Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI INOVASI JENGMONA TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Yunike Annisa Nurulita]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.152 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1801-1808
<![CDATA[Pelayanan kesehatan yang diberikan serta dijamin oleh pihak Lapas merupakan suatu unsur yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 pasal 14 yang disebutkan pada hak-hak khusus yang diantaranya ialah hak mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan serta makanan yang layak. Pelayanan kesehatan sendiri adalah salah satu bentuk upaya Kementrian Hukum dan Ham dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi narapidana. Adanya hak bagi narapidana tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang mempunyai inovasi baru untuk memenuhi hak narapidana tersebut. Inovasi ini dinamakan JengMona yang diartikan Jenguk Monitoring Narapidana, hal ini merupakan wujuad dari kepedulian petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dalam hal kesehatan. Kesehatan sangat wajib diperhatikan di dalam Lapas, dapat saja kesehatan terganggu akibat banyaknya pikiran dan juga stress berlebih karena berada di dalam Lapas. Hal ini dapat dirasakan oleh petugas sendiri untuk lebih melihat secara langsung kondisi di dalam Lapas tanpa perlu pergi ke ruang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal inovasi tersebut lebih dalam dan seberapa efektiv yang inovasi ini. Metode yang digunakan delam melakukan peneltian ini merupakan metode deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dalam pemerolehan datanya diperlukan observasi, dan dokumentasi, serta wawancara. Penelitian tersebut di peroleh hasil yang menunjukkan seberapa berhasilnya inovasi ini dan juga timbal balik yang diberikan oleh warga binaan terhadap inovasi yang telah diberikan.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RS SILOAM MELALUI ALAT BUKTI FORENSIK ]]>
<![CDATA[Veronika Mega Ulan]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.501 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1488-1499
<![CDATA[Dengan adanya Visum et Repertum mempunyai peran penting untuk membantu penuntasan sebuah perkara, karena terdapat berbagai bagian pada proses pembuktian tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan tanpa bantuan ahli pada bidangnya, yakni kedokteran. Sama halnya di dalam kasus perawat RS Siloam yang dianiaya oleh salah satu orang tua pasien. Dan hasil visum mengatakan bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua pasien tersebut. VeR berperan penting dalam hal tindak pidana penganiayaan. Riset ini termasuk penelitian hukum normatif, yakni hukum yang menempatkan hukum selaku sistem pembangunan norma. Sistem norma tersebut ialah tentang norma, asas, aturan, undang-undang perjanjian putusan pengadilan dan doktrin. Dokter Forensik membantu mulai dari tahapan penyidikan hingga persidangan perkara yang berkenaan dengan jiwa raga manusia. Maka dari itu, harus terdapat ketetapan tegas yang memberikan aturan posisi dokter selaku saksi ahli. Bukti yang digunakan disampaikan oleh dokter forensik secara tertulis ataupun lisan sehingga menjadi harapan kebenaran materiil dapat terbentuk. ]]>
<![CDATA[ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS PENCEGAHAN PENYEBARAN TUBERKULOSIS (TB) DI RUTAN KELAS II B BANGLI ]]>
<![CDATA[I Gede Resthu Bangkit Raharjo]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.424 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.370-380
<![CDATA[Tuberkulosis adalah penyakit menular yang terutama disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Saat ini, tuberkulosis dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat karena menurunkan kesehatan jutaan orang setiap tahun dan penyebab kematian kedua akibat penyakit menular di seluruh dunia. Berbagai kebijakan yang diterapkan di Rutan Kelas II B Bangli telah dikeluarkan untuk upaya pencegahan penyebaran Tuberkulosis ini. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Tuberkulosis (TB) di Rutan Kelas II B Bangli untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Rutan dalam mencegah penyebaran Tuberkulosis didalam Rutan. Penelitian ini menggunakan mix method yang berupa pendekatan kuantitatif untuk analisis swot dan kualitatif untuk mendeskripsikan hasil dari analisis dengan melakukan wawancara untuk validasinya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan strategi agresif pada kuadran satu dapat menegakan kebijakan yang telah jalankan dan menginovasi kebijakan tersebut agar lebih optimal.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) MELALUI JALUR NEGOSIASI (STUDI KASUS TUMPAH NYA MINYAK DI LAUT KARAWANG) ]]>
<![CDATA[Komala Sridewi Lestari]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.797 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.651-660
<![CDATA[tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan dan ganti rugi dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Kegiatan pertambangan di Laut Utara Kabupaten Karawang memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan dan negara. Tetapi Akibat pencemaran lingkungan yang terjadi Dari kejadian itu tidak ada lagi keuntungan, melainkan timbulnya kerusakan dan kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai korban pencemaran lngkungan. Maka dari itu penyelesaian sengketa dalam kasus ini adalah (non litigasi) penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur negosiasi. Yang menghasilkan sebuah keputusan adanya konpensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat tumpahnya minyak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian di lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI FACEBOOK PADA KABUPATEN SIMEULUE ]]>
<![CDATA[Furhamdi Riaki]]>;
<![CDATA[Nelvitia Purba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.406 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.974-984
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang bagaimana yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook, dan untuk mengetahui hubungan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook, serta untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook melalui (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sinabang dengan wilayah kewenangan sekitar Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memperoleh data dengan melakukan wawancara (interview) dan memberikan kuesioner kepada narasumber, serta mengambil data ke perpustakaan yang relevan yaitu: buku-buku, putusan hakim, serta peratuaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa terjadinya pencemaran nama baik di facebook diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan terdakwa terhadap peratuan perundang-undangan yang ada, dan faktor emosi dari terdakwa itu sendiri yang tidak terkontrol dengan baik. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook berdasarkan kasus yang terjadi di Simeulue dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN MAKANAN TANPA LABEL ]]>
<![CDATA[Rika Rika]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.401 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.28-37
<![CDATA[AbstrakPerlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk menyeimbangi perkembangan ekonomi dalam menghaislkan barang dan jasa di Indonesia. Akan tetapi masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya yang akhirnya membuat hak-hak konsumen tidak terpenuhi, misalnya dalam mencantuman label dalam produk makanan yang diedarkan. Adapun hasil dari penelitiannya adalah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha salah satunya bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk yang dijualnya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa bahan atau komposisi yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas wajib mencantumkan label baik di dalam maupun di kemasan, selain itu dalam pencantuman label harus memuat keterangan atau informasi yang benar serta tidak menyesatkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A MUARA BELITI ]]>
<![CDATA[Anwar Farid]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.635 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.274-287
<![CDATA[Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti tergolong Lapas Medium Security, pembinaan diberikan kepada WBP sebagai Lapas medium security dijelaskan di Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pasal 19. Pembinaan berdasarkan revitalisasi pemasyarakatan telah dilaksanakan oleh Lapas berupa kegiatan pembinaan kemandirian. Penelitian ini menganalisis apa faktor internal dengan faktor eksternal yang dimiliki Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian? Tujuannya mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki Lapas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian serta penentuan strategi dalam mendukung kegiatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan alat analisis SWOT dengan sumber data primer melalui wawancara, pembagian kuesioner, observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder diperoleh dari penelusuran kebijakan terkait kegiatan pembinaan kemandirian dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan posisi Lapas berada di kuadran I artinya mendukung strategi SO dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian.]]>
<![CDATA[KELEMAHAN ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.839 KB)
<![CDATA[Alat bukti persangkaan dalam proses persidangan perkara perdata dimana bahwa di dalam proses persidangan perkara perdata alat bukti tersebut apakah sudah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang menguatkan atau tidak, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Apakah kelemahan alat bukti persangkaan dalam menyelesaikan perkara perdata dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ? dan Bagaimanakah penerapan alat bukti persangkaan oleh Hakim dalam penyelesaian proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa sekaligus untuk mengambil suatu kesimpulan. kelemahan alat bukti bersangkaan dalam menyelesaikan perkara perdata dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah suatu alat bukti hanya berdasarkan keyakinan Hakim bahwasanya peristiwa yang diajukan penggugat tersebut sudah nyata dan bukan berdasarkan undang-undang hanya persangkaan Hakim saja serta bukan atas dasar alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Dan bahwa penerapan alat bukti persangkaan oleh Hakim dalam penyelesaian proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah hanya bersifat dugaan saja bahwasanya peristiwa perkara perdata itu memamng sudah terjadi dan juga alat bukti persangkaan ini adalah merupakan alat bukti yang bisa diterapkan untuk membuktik sudah jelas siapa yang dimenangkan baik itu penggugat maupun tergugat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Ratna Dewi]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.01 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.882-888
<![CDATA[Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama agar iklim investasi tercipta dengan baik. Hal tersebut tidak bisa diabaikan karena untuk menarik investor asing berinvestasi di Indonesia, agar dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertimbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Melalui pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga terdapat klaster penanaman modal yang diharapkan dapat mengatasi persoalan investasi. Penerapan Undang-undang tersebut dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah sehingga permasalahan dalam hal “Kepastian Hukum” dapat teratasi dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT: FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANTUL ]]>
<![CDATA[Miftah Fragusti Arrazi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.088 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.166-177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam menghadapi isu atau permasalahan terkait penanggulangan penyelundupan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul. Pendekatan yang digunakan menggunakan suatu bendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai bentuk pengumpulan informasi terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) melalui analisis pada matriks Internal Factor Evaluation atau IFE dan Eksternal Factor Evaluation atau EFE yang menguraikan faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan pada indikator strategi agrasif dengan nilai 0,77 untuk IFE dan 1,17 untuk EFE, hal itu berarti menduduki posisi yang strategis yang cukup kuat untuk terus dikembangkan dalam mengatasi dan mencegah isu atau masalah penyelundupan peredaran Narkoba.]]>
