Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Simbur Cahaya

simburcahaya
Website

Published by Universitas Sriwijaya

ISSN : 14110061 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 179 Documents

10 11 12 13 14

Strengthening The Authority Of The Indonesian Ombudsman In The Public Service Sector Saut Parulian Panjaitan
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

In the era of disruption, because of advances in communication and information technology, causing disruptions in the administration of government, which was originally based on the monopoly and power paradigm, became a public service paradigm based on the principle of good governance through e-government services. In carrying out the task of supervising public services, until now the authority of the Indonesian Ombudsman is still very limited, which can be seen from legal products in the form of recommendations that do not have legal coercion for state/government administrators who commit maladministration. On that basis, the Indonesian Ombudsman issues a regulation on the Indonesian Ombudsman which authorizes its decisions, which are final and binding, in public service disputes through an adjudication process. In fact, the position of the Indonesian Ombudsman should indeed be as an institution that only gives influence (magistratur of influence) to state/government officials in order to respect the rights of citizens in public services. To strengthen the authority of the Indonesian Ombudsman, it is carried out (a) strengthening the constitutional position of the Indonesian Ombusman, (b) clarifying the scope of supervision by the Ombudsman, both regarding what things can be monitored and to whom the supervision can be carried out, (c) formulating threats sanctions for public service officials who do not implement the Ombudsman's recommendations in reports of violations of public services, (d) formulate the Ombudsman's authority that is active-preventive, and (e) formulate coercive power against the Ombudsman's recommendations as an effort to improve the quality of public services.

Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst Gregorius Septa Widiartana; Mardian Putra Frans
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Pemidanaan terhadap anak tentunya harus memperhatikan perlindungan nya juga oleh karena hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sebagai cara agar tetap terjaminnya kebebasan serta hak asasi anak itu sendiri, dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pemidanaan terhadap anak atau penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga harus mempertimbangkan pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang dimana ketiga pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku yang dimana diharapkan Anak Pelaku setelah menjalani masa hukumannya tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat diterima oleh masyarakat kembali.

Kedudukan Dewan Pengawas Kpk Terhadap Eksistensi Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Faruq 'Azzam Fadholi; Muhammad Faqih Fatur Rangga; Muhammad Oscario D. Lababan
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun dengan kata lain menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Dalam jurnal ini dibahas mengenai esensi Dewan pengawas KPK terhadap eksistensi KPK itu sendiri. Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan legitimasi terhadap Dewan Pengawas untuk melakukan fungsi pengawasan dan memberikan izin terhadap kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Sehingga Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang digagas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuai banyak polemik dan kecaman dari para pegiat anti-korupsi. Oleh banyak pihak dinilai bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK ini berpotensi memperlemah kinerja dan tugas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Banyak pihak yang menduga bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK ini merupakan pembentukan suatu lembaga baru yang didasarkan pada kepentingan elit politik di Senayan dan Istana. Tujuan mereka membuat lembaga baru di internal KPK yang bertugas mengawasi kerja KPK tidak lain untuk memperlemah fungsi pemberantasan korupsi dengan cara memperkuat hirarki birokrasi antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Informed Consent (Persetujuan Tindakan Kedokteran) Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Ni Made Rika Trismayanti; Ismail -; Puguh Aji Hari Setiawan
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab dalam menjamin hak anak untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak. Dokter wajib menjalankan tugasnya sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Segala tindakan kedokteran memerlukan Informed Consent. Pada pasien anak yang tidak termasuk pasien yang kompeten, Informed Consent diberikan oleh keluarga terdekat yaitu orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Data empiris menunjukkan masih terdapat kejadian orang tua menolak tindakan kedokteran terhadap anak kandungnya. Penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun hal tersebut menimbulkan kerugian pada pasien anak karena upaya maksimal penanganan penyakitnya tidak dapat dilakukan. Karena itu, diperlukan penyempurnaan perundang-undangan yang mengatur Informed Consent terutama yang berkaitan dengan penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung, agar ketika terjadi Informed Refusal dokter tetap dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak, dalam rangka mewujudkan perlindungan anak.

Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Rianda Dirkareshza
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dimasa Covid-19 dan efektif dalam pemulihan Kesehatan masyarakat secara massif namun berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali. Hal ini diakibatkan tidak seimbangnya tujuan dari pembentukan aturan tersebut, hanya berfokus kepada Healthy State sehingga mengenyampingkan Walfare State. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Literature Review diolah secara deskriptif analitis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemeritnah pusat melalui beberapa hal antara lain: pertama, DPD RI harus focus mengawasi sejumlah Undang – Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan mem-berikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing – masing anggota de-wan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang. Kedua, DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri utnuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) un-tuk dapat focus melakukan penysusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemuli-han ekonomi nasional. Ketiga, DPD RI membentuk tim kerja antara beberapa alat kelengka-pan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pembangunan hukum berke-lanjutan antara hubungan pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional agar dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif kedapam rancangan perda maupun perda atau hingga menyusun RUU terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional.

Perlindungan Karya Cipta Konten terhadap Pengunggahan Ulang dan Paid Promote pada Akun Media Sosial Syarafina Ramadhanty; Muhammad Amirulloh; Tasya Safiranita Ramli
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Kemunculan internet dan media sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya dalam berkreasi dengan menciptakan karya konten yang dibagikan secara publik. Karya cipta konten tersebut kemudian dibagikan dan diunggah ulang (repost) oleh para pengguna, yang memunculkan pemanfaatan konten dengan cara paid promote. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan repost dan paid promote dalam salah satu aplikasi media sosial, yaitu LINE. Selain itu, menentukan penyelesaian sengketa yang tepat bagi pemilik karya cipta konten pada aplikasi media social berdasarkan UU HC dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang berfokus pada aturan yang berlaku saat ini dengan norma yang menjadi patokan masyarakat untuk berperilaku sehingga dianggap pantas. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji bahan bacaan baik buku hingga peraturan perundang-undangan terkait perbuatan repost dan paid promote dan penerapan pelindungan karya cipta konten pada aplikasi media sosial. Kemudian analisis data berupa normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 9 UU HC, namun dalam UU ITE hanya terdapat pada Pasal 25 UU ITE. Terkait dengan penyelesaian sengketa perbuatan tersebut, UU HC mewajibkan mediasi sebelum adanya tuntutan penal yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) dan direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa paid promote dengan waktu yang cepat dan biaya yang ringan. Selain itu adanya, gugatan ganti rugi secara perdata menurut Pasal 99 ayat (1) maupun tuntutan pidana menurut Pasal 113 UU HC

Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia Shafira Arizka Maulidyna
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Pembentukan hukum bidang lingkungan hidup dalam perkembangannya mengalami berbagai tantangan, khususnya ketika kepentingan lingkungan dibenturkan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Beberapa perubahan substansial dalam Undang Undang Cipta Kerja melahirkan diskursus khususnya jika dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang merupakan poros kebijakan negara dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut diarahkan pada paradigma developmentalism yang dibuktikan dengan perubahan kebijakan berupa penyederhanaan proses perizinan dan beberapa permasalahan serius berkaitan dengan terdistorsinya kepentingan lingkungan. Maka dari itu, politik hukum menjadi kajian penting guna memastikan aktualisasi dari pembangunan hukum lingkungan, telah sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum lingkungan terus mengalami progresivitas, hingga akhirnya Undang Undang Cipta Kerja memberikan regresi sehingga tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan negara yang digariskan dalam konstitusi.

Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law Erna Listiawati; Egi Fauzi; Laura Mande Nata; Ahmad Jamaludin
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2796

ABSTRAKAcces to justice menjadi krusial bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya penyandang disabilitas intelektual harus diperlakukan secara khusus dikarenakan hambatan yang dimilikinya. Selain itu aparat penegak hukum sebagai aktor dalam mengimplementasikan suatu hukum dituntut untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas intelektual demi terwujudnya keadilan dan persamaan hukum tanpa ada diskriminasi dalam mendapatkannya. Namun pada implementasinya, access to justice bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum belum bergerak maksimal, hal ini bisa dilihat dari nilai-nilai yang penulis sebutkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui access to justice terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui kendala serta upaya guna tercapainya acces to justice dalam penegakan hukum di semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan affirmative action sebagai bentuk kompromi dari hambatan yang disebabkan oleh kondisinya serta sebagai bentuk penegasan dari hak konstitusionalnya. Kedua, kendala dalam tercapainya acces to justice bagi penyandang disabilitas intelektual disebabkan oleh beberapa unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti unsur fasilitas dari lembaga penegak hukum, penanganan dari aparat penegak hukum, serta yang terakhir regulasi atau pengaturan.ABSTRACTAccess to justice is crucial for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law, basically persons with intellectual disabilities must be treated specifically due to their obstacles. In addition, law enforcement officials as actors in implementing a law are required to protect, respect and fulfil the rights of persons with intellectual disabilities in order to realise justice and legal equality without discrimination. However, in its implementation, access to justice for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law has not moved optimally, this can be seen from the values that the author mentions in this study. This research uses normative-empirical method by using primary and secondary data which is then analysed qualitatively. This research aims to find out access to justice for persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law and to find out the obstacles and efforts to achieve access to justice in law enforcement at all stages in the criminal justice system for persons with intellectual disabilities. The results of this study state that, first, persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law are entitled to affirmative action as a form of compromise from the obstacles caused by their condition and as a form of affirmation of their constitutional rights. Secondly, obstacles in achieving access to justice for persons with intellectual disabilities are caused by several elements that affect law enforcement, such as facilities from law enforcement agencies, handling from law enforcement officials, and finally regulations or arrangements.

The Implementation Challenges Of The Law Concerning Sexual Violence In Indonesia Rizka Nurliyantika; Aisyah Wardatul Jannah
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2775

The law concerning the crime of sexual violence came into force on 22 April 2022 as law number 12, the year of 2022 has been waiting by most of the society in Indonesia with the hope that this regulation may reduce or even dispel the crime of sexual violence, which increased currently. However, some argue that some articles in the act contain a provision that contradicted religious norms and social morals even though some consider this act as a form of pure liberalization in Indonesia. The method of this research uses a normative juridical method and is supported by conceptual by analysing the view or concept of the jurist on and statute approach to defending the argumentation on the legal and data materials. The result shows that the act (UU TPKS) has a role as supplementary rules under Indonesian criminal code to settle the cases of sexual violence in Indonesia, and as legal protection to the victim of sexual violence. On the contrary, several challenge might occur in the implementation, such as internal problems from the legal enforcement itself, lack of implementing regulations and arises of the conservatism society which, holds a patriarchal understanding of how the populace considers sexual violence.

Legal Protection For Aku Papua Song Writer That Has Been Cover At The Opening Of PON 2021 Ferdiansyah Putra Manggala; Ayu Citra Santyaningtyas; Arnendya Lania
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2818

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua yang di cover ulang dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta di PON. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dimana setiap persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan norma hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan hukum internal yang diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 112,113, dan 116. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya masalah bisa menjadi perselisihan. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Page 12 of 18 | Total Record : 179

10 11 12 13 14

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sri Handayani

Contact Email srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone +62711-580063

Journal Mail Official simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location Kab. ogan ilir, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA