cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 561 Documents
 26   27   28   29   30 
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Mahmud, Ade; Firman Zakaria, Chepi Ali; Ravena, Dey; Citra, Dhanila; Ismi, Widya
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8540

Abstract

This research aims to analyze the criteria for trading in influence as a criminal act of corruption and develop a criminal policy for trading in influence as part of a criminal act of corruption. The act of trading in influence is corrupt behavior that deviates from morality because it is used to obtain rewards by exploiting or abusing influence, either due to public office or influence arising from political relationships, kinship, closeness, or other relationships. This research method uses a normative and conceptual approach with secondary data sources in the form of articles and books that review theories and doctrines surrounding trading in influence, complemented by secondary data collected through literature and field study techniques and then classified and analyzed qualitatively. The research results show that trading in influence has criteria for corruption, namely that there is a subject who has influence who uses his influence on state officials to abuse his authority with the intention of benefiting the influencer or other people. The criminalization of trading in influence is carried out by revising the law on eradicating corruption. So the estimated novelty value of this research can be used as policy material for drafting a revision of the law on eradication, which will regulate influence trading as part of criminal acts of corruption. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan menganalisis kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan menyusun kebijakan kriminalisasi tindakan trading in influence sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Perbuatan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpangi moralitas karena digunakan untuk mendapatkan imbalan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, kedekatan atau hubungan lainnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan sumber data sekunder berupa artikel, buku yang mengulas teori dan doktrin seputar trading in influence dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan lapangan lalu diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan trading in influence memiliki kriteria sebagai tindak pidana korupsi yaitu adanya subjek pemilik pengaruh yang menggunakan pengaruhnya pada penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud menguntungkan pemberi pengaruh atau orang lain, kriminalisasi trading in influence dilakukan dengan merevisi UU pemberantasan korupsi. Dengan demikian nilai kebaruan penelitian ini diperkirakan dapat menjadi bahan kebijakan menyusun revisi UU PTPK yang akan mengatur trading in influence sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arfiani, Nur; Hadrian, Reza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9441

Abstract

This research aims to determine the determination of the status of the Rohingya ethnic group according to the Refugee Convention and the application of the principle of non-refoulement in handling Rohingya refugees in Indonesia in relation to the principle of sovereignty, and then whether the application of the principle of non-refoulement is absolute or not applied in Indonesia. Due to the large number of Rohingya ethnic groups entering Indonesian territory and causing social problems, security can even threaten sovereignty. The research method is normative legal research, relying on secondary data. The research results show that Indonesia is not a country that has ratified the 1951 convention, as a result, it is difficult for asylum seekers to obtain protection regarding their certainty, and considering the ongoing security situation in Myanmar, of course, the only hope for asylum seekers to achieve a long-term solution is through resettlement in third countries and even though Indonesia has not ratified the 1951 convention, Indonesia still needs to comply with the principle of non-refoulement even though there are no penalties imposed on Indonesia if Indonesia violates the 1951 convention and forces refugees to leave Indonesia considering that the convention does not explain in writing what The consequences that non-convention countries will face if they reject asylum seekers and refugees and force them to leave Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi dan penerapan prinsip non refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip sovereignty, dan kemudian apakah penerapan prinsip non refoulement ini mutlak atau tidak diterapkan di Indonesia. Di karenakan banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dan menimbulkan masalah-masalah sosial, keamanan bahkan dapat mengancam kedaulatan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951, akibatnya pencari suaka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan terkait kepastian mereka dan mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar maka tentu saja, maka satu-satunya harapan para pencari suaka untuk mencapai solusi jangka panjang adalah melalui pemukiman kembali di negara ketiga dan walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951, Indonesia tetap perlu untuk mematuhi prinsip non refoulement sekalipun tidak ada hukuman yang dijatuhkan ke Indonesia apabila Indonesia melanggar konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan negara Indonesia mengingat di dalam konvensi tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang akan dihadapi negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan pengungsi serta memaksa mereka meninggalkan negara Indonesia. 
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa, Aksa; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8896

Abstract

The study aims to examine the efforts of the Centre for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) to combat the crime of money laundering through international cooperation. This research is becoming crucial in this era of globalization. Transnational crimes such as money laundering often involve complex networks that cross different jurisdictions, requiring an effective inter-state coordinated response. Emergency research formulates better policies and more advanced investigative techniques to combat money laundering effectively and reduce its negative impact on global economic and social stability. The novelty of this research lies in its in-depth study of international and national cooperation in the prevention and suppression of money laundering crime, a topic of great relevance in the era of globalization. This research method uses Yuridis Normative. Cross-country co-operation in tackling money-laundering is vital, both nationally and nationally with international agencies such as UNTOC and FATF. The role of norms, legal frameworks, and theoretical perspectives in shaping cooperative efforts between countries in the fight against money laundering.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  melalui  kerjasama internasional.  Penelitian ini menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Kejahatan transnasional seperti pencucian uang sering melibatkan jaringan yang kompleks yang melewati berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan respons koordinasi antarnegara yang efektif. Urgensi penelitian  memformulasikan kebijakan yang lebih baik dan teknik investigasi yang lebih maju untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kestabilan ekonomi dan sosial global. Novelty penelitian ini terletak pada kajiannya yang mendalam mengenai kerjasama internasional dan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebuah topik yang sangat relevan di era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah pencucian uang sangat penting, baik anta negara maupun negara dengan lembaga inetrnasional seperti UNTOC dan FATF Peran norma, kerangka hukum, dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara dalam memerangi pencucian uang. 
Urgensi Penerbitan Izin Jasa Penilai Properti Sederhana Irwan, Yudi; Ratna Sediati, Dyah Sulistyani; Sugiyo, Sugiyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.4728

Abstract

The purpose of this research is to investigate the implementation of issuing permits for simple property appraisal services in Indonesia, the challenges in their issuance, and efforts to overcome them. The research method used is normative juridical research with a legislative approach. The urgency of this research lies in examining the implementation of issuing permits for simple property appraisal services in Indonesia. This study will elaborate on the results of the analysis of the implementation of permits for simple property appraisal services in Indonesia, associated with theories and regulations related to the issues under discussion. The results of this research indicate the issuance of permits for simple property appraisal services in Indonesia. It begins with prospective simple property appraisers going through the stages of becoming public appraisers, starting from basic education to the submission of a public appraiser permit. Constraints in the licensing process for simple appraisers often arise in the application submission phase and the applicants' lack of understanding in using the online application elSa-PK. This is due to the insufficient socialization of the application usage process with prospective appraisers.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerbitan izin jasa Penilai Properti Sederhana di Indonesia, kendala dalam penerbitannya dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Urgensi Penelitian ini akan meneliti tentang implementasi penerbitan izin jasa penilai properti sederhana di Indonesia. Penelitian ini akan menguraikan tentang hasil analisis dari implementasi penerbitan izin jasa Penilai Properti Sederhana di Indonesia, yang dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan penerbitan izin jasa Penilai Properti Sederhana di Indonesia. diawali dengan pihak calon Penilai Properti Sederhana wajib melakukan tahapan menjadi Penilai Publik dimulai dari Pendidikan dasar samapi dengan pengajuan izin penilai publik.  Kendala dalam proses perizinin penilai sederahana pengajuan aplikasi pengajuan permohonan properti sederhana sering error, dan kurangnya pemahaman para pemohon menggunakan daring Aplikasi elSa-PK. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi cara penggunaan kepada calon penilai.      
Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Kurniasih, Esy; Admiral, Admiral; Fudika, Moza Dela
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8726

Abstract

This study primarily aims to identify the consumer protection portal application based on POJK RI No. 31 /Pojk.07/2020 and, secondary, how the Financial Services Authority may settle consumer disputes and safeguard customers in the financial services industry. The need for this research is urgent since it is the first to address consumer protection in the financial services industry, consumer protection portal applications, and Financial Services Authority consumer dispute resolution. The normative juridical technique is the research methodology used in this study. The explanation above leads one to conclude that Law No. 21 of 2011 establishing the Financial Services Authority's mission is why the consumer protection portal application is available. In the financial services industry, disputes are settled either out-of-court or via the Financial Services Institution first if a settlement cannot be achieved. The recommendations state that, because APPK is still used generically, an upgrade to the system is required to maximize the application of legal protection through the principles of information openness and transparency.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana portal perlindungan konsumen digunakan sesuai dengan POJK RI No. 31 /Pojk.07/2020, dan bagaimana perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini sangat penting karena penelitian sebelumnya belum membahas topik ini. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari diskusi di atas, undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan portal perlindungan konsumen. Jika sengketa di sektor jasa keuangan tidak diselesaikan melalui Lembaga Jasa Keuangan, mereka akan dilanjutkan dengan penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan. Rekomendasi mengenai praktik APPK masih banyak digunakan, dan sistem harus diperbarui untuk memaksimalkan penerapan perlindungan hukum melalui prinsip keterbukaan dan transparansi informasi. 
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Bahri, Syaiful; Muhibbin, Mohammad; Suratman, Suratman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8369

Abstract

This research aims to find out the form of responsibility of the government of Tlontoraja Village, Pasean District, and Pampekasan District for the village funds that are not absorbed by the village development program. The maintenance of government authority through the authority of the government at the village level is charged by APBDes. The flow of village funds in Tlontoraja village obtains funding that comes from the village's original income. Details of the financial value of the village are channeled, among other things, in the amount of 40% for direct cash aid from the country's funds, 20% for food resilience, 1.5% for disaster management, and the rest for material development. The application procedure for the liquidation of village funds is divided into four stages, i.e., 30% for each stage, starting from stages I–IV. At each stage of such liquidation, the mechanism requires the form of accountability of the relevant village government. The method used in this research is based on a sociological, juris-empirical approach. The data collection technique is done using the interview technique. The results of the analysis show that if there is a budget that does not absorb the development of the village, then it should be channeled to the Silpa Fund. The research also does not show any misuse of the village budget funds by the Tlontoraja Village Government.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan terhadap dana desa yang tidak terserap oleh program pembangunan desa. Penyelenggaraan wewenang pemerintahan melalui kewenangan pemerintah setingkat desa mendapat biaya dari APBDes. Aliran anggaran dana desa di Desa Tlontoraja memperoleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan asli desaPerincian nilai keuangan desa yang disalurkan, antara lain, sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 1,5% untuk penanggulangan bencana, dan selebihnya untuk pembangunan bersifat material. Prosedur permohonan untuk pencairan dana desa dibagi dalam empat tahap, yaitu sebesar 30% untuk masing-masing tahap mulai dari tahap I – IV. Pada tiap-tiap tahapan pencairan tersebut, mekanisme mewajibkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris berbasis pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa jika terdapat anggaran yang tidak terserap pembangunan desa maka harus disalurkan ke dana Silpa. Hasl penelitian juga tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa disalahgunakan oleh Pemerintah Desa Tlontoraja.
Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak Beta, Hilmawati Usman Tenri; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6823

Abstract

This article aims to understand the concept of ideal marriage to prevent the practice of underage marriage and to understand the legal responsibility of parents for the marriage of underage children as an effort to implement child protection norms. That the legal responsibility of parents regarding child marriage is important is a common concern as an effort to provide protection for the fulfillment of children's rights. Thus, the focus of this article is not only on the marital aspect, but also on family relationships as a whole as an effort to create an environment that supports children's development. This type of research is normative legal research carried out by examining literature related to the research object. The results of this research show that the ideal marriage must be realized by every husband and wife by not entering into underage marriages. Marriage can be said to be ideal if it has three elements, namely biological, economic and psychological abilities. Children under the age of marriage do not have the ability to deal with problems that arise in the household. Married minors must still receive guarantees and protection from all forms of discrimination and other wrongful treatment. Parents have the responsibility to fulfill the rights of children married under age to ensure the fulfillment of children's rights. This involves protecting basic rights such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to health of children. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan yang ideal untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Bahwa tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak penting menjadi perhatian bersama sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemenuhan hak anak. Sehingga, fokus artikel ini tidak hanya pada aspek perkawinan, tetapi juga pada hubungan keluarga secara keseluruhan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan yang ideal harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami-istri dengan cara tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Anak di bawah umur melangsungkan perkawinan kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Anak di bawah umur yang telah kawin tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif dan perlakuan salah lainnya. Orang tua punya tanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang dikawinkan di bawah umur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.
The Application of the Restraining Order Mechanism to Domestic Violence Crimes Noer, Aleydha Patriana; Agustanti, Rosalia Dika
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9416

Abstract

This article aims to analyze the legal protection for victims of domestic violence through the Restraining Order mechanism. In addition, this article also aims to provide recommendations for legal improvements so that the use of the Restraining Order mechanism can be more effective. In Indonesia, the mechanism of Restraining Order has not been regulated in detail in the law. Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence has mentioned the existence of a protection order against victims that can be given by the police or the court, but this protection order is not well implemented. Therefore, the urgency of this article is to provide definitive protection to victims of domestic violence through the mechanism of Detention Orders. This article is a normative legal research. The novelty of this article is about analyzing the use of Restraining Order punishment in Common Law countries, as well as providing suggestions regarding the clarity of Restraining Order Implementation in Indonesia. The results of this study indicate that the Restraining Order mechanism used by Common Law countries is more effective in providing protection to victims of domestic violence because basically the legal protection of victims of domestic violence in Indonesia only relies on Law Number 23 Year 2004 which the contents of the Law are still not fully effective in protecting victims of domestic violence.
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Napitupulu, Linggomi Adinda Tamaradhina; Haryanto, Imam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.7756

Abstract

The purpose of the research is to study and analyze the implications of the Construction Services Law, namely Law Number 2 of 2017, which is updated by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, especially regarding the application of building failure provisions stipulated in the second segment of Article 60 of Law Number 2 of 2017 with building failure arrangements stipulated in construction work contracts. The assessment of the circumstances declared as the occurrence of construction failure begins after the service provider (construction contractor) carries out the second handover process for the work he has carried out, and in less than 10 years, there is a building collapse and the malfunction of the building being handed over. Business actors in the construction industry in Indonesia are bound by a construction work contract signed by the parties. This research will present information on how the provisions of building failure are regulated in the contract made between construction service users and construction service providers. Service users in construction projects can be in the form of government agencies and other private companies, while construction service providers such as construction implementation contractors and construction consulting companies (planning consultants, supervisory consultants, and other consultants). The conclusion of this research is expected to anticipate deviations from the provisions regarding building failure in the preparation of construction work contracts. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diperbaharui  oleh Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja khususnya mengenai penerapan ketentuan kegagalan bangunan yang termaktub dalam  bagian kedua Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017  dengan pengaturan kegagalan bangunan yang tertulis dalam kontrak kerja konstruksi. Penilaian atas keadaan yang dijadikan sebagai terjadinya kegagalan konstruksi dimulai setelah pihak penyedia jasa (kontraktor pelaksana konstruksi) melakukan proses serah terima kedua atas pekerjaan yang dilakukannya dan dalam waktu kurang dari 10 tahun terjadi keruntuhan bangunan untuk beroperasi atau tidak berfungsi yang diserahterimakan. Para pelaku usaha dalam industri konstruksi di Indonesia dalam menjalankan usahanya terikat dalam kontrak kerja konstruksi yang ditanda tangani oleh para pihak, penelitian ini akan menyajikan  informasi tentang bagaimana ketentuan kegagalan bangunan diatur dalam kontrak/perjanjian yang dibentuk antara penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi, pengguna jasa dalam proyek konstruksi dapat  berupa instansi pemerintah  maupun swasta lainnya sedangkan penyedia jasa konstruksi  seperti kontraktor pelaksana konstruksi serta perusahaan konsultasi konstruksi (konsultan perencana, konsultan  pengawas maupun konsultan lainnya). Hasil dari penelitian ini diperkirakan bisa mengantisipasi penyimpangan ketentuan tentang kegagalan bangunan dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi.   
A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia on the Role of Notaries and Advocates Abdillah, Satrio; Ghapa, Norhasliza; Makhtar, Maheran
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7853

Abstract

This research aims to compare the roles of notaries and advocates in Indonesia and Malaysia. The urgency of this research is to provide better insight into the topic. The novelty of this research lies in the comparative approach offered in this analysis in the legal context of Indonesia and Malaysia. This research uses a qualitative approach with data sources in documentation and observation. The analysis tool chosen is Nvivo 12 Plus. The findings of this study succeeded in identifying striking similarities and differences in the roles of these two professions. The main similarity in the role of notaries in Indonesia and Malaysia is the function of legalizing and enforcing the validity of legal documents. Notaries in both countries certify documents and ensure compliance with applicable laws. However, the most significant difference lies in the two countries' scope of duties, legal authority, and notary education systems. The main similarities in the role of advocates in Indonesia and Malaysia include legal representation, providing legal advice, and filing legal documents. However, the main differences relate to the scope of the case, legal system, educational requirements, legal language, and legal culture. This shows differences in the two countries' legal contexts and legal demands. Thus, the roles of notaries and advocates in Indonesia and Malaysia have basic similarities in legalizing documents and legal representation but significant differences in the scope of duties, legal authority, education system, and legal and cultural context.

Page 28 of 57 | Total Record : 561

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue