana]]>;
<![CDATA[Indradewi, Astrid Athina]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1202
<![CDATA[Penelitian ini mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan keamanan produk sebelum dan sesudah beredar di pasar. BPOM bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh dan berulang terhadap produk guna memastikan keamanannya bagi konsumsi masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada tahap persetujuan awal, tetapi juga mencakup pengawasan pascapasar untuk mendeteksi dan menangani risiko yang ditimbulkan oleh produk yang tidak aman atau ilegal. Dalam menjalankan mandatnya, BPOM bekerja sama dengan instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat guna mempercepat proses deteksi dan penarikan produk bermasalah. Apabila ditemukan produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, BPOM wajib mengambil tindakan tegas, seperti mencabut izin edar, menarik produk dari peredaran, meninjau ulang keamanannya, memusnahkan produk, dan menerapkan sanksi hukum yang berlaku. Perlindungan konsumen yang efektif menuntut BPOM untuk senantiasa waspada dalam mengawasi produk yang sudah maupun belum beredar. Selain itu, BPOM juga memiliki kewajiban untuk secara berkala memberikan informasi terkini kepada publik mengenai status keamanan produk demi meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPOM harus secara konsisten melaksanakan pengawasan pra-pasar dan pascapasar untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan yang terdaftar, guna menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah kelalaian pengawasan.]]>
<![CDATA[Status Hukum Unmanned Underwater Vehicle (UUV) menurut Hukum Laut Internasional: Peluang dan Tantangan ]]>
<![CDATA[Puspitawati, Dhiana]]>;
<![CDATA[Wardana, Rangga Vandy]]>;
<![CDATA[Riadhussyah, M]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1203
<![CDATA[Penelitian ini akan membahas status hukum UUV menurut Hukum Laut Internasional serta membahas peluang dan tantangan pengaturan terhadap UUV. Terlepas dari manfaat yang diberikan oleh UUV, negara harus merumuskan atau menyepakati status hukum UUV; serta mengatur pengoperasian UUV. Dengan demikian Kerjasama regional sangat perlu dilakukukan. Penelitian ini menggunaka metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum internasional secara eksplisit belum mengatur tentang status hukum UUV. Konvensi ini bahkan tidak konsisten dalam penggunaan terminology ‘ships’ dan ‘vessels’ serta tidak mendefinisikan kapal secara jelas. Sehingga menimbulkan permasalahan terutama dalam menentukan status hukum UUV, apakah UUV dapat dikategorikan sebagai kapal. Karakteristik UNCLOS 1982 sebagai ‘package-deals’ memungkinkan dilakukannya evolutionary interpretation yang dapat memasukkan kapal tanpa awak sebagai kapal yang dimaksud oleh UNCLOS 1982. Meskipun demikian, berkaitan dengan UUV, masih menimbulkan pro dan kontra. Apabila UUV dianggap sebagai kapal, apakah termasuk kapal peneliti atau kapal perang? Atau termasuk dalam other underwater vehicle yang dapat diasumsikan sama dengan kapal selam? Apakah dengan demikian UUV tunduk pada hak-hak pelayaran sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.]]>
