Articles
163 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Sri Marthaningtyas]]>;
<![CDATA[Hidayatullah Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i1.8153
<![CDATA[Kebijakan asimilasi bagi narapidana di saat pandemi Covid-19 ini memunculkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 serta kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi di masa pandemi Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, khususnya di Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah eks-karsidenan Pati. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah kualitatif.Kebijakan ini telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, hal ini berkontibusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded dari 103% menjadi 75%. Khusus UPT Pemasyarakatan di eks Karisidenan Pati yang mendapatkan asimilasi di rumah sebanyak 790 narapidana. Menurunnya overcrowded di Lapas/Rutan ini diupayakan dapat dilaksanakan physical dan sosial distancing dalam upaya mencegah penularan Covid-19, hal ini menunjukkan sebagai upaya Negara untuk memenuhi hak konstitusional warga khususnya narapidana dalam mendapatkan perlindungan dari penyebaran virus Covid-19 sesuai amanat UUD 1945 khususnya UU RI No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kendala Pelaksanaan Kebijakan pemberian Asimilasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tiga faktor yaitu kendala Sumber Daya tenaga PK/APK, kendala anggaran negara dan kendala dari klien pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi dirumah saat pandemi Covid-19. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam pembimbingan dan pengawasan narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI MOBIL SECARA PERORANGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Aulia Khairun Nabila]]>;
<![CDATA[Sukresno Sukresno]]>;
<![CDATA[Wahyu Edy Amrulloh]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i1.8144
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Gadai Mobil Secara Perorangan dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kabupaten Jepara” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian gadai mobil secara perorangan di Kabupaten Jepara dan mengetahui faktor atau alasan para pihak memilih gadai mobil secara perorangan sebagai bentuk jaminan utang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan disusun sebagai penelitian yang bersifat ilmiah.Dari hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian gadai mobil secara perorangan di Kabupaten Jepara adalah jika pihak pemberi gadai melakukan wanprestasi yaitu terlambat memenuhi prestasinya, maka perlindungan hukumnya sesuai dengan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata bahwa pada dasarnya eksekusi barang jaminan gadai dilakukan dengan penjualan dimuka umum, berdasarkan parate eksekusi maka penerima gadai mempunyai kewenangan penuh tanpa melalui pengadilan untuk mengeksekusi barang jaminan dan jika penerima gadai melakukan wanprestasi yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perjanjian, maka perlindungan hukumnya sesuai dengan Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata bahwa pihak yang berpiutang bertanggung jawab atas hilang atau kemerosotan barang yang terjadi karena kelalaiannya. Faktor yang menyebabkan para pihak memilih gadai mobil secara perorangan adalah Proses yang dilakukan cepat, persyaratan lebih mudah, pinjaman tanpa bunga, tidak ada denda yang diberikan apabila terlambat dalam membayar utang, saling percaya dan saling mengenal, jika terdapat permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan bersama.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN ]]>
<![CDATA[Hasan Udi]]>;
<![CDATA[Sukresno Sukresno]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8529
<![CDATA[Penelitian dengan judul Penyelesaian Perkara Perdata Melalui PersidanganSecara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan AsasSederhana Cepat Dan Biaya Ringan ini dilatar belakangi adanya kemajuanteknologi informasi yang demikian pesat. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik diPengadilan Negeri Kudus dan cara mengoptimalkannya.Metode yang digunakan adalah non doktrinal, pengambilan datanyadilakukan dengan wawancara dan kuesioner, lokasi penelitian di PengadilanNegeri Kudus.Metode penentuan sampel dilakukan secara random, hasilpengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik diPengadilan Negeri Kudus sudah dilaksanakan namun baru sebatas pendaftaranperkaranya, sedangkan proses persidangannya masih sulit implementasinya.Belum tampak adanya perubahan yang nyata di Pengadilan Negeri Kudusdalam menerapkan e-court ini, maka cara untuk mengoptimalkannya adalahmewajibkan pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus harusmelalui aplikasi e-Court.sebagaimana ketentuan Surat Edaran DJU Nomor:84/DJU/HM02.3/5/2019.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Widayanti Widayanti]]>;
<![CDATA[Anggit Wicaksono]]>;
<![CDATA[Faizal Adi Surya]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8560
<![CDATA[Corona Virus Disease 2019 telah memberikan banyak dampak terhadap perekonomian dan sosial bagi masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Desa Garung Lor memiliki 34 RT 4 RW dan 2 Dusun dengan jumlah penduduk 8030 Jiwa. Pemerintah berupaya memberikan bantuan berupa BLT Dana Desa kepada masyarakat yang berdampak. Penggunaan dana desa telah diatur di dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat di Desa Garung Lor yang terdampak oleh pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah non-random sampling dan random sampling. Penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Aspek yuridis dalam penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 secara otomatis mempengaruhi pagu dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melalukan perubahan APBD atau terlebih dasar perubahan Perkada, Bupati/Walikota melakukan perubahan Perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa disetiap Desa. Pelaksanaan pendistribusian BLT DD di Desa Garung Lor terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kriteria calon penerima BLT dana desa diatur dalam Lampiran I huruf Q angka 3 Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan untuk mendata calon penerima BLT DD. Sehingga dalam pendistribusiannya tepat sasaran kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pendistribusian BLT DD dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Garung Lor dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG -UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN DEMAK ]]>
<![CDATA[Muhlisin Muhlisin]]>;
<![CDATA[Sulistyowati Sulistyowati]]>;
<![CDATA[Sukresno Sukresno]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8536
<![CDATA[Penelitian ini dengan judul eksistensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) menurut undang -undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam upaya meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelayanan prima di kabupaten demak. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-IV menyatakan salah satu tujuan Negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penegasan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak mampu melakukannya sendiri.Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik tersebut banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya dengan menciptakan aparatur yang mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Membuat regulasi yang benar melalui peraturan perundang-undangan merupakan langkah kongkrit dalam menciptakan aparatur yang baik tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. ASN adalah gabungan dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK.PPPK didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK dengan Pegawai honorer walaupun memiliki kedudukan hampir sama, namun tidak serta secara otomatis bagi pegawai honorer sekarang dapat langsung menjadi PPPK dikarenakan secara prinsip kedua jenis pegawai ini sangat berbeda.Kata kunci: Eksistensi, Pelayanan Prima, Aparatur Sipil, PPPK]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS ]]>
<![CDATA[Muh. Wahyu Himawan]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>;
<![CDATA[Dwiyana Achmad Hartanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8556
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan belum terlaksana dengan baik. Hakim belum menerapkan hak ex officio dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Kendala-kendala yang dihadapi ialah adanya ancaman atau intimidasi dari pihak suami, kurangnya informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaiamana cara mereka mendapatkan hak-haknya, serta keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum dalam kasus perkara perceraian.]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA JEPARA ]]>
<![CDATA[Agus Setiyawan]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8532
<![CDATA[Dispensasi nikah merupakan pengecualian hukum terhadap para pemohon yang akan melangsungkan pernikahan. Pengecualian ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yaitu pernikahan hanya boleh dilakukan bagi laki-laki yang sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun.Untuk mendapatkan ijin dispensasi nikah di Pengadilan perlu mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yang saat ini menjadi pijakan dan pertimbangan secara legal standing oleh Majelis Hakim untuk menetapkannya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan penelitian dalam membahas permasalahan ini dengan caramenganalisa dan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi atas realita penyelesaian Perkawinan Dini dalam proses permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019di Pengadilan Agama Jepara, yang selanjutnya upaya apa yang mesti dilakukan dalam memberikan keadilan berdasarkan hukum.Untuk selanjutnya penelitian menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dimana penulis mempertajam analisis untuk mendapatkan data-data yang berkaitan rekomendasi dispensasi nikahdari DP3AP2KB Kabupaten Jepara dengan jumlah kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara.Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan peningkatan permohonan dispensasi nikah terkait dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam menanggulanginya.]]>
<![CDATA[UPAYA MENDORONG KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS JALUR SEPEDA UNTUK KESELAMATAN PESEPEDA DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Sulistyo Satriawan]]>;
<![CDATA[Hidayatullah Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8537
<![CDATA[Gaya hidup masyarakat di Kabupaten Kudus tahun 2019 memilih untuk berolahraga bersepeda untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dimasa pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus (Bapak. Drs. Abdul Halil) berencana menyediakan fasilitas jalur sepeda dengan tujuan melindungi keselamatan pesepeda dan mengurangi kemacetanBerbagai bentuk upaya Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan mendorong penyediaan jalur sepeda diberbagai kota/ kabupaten dengan dikeluarkan Surat Menteri Perhubungan nomor UM.105/2/6 PHB 2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal penyediaan fasilitas pendukung dan fasilitas parkir untuk sepeda oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dengan acuan aturan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan.Penyediaan lajur/ jalur sepeda merupakan bentuk dari kebijakan publik yang prosesnya kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Implementasi dilapangan, hak- hak pelayanan publik bagi pesepeda belum pernah disediakan di Kabupaten Kudus. Pembangunan infrastruktur masih memprioritaskan kendaraan bermotor, mau tidak mau pesepeda harus berbagi lajur/ jalur dengan kendaraan bermotor sehingga tidak ada jaminan keselamatan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ASURANSI BUMIPUTERA 1912 KUDUS TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA YANG DIAJUKAN OLEH NASABAH DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Listiyaningsih Listiyaningsih]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>;
<![CDATA[Yusuf Istanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8557
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan nasabah mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Kudus dan bagaimana pemenuhan kewajiban Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 terhadap nasabah sebagai bentuk tanggungjawab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode sampel dalam penelitian ini yaitu secararandom sampling/acak. Metode Pengumpulan Data ada dua macam Data Primer dan Sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian, diperoleh pembahasan bahwa faktor penghambat dalam proses pembayaran klaim jatuh tempo nasabah AJB Bumiputera 1912 yaitu terdapat kekosongan organ managemen, defisit keuangan meningkat setiap tahun, waiting list pada kantor pusat, pemberkasan tidak lengkap, AJB Bumiputera 1912 cabang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran klaim. Maka diperlukan upaya seperti: pembentukan organ managemen dengan pemilihan anggota BPA, penyehatan likuiditas dengan adanya produk baru, somasi dari pemegang polis bertujuan agar pemegang polis memperoleh haknya atas pembayaran klaim, melengkapi berkas lengkap serta perubahan bentuk badan hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Raka Joko Sembada]]>;
<![CDATA[Kristiyanto Kristiyanto]]>;
<![CDATA[Anggit Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8533
<![CDATA[Good governance merupakan prinsip untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, tidak terkecuali pemerintahan daerah. Prinsip good governance dalam pemerintahan daerah dapat dikaji salah satunya melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berhasil menerapkan dan mewujudkan prinsip good governance. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke sarat dengan tindakan diskriminatif mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus beragama Islam. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tidak terdapat prinsip kesetaraan dan partisipasi.]]>
