cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@unla.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
estiyand@unla.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 14124793     EISSN : 26847434     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum published many related current topics subjects on law.
Arjuna Subject : -
Articles 152 Documents
 12   13   14   15   16 
UPAYA HUKUM KONSUMEN KORBAN TRANSAKSI ONLINE DI MARKETPLACE FACEBOOK DALAM PERSPEKTIF PERDATA Sri Dono Saputra
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.545

Abstract

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah mengubah pola interaksi masyarakat, terutama melalui teknologi informasi. Internet dan media sosial seperti Facebook dan Instagram menjadi katalisator utama, dengan dampak mencolok berupa munculnya e-commerce sebagai tren dominan global. Facebook Marketplace memfasilitasi transaksi jual-beli online, yang meski memberikan kemudahan, juga meningkatkan risiko penipuan dan Merugikan Pembeli. Dengan kata lain, pekerjaan Undang-Undang Perlindungan Pembeli (UUPK) sangat penting untuk melindungi hak-hak pembeli dalam transaksi online. Namun, implementasi UUPK masih menghadapi tantangan, terutama dalam menangani kasus di platform online seperti Facebook MarketplaceTujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perlindungan Nasabah yang berkaitan dengan pembelian Elektronik. serta mengeksplorasi upaya hukum bagi pembeli yang dirugikan. Pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan peningkatan implementasi serta penegakan hukum sangat penting untuk memperkuat kepercayaan pembeli dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam perdagangan online.
STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL ANTARA INDONESIA DENGAN JERMAN TENTANG PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN Ihsan Rizqi Maulana
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.547

Abstract

Sistem impeachment di Negara Jerman diterapkan sedikit berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Sistem impeachment di Negara Jerman dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final, yang artinya tidaklah mendapat usulan 2/3 dari Bundestag dan Bundestraat terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden layaknya di Indonesia. Pengaturan sistem impeachment di sebuah negara perlu dikaji dengan melibatkan negara pembanding untuk mengetahui apakah sistem impeachment di sebuah negara berjalan secara optimal dan ideal. Perbandingan Impeachment antara Indonesia dan Jerman, mekanisme pemberhentian presiden yang diatur dalam konstitusi adalah penegasan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, ini adalah suatu langkah maju dalam perspektif ketatanegaraan agar pemakzulan presiden yang didasari faktor non yuridis semata tak terjadi kembali dimasa yang akan datang, Dalam mekanisme pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dalam mekanisme impeachment, putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat.
WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG KREDIT USAHA RAKYAT ANTARA BANK BENGKULU CABANG UTAMA DAN NASABAH Prananda, Raihan Rizki
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.548

Abstract

Peran bank sebagai agen pembangunan menempatkannya sebagai penghubung antara pihak yang memiliki sumber daya keuangan dengan yang membutuhkannya, termasuk melalui kegiatan perkreditan dan layanan pembiayaan. Bank Bengkulu, dengan 65 cabangnya di Provinsi Bengkulu, termasuk cabang utama di Jl. Basuki Rahmat No. 6, Bengkulu, menawarkan beragam produk dan layanan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Namun, terdapat tantangan terkait kredit bermasalah, termasuk dalam pembayaran angsuran KUR Mikro. Pengalaman usaha yang kurang, penggunaan kredit yang tidak tepat, serta kurangnya pengalaman dalam pengelolaan usaha menjadi faktor penyebab. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip Know Your Customer (KYC) dan penerapan pendekatan 5C dalam menganalisis perjanjian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Dalam penanganan kredit bermasalah, perlu dilakukan pemantauan yang cermat dan tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindari kerugian lebih lanjut.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET “NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE” DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Muhammad Ghulam Reza
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.556

Abstract

Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata kunci : Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN I Putu Dhiyo Hadi Pramana; Sihotang, Erikson
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.563

Abstract

Legal protection for consumers against the dangers of smoking can be carried out preventively and repressively. However, this protection is very minimal. Minimal protection provided by business actors to consumers. Law enforcement for non-smoking area violators in Indonesia is still low, in fact it would not be an exaggeration if law enforcement against non-smoking area violators is actually not working. There are 3 (three) factors that hinder law enforcement for smoke-free area violators, namely: first, the legal substance factor/legal factors that do not clearly and firmly regulate the mechanism for implementing criminal sanctions against violators. Second, the legal structure/law enforcement factor does not understand the procedures for taking action against violations.
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF Syaroni, Imam; Widyaningrum, Tuti
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.566

Abstract

Penyelesaian sengketa administrasi negara, yang mencakup konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan solusi cepat serta efisien. Tradisi penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Masalah lain yang diidentifikasi adalah perbedaan dalam efektivitas dan efisiensi antara arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. makalah ini menyoroti bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa administrasi yang menggunakan pendekatan alternatif. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi dari berbagai metode penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efisiensi administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep mediasi yang diusulkan dalam makalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang efisien dan adil.
PELAKSANAAN DENDA GANTI RUGI KERUSAKAN TANAMAN OLEH HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI DESA PAL 30 KEC. LAIS KAB. BENGKULU UTARA Frida Marvellina, Daniella
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.568

Abstract

Menurut Pasal 1368 Kode Sipil, setiap orang yang memiliki ternak harus siap atas segala kerusakan yang disebabkan hewan-hewan mereka dan harus menggantikan korban. Kewajiban pemilik ternak, tantangan kompensasi, dan upaya untuk memecahkan masalah ini adalah fokus penelitian ini. Data dikumpulkan melalui ulasan literatur dan studi lapangan menggunakan pendekatan empiris dan metodologi sampling. Sastra meninjau hukum dan kebijakan, sedangkan penelitian lapangan wawancara responden dan informant., buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan pemilik ternak wajib membayar ganti rugi, dengan dua kendala utama: sulitnya mengidentifikasi pemilik ternak dan sikap tidak kooperatif pemilik ternak. Penyelesaian damai dilakukan melalui persetujuan antar pihak dan perundingan dengan tokoh masyarakat. Disarankan agar perangkat desa lebih tegas dalam menerapkan aturan dan meningkatkan sosialisasi hukum..
UPAYA PENCEGAHAN ANAK MENJADI KORBAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SISTEM PERADILAN TERINTEGRASI Rezky Wulandari, Andi Sri; Miftahul Jannah
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.570

Abstract

ABSTRAK Anak korban kekerasan seksual harus dilindungi, tidak dibenarkan menjadi korban kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pencegahan anak menjadi korban kembali dalam tindak pidana kekerasan seksual melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian, kebijakan hukum pidana melalui revisi KUHAP diperlukan untuk mencegah terjadinya anak korban kekerasan seksual menjadi korban kembali dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menentukan mengambil keterangan saksi secara perekaman elektronik dalam Pasal 3 dan Pasal 58 huruf (a) yang hanya dapat dilakukan di luar sidang pengadilan atau jarak jauh dan digunakan sebagai dasar penyidikan. Anak korban hanya perlu memberikan keterangan satu kali pada tahap penyidikan dan direkam secara elektronik serta digunakan hingga ke persidangan. Pembuatan sumpah dan BAP digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian berdasarkan pencatatan pada tahap penyidikan yang dilakukan secara elektronik tersebut.
HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM DI INDONESIA Afifah, Sofiah; Suhardiman, Cecep
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.572

Abstract

Dalam kerangka negara hukum, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan administrasi. Hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif memainkan peranan penting dalam membentuk dinamika hukum dan politik suatu negara. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penting dalam hubungan tersebut, meliputi tantangan, konflik, dan implikasi kebijakan hukum dengan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam sistem hukum tertentu? (2) Bagaimana peran lembaga-lembaga hukum dan peradilan dalam mempertahankan kemandirian yudikatif terhadap pengaruh eksekutif? Dinamika hubungan antara eksekutif dan yudikatif dipengaruhi oleh faktor independensi dan kerja sama. Konflik terkait kewenangan dapat terjadi saat eksekutif mencoba mempengaruhi keputusan yudikatif atau sebaliknya. Peran masyarakat sipil dan media massa penting dalam mengawasi tindakan kedua lembaga tersebut. Selanjutnya, peran lembaga hukum dan peradilan dalam menjaga kemandirian yudikatif dari pengaruh eksekutif, meliputi pemilihan dan penunjukan hakim, kebebasan hakim, pengawasan etika, pemisahan kekuasaan, transparansi, pengujian konstitusionalitas kebijakan eksekutif, penuntutan penyalahgunaan kekuasaan, pendidikan hukum, partisipasi masyarakat, serta pelibatan lembaga internasional. Dengan menganalisis interaksi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan untuk memperkuat integritas dan efektivitas keadilan politik serta melindungi hak individu dan kebebasan masyarakat. Kajian ini juga menyoroti pentingnya independensi hukum dalam menjaga imparsialitas dan keadilan, serta peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan eksekutif dalam mendukung supremasi hukum dan demokrasi.
RUANG GERAK KEKUASAAN DALAM WADAH DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Wibowo, Ari; Ryan Fani; Ferdian Rinaldi; Nenggolan, Steven Endrow
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.573

Abstract

Kekuasaan dan demokrasi merupakan dua instrument yang saling berhubungan sebagai sarana untuk menyelenggarakan negara dalam upaya mencapai tujuan negara sebagaimana yang dicita-citakan semua elemen bangsa. Kekuasaan dan demokrasi yang dimaksud ialah dua instrument yang diikat oleh suatu batasan yang diatur dalam konstitusi negara, artinya penting untuk membatasi ruang gerak kekuasaan yang melekat pada penyelenggara negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Konsepsi demokrasi menjadi salah satu batasan dalam penyelenggaraan negara, dimana suatu pemerintahan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kendali kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan pada hakikatnya berada pada tangan rakyat yang diamanahkan kepada setiap pemimpin atau penguasa serta para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Perkembangannya yang terjadi saat ini, sebagai contoh di Indonesia, konsepsi demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat tidak jarang dilepaskan dari penyelenggaraan negara, kepentingan rakyat yang seharusnya diutamakan terkadang terpinggirkan oleh kepentingan penguasa negara dengan basis kepentingan pribadi atau entitas politiknya, seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyelenggara negara atau pemerintah yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, momentum pemilihan umum tidak jarang membuat oknum penyelenggara negara memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara, menggunakan agenda kerja sebagai sarana mempermudah akses terhadap publik seperti kampanye, dan penggunaan dana pemerintah untuk mendapatkan perhatian publik juga mendulang suara rakyat, selanjutnya korupsi menjadi salah satu yang juga masih menjadi permasalahan, perilaku koruptif dari waktu ke waktu mengalami penambahan dan indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukan angka yang cukup memprihatinkan. Permasalahan sebagaimana tersebut di atas yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, lebih lanjut metode penelitian ang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, dengan luaran yang ditargetkan adalah publikasi ilmiah dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan konsep kekuasaan dalam bernegara dengan konsep demokrasi yang berbasis pada konstitusi negara.

Page 15 of 16 | Total Record : 152

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024 Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024 Vol 22 No 2 (2023): Vol 22 No 2 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:2:2023 Vol 22 No 1 (2023): Vol 22 No 1 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:1:2023 Vol 21 No 4 (2022): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXI:4:2022 Vol 21 No 1 (2022): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXI:1:2022 Vol 20 No 5 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:5:2021 Vol 20 No 4 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:4:2021 Vol 20 No 3 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:3:2021 Vol 20 No 2 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:2:2021 Vol 20 No 1 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:1:2021 Vol 19 No 2 (2020): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIX:2:2020 Vol 19 No 1 (2020): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIX:1:2020 Vol 18 No 2 (2019): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:2:2019 Vol 18 No 1 (2019): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:1:2019 Vol 17 No 2 (2018): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVII:2:2018 Vol 17 No 1 (2018): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVII:1:2018 Vol 16 No 3 (2017): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:3:2017 Vol 16 No 2 (2017): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:2:2017 Vol 16 No 1 (2017): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:1:2017 Vol 15 No 2 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:2:2016 Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 Vol 14 No 2 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015 Vol 14 No 1 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:1:2015 More Issue