cover
Contact Name
Hamim Jazuli
Contact Email
Hamimjazuli99@gmail.com
Phone
+6285736964063
Journal Mail Official
Hamimjazuli99@gmail.com
Editorial Address
Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos : 64115
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 2579342X     EISSN : 26205149     DOI : 10.30737/mediasosian
Core Subject : Social,
JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara), dengan nomor P-ISSN 2579-342X (cetak) dan E-ISSN 2620-5149 (online) adalah jurnal ilmiah di lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, meliputi bidang kebijakan publik, layanan publik, bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan sosial serta berbagai fenomena yang terkait atau menjadi dampak dari implementasi politik praktis misalnya kasus-kasus pilkada, pemilu, konflik sosial akibat-akibat dari kebijakan publik atau politik. Mediasosian juga memuat berbagai karya ilmiah dari sudut kajian kearifan lokal. Jurnal Mediasosian memuat karya tulis ilmiah dari berbagai peneliti yang merupakan luaran atau hasil penelitian dari dosen-dosen, mahasiswa hingga para ahli sesuai dengan lingkup ilmiah sebagaimana tersebut diatas.
Articles 211 Documents
Menjembatani Kesenjangan Kompetensi ASN melalui Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Abner Herry Bajari; Yosephina Ohoiwutun; Hiskia C.M.  Sapioper; Renida Jozelina Toroby; Septinus Saa
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7780

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesenjangan kompetensi pegawai dan merumuskan model Competency-Based Human Resource Development (CBHRD) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura. Studi kasus kualitatif ini menggunakan wawancara terhadap lima informan internal, observasi, serta telaah dokumen organisasi, data kepegawaian, penempatan, dan pengembangan kompetensi tahun 2024. Ketidaksesuaian kompetensi ditetapkan melalui triangulasi antara tuntutan tugas jabatan, riwayat pendidikan dan pengalaman, penempatan, serta konfirmasi wawancara dan observasi; angka tersebut merupakan kategorisasi analitis, bukan skor asesmen psikometrik formal. Hasil menunjukkan sekitar 48% dari 70 pegawai belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan jabatan, sedangkan rekap kumulatif hingga 2024 mencatat 36 pegawai pernah mengikuti pengembangan yang relevan dengan bidang tugas. Kesenjangan tidak hanya dipicu keterbatasan anggaran dan kuota, tetapi juga pemetaan yang belum periodik, lemahnya transfer pembelajaran, dan belum digunakannya bukti kompetensi secara konsisten dalam keputusan merit dan talenta. Kebaruan penelitian terletak pada model siklik enam tahap yang menghubungkan diagnosis kebutuhan, pemetaan gap, portofolio pengembangan, transfer pengetahuan, keputusan merit-talenta, serta kinerja organisasi dan layanan melalui umpan balik berkelanjutan. Model ini menawarkan mekanisme implementasi bertahap bagi pemerintah daerah untuk mengubah orientasi dari pelaksanaan pelatihan menuju pembangunan kapasitas organisasi.
Aktor Informal dalam New Public Governance Desa: Peran Kiai dalam Layanan Pengelolaan Sampah di Panempan, Pamekasan Mohammad Bustanol Husein; Erina Saputri; Sukron Ma'mun; Saddam Husen; Naila Nur A Najwa
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7852

Abstract

Dalam tata kelola layanan publik desa, kajiam sebelumnya lebih banyak menekankan kapasitas pemerintah, kelembagaan formal, dan mekanisme administratif, sementara peran aktor informal dengan sumber daya sosial masih belum banyak dijelaskan. Hal ini penting dalam layanan pengelolaan sampah karena keberlanjutan layanan tidak hanya bergantung pada kapasitas penyedia, tetapi juga penerimaan masyarakat sebagai pengguna. Dalam perspektif New Public Governance, layanan publik melibatkan keberagaman aktor (multiple actors), jaringan (networks), dan interaksi dalam penyelenggaraan layanan (public service delivery). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kiai sebagai aktor informal dalam tata kelola layanan pengelolaan sampah di Desa Panempan, Pamekasan, khususnya dalam komunikasi dan penerimaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola layanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai tidak terlibat dalam pengambilan keputusan administratif, pengelolaan fasilitas, maupun operasional layanan. Perannya meliputi penyampai informasi, pemberi legitimasi sosial, dan mediator komunikasi melalui jaringan sosial-keagamaan, seperti pengajian. Temuan ini menunjukkan bahwa aktor informal dapat berkontribusi dalam New Public Governance melalui sumber daya sosial tanpa menggantikan fungsi institusi formal.
Adaptasi Gaya Kepemimpinan Birokrasi terhadap Pegawai Generasi Z di Dunia Kerja Venti Mayranda Silalahi; Syamsir
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7861

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk adaptasi gaya kepemimpinan birokrasi dalam menghadapi karakteristik pegawai generasi Z, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pimpinan dan pegawai generasi Z, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi kepemimpinan dilakukan melalui penyesuaian pola komunikasi menjadi lebih terbuka dan intensif, pendekatan personal sesuai karakter pegawai, pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, pemberian apresiasi atas kinerja, serta penguatan kolaborasi antargenerasi. Model kepemimpinan yang terbentuk mengarah pada perpaduan kepemimpinan transformasional dan situasional tanpa mengesampingkan aturan dan nilai birokrasi. Faktor pendukung meliputi kompetensi digital generasi Z, keterbukaan komunikasi, budaya kolaboratif, dan dukungan pelatihan; sedangkan faktor penghambat meliputi kesenjangan karakter antargenerasi, hambatan komunikasi, pelanggaran disiplin kerja, serta belum meratanya penerapan gaya kepemimpinan adaptif pada setiap unit kerja. Adaptasi tersebut juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih komunikatif, fleksibel, dan mendukung pengembangan potensi pegawai. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan adaptasi kepemimpinan birokrasi terhadap generasi Z ditentukan oleh kemampuan pemimpin menyesuaikan cara berkomunikasi, membimbing, dan memotivasi tanpa mengurangi profesionalisme, disiplin, dan efektivitas birokrasi.
Dari Rencana ke Adaptasi: Kejadian Kritis dalam Program Inovasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI) pada Tiga Sekolah di Kota Batu Muhammad Rizki Pratama; Ruswandi Hatami Ferdiansyah; Rifan Hamonangan Manik
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7869

Abstract

Program inovasi digital di sekolah sering terlihat rapi di dalam proposal, tetapi berubah ketika berhadapan dengan peserta, perangkat, jadwal, dan tata kerja sekolah. Penelitian ini menjelaskan kejadian kritis yang dialami mahasiswa Administrasi Publik saat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis kecerdasan artifisial di Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian menggunakan desain campuran konvergen dengan survei deskriptif dan Critical Incident Technique retrospektif. Data berasal dari 33 mahasiswa pada tiga sekolah. Item tertutup digunakan untuk memetakan fase kejadian, perubahan program, evaluasi, dan kompetensi; narasi terbuka digunakan untuk merekonstruksi konteks, tindakan, konsekuensi, dan pembelajaran. Hasil menunjukkan 22 mahasiswa memilih tahap pelaksanaan sebagai pengalaman paling menentukan. Mahasiswa merespons melalui perubahan metode, jadwal, pembagian tugas, pendampingan individual, dan rencana cadangan. Pola kasus berbeda: SDN Temas 01 menonjolkan adaptasi pedagogis, SDN Ngaglik 01 ko-desain dengan sekolah, dan SMPN 1 Batu kendala perangkat, internet, serta kemampuan digital. Evaluasi masih lebih kuat untuk perbaikan langsung dan akuntabilitas daripada keberlanjutan. Temuan memperlihatkan bahwa CIT dapat menangkap cara mahasiswa belajar mengelola inovasi digital melalui keputusan yang lahir dari situasi nyata.
Triple Roles Perempuan dalam Jabatan Publik: Pengalaman Perempuan Pejabat Pemerintah Kota Denpasar dalam Mengelola Tuntutan Birokrasi, Keluarga, dan Adat Komang Tri Putri Andriastuti; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7870

Abstract

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam jabatan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender. Namun, perempuan pejabat publik menghadapi tuntutan berbagai peran secara simultan, terutama dalam konteks sosial budaya Bali. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika triple roles perempuan dalam jabatan publik di Kota Denpasar serta implikasinya terhadap kinerja dan pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap delapan perempuan yang menduduki jabatan struktural dan fungsional di Dinas DP3AP2KB Kota Denpasar. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan perspektif triple roles, gender dalam administrasi publik, kepemimpinan perempuan, dan nilai Tri Hita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjalankan peran produktif, reproduktif, dan sosial-kultural secara bersamaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan berupa konflik peran dan keterbatasan waktu, tetapi sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan partisipatif. Dukungan keluarga, organisasi, dan nilai Tri Hita Karana berperan penting dalam menjaga keseimbangan peran. Penelitian menegaskan perlunya kebijakan manajemen ASN yang responsif gender dan sensitif terhadap konteks budaya lokal.
Implementasi Administrasi Publik dan Perilaku Organisasi dalam Penguatan Tata Kelola Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Gedog Ulva Roifatul Lailin; Fatika Damayanti
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7883

Abstract

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui kebijakan pemerintah belum selalu diikuti kapasitas operasional yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses administratif, perilaku organisasi, implikasinya terhadap tata kelola, serta strategi penguatan KKMP Gedog. Studi kasus deskriptif kualitatif dilakukan di Kelurahan Gedog, Kota Blitar, pada Mei–Juli 2026. Empat informan dipilih secara purposif, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan lurah. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis melalui kondensasi, penyajian, serta verifikasi kesimpulan; keabsahannya diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan bahwa legalitas, struktur organisasi, RAT, kepemimpinan partisipatif, komitmen, dan komunikasi informal telah membentuk kapasitas awal serta mempercepat koordinasi. Namun, formalisasi tersebut belum diikuti konsistensi data anggota, kelengkapan notulen, keteraturan pencatatan transaksi, rekonsiliasi keuangan, dan pengawasan terdokumentasi. Kegiatan usaha masih terbatas, pendapatan belum menutup beban, dan klasifikasi keuangan belum sepenuhnya konsisten. Temuan ini mengungkap kesenjangan antara kepatuhan formal dan kapasitas operasional. Perilaku kolaboratif tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif apabila keputusan, data, dan transaksi belum diformalkan menjadi informasi yang dapat diverifikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan KKMP Gedog memerlukan standardisasi data dan dokumen, pelatihan berbasis tugas, rekonsiliasi berkala, pengawasan tindak lanjut, evaluasi kelayakan unit usaha, serta pendampingan pemerintah berbasis kebutuhan operasional.
Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting melalui Posyandu di Kecamatan Lingga Timur Sheila Rosalina; Fitri Kurnianingsih; Dian Prima Safitri
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7888

Abstract

Stunting di Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, menjadi perhatian dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui posyandu. Peraturan Bupati Lingga Nomor 123 Tahun 2022 menetapkan target prevalensi stunting kabupaten sebesar 8%, namun Desa Sungai Pinang masih mencatat prevalensi 21,88% pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan pencegahan stunting melalui posyandu di delapan desa di Kecamatan Lingga Timur (Bukit Langkap, Kerandin, Pekaka, Keton, Sungai Pinang, Kudung, Teluk, dan Belungkur), dengan Desa Sungai Pinang sebagai titik masuk penelitian. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori backward mapping Richard F. Elmore yang mencakup negosiasi, koalisi, keterbatasan kontrol hierarkis, diskresi, makna keberhasilan, serta titik kontak terdekat dengan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi dan kerja sama antaraktor mendukung pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, kunjungan rumah, serta koordinasi lintas sektor melalui Mini Lokakarya, Musyawarah Desa, dan Rembuk Stunting. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan berupa lambatnya perubahan perilaku, rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi cuaca, dan keterlambatan pencairan dana. Implementasi kebijakan belum optimal sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat.
Inovasi Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pandu Pamungkas; Zetia Wijayanti; Ina Masruroh
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7895

Abstract

Transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan mendukung modernisasi pelayanan publik di tanah air. Latar belakang penelitian ini berasal dari masih adanya sejumlah masalah dalam layanan administrasi kependudukan secara tradisional, seperti waktu pelayanan yang lama, ketergantungan pada dokumen fisik, akses masyarakat yang terbatas, serta ketidakmerataan dalam kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan IKD, menilai efektivitasnya terhadap layanan administrasi kependudukan, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dari sudut pandang administrasi pembangunan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Data yang diperoleh berasal dari jurnal ilmiah dan dokumen relevan lainnya, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa IKD berperan dalam mendukung peningkatan efektivitas layanan publik melalui prosedur yang lebih cepat, praktis, efisien, dan berbasis digital. IKD juga mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, infrastruktur internet yang kurang memadai, kesiapan sumber daya manusia di kalangan aparatur, serta risiko terkait dengan keamanan data pribadi.
Targeted Fiscal Transfers and Regional Income Inequality: Evidence from Sumatra, Indonesia Revienda Anita Fitrie; Vidya Imanuari Pertiwi
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7901

Abstract

Income inequality remains a development challenge in resource-rich regions because strong economic capacity does not automatically produce equitable welfare. This study examines fiscal decentralization and macroeconomic conditions across all ten provinces of Sumatra during 2021–2025 using panel-data regression. The explanatory variables are the Provincial Minimum Wage, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, unemployment, and Gross Regional Domestic Product. Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests select the Random Effects Model, while robust standard errors address serial correlation. The Special Allocation Fund is negatively associated with inequality. Unemployment also has a negative association, but this pattern is interpreted as income compression rather than welfare improvement; the other variables do not show convincing relationships. This article contributes to the fiscal-decentralization debate by showing that under heterogeneous subnational governance, transfer design and administrative control may matter more than fiscal magnitude: the targeted Special Allocation Fund is associated with lower inequality, whereas the General Allocation Fund and Revenue Sharing Fund show no measurable redistributive association.
Kepemimpinan Transformasional dan Perilaku Kerja ASN: Tinjauan Literatur dan Implikasi bagi Birokrasi Papua Selatan Nurul Uswatun Hasanah; Anugerah Mulia Utami; Eko Rachmat Saputro
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7902

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan kepemimpinan transformasional dengan perilaku kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta relevansinya bagi penguatan birokrasi Papua Selatan. Kajian dilakukan melalui literature review naratif terhadap penelitian mengenai kepemimpinan transformasional dan perilaku kerja pada sektor publik yang dipublikasikan pada periode 2021–2025. Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Consensus, dan Garuda, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kesesuaian objek, ketersediaan teks lengkap, dan kelayakan untuk dianalisis. Hasil kajian terhadap 10 artikel menunjukkan bahwa innovative work behavior merupakan outcome yang paling sering dibahas, yaitu dalam 8 dari 10 artikel, sedangkan kinerja dibahas dalam 4 artikel, adaptive performance dalam 1 artikel, dan organizational citizenship behavior dalam 1 artikel; beberapa artikel membahas lebih dari satu outcome. Sintesis juga menunjukkan bahwa keterkaitan kepemimpinan transformasional dengan perilaku dan hasil kerja tidak selalu berlangsung secara langsung, tetapi dapat melibatkan psychological capital, organizational trust, knowledge sharing, psychological empowerment, dan innovative work behavior. Temuan tersebut relevan sebagai wawasan konseptual bagi birokrasi Papua Selatan yang membutuhkan ASN kompeten, adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Namun, kajian ini tidak memberikan bukti empiris langsung mengenai penerapan kepemimpinan transformasional pada birokrasi Papua Selatan.