Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH FASILITAS UMUM ]]>
<![CDATA[Christina Putri ayu]]>;
<![CDATA[Saut Parulian Panjaitan]]>;
<![CDATA[Akhmad Habriand]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4979
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa hak di atas tanah fasilitas umum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 20/Pdt.G/2013/PN.SBG. dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari amar putusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa sertipikat hak milik nomor 65 tahun 1987 milik penggugat mendapatkan pengurangan luas tanah yang semula 280 m² menjadi 266 m² Pihak tergugat II yang melakukan pengurangan luas tanah milik penggugat beralasan bahwa sesuai aturan yang berlaku tidak diperbolehkan memiliki tanah dan ataupun mendirikan bangunan di dekat bibir sungai/tanggul sungai. Kemudian tanpa persetujuan dari penggugat pihak tergugat I telah mendirikan bangunan dan memagari di atas tanah yang seharusnya milik penggugat. Pertimbangan hakim dalam perkara ini bahwa tergugat I dan tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal gugatan dari penggugat seperti gugatan kabur dengan alasan penggugat tidak menyebutkan secara rinci ukuran tanah yang di sengketakan, namun menurut majelis hakim dalam gugatannya penggugat sudah menjelaskan secara rinci ukuran tanah yang dimaksud. Hakim mengabulkan sebahagian dari gugatan penggugat dan menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara serta menyerahkan tanah terperkara.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMISAHAN HARTA PRIBADI DENGAN JABATAN NOTARIS DALAM HAL KEPAILITAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Afwija, Zahwa Maulidina]]>;
<![CDATA[Oktafia, Yeni]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5037
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai adanya disharmonisasi terkait kepailitan notaris dan dampaknya terhadap jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Permasalahan mendasar muncul ketika status kepailitan pribadi notaris secara otomatis mengakibatkan pemberhentian tidak hormat dari jabatannya, tanpa mempertimbangkan pemisahan antara kapasitas pribadi sebagai subjek hukum dengan fungsi publiknya sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan subjek hukum pailit dengan profesi notaris serta mengidentifikasi urgensi pemisahan harta pribadi dengan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, mengkaji doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni normatif antara UU Kepailitan yang tidak mengatur konsekuensi terhadap jabatan publik dengan UUJN yang memberlakukan sanksi administratif berdasarkan status hukum privat. Sistem pemberhentian otomatis ini tidak sejalan dengan praktik terbaik di negara-negara seperti Belanda dan Jerman yang menerapkan mekanisme pengawasan khusus dan pemisahan dana secara tegas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui penerapan sistem pemisahan harta yang komprehensif, kategorisasi berdasarkan penyebab kepailitan, dan alternatif pemberhentian sementara dengan kemungkinan rehabilitasi untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dengan hak konstitusional notaris.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERKEMBANGAN PARADIGMA CYBER NOTARY: SINTESIS ATAS PROBLEMATIKA PENGATURAN CYBER NOTARY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ratna Dewi, Ni Putu Kompiang]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Intan Puspadewi]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5115
<![CDATA[This article aims to understand and analyze the development of the cyber notary paradigm in order to achieve a synthesis of the dialectical problems of cyber notary regulation in Indonesia. This scientific article is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that the bias in understanding cyber notaries paradigm in Indonesia which emphasizes modernization of the implementation of notary authority has resulted in the regulation regarding cyber notaries to this day still standing in place. So, it is necessary to separate the concept of the cyber notary as a way to provide legal certainty and protection in electronic transactions by modernizing the implementation of notary authority by utilizing technology. The modernization of the implementation of the notary's authority should be studied carefully so as not to deny the basic principles of the implementation of the notary's authority. While the implementation of the cyber notary as providing legal certainty and protection in electronic transactions should focus on reviewing and regulating the types of electronic transactions, the relevance of the notary's office area, notary legal instruments/products, the strength of evidence and dispute settlement procedures as well as the special expertise that a notary must have to support the implementation of cyber notaries.]]>
<![CDATA[UPAYA ADMINISTRASI PENGGELAPAN PAJAK PT ASIAN AGRI GROUP TERHADAP DAMPAK KERUGIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Maulana, Muhammad Asrul]]>;
<![CDATA[Pora, Salsabila Sqizinova]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5116
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji upaya administrasi terkait penggelapan pajak oleh PT Asian Agri Group (AAG) yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Secara hukum, tindakan AAG memenuhi unsur pidana perpajakan berdasarkan UU KUP dan berpotensi terkait rezim anti-pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU No. 28 Tahun 2007, sepanjang wajib pajak melunasi kewajiban pajak dan sanksi. Namun, hambatan muncul karena aset AAG yang disita telah diagunkan, serta belum adanya pengaturan tegas terkait pemidanaan korporasi. Temuan ini menekankan pentingnya transparansi kepemilikan, pengawasan pajak ketat, dan kerja sama internasional.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pasyah, Taroman]]>;
<![CDATA[Annalisa Yahanan]]>;
<![CDATA[Siti Mariam Binti Mohamad Zin]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5145
<![CDATA[Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan yang mendapat harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah di Indonesia. Selain itu juga mengetahui problematika ahli waris non-muslim dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Penelitian ini di laksanakan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat dan orang tua angkat memang bukan merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Bahkan dalam konteks hukum syariat Islam tidak dikenal anak angkat dan orangtua angkat saling mewarisi. Akan tetapi keberadaan anak angkat dan orang tua angkat memiliki kedekatan emosional. Sehingga ke khawatirkan akan kesejahteraan anak angkat tersebut menjadi persoalan bagi orang tua angkat, maka sebagai solusi untuk menjembatani persoalan itu ditetapkan lah anak angkat dan orangtua angkat mendapat harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbeda dengan anak angkat dan orangtua angkat, yang penetapan wasiat wajibanya di tetapkan dalam KHI. Sementara ahli waris non-muslim yang mendapat bagian harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung atau ijtihad para hakim yang berlandaskan keadilan dan untuk kemaslahatan hidup. Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Anak Angkat; Non-Muslim; Ahli Waris; Mahkamah Agung]]>
<![CDATA[PENERAPAN MONETISASI DAN KOMERSIALISASI HAK EKONOMI DALAM KLAIM HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTOUBE ]]>
<![CDATA[Mahadewi, Kadek Julia]]>;
<![CDATA[I Putu Edi Rusmana]]>;
<![CDATA[Dewa Krisn Prasada]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4938
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji secara komprehensif keberadaan perlindungan kekayaan intelektual dalam hukum hak cipta, khususnya terkait pengaturan dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan penerapannya pada platform digital YouTube. Fokus utama diarahkan pada posisi kreator sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaan, serta mekanisme sistem Content ID dalam proses identifikasi, klaim, dan perolehan monetisasi atas konten yang diunggah. Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hak cipta dan skema monetisasi di platform digital menghadapi berbagai tantangan, antara lain sengketa klaim hak cipta, misuse atau penyalahgunaan klaim oleh pihak tertentu, asimetri informasi antara platform dan kreator, serta keterbatasan regulasi positif yang secara spesifik mengatur model perlindungan dan komersialisasi konten digital. Permasalahan pokok dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan monetisasi dan komersialisasi dalam klaim hak cipta pada platform YouTube serta sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada konten kreator dan masyarakat pengguna. Tujuan penulisan jurnal ini adalah agar masyarakat dan konten kreator memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan hak cipta di ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan monetisasi di YouTube masih menghadapi banyak tantangan, sehingga peran pemerintah dan pembuat kebijakan sangat diperlukan dalam merumuskan pengaturan dan pengawasan yang lebih jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan platform digital.]]>
<![CDATA[RISIKO DAN LEGALITAS HUKUM IJAZAH BERMUATAN NAMA LAMA PASCA PENETAPAN PERUBAHAN NAMA OLEH PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Mila Surahmi]]>;
<![CDATA[Citra Dewi Saputra]]>;
<![CDATA[Erniwati]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5069
<![CDATA[Perubahan nama seseorang bisa menjadi langkah penting dalam kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Perubahan nama seseorang secara hukum diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui penetapan pengadilan. Dalam konteks pendidikan, perubahan nama juga berimplikasi pada legalitas dan keabsahan ijazah yang dimiliki. Namun demikian, perubahan ini menimbulkan persoalan ketika ijazah pendidikan yang dimiliki masih mencantumkan nama lama. Penelitian ini mengkaji risiko dan legalitas hukum dari penggunaan ijazah yang masih mencantumkan nama lama setelah adanya penetapan penetapan perubahan nama oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perubahan nama, legalitas dokumen, dan administrasi kependudukan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi risiko hukum dan menganalisis legalitas ijazah tersebut dalam berbagai konteks, seperti administrasi kependudukan, kepegawaian, dan pendidikan lanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, namun dokumen legal seperti ijazah dengan nama lama tetap memiliki nilai pembuktian hukum jika disertai dengan dokumen pendukung. Risiko hukum tetap ada, terutama dalam proses verifikasi identitas oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, maupun sektor swasta. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko administratif, diskriminasi, dan tuntutan pidana pemalsuan identitas. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini memerlukan upaya administratif lebih lanjut untuk menghindari risiko di masa depan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRITAS KECERDASAN BUATAN DALAM TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Andini, Rahma]]>;
<![CDATA[Rosaila, Risma]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah , Rena]]>;
<![CDATA[Farhan Abdillah, Maulana]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5232
<![CDATA[Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa tantangan dan peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan di Indonesia. Kajian ini membahas kedudukan hukum penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi pergeseran atau pembatasan kewenangan notaris akibat integrasi AI di era digital. Berdasarkan analisis yuridis, AI saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hak dan kewajiban sebagaimana manusia atau badan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, AI hanya dianggap sebagai objek hukum atau alat bantu teknologi yang operasionalisasinya tetap berada di bawah kendali manusia sebagai subjek hukum. UU Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa tugas notaris bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada AI, meskipun teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu administratif. Integrasi AI juga berpotensi menggeser fungsi notaris dalam hal verifikasi, penyusunan draf akta, hingga otentikasi transaksi hukum, yang berimplikasi pada asas kehadiran fisik, kekuatan pembuktian akta, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penyusunan norma etik yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI secara legal, etis, dan tetap menjamin eksistensi serta akuntabilitas profesi notaris di tengah perkembangan teknologi digital. Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Notaris; Akta Otentik]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Kartodiprodjo, Mikhael Putra]]>;
<![CDATA[I Wayan Yasa]]>;
<![CDATA[Firman Floranta Adonara]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5271
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi layanan keuangan terkhusu pinjaman online yang menawarkan kemudahan serta kecepatan dalam proses transaksi keuangan di Indonesia. Akan tetapi, kemudahan tersebut disertai beberapa tantangan seperti risiko wanprestasi oleh debitur yang berdampak merugikan kreditur. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri implikasi hukum dari wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman online, meninjau bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur, dan menelaah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum yang relevan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi debitur pada perjanjian pinjaman online berimplikasi pada kewajiban pembayaran ganti rugi, pencatatan pada SLIK OJK, serta memberikan hak kepada kreditur untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Perlindungan hukum terbagi antara perlindungan internal melalui klausul perjanjian serta perlindungan eksternal melalui regulasi pemerintah seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Akan tetapi, perlindungan eksternal dirasa masih kurang optimal dikarenakan belum mengatur secara tegas perihal tanggung jawab penyelenggara pinjaman online terhadap kerugian kreditur akibat wanprestasi debitur. Penelitian ini memberi rekomendasi urgensi penyusunan kebijakan yang secara tegas mengatur perihal tanggung jawab penyelenggara selaku penerima kuasa kreditur, pembuatan kontrak yang lebih seimbang, serta mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi untuk memperkuat kepastian serta perlindungan hukum bagi kreditur dalam ekosistem pinjaman online.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE MELEWATI SISTEM ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) ]]>
<![CDATA[Titin, Titin Purnama Sella]]>;
<![CDATA[Adinda Ari Wijayanti]]>;
<![CDATA[Adrian Nugraha]]>;
<![CDATA[Ibrahim Danjuma]]>;
<![CDATA[Dian Afrilia]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5387
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang transaksi perdagangan elektronik atau E-commerce yang menjadi salah satu bentuk perdagangan modern di era digital. Meskipun E-commerce memberikan kemudahan dan efisiensi dalam setiap transaksi, di sisi lain muncul berbagai risiko yang perlu diperhatikan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan regulasi, tindakan penipuan, serta berbagai aktivitas lain yang dapat merugikan konsumen maupun penjual. Untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penyelesaian sengketa secara daring melalui sistem Online Dispute Resolution (ODR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian sengketa secara ODR serta menelaah regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan regulasi terkait, yang dijelaskan secara deskriptif dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi sistem penyelesaian sengketa ODR sebagai alternatif di luar pengadilan untuk mendukung ekosistem perdagangan digital. Saat ini, pelaksanaan ODR masih mengacu pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), sehingga diperlukan peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme dan implementasi ODR dalam transaksi E-commerce guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi.]]>
