cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 976 Documents
 94   95   96   97   98 
DIGITALISASI AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN LEGALITAS PENANDATANGANAN Nadia, Anggi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan tanda tangan digital pada Akta Notaris serta kekuatan hukum Akta Notaris yang dibubuhi tanda-tangan digital. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif sosiologis. Hasil Penelitian Pertama: penerapan kebijakan tanda tangan digital pada Akta Notaris di Indonesia masih menghadapi hambatan terutama dalam hal peraturan perundang-undangan meskipun di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui keabsahaan tanda tangan digital tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara tegas mengakomondasi praktik tanda tangan digital ini dalam pembuatan akta notaris. Kedua: kekuatan hukum akta notaris yang dibubuhi tanda tangan digital ialah sah dimata hukum tetapi, karena tanda-tangan secara digital ini belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah memunculkan keraguan dan perbedaan pandangan dalam penerapannya sehingga dipelukan pembaharuan regulasi terkait tanda tangan digital salah satunya merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris.
Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Melalui Inden Risyat, Asyiah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat sangatlah penting tetapi adanya keterbatasan tanah di daerah perkotaan membuat masyarakat memerlukan apartemen yang dipasarkan melalui inden dan diikat melalui perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli dalam prakteknya seringkali dibikin perjanjian baku dengan memuat klausula yang lebih menguntungkan developer. Oleh karenanya, penerapan asas keseimbangan sebagai asas hukum perjanjian sangat diperlukan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Perjanjian pengikatan jual beli apartemen melalui inden telah menerapkan asas keseimbangan bagi para pihak apabila terpenuhinya tiga kriteria asas keseimbangan yaitu seimbangnya perbuatan para pihak, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian sehingga tidak terpenuhinya ketiga kriteria tersebut menandakan tidak berjalannya fungsi asas keseimbangan dalam perjanjian. Adanya asas keseimbangan dalam perjanjian pengikatan jual beli melalui inden ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terutama pihak pembeli yang mempunyai kedudukan lebih lemah dibandingkan developer sehingga memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Asas Keseimbangan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, inden.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Haganta Barus, Deo Agung; Siahaan, Parlaungan G; Lumban Batu, Dewi Puka; Nababan, Limra G.M; Sitanggang, Adelina; Sidabutar, Eirene Dahlia
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Penelitian ini mengkaji permasalahan narkotika  menjadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang terus mengancam kehidupan bangsa Indonesi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Putusan pengadilan dalam perkara Narkotika serta penerapan hukum acara pidana yang berlaku, menganalisis kronologi perkara serta menganalisis putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. 
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kasus Korupsi: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Saputri, Intan Nurul
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

 AbstrakPerlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan, terutama dalam konteks pengungkapan tindak pidana korupsi yang rentan terhadap kriminalisasi, intimidasi, dan ancaman. Istilah whistleblower sendiri belum memiliki definisi hukum yang baku dalam sistem hukum Indonesia dan whistleblower sering disamakan dengan pelapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi whistleblower berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower masih terbatas, antara lain karena belum adanya regulasi khusus, belum jelasnya mekanisme perlindungan, serta siapa yang akan menetapkan seseorang tersebut dalam kategori sebagai whistleblower. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan regulasi khusus dan sistem perlindungan yang lebih komprehensif guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA: SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA Shafa Kamiliya, Cindra; Lie, Gunardi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian perdata yang paling seringkali digunakan dalam praktik bisnis di Indonesia, khususnya di bidang properti, kendaraan, maupun sarana usaha lainnya. Secara normatif, mekanisme sewa-menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1548–1600 yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak. Namun, pada praktiknya sering muncul sengketa, terutama akibat wanprestasi seperti keterlambatan atau tidak membayar sewa, pengalihan objek sewa tanpa izin, kerusakan barang sewaan, hingga pemutusan kontrak sepihak. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mengidentifikasi dasar hukum perjanjian sewa-menyewa, mengidentifikasi bentuk sengketa yang terjadi, serta menelaah mekanisme penyelesaiannya. Metode yang dipergunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis kualitatif terhadap literatur, peraturan, dan putusan pengadilan. Temuan dari mengungkapkan bahwasanya penuntasan sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi di pengadilan berdasarkan Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdata, serta non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase seperti yang tertera pada UU No. 30 Tahun 1999. Penyelesaian non-litigasi dinilai lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik, namun efektivitasnya sangat menyesuaikan dengan pada itikad baik para pihak. Apabila jalur non-litigasi gagal, litigasi tetap menjadi pilihan utama untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, sita jaminan (conservatoir beslag) dipandang penting untuk melindungi hak penyewa dari potensi kerugian sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, KUHPerdata dan instrumen hukum modern melalui mekanisme APS saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak pada perjanjian sewa-menyewa. 
Tinjauan Keterlibatan Saksi Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Sei Rampah Sijabat, Yosua Gabe Maruli; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban; Panjaitan, Pebriana Asina; Gaol, Lammarito Lumban; Br Sembiring, Erbina
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Dengan adanya saksi di persidangan perkara perdata, maka menjadi suatu keterlibatan di dalam jalannya persidangan sebagai penyampaian pembuktian. Seperti halnya keterlibatan saksi di perkara perdata dalam hal warisan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi langsung sebagai metode pengumpulan data utama. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di ruang sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 September 2025. Secara substansif, perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah menunjukkan bahwa sengketa warisan sering kali muncul karena kurangnya pencatatan dan sertifikasi tanah yang resmi. Pembuktian melalui saksi serta dokumen seperti SKT dan perjanjian sewa menjadi dasar penting dalam menegakkan keadilan. Putusan yang cenderung mendukung Penggugat mencerminkan penerapan hukum acara perdata yang berpedoman pada kejelasan bukti dan konsistensi kesaksian
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN MEREK DAGANG SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Putra, Daniel Maha; Fadhilah, Meitha
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini menelaah efektivitas pendaftaran merek dagang sebagai instrumen perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Latar belakang kajian berangkat dari tingginya praktik pemalsuan, peniruan, dan penggunaan merek serupa yang merugikan pemilik usaha maupun konsumen. Rumusan masalah difokuskan pada sejauh mana sistem pendaftaran mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran merek. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur yang menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta praktik passing off yang belum diatur tegas dalam undang-undang. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum atas merek perlu diperkuat melalui penegakan hukum konsisten, edukasi publik, dan pembaruan regulasi. 
PERAN DIREKTUR KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DALAM PERSEROAN TERBATAS PERBANKAN DI INDONESIA Nathanael, Ryan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

 Tulisan ini mengkaji kedudukan direktur kepatuhan dalam perseroan terbatas perbankan di Indonesia yang berfokus pada tanggung jawabnya dalam memastikan ketaatan terhadap hukum dan regulasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menelusuri fungsi, kewenangan, serta kendala yang melekat pada jabatan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa direktur kepatuhan memegang kewenangan atribusi yang tidak dapat dialihkan, yang mengharuskannya menjamin seluruh kegiatan operasional bank sesuai prinsip kehati-hatian, ketentuan OJK, Bank Indonesia, dan aturan internal. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang membatasi efektivitas peran ini, seperti independensi yang rentan konflik kepentingan, budaya kepatuhan yang lebih bersifat formalitas, serta ketiadaan akuntabilitas personal. Dengan demikian, peran direktur kepatuhan sangat vital, dan diperlukan penguatan regulasi, pembangunan budaya kepatuhan substantif, serta penegasan mekanisme pertanggungjawaban individu demi terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berintegritas.
Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Dari Luar Negeri Secara Online: Kajian Hukum Dan Tantangan Di Era Digital Rachma, Wijayanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.8-

Abstract

Pembelian produk secara online memberikan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam pembelian produk dari luar negeri secara online, dengan fokus pada tantangan yang muncul di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah penentuan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika pelaku usaha beroperasi di berbagai negara. Keaslian produk dan keamanan transaksi juga menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakmampuan konsumen dalam melacak dan mengenali pelaku usaha yang tidak jujur. Rekomendasi yang diajukan dalam artikel ini meliputi peningkatan kerjasama internasional untuk penegakan hukum, peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap praktik bisnis online, serta peningkatan literasi konsumen dalam mengenali dan melindungi diri dari risiko online. Selain itu, penting juga untuk memperkuat perlindungan data pribadi dan memastikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mudah diakses oleh konsumen.
ANALISIS TEORI PERLINDUNGAN HUKUM SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PROBOLINGGO nurmalita, vince
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di Kota Probolinggo dan menyoroti lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi korban. Kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaannya di tingkat lokal belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Probolinggo serta mengidentifikasi hambatan dan solusi implementatifnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), serta lembaga pendamping korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan dilakukan oleh pelaku dari lingkungan terdekat korban, sementara perlindungan hukum masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran sosial, dan minimnya perspektif perlindungan anak. Berdasarkan teori Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada korban dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang humanis, empatik, dan kolaboratif antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan.

Page 97 of 98 | Total Record : 976

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue