Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PEMBINAAN DENGAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK MEMPERBAIKI POTENSI KOMUNIKASI YANG TERTAHAN ]]>
<![CDATA[Desta Ayu Valentin]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.638 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1692-1701
<![CDATA[Melemahnya tingkat keamanan di Indonesia dengan terciptanya banyak tindak pidana yang terjadi sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit pula mereka yang melakukan tindak pidana adalah pelaku yang sebelumnya sudah pernah merasakan dunia penjara atau bisa disebut dengan residivis. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah bagi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan pendekatan kepada para pelanggar hukum, dan ketika pelanggar hukum telah selesai menjalani masa pidana nya dan dapat kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama bahkan tindak pidana yang lain. Pendekatan yang dilakukan para petugas terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dengan komunikasi antarpribadi yang baik, dan memberikan kenyamanan untuk warga binaan dalam menjalani masa pidana nya. Terbatasnya jumlah petugas yang lebih sedikit daripada banyak nya jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendekam dalam bilik penjara bukan menjadi sebuah halangan untuk para petugas tetap dengan maksimal memberikan pembinaan dengan pendekatan komunikasi yang baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BERHADAPAN ( BERKONFLIK ) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO ]]>
<![CDATA[Fajar Aji Riyanto]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.175 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1613-1623
<![CDATA[Negara memiliki komitmen untuk mengamankan hak-hak istimewa anak. Begitu pula dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Negara memiliki komitmen untuk memberikan rasa aman kepada anak tersebut. Salah satu bentuk jaminan perlindungan yang diberikan negara kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan adanya kerangka hukum yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Anak-anak berperan dalam pembangunan nasional dan ketahanan suatu negara. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak-anak di LPKA memiliki hak untuk menerima pembinaan,pengawasan,pendampingan, pendidikan serta pelatihan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. pendidikan adalah cara untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Dengan mendapatkan pendidikan maka wawasan akan semakin luas, pengetahuan semakin luas dan akan membuat individu menjadi lebih dewasa. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo. Metode dalam menyusun penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kaulitatif. Dimana penelitian kualitatif itu suatu cara peneliti dalam menggali data atau informasi pada lokasi penelitian yang mendalam dari berbagai sumber informan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian ini.]]>
<![CDATA[ANALISIS BANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUTACANE ]]>
<![CDATA[Fadli Hardianza]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.346 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1826-1830
<![CDATA[Dalam bentuk sebuah desain bangunan tentunya memilki filosofi masing-masing, dengan memiliki sebuah karakteristik yang dapat dilihat dari segi bangunan yang ada. Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki keunikan sendiri dan kegunaannya. Pendapat Peter S. yakni ada 3 kegunaan dari arsitektur sebuah penjara yang pertama dapat melindungi masyarakat, memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap orang-orang yang melanggar aturan dan yang terakhir dapat bereintegrasi kemasyarakat. Dalam fungsi yang ketiga memiliki tantangan sendiri didalamnya yang sulit untuk dilakukan, sebab terdapat kekurangan di dalam melakukan pembinaan di Lapas dikarenakan tidak adanya ruang bagi mereka. Tujuan dari pembahasan yang saya ambil ini yakni mencari solusi dari analisa bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane yang memiliki bangunan yang turut menjadi perhatian sehingga berbagai macam kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dari pembahasan ini diharapkan dapat menemukan titik terang sehingga program pembinaan WBP di dalam Lapas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.]]>
<![CDATA[ANALISIS MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN ]]>
<![CDATA[Muhajir Muhajir]]>;
<![CDATA[Achmad Sopian]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.083 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1522-1531
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai jual beli barang hasil sitaan dalam segi hukum dan status kepemilikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji pemikiran Madzhab Hanafi dan Syafi’i yaitu dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisa data-data tersebut menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang diperoleh secara terperinci, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penalaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum dijabarkan serta diambil kesimpulan dalam pengertian yang bersifat khusus.Status kepemilikan dalam barang hasil sitaan masih terdapat perselisihan dalam pandangan para fuqaha, hal ini dikarenakan ketidakjelasan hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut, sebagaimana Syafi'iyyah menyatakan hal tersebut termasuk milk nǎqish dan memiliki perbedaan dengan pendapat Hanafiyyah. Sehingga timbul keputusan hukum yang berbeda di kalangan para ulama fiqih, terutama Madzhab Hanafi dan Syafi'i, perbedaan tersebut semuanya memiliki alasan-alasan dan dasar yang kuat dengan ijtihad yang dihasilkan oleh masing-masing Imam Madzhab.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK AKOMODASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Fachri Syawal]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.79 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1746-1753
<![CDATA[Pendekatan humanis menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam proses pemidanaan modern ini. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai bagaimana implementasi pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana di Lapas Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan dengan menggunakan sumber data sekunder dan primer. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara terhadap 10 informan dan observasi langsung sedangkan data skunder diperoleh melalui peraturan yang berlaku, kajian literatur, dan website. Teori Servequal yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Beberapa dimensi sudah terlaksana dan terpenuhi dengan baik dalam implemnetasi pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana seperti dimensi tangible, assurance dan emphaty. Namun masih terdapat dimensi yang belum berjalan secara maksimal seperti dimensi responsiveness dan reliability.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Varel Tristan Ayub Laiskodat]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.066 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1429-1439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menselaraskan pandangan masyarakat atas kerancuan dalam undang – undang yang bertolak belakang guna memberikan kepastian hukum yang tepat untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya masyarakat yang siapa saja bisa menjadi konsumen dan pelaku usaha yang mungkin saja saat bersengketa dapat memahami terlebih dahulu isi dalam UUPK yang terkandung dan sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan berkepanjangan dikemudian hari. Metode Pendekatan yang dapat digunakan dalam penilitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach) melakukan pengkajian peraturan perundang - undangan dan Studi kasus (Case approach), hasil penelitian ini ditemukan bahwa putusan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah hal yang tidak sesuai dengan kepastian hukum karena terdapat masalah utama yang dapat menjadikan masalah untuk kedepannya yaitu dua pasal yang tidak sinkron antara Undang – undang perlindungan konsumen pasal 54 ayat 3 yang menyatakan putusan BPSK bersifat mengikat dan pada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa terbukanya peluang dalam mengajukan keberatan, dilihat dalam kedua pasal tersebut membuat undang – undang perlindungan konsumen menjadi rancu dan tidak mempunyai kepastian dalam hukum serta terdapat masalah terkait terbukanya peluang upaya keberatan yang tidak dijelaskan secara rinci dan membuat salah paham terkair kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA HIGH RISK ]]>
<![CDATA[Efaldi Butar-Butar]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.621 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1654-1662
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang terjadi pada sistem pemasyarakatan adalah adanya narapidana high risk atau narapidana resiko tinggi, khususnya bagi narapidana lanjut usia high risk. Kehadiran para narapidana dengan resiko tinggi meski jumlahnya sedikit menimbulkan risiko besar bagi sistem pemasyarakatan jika tidak dikelola secara efektif. Dalam jurnal ini dibahas mengenai perawatan terhadap narapidana resiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penulisan jurnal ini. Studi pustaka dilakukan terhadap jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada jurnal. Di Indonesia, pendekatan yang berlaku untuk mengelola populasi penjara berisiko tinggi dan manajemen khusus adalah dengan membangun pemisahan administratif yang lebih besar, lebih aman, dan memiliki staf yang banyak serta unit perumahan dengan keamanan super maksimum.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BPOM TERHADAP MASKER ORGANIK ILEGAL YANG BEREDAR DAN BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMENNYA ]]>
<![CDATA[Ayu Mustika Ningrum]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.353 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1574-1583
<![CDATA[Maraknya pelanggaran dilakukan oleh oknum pengusaha yang merugikan dan membahayakan konsumen. Kecurangan dilakukan oleh oknum pengusaha bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengikuti proses perizinan dan pengawasan dari BPOM menjadi masalah yang patut mendapatkan perhatian. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk membuka wawasan mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM dalam masyarakat terkait dengan salah satu isu yang sedang beredar mengenai masker organik ilegal milik oknum pengusaha kosmetik di Kota Bekasi yang terjual secara bebas di pasaran terutama melalui media online. Penelitian ini dibuat dengan metode yuridis normatif atau berpedoman terdahap undang-undang (Statue Approach). Peran hukum dalam menciptakan ketertiban di bidang ini melalui Undang-Undang Kesehatan dan lembaga BPOM sebagai pelaksananya dengan melakukan pengawasan dan perizinan terhadap peredararan obat dan makanan. Masih banyaknya oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan dikarenakan masih minimnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan yang ada dan beretika dalam melakukan usaha.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU DAN ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN ]]>
<![CDATA[Ardy Chandra Tjiong]]>;
<![CDATA[Winner Sitorus]]>;
<![CDATA[Sakka Pati]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.047 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1872-1882
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah pengampuan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Anak di bawah umur tetap berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak itu telah dewasa. Dalam hal ayah tetap tidak memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya, maka terdapat beberapa upaya hukum yang ditempuh yaitu dengan menuntut Pihak Ayah untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan menggunakan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR, Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa Pihak Ayah telah menelantarkan anaknya karena tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYIMPANAN DAN PEREDARAN UANG PALSU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA ]]>
<![CDATA[Rizki Akbar Maulana]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.458 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1790-1800
<![CDATA[Pentingnya keberadaan uang maka seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara salah satunya dengan mengedarkan, memakai, menyimpan, dan/atau membelanjakan uang palsu. Masalah yang dibahas adalah Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN Pml dan Bagaimana Penegakan Hukumnya Atas Penyimpanan dan Pengedaran Uang Palsu. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif melalui pendekatan berdasarkan kasus dan perundang-undangan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Nurichah dan Karyono merupakan perbuatan yang secara langsung telah bertentangan dengan hukum. Terkait dengan penegakan hukumnya atas penyimpanan dan pengedaran uang tidak asli tersebut telah diatur secara rinci di dalam Pasal 244 dan 245 KUHP serta Pasal 26 ayat (3) dan 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan menganut asas “lex specialis derogat legi generalis”.]]>
