cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 10   11   12   13   14 
PENEGAKAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI EMPIRIS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI DUKUH JONGSO DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI) Said, Nur; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9506

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang masih membuang sampah sembarangan dan juga untuk mengetahui Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan pendekantan Non Doktinal atau yuridis Empiris atau / Sosiologis, untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Dalam pengumpulan data ini, Penulis / Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, terutama wawancara yang mendalam dengan informan yang dipilih dengan menggunakan Snow Ball atau secara berantai dalam mencari informasi dan mewawancarai orang hingga informasi telah dianggap cukup.Hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati belum bisa diwujudkan secara maksimal karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya yaitu karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya.
TUGAS DAN EWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Viaga, Vanessa; Wardhani, Lidya Christina; Christia, Adissya Mega
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9501

Abstract

Penelitian yang berjudul “TUGAS DAN WEWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk memahami serta menganalitis tugas, wewenang serta konsekuensi yang diperoleh Dinas Sosial P3AP2KB untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Konsekuensi yang akan diterima Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan KPM PKH di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah pengenaan hukuman Ddsiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PATI DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS NARAPIDANA YANG MENJALANI ASIMILASI DI RUMAH (IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 24 TAHUN 2021) Hartanto, Rio Yuli; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9507

Abstract

Kebijakan asimilasi di rumah merupakan upaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam LAPAS dan RUTAN. Pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret 2020 dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Terdapat 3 periode pelaksanaan kebijakan asimilasi dirumah di Bapas Pati, yang pertama asimilasi dirumah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yang kedua Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, dan ketiga adalah periode Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Dari ketiga periode tersebut, periode yang pertama memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang menjalani asimilasi dirumah. Kendala yang dihadapi karena tingkat pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan asimilasi di rumah, serta jumlah narapidana yang banyak tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Pati.
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP ARTI PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DAGANG (STUDI DI DISNAKER PERINKOP DAN UKM KABUPATEN KUDUS) Fatmala, Rini; Istanto, Yusuf; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9502

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap arti penting hak kekayaan intelektual terkait merek dagang yang berada di Kabupaten Kudus. Serta untuk mengetahui kendala dan langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kudus dalam memberikan pemahaman hak merek dagang kepada pelaku UMKM.Hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Kudus terhadap arti penting hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang bagi pengembangan usaha masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya informasi dan ketidak mauan pendaftaran merek oleh pelaku usaha karena faktor biaya yang cukup mahal. Langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus adalah memberikan pemahaman terkait merek dagang dilakukan dengan cara sosialisasi penyuluhan terhadap pelaku UMKM dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan membebaskan atau menggeratiskan biaya pendaftaran merek dagang dengan kuota terbatas.
KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Azizah, Listiana Nur; Suparnyo, Suparnyo; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9504

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang alasan masih banyaknya pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya karena kurangnya informasi terkait pentingnya pendaftaran merek. dikarenakan adanya hambatan yaitu pengrajin atau pengusaha UMKM Tenun Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, dan pelaku usaha Tenun Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal dan prosedur yang rumit dikarenakan banyaknya syarat permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso yaitu dengan memberikan rekomendasi, pelaksanaan dan pengembangan usaha dan sarana serta kegiatan promosi dan informasi. 
PELAKSANAAN STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI Wadani, Dinda Riski; Hidayatullah, Hidayatullah; Susilowati, Henny
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9499

Abstract

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelayanan jaminan kesehatan yang di alami Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana yang memiliki penyakit bawaan ataupun tidak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah data di peroleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat diperoleh secara jelas mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun secara ilmiah. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati bagi tahanan dan narapidana dengan standard yang sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 serta peraturan lain, narapidana hanya terampas kemerdekaannya tidak dengan pemenuhan hak yang diberikan. Lembaga Pemasyarakatan berkerja sama dengan RSUD setempat apabila narapidana dibutuhkan untuk rujukan. Sedangkan pembahasan yang selanjutnya adanya kendala di dalam pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dengan kurangnya standard ruangan yang ada, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dan Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama dibidang Kesehatan.
UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK) Sari, Lussy Windya; Hidayatullah, Hidayatullah; Susilowati, Henny
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11341

Abstract

Penelitian yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya tindak pidana perjudian dan upaya Kepolisian Resor Demak dalam menangulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak didominasi karena adanya faktor kebiasaan masyarakat seperti halnya kebiasaan perjudian yang dilakukan di acara pernikahan, karena adanya pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa bermain judi adalah sebagai tradisi dan bagian dari acara suatu pernikahan, tetapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan kegiatan perjudian karena terdapat dorongan dari faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang memanfaatkan kegiatan tersebut.Upaya Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak adalah melakukan upaya pre-emtif, seperti membina hubungan yang baik antara masyaraat dengan kepolisian setempat, melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat. Upaya preventif, seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perjudian bukanlah termasuk budaya masyarakat, melakukan pengawasan dan operasi di tempat rawan perjudian, melakukan patroli, penjagaan, dan pengintaian. Upaya represif, seperti melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS Firdaus, Dhiaswara; Suparnyo, Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11320

Abstract

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan pelayanan publik di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sudah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. Metode dalam penulisan tesis ini  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah dengan menerapkan yang pertama transparansi dalam hal ini, melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dijamin adanya transparansi, serta terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan informasi balik tentang perlakuan pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pelayanan publik di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sudah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat adalah dengan cara peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan personil, menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dalam pelayanan. 
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OJEK HAK TANGGUNGAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Widyasti, Wuri
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13380

Abstract

Lelang merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian kredit macet melalui penjualan yang ditetapkan secara hukum. Pihak bank sebagai pemberi kredit memiliki hak untuk menjual barang jaminan saat debitur wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, bank sebagai penjual sering mengalami kendala yang menyebabkan barang jaminan menjadi sulit atau bahkan tidak dapat dilelang karena permasalahan seperi renvoi dokumen, antrian jadwal lelang yang terlalu lama, pemilik agunan merupakan pihak ketiga bukan debitur, agunan dalam bentuk rumah namun SHM yang menjadi barang jaminan hanya sebagian rumah, dan adanya kekurangjelasan batas agunan yang berupa tanah sawah dan adanya gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan dan mengetahui penyebab dari kendala yang dialami oleh bank sebagai penjual objek lelang eksekusi objek hak tanggungan dan solusinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (non-doctrinal) untuk mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak tanggungan atas tanah. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan lelang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada karena faktor-faktor diluar hukum yang menghambat lelang dan menyebabkan barang jaminan tidak dapat dilelang. Diperlukan peningkatan substansi hukum seperti ketelitian dalam proses administrasi bank, proses pemberian kredit dan pemeliharaan dokumen yang akurat. Peningkatan reformasi struktural dengan memperbaiki efisiensi dan ketersediaan sumber daya manusia di KPKNL serta perbaikan budaya dengan mendorong pendekatan yang lebih profesional dari semua pihak yang terlibat dalam proses lelang, termasuk kreditur, debitur dan notaris.
SISTEM PENYELENGGARAAN LAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Ixhlastya, Hendrix; Wicaksono, Anggit; Wardhani, Lidya Christina
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11342

Abstract

Penelitian dengan judul “Sistem Penyelenggaraan Layanan Kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang Selama Masa Pandemi Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui sistem penyelenggaraan layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan, serta mengetahui upaya optimalisasinya selama masa pandemi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai penelitian yang bersifat ilmiah.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan layanan kunjungan di Rutan Rembang telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan aturan utama, yaitu: 1) masa sebelum pandemi Covid-19; 2) masa selama pandemi Covid-19; 3) masa pasca pandemi Covid-19. Optimalisasi terkait perubahan sistem layanan kunjungan di Rutan Rembang diharapkan dapat terus meningkat sesuai dengan saran dan masukan dari masyarakat.

Page 12 of 17 | Total Record : 163

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue