Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PENERAPAN PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Desya Septya Mulyana]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.223 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.521-530
<![CDATA[Karena kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mungkin untuk menghindari gaya hidup yang terlampau banyak dan memenuhi keinginan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa mengikuti perkembangan trend yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu merupakan penelitian dengan membahas bagaimana terkait penerapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lalu ditinjau apakah bersesuaian dengan penerapan yang selama ini diterapkan oleh Jaksa dalam proses penyitaan. Bahan data yang diperoleh berasal dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala persoalan yang ada. Pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah penyitaan dan penyitaan properti akibat perubahan langsung perilaku kriminal, serta penyitaan properti akibat pengalihan anggaran publik dan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI PERUSAHAAN YANG BERADA DI KAWASAN ZONA INDUSTRI PADAT PENDUDUK ]]>
<![CDATA[Yusup Umarudin]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.901 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.789-795
<![CDATA[Ruang terbuka hijau adalah area yang memamnjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua yaitu public dan privat, RTH public yaitu RTH yang di kelola atau yang di miliki oleh pemerintah sedangkan RTH privat adalah milik institusi tertentu atau orang perseorangan seperti Perseroan terbatas, Perumhaan, dan lain nya, penerapaan RTH harus ter sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi Ruang Terbuka Hijau dan menjegah pencemaran dan atau perusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencnaan pemanfataan pengedalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Dan penelitian ini bersifat Deskiptif Analitis yaitu menggambarkan sebuah penomena yang ada dan dengan memaparkan fakta yang ada melalui observasi langsung terhadap objek penelitian.]]>
<![CDATA[ANALISIS SENGKETA KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT ]]>
<![CDATA[Akmal Latansha Effendi]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.657 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.430-435
<![CDATA[Dalam kajian ini menunjukan bahwa, pertama, konflik internal yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat dimulai dengan adanya informasi terkait isu pengambilalihan kepemimpinan partai yang diterima oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Hal tersebut ia sampaikan kepada publik sembari menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang berasal dari internal partai, dan ada pihak eksternal yang berada di lingkaran Istana (pemerintah). Kedua, terjadi perpecahan dalam tubuh Partai Demokrat yang membagi kubu kedalam 2 golongan, yakni pihak yang tetap mendukung Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, dan pihak yang mendukung Ketua Umum hasil pemilihan pada KLB di Serdang; Moeldoko. Ketiga, mengenai mekanisme pengadaan Kongres Luar Biasa menurut AD/ART yang berlaku didalam partai demokrat. Keempat, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa menurut AD/ART dan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik]]>
<![CDATA[METODE PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) ]]>
<![CDATA[Kharisma Gemilang]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.204 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.703-715
<![CDATA[Di dalam ilmu hukum dikenal dua (2) macam hukum, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dan negara, sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas mengenai salah satu cabang dari ilmu hukum privat yaitu hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur di dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini diciptakan karena ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dan konsumen, konsumen memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen, maka dari itu Undang-undang No 8 Tahun 1999 ini hadir untuk membuat keseimbangan kedudukan antara konsumen dan produsen agar terciptanya keadilan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS ]]>
<![CDATA[Mia Audina]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>;
<![CDATA[Uu Idjuddin Solihin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.154 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1019-1023
<![CDATA[ Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kedalam suatu keluarga yang harmonis. Dimana anak layak untuk dilindungi juga di perhatikan seluruh haknya. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Namun yang kenyataannya, keluarga, masyarakat juga negara sampai saat ini belum bisa memberikan kesejahteraan yang layak untuk anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis, juga Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu memakai sumber data primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. jurnal literature-literatur terkait penelitian, maupun dokumen-dokumen lainnya. serta hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secaraekonomi adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Faktor penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis adalah rendahnya ekonomi orangtua, dampak lingkungan, rendahnya pendidikan anak tersebut, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum. ]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH PERUMNAS TELUK JAMBE ]]>
<![CDATA[Eka Susanti]]>;
<![CDATA[Pamungkas Satya Putra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.433 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.72-80
<![CDATA[Perlindungan hukum dan permasalahan masyarakat terkait sampah di kawasan Teluk Jambe Perumnas menjadi sumber utama bagi masyarakat sekitar. Karena sampah merupakan hal sepele yang sering dianggap enteng oleh masyarakat namun berdampak negatif jika dibiarkan berserakan / menumpuk di sekitar kita dan berdampak positif jika dimanfaatkan atau didaur ulang secara maksimal. Dalam hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 5 / PRT / M / 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil pembahasan dalam penelitian meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian, diantara partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan adalah dengan memberi kontribusi tenaga dalam bentuk kerja sukarela. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Perumnas Kota Karawang bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran tentang proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga. (2) menginventarisasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan pengelolaan sampah.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN ]]>
<![CDATA[Fatimah Rahman]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.558 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.330-339
<![CDATA[Narapidana yang sedang mengalami hukuman memperoleh hak sebagai warga negara termasuk dalam bidang kesehatan. Hal ini diamanatkan dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM. Dengan demikian, kegiatan perawatan berupa layanan kesehatan bagi narapidana merupakan hak mendasar bagi mereka. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf d UU Nomor 12. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa narapidana memiliki hak dalam memperoleh perawatan, dukungan kesehatan dan makanan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Lingkungan Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Klaten menunjukkan strategi agresif yang terletak pada kuadran I sehingga Lapas Kelas IIB Klaten dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dilakukan dengan memaksimalkan seluruh faktor kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. ]]>
<![CDATA[LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nafaya Ramadhani Bidari]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Harefa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.331 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.604-617
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan aborsi sendiri banyak terjadi di Indonesia dimana aborsi dilarang dan dapat memberikan tindak pidana bagi yang melakukannya. Aborsi merupakan suatu tindakan pembunuhan terhadap janin. Di Indonesia tidak sedikit ditemukannya anak yang terlibat kasus Aborsi, dengan latar belakang anak tersebut telah dilecehkan. Pada penelitian ini, kedudukan aborsi terhadap anak mengharuskannya untuk melakukan tindakan tersebut untuk memprioritaskan keselamatan jiwa, serta dasar aborsi itu dilakukan. Aborsi dapat dilakukan karena alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif yang dimana menggunakan literatur dan perundang undangan untuk meneliti penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak dibawah umur dan perlindungan terhadapnya. ]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS SENGKETA SERTIFIKAT TANAH GANDA MELALUI JALUR MEDIASI ]]>
<![CDATA[Gina Denayu Hanun]]>;
<![CDATA[Devi Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.777 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.936-944
<![CDATA[Permasalahan dalam pertanahan di Indonesia memang sering kali terjadi, khusus nya dalam kasus sengketa tanah. Namun sayang nya akibat kurangnya kemampuan lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa dibidang pertanahan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Akibat nya masyarakat mulai menggunakan metode atau cara lain dalam menyelesaikan masalah pertanahan nya. Salah satu bentuk masalah yang sering kali terjadi di Indonesia yaitu tanah yang bersertifikat ganda, yaitu tanah yang memiliki dua sertifikat dalam satu lahan yang sama atau di Indonesia sering disebut dengan tumpang tindih lahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan melakukan metode alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Selain untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, mediasi sendiri bertujuan agar permasalahan sengketa dapat diselesaikan dengan lebih murah, cepat dan efektif dan juga diharuskan atas dasar pihak yang bersengketa dapat mendapatkan keadilan dan tidak ada perbedaan.]]>
<![CDATA[PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP BUDAYA DAN MOTIVASI PEGAWAI PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Muh Akhsan]]>;
<![CDATA[Ayu Purnama Sari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.665 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.222-230
<![CDATA[Suatu lembaga tentunya memiliki struktur dan klasifikasi kepemimpinan didalamnya. Lembaga Pemasyarakatan tentunya juga dibungkus dengan suatu model kepemimpinan Seorang pimpinan yang menggunakan model kepemimpinan situasional akan lebih mampu mengendalikan situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena hal mendasar dari kepemimpinan situasional adalah seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus mengetahui lebih dalam internal organisasinya terutama internal dari pegawai dan warga binaan pemasyarakatan, serta situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakaatn itu sendiri. Diketahui bahwa gaya kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap budaya dan motivasi pegawai pemasyarakatan. Semakin baik seorang pemimpin dalam memberikan arahan dan motivasi kepada bawahannya maka kinerja pegawai pemasyarakatan akan semakin baik serta tercipalah kondisi Lapas dan kondusif. Namun terdapat hambatan-hambatan misalnya saja kurangnya komunikasi intrapersonal , pemimpin yang lambat dalam beradaptasi, pengambilan keputusan selektif dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya kerjasama yang baik antara seorang pemimpin situasional dengan petugas pemasyarakatan lainnya.]]>
