cover
Contact Name
Mustakim Sagita
Contact Email
mustakim_sagita@unigha.ac.id
Phone
+6281360046356
Journal Mail Official
lppm@unigha.ac.id
Editorial Address
Gle Gapui-Sigli, Kabupaten Pidie
Location
Kab. pidie,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Sosial Humaniora Sigli
ISSN : 26153688     EISSN : 27160270     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Sosial dan Humaniora Sigli, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Pendidikan, keguruan, hukum, administrasi negara dan ilmu Sosial lainnya diterbitkan secara berkala 6 bulanan. JSH diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur dengan dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 419 Documents
PENGELOLAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN BUMDES OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PURWASARI KABUPATEN KARAWANG Syahirul Alim; Mochamad Faizal Rizki; Indra Aditya
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4031

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan unit ketahanan pangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan unit usaha BUMDes dari penggemukan domba menjadi unit ketahanan pangan berupa budidaya lele, bebek pedaging, dan ayam petelur akibat berbagai kendala dalam pengelolaan usaha sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat Desa Purwasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purwasari memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengambilan keputusan, serta dukungan anggaran dan regulasi terhadap kegiatan usaha BUMDes. Pengelola BUMDes memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pengelolaan administrasi, pengelolaan anggaran, dan pengembangan usaha. Akan tetapi, pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi yang belum optimal, kondisi lingkungan desa yang berkembang menjadi kawasan industri, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat akibat kegagalan usaha sebelumnya. Berdasarkan teori Rosally (2015), pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari dipengaruhi oleh peran individu, harapan organisasi, dan lingkungan organisasi. Harapan organisasi terhadap pengelolaan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), membuka lapangan pekerjaan, dan membantu perekonomian masyarakat desa.Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, BUMDes, Ketahanan Pangan, Pengelolaan BUMDes, Desa Purwasari.
ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN Rosi Rosifah; Rahma Maulida Fitri; Hilyatun Nisa; Machdum Bachtiar
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.3877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan sebagai dasarpengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Permasalahan yang dikaji adalahpelaksanaan pelatihan yang belum optimal karena tidak didasarkan pada analisis kebutuhanyang sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literaturterhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisiskebutuhan pelatihan meliputi identifikasi tujuan organisasi, analisis kinerja karyawan, analisistugas dan kompetensi, analisis individu, serta penentuan prioritas dan rencana pelatihan. Dapatdisimpulkan bahwa analisis yang sistematis memungkinkan penyusunan program pelatihanyang lebih tepat sasaran, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
ANALISIS DAMPAK PENYEBARAN HOAKS POLITIK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP INTEGRASI NASIONAL DI INDONESIA Jenni Hotmaida Sihotang; Natasya Sitohang; Amanda Gledis Br Ginting; Febri Valerin Nadela; Nazwa Alifia Irsyah Putri; Sri Yunita
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4012

Abstract

Penyebaran hoaks politik di media sosial menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam dinamika demokrasi modern, khususnya di Indonesia. Hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang menyesatkan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi preferensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penyebaran hoaks politik, dampaknya terhadap polarisasi sosial, serta implikasinya terhadap integrasi nasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah dan laporan resmi terkait disinformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks politik cenderung memanfaatkan isu identitas seperti agama, etnis, dan ideologi untuk membangun keterikatan emosional masyarakat. Selain itu, algoritma media sosial turut mempercepat penyebaran informasi palsu tanpa mempertimbangkan validitasnya. Dampak yang ditimbulkan meliputi meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara, serta melemahnya kohesi sosial yang menjadi dasar integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif melalui peningkatan literasi digital, peran aktif platform media sosial, serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ketahanan informasi masyarakat.
ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Nur Jamila; Lukmanul Hakim; Indra Aditya
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4008

Abstract

Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui pengumpulan data dari buku, jurnal, regulasi, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan publik dan penanganan pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan secara optimal akibat adanya tumpang tindih kebijakan, perbedaan respons daerah, serta lemahnya komunikasi antar lembaga pemerintahan. Kebijakan mengenai pembatasan sosial, transportasi, dan mobilitas masyarakat sering menimbulkan kontradiksi yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Meskipun demikian, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam program vaksinasi dan pelayanan kesehatan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menekan penyebaran COVID-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi yang kuat, harmonisasi kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas penanganan pandemi di Indonesia.Kata Kunci: COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, koordinasi, kebijakan publik 
FENOMENA MULTI-AKUN SEBAGAI STRATEGI FRAGMENTASI IDENTITAS DIGITAL PADA GENERASI Z Andini Haniyatur Riza; Desy Safitri; Sujarwo Sujarwo
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4034

Abstract

Generasi Z sebagai penduduk asli digital menghadapi tekanan sosial yang signifikan dalam mengelola citra di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penggunaan multi-akun Instagram sebagai strategi fragmentasi identitas digital dengan menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman yang didukung oleh konsep manajemen identitas digital. Melalui metode studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana akun utama (main account) dan akun kedua (second account/finsta) berfungsi sebagai panggung yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun utama digunakan untuk pertunjukan panggung depan (front stage) guna membangun personal branding, sementara akun kedua berfungsi sebagai panggung belakang (back stage) untuk ekspresi diri yang lebih autentik, spontan, dan privat di kalangan lingkaran terdekat. Fragmentasi ini merupakan respons strategis untuk menavigasi penilaian sosial dan menjaga privasi digital. Namun, hal ini juga membawa implikasi seperti digital burnout dan ambiguitas identitas.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR Dharmawan Salsabil Putra; Rachmat Ramdani; Dadan Kurniansyah
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.3909

Abstract

Pelayanan publik berbasis teknologi informasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam layanan administrasi paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-Government melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Karawang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi M-Paspor telah meningkatkan efisiensi pelayanan paspor, meskipun masih terdapat kendala terkait literasi digital masyarakat dan stabilitas sistem aplikasi. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan.Kata kunci: e-Government, pelayanan publik, M-Paspor, implementasi kebijakan, imigrasi
Negosiasi Peran dan Fungsi Keluarga dalam Long Distance Marriage pada Masa Kehamilan Keluarga Transnasional Isti Rizka Amalia; Natasya Bela Sutrisna; Rasqia Maulida Andliana; Sri Damayanti
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.3989

Abstract

Kehidupan keluarga ideal setelah menikah umumnya dijalani dengan tinggal bersama serta menjalankan peran dan fungsi keluarga secara langsung. Namun, tingginya angka pekerja migran di Indonesia menyebabkan banyak pasangan harus menjalani long distance marriage (LDM) transnasional, termasuk saat istri sedang hamil dan membutuhkan kehadiran suami. Penelitian ini bertujuan menganalisis negosiasi struktur keluarga, pembagian peran, dan fungsi keluarga selama masa kehamilan dalam kondisi LDM transnasional melalui perspektif teori struktural fungsional. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam terhadap dua pasangan suami istri serta sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga LDM transnasional tetap mampu mempertahankan struktur dan fungsi keluarga melalui proses adaptasi dan negosiasi berkelanjutan. Peran istri menjadi lebih kompleks karena menjalankan fungsi domestik, reproduktif, dan emosional, sedangkan suami tetap berperan sebagai pencari nafkah dan otoritas utama. Dengan demikian, keluarga LDM transnasional selama kehamilan bersifat fleksibel dan adaptif.Kata kunci: Kehamilan, Keluarga, Long Distance Marriage (LDM), Struktural Fungsional, Transnasional
PERGESERAN INTERAKSI TRADISIONAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL DI DESA PARIT TANJUNG BALAI KARIMUN Aliana Aliana; Sri Wahyuni
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4029

Abstract

Transformasi digital kini telah memengaruhi pola interaksi masyarakat pesisir di Desa Parit Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan interaksi tradisional masyarakat pesisir akibat perkembangan teknologi digital dan pengunaan media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan redukasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sebelum masuknya era digital, masyarakat pesisir hidup dalam ikatan komunal yang kuat dengan komunikasi tatap muka, gotong royong dan solidaritas sosial yang tinggi. Dengan kehadiran smartporhn, internet, dan media sosial mengubah pola komunikasi ke ruang digital sehingga interaksi langsung mulai berkurang. Selain itu, muncul kesenjangan teknologi dan perubahan identitas sosial pada generasi muda pesisir. Di sisi lain, teknologi digital juga dimanfaatkan untuk melestarikan budaya lokal. Dalam Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital tidak menghilangkan tradisi lokal, melainkan membentuk pola interaksi baru yang menggabungkan nilai tradisional dan budaya digital.
TRANSFORMASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL: ANTARA DISKRESI DAN KEPASTIAN HUKUM Donny Arman; Yudi Krismen
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4343

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara efektif sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran paradigmatik yang fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam ranah penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kewenangan penyidik pasca berlakunya KUHP Nasional, khususnya mengenai implikasi pengakuan asas legalitas materiil dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) terhadap praktik penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memperluas ruang diskresi penyidik melalui pengakuan living law dalam Pasal 2 ayat (2), namun di sisi lain menimbulkan ketegangan normatif dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh asas legalitas formal. Ketegangan ini berpotensi melahirkan inkonsistensi dalam praktik penyidikan apabila tidak disertai pedoman operasional yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri yang secara khusus mengatur mekanisme diskresi penyidik dalam mengintegrasikan living law ke dalam proses penyidikan, guna menjamin akuntabilitas penyidik sekaligus kepastian hukum bagi tersangka dan masyarakat.
STRATEGI KOALISI PARTAI PENDUKUNG DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON WESLY–HERLINA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR Prisla Putri Deli; Taufik Abdullah Abdullah; Mulyadi Mulyadi Mulyadi; M Akmal Akmal; Dahlan A Rahman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4150

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi koalisi partai pendukung dalam memenangkan pasangan Wesly–Herlina pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi koalisi dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif antara Partai Gerindra, Demokrat, NasDem, dan Gelora dengan menyatukan program kampanye, membagi peran organisasi, serta memperkuat komunikasi politik kepada masyarakat. Strategi tersebut diperkuat melalui pendekatan kampanye langsung, dialog dengan masyarakat, dan pemanfaatan jaringan partai hingga tingkat akar rumput. Soliditas internal koalisi, pembagian tugas yang jelas, kredibilitas pasangan calon, dan kampanye berbasis kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama kemenangan pasangan Wesly–Herlina. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan koalisi tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai pendukung, tetapi juga efektivitas koordinasi, komunikasi politik, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat.