Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PENDEKATAN DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ardhina Shafa Sipayung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.27 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2605-2616
<![CDATA[Perubahan sosial yang dialami muslim di zaman modern memunculkan tidak sedikit masalah serius yang berkaitan dengan syariah atau hukum islam. Disisi lain, metode yang digunakan oleh pembaharu islam belum menemukan jawaban akan masalah masa sekarang ini. hadirnya maqashid syari’ah menjadi udara segar untuk dijadikan pendekatan dalam menganalisis suatu hukum dalam sebuah penelitian. Dengan hadirnya maqashid syari’ah diharapkan juga menambah khazanah keilmuan hukum Islam yang lebih modern dan bisa mengikuti zaman. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji perihal maqashid syari’ah sebagai sebuah pendekatan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu menyajikan data kemudian menganalisa lalu menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data uang disajikan tentang maqashid syari’ah itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa maqashid syari’ah dalam sebuah penelitian berkontribusi dalam : a).Memunculkan teori baru; b).Menjadi metode atau pendekatan baru dalam sebuah penelitian karena meskipun sumber hukumnya sama, namun hasilnya bisa saja berbeda karena dikaji dengan alat analisis yang berbeda; c). dan dalam bidang keilmuan, maqashid syari’ah menjadi salah satu bagian dari kajian Filsafat Hukum Islam.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN WHITE COLLAR CRIME MELALUI CRYPTOCURRENSI SEBAGAI MATA UANG DIGITAL ]]>
<![CDATA[Taqwa Febrianto]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.065 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2849-2859
<![CDATA[Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan White Collar Crime melalui Cryptocurensi Sebagai Mata Uang Digital. Ditengah keberadaan masyarakat Indonesia yang tertarik dengan dengan keberadaan Cryptocurensi maka sesungguhnya mata uang digital tersebut mempunyai dampak yang baik-buruk dan mempengaruhi perubahan bentuk dalam tindak dunia Kriminologi (kejahatan) dan akan selalu berkaitan dengan adanya White collar Crime. Penelitian ini mengunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis pendekatan berdasarkan ketentuan hukum negara saat ini atau metode pendekatan hukum, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Hasil dalam penulisan penelitian ini didapatkan bahwa Cryptocurensi memang membawa dampak yang bagus jika dimanfaatkan dengan hal-hal baik, tetapi jika dimanfaatkan menjadi hal buruk maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk seperti fenomena Sextortion di masyarakat]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENJUALAN TANAH DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN MANTAN PASANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2019/PN.BYW) ]]>
<![CDATA[Hafizh Prasetya Muslim]]>;
<![CDATA[Sri Laksmi Anindita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.961 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3141-3152
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah. Tidak jarang tanah yang dijual merupakan tanah atas harta bersama suami-istri yang status pernikahannya telah berakhir karena perceraian namun belum dilakukan pembagian. Jika tanah tersebut dijual tetapi tidak terdapat persetujuan dari salah satu mantan pasangan, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambar secara menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diteliti. Bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu mantan pasangan terhadap akta jual beli tanah atas harta bersama yang belum dibagi, membuat akta tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata yaitu sebab yang halal. Adanya perbuatan penjualan tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata. Sehingga nantinya Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggung jawab baik itu secara perdata, administrasi, serta kode etik karena kesalahannya tersebut.]]>
<![CDATA[PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Pius Sutri Gusnadi Purba]]>;
<![CDATA[Padrisan Jamba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.389 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2153-2160
<![CDATA[Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat juga harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut, khususnya dinegara Republik Indonesia. Menjalankan suatu usaha ada juga masyarakat yang berani melanggar peraturan yang berlaku demi mencari keuntungan yang lebih besar, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Di Kota Batam peredaran rokok ilegal begitu menjamur, praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemain besar saja, penjual diwarung kecil juga ada menjual rokok ilegal tersebut guna untuk memperoleh keuntungan yang besar. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan dikantor Bea Cukai Kota Batam Tipe B dengan mengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitin tersebut pihak Bea Cukai telah melakukan upaya preventif dan represif guna untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Dalam upaya tersebut pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu pelaku penyeludup yang menggunakan high speed dalam melakukan operasi mereka diwilayah perairan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL (E-COMMERCE) STUDI KASUS KERUDUNGBYRAMANA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Vybianca Nurmalita]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.317 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2518-2531
<![CDATA[Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online, pertanggungjawaban pengelola situs belanja terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja online. Metode pengumpulan data adalah data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Annisa Ruswanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.317 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3062-3071
<![CDATA[Tujuan penulisan ini agar mengetahui bagaimana perkawinan usia muda menurut Undang – undang perkawinan dan Undang - undang perlindungan anak serta faktor perkawinan usia muda dan akibat masalah yang terjadi apabila melakukan perkawinan usia muda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui kajian hukum serta aturan hukum. Hasil penulisan mengenai faktor perkawinan usia muda antara lain faktor ekonomi, orang tua, edukatif, individu, dan standar lingkungan. Usia ketika menikah terlalu muda telah membawa perkembangan tersendiri dari kasus-kasus karena tidak adanya perhatian untuk bertanggung jawab atas kehidupan pasangan suami istri. Kewajiban orang tua adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda yang terdapat dalam Undang – undang Perlindungan Anak. Pengarahan kepada masyarakat harus dilakukan agar perkawinan usia muda ini tidak dilaksanakan terus menerus lantaran banyak akibat yang dapat menyertai, orang tua juga harus memikirkan kesempatan anak mereka karena anak memiliki hak istimewa yang harus dijamin dalam Undang –undang perlindungan anak.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN ASUSILA YANG DIREKAM SECARA SEMBUNYI – SEMBUNYI (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat) ]]>
<![CDATA[Wilian Wilian]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.528 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2408-2414
<![CDATA[CCTV (Closed Circuit Television) bisa diartikan sebagai perangkat kamera video computerized yang digunakan untuk mengirim signal ke layar screen di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara constant, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi region publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat. Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lalu Beny Setiawan]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.285 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2766-2781
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam jual beli secara online menurut hukum positif IndonesiaPermasalahan yaitu: 1) Bagaimana konsep dan pengaturan jual beli secara online? 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli secara online?Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Adapun Teknik pengumpulan dan penelurusan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan.Analisis sesuai dengan ketentuan tentang jual beli secara umum diatur dalam KUH Perdata, juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang transaksi elektronik (UUITE), sedangkan Undang-undang Transaksi Elektronik mengatur transaski Elektronik pada umumnya, dan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang Perlindungan Konsumen,(UUPK) hanya mengatur jual beli secara konvensional, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli secara online.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN DALAM MENJALANKAN HAK WARGA BINAAN ]]>
<![CDATA[Mohamad Ashraff]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.848 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2979-2985
<![CDATA[Sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan model pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan kepada terpidana dalam sistem peradilan. Narapidana melakukan pekerjaan penyuluhan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab utama lembaga pemasyarakatan. Warga binaan disebut narapidana. Narapidana yang menjalani konseling menikmati sejumlah hak yang diberikan dan dilindungi oleh negara. Jaminan pemberian hak ini telah diatur dalam instrument hukum formal, sehingga pelaksanaannya adalah kewajiban konstitusional. Selain hak dasar, warga binaan pemasyarakatan memilki hak lain, salah satunya adalah asimilasi.. Asimilasi merupakan program pembinaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan interaksi dengan masyarakat. Asimilasi diberikan sebagai komitmen model pemasyarakatan yang dibentuk untuk tercapainya re-integrasi sosial. Fungsi seseorang narapidana harus dikembalikan ke masyarakat sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan yakni agar warga binaan dapat melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Yakni mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Amalia Nurafifah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.012 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2303-2317
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini persaingan usaha atau kegiatan bisnis yang semakin hari semakin pesat sangat menunjukkan bahwa dalam hal kegiatan usaha yang mencapai ratusan atau bahkan pula ribuan dalam setiap harinya, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi suatu sengketa ( dispute, diferrence ) diantara para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis tersebut, yang disebabkan dari semakin banyaknya kegiatan perdagangan yang semakin luas. Dalam sengketa tersebut pasti pula ada salah satu pihak menuntut dan berharap penyelesaian dan pemecahannya dapat diselesaikan melalui sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya mediasi tentu diharapkan dalam upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa dengan hasil kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral dan tidak memihak, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa mampu diharapkan pula selalu berperan dalam membantu para pihak. Sehingga mediasi pula tidak hanya dimanfaatkan dinegara Indonesia saja tetapi dimanfaatkan oleh negara-negara lain, yang pastinya memiliki perbandingan negara satu dengan yang lainnya dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.]]>
