Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[STIGMA DAN DISKRIMINASI ORANG DENGAN HIV AIDS DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: STUDI HUKUM ]]>
<![CDATA[Diah Arimbi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.939 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2650-2663
<![CDATA[Pengentasan epidemi HIV AIDS diseluruh dunia dilakukan secara bersamaan, permasalahan terkait dengan HIV AIDS sedikitnya memiliki tiga permasalahan hukum yaitu penanganan, pencegahan dan hambatan sosial (stigma dan diskriminasi). Rumusan masalah bagaimana hak asasi orang dengan HIV AIDS dalam jaminan kesehatan nasional dan bagaimana stigma dan diskriminasi dapat menghambat ODHA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional. Metodelogi penelitian ini menggunakan yuridis normative dan empiris. Data primer dan data sekunder, Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian terbukanya status kesehatan peserta JKN dengan HIV mulai dari pendaftaran, sehingga peserta JKN dengan HIV masih banyak mendapatkan stigma dan diskriminasi di fasilitas kesehatan dan masyarakat. Sebagai upaya menghormati Hak Asasi Manusia, maka perlu peningkatan pendidikan kepada masyarakat tentang HIV AIDS dan peningkatan implementasi atas kebijakan yang telah ditetapkan agar amanat konstitusi terkait anti diskriminasi dapat dilaksanakan dengan baik. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS ATURAN HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Niken Oetari Probowat]]>;
<![CDATA[Abunawas Abunawas]]>;
<![CDATA[Resi Pranacitra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.163 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2898-2909
<![CDATA[Kondusifitas dunia usaha ditentukan oleh kepastian hukum, terutama untuk mengatur perilaku pelaku usaha melalui pengaturan hukum. Pengaturan tentang pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT mengatur tentang sebab pembubaran yang wajib diikuti dengan likuidasi. Sehingga, pengaturannya bersinggungan dengan dicabut dan berakhirnya kepailitan yang diatur dalam Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengkaji konflik norma dan implikasinya terhadap eksistensi pembubaran PT karena pailit. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menemukan bahwa pembubaran PT yang tidak diikuti dengan likuidasi telah menyebabkan ketidakkepastian hukum menyangkut eksistensi PT yang diputus pailit. Eksistensi badan hukum yang tidak serta merta dibubarkan setelah putusan pembubaran terutama yang disebabkan oleh pailit dan tidak dilikuidasi telah menyebabkan masih terbitnya kewajiban debitur pailit di kemudian hari.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA HIBAH NOTARIS/PPAT DILANDASI ALAS HAK TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1298K/PDT/2019) ]]>
<![CDATA[Issabella Marchelina]]>;
<![CDATA[Yoni Agus Setyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.522 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3199-3210
<![CDATA[Seringkali Notaris/PPAT mengabaikan kewajiban sebagai penyandang profesi dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi para pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah akibat hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat adanya akta hibah yang didasarkan pada alas hak yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma-norma hukum positif dan bahan pustaka serta metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Akibat hukum terhadap penerbitan akta hibah yang tidak dilandasi dengan alas hak yang sah ialah batal demi hukum dan Notaris/PPAT yang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sikapnya yang seolah-olah melakukan kerja sama. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris adalah kesempatan untuk mengajukan gugatan dan meminta pembatalan akta hibah yang telah diterbitkan disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat sahnya untuk melakukan pembatalan akta hibah.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) ]]>
<![CDATA[Irvan Sitorus]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.481 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2204-2213
<![CDATA[Kasus pemerkosaan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, hal itu disebabkan oleh banyaknya kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh para korban ke Kepolisian. Tindak pidana pemerkosaan yang sedang ramai terjadi sekarang ini bukan merupakan masalah yang baru, tindakan pemerkosaan ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak bertentangan dengan undang undang, hal ini bisa kita lihat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 A, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dihubungkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan perkecualian dari lex specialis Bagi penentang hukuman mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi oleh hak ini, akan terjadi situasi yang mengerikan ketika mereka menempatkan pembunuh/penjahat kekerasan di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara “hak untuk hidup”.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI SALAH SATU ALAT PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri Risna Nurrohmah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.778 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2566-2574
<![CDATA[Konfrontasi yang berlangsung di penduduk pada biasanya bisa dituntaskan lewat 2 jalur, yakni litigasi (majelis hukum) serta nonlitigasi (di luar majelis hukum). Penanganan konfrontasi lewat jalur di luar majelis hukum bisa ditempuh lewat sebagian opsi lain. Penanganan konflik lewat jalur alternatif di luar majelis hukum butuh dikembangkan dengan cara energik cocok dengan transformasi serta keinginan penduduk, dimana pengembangan prosedur alternatif bisa diadopsi dari nilai- nilai serta kebajikan lokal warga yang terdapat, alhasil hasil yang digapai bisa penuhi rasa kesamarataan untuk penduduk. Kebajikan lokal yang diartikan yakni nilai-nilai yang terlihat dalam penduduk adat itu sendiri dengan mengaitkan datuk adat ataupun penduduk dalam daerah adat yang menguasai esensial kasus yang dipersengketakan. Tidak hanya itu, ketentuan tercatat yang legal di kawasan adat pula mempengaruhi dalam cara penanganan konflik ini. pelaksanaan alternatif penanganan konflik berlandas kebajikan lokal bisa diamati dari penanganan konflik di kawasan adat di Indonesia. ]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIVERSI TINGKAT PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (STUDI KASUS KLIEN ANAK BAPAS KELAS II PALU) ]]>
<![CDATA[Mohamad Rifky]]>;
<![CDATA[Umar Anwar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.028 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3106-3112
<![CDATA[Upaya diversi yang difasilitasi Aparat Penegak Hukum dikatakan gagal ketika tidak tercapai kesepakatan diversi antara anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Kegagalan dalam upaya diversi ini disebabkan beberapa factor yaitu faktor keluarga dan masyarakat, factor kondisi fisik dan ekonomi, faktor penegak hukum, dan factor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab dan cara mengatasi hambatan kegagalan diversi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan yaitu dengan upaya menggandeng tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah setempat untuk Bersama menegahi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggunakan fakta empiris yang di dapat dari perilaku manusia, yaitu perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara langsung. jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mana data primer di dapat dari wawancara dan data sekunder atau data kepustakaan yang didapat dari jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI PENGEKSEKUSIAN PAKSA OBYEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR ]]>
<![CDATA[Arumdani Sekarkinanti Putri]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.829 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2467-2478
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami pengeksekusian obyek jaminan fidusia secara paksa yang dilakukan oleh debt collector serta cara untuk menghindari adanya eksekusi paksa dari debt collector. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa debitur yang mengalami pengeksekusian obyek jaminan fidusia secara paksa juga memiliki perlindungan hukum. Kreditur terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi pengembalian dana peminjaman biasanya memberikan surat peringatan hingga menggunakan jasa debt collector dalam pengeksekusian obyek jaminan fidusia. Namun, pihak kreditur tidak dapat melakukkan pengambilan atau pengeksekusian secara paksa maupun sepihak. Perlindungan hukum terhadap debitur sangat diperlukan dikarenakan dalam proses pengeksekusian terkadang debt collector menggunakan cara yang kurang baik hingga perampasan secara paksa terhadap obyek jaminan fidusia tersebut.]]>
<![CDATA[FENOMENA HUBUNGAN SEX PHONE AKIBAT WESTERNISASI: KAJIAN FATWA MUI TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI ]]>
<![CDATA[Yana Desca Ramadani]]>;
<![CDATA[Winda Fitri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.69 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2811-2820
<![CDATA[Sex Phone terjadi karena masuknya westernisasi dan pemikiran manusia yang semakin luas dan terbuka. Sex phone ini dapat mengarah pada perzinahan jika dilakukan diluar ikatan pernikahan. Maka untuk mencegah maraknya perzinahan dikeluarkan aturan yaitu Fatwa Mui nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didapatkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat terkait dengan aturan dan pencegahan sex phone Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data dari studi literatur diberbagai media sehingga data yang didapatkan sebagai bahan untuk dikaji dapat terukur dan terarah secara jelas.]]>
<![CDATA[TINDAKAN PREVENTIF MENGATASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KARAWANG PADA TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Dicky Maulana Nurdin]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.822 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3022-3029
<![CDATA[Maraknya Aksi Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang sering terjadi yang merupakan sebuah tindakan kejahatan membuat masyarakat cemas. Tingginyc minat pendatang untuk tinggal di Karawang tidak sedikit menimbulkan berbagai polemik, terlebih lagi para calon pekerja tanpa keahlian yang tidak terserap oleh perusahaan. Menjadi salah satu sebab maraknya tinulakur aksi pencurian kendaraan bermotor baik secara kekerasan maupun saat ada kesempatan pemilik kendaraan lengah saat menyimpan kendaraannya. Adanya sebab terjadinya Tindakan Pecurian kendaraan bermotor menjadi hal yang perlu diteliti dengan baik, agar medapat titik temu guna menjadi Tindakan preventif supaya Tindakan pencurian kendaraan bermotor tidak kembali terulang. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dicapai dengan menelaah dan menafsirkan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, doktrin, dan standar hukum yang relevan dengan pembuktian perkara pidana..]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PASAL 27 AYAT 3 UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Aldo Ernandi Putra]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.717 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2366-2374
<![CDATA[Kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang diberikan kepada setiap orang dan telah dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 dan juga pada Pasal 23 ayat 2 UU HAM yang mana dalam hal ini terkait dengan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh dasar hukum tersebut. Namun dengan adanya batasan kebebasan berpendapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam hal ini kebebasan berpendapat menjadi terbatas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pasal tersebut terhadap kebebasan berpendapat masyarakat dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan diketahui bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dalam hal ini juga terdapat pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan Pasal karet yang mana perlu untuk dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan serta memberikan keadilan dan kepastian hukum.]]>
