Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah ]]>
<![CDATA[Mohammad Fasholli Nur Huda]]>;
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>;
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1621
<![CDATA[Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan restrukturisasi (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak restrukturisasi hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika restrukturisasi tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karateristik force majeure yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan al-ijarah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil force majeur dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.]]>
<![CDATA[E-Voting dengan Electronic Voting Machine dan Fingerprint One-Detect Verification sebagai Katalisator Modernisasi Pemilu di Indonesia ]]>
<![CDATA[Teguh Cahya Yudiana]]>;
<![CDATA[Cut Hasri Nabila]]>;
<![CDATA[. Billiam]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1641
<![CDATA[Konstitusi Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu). Hingga saat ini, Pemilu di Indonesia masih diselenggarakan dengan mekanisme konvensional (mencoblos atau mencontreng surat suara). Melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif terapan, diketahui bahwa mekanisme konvensional tersebut menimbulkan banyak permasalahan, seperti (1) beratnya beban kerja panitia ad hoc Pemilu; (2) mobilitas dan alokasi logistik yang rumit; (3) alokasi anggaran Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang besar; dan (4) banyaknya surat suara tidak sah disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Sesuai Teori Hukum Progresif, hukum itu ada untuk manusia, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi dengan mekanisme baru bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Mekanisme tersebut adalah e-voting dengan Electronic Voting Machine (EVM) dan Fingerprint One-Detect Verification (FOV). Gagasan inovasi ini akan melengkapi EVM dengan kemampuan fingerprint one detect-verification yang secara bertahap akan diselenggarakan di Indonesia dengan tetap menjamin asas-asas Pemilu, diselenggarakan oleh Tim Khusus Revolusi E-voting yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. E-voting dengan EVM dan FOV hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh mekanisme konvensional maupun kekurangan e-voting yang telah ada, sekaligus menjadi katalisator modernisasi pemilu di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Pengurusannya Dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Shenti Agustini]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1674
<![CDATA[Banyak pelaku usaha menggunakan badan hukum perseroan terbatas untuk menjalankan usahanya, namun dalam prakteknya, banyak ditemukan susunan pemegang saham dan organnya terdiri dari perorangan-perorangan yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga tidak sedikit perorangan yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris tanpa melalui tata cara yang benar dalam melakukan berbagai tindakan pengurusan atas nama perseroan, bahkan mengadakan perikatan terhadap pihak ketiga atas nama perseroan padahal jabatannya adalah sebagai dewan komisaris, sehingga tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian. Selain itu, pengelolaan perusahaan dengan tidak benar dapat menimbulkan kerugian yang juga akan merugikan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan perseroan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga yang dirugikan oleh dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang melakukan pengurusan terhadap usaha perseroan tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[M. Zaki Attirmidzi]]>;
<![CDATA[. Rizka]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1679
<![CDATA[Penelitian yang membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban dalam transaksi online lewat pertanggungjawaban kontraktual prinsip tanggung jawab berdasarkan unsus kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak.]]>
<![CDATA[The Implementasi Hukum Khiyār dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli Online pada Ulin Ol Shop Purworejo ]]>
<![CDATA[. Muhajir]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1718
<![CDATA[Kajian ini membahas perlindungan terhadap hak-hak konsumen jual beli online melalui media sosial perspektif hukum Islam dan Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat perkembangan usaha jual beli sekarang, pembahasan konsep perlindungan konsumen dalam jual beli online sangatlah penting, karena penulisan secara khusus yang berkaitan dengan hal ini masih kurang. Sekarang banyak pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya dan mengabaikan hak-hak konsumen, apalagi konsumen jual beli online yang transaksinya tidak bertemu secara langsung dan hanya melalui media social, salah satunya yang terpraktekkan oleh Ulin Ol Shop. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen jual beli online yang ada dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah, pertama bahwa pemberian potongan harga oleh Ulin Ol Shop merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Ulin Ol Shop telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang diposting di media sosial. Ketiga, Ulin Ol Shop tidak menerapkan teori khiyār seperti yang telah diatur hukum Islam.]]>
<![CDATA[Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang ]]>
<![CDATA[Dewi Cahyandari]]>;
<![CDATA[Shinta Hadiyantina]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1756
<![CDATA[Melihat ketimpangan antara jumlah kasus korupsi pejabat pemerintahan dengan jumlah permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang pada pengadilan yang memiliki selisih cukup signifikan, maka perlu adanya perhatian serius dari berbagai kalangan. Hak mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pejabat pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yuridis empiris terhadap implementasi hak pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Malang guna mewujudkan good governance. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang berdasar pada data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumen resmi dari lokasi penelitian, internet dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara yuridis empiris, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pejabat pemerintahan akan eksistensi hak pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berpengaruh terhadap tidak dimanfaatkannya sarana perlindungan hukum secara optimal.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung ]]>
<![CDATA[Monica Sri Astuti Agustina]]>;
<![CDATA[Erly Pangestuti]]>;
<![CDATA[. Surjanti]]>;
<![CDATA[Prisca Oktavia Christi]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1796
<![CDATA[Semua anak berhak memperoleh proteksi, tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka berhak memperoleh “proteksi spesial”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan peraturan dalam sistem peradilan pidana anak, dimana kewajiban negara salah satunya adalah memberikan anak yang sedang berkonflik suatu bentuk perlindungan khusus dan solusi yang akan dipergunakan dengan jalan pendekatan restoratif justice pada pelaksanaan. Tetapi saat diversi dilaksanakan, ternyata banyak ditemukan berbagai persoalan, peraturannya tumpang, dan muncul berbagai hambatan saat pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah memberikan gambaran pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dari penerapan diversi dalam proses penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Tulungagung dan analisis yang akurat mengenai efektifitas penerapan diversi dalam penanganan perkara anak. Dari hasil penelitian ini, dihasilkan sudut pandang penerapan pelaksanaan diversi dan faktor yang menjadi penghambat dari upaya pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Tulungagung.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Henny Yuningsih]]>;
<![CDATA[Sri Wahyu Kridasakti]]>;
<![CDATA[Moh. Fadli]]>;
<![CDATA[Abd. Majid]]>;
<![CDATA[Ni Made Jayasenastri]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1825
<![CDATA[Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 2 (dua) materi pokok yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Namun UUD NRI 1945, UU 6/2014, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP 11 Tahun 2019 bahkan Perdprov No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur hubungan antara DB dengan DA, padahal pada satu wilayah desa bisa ada terdapat keduanya. Implikasinya adalah menimbulkan kerancuan dalam pemahaman pengaturan hubungan kelembagaan dua jenis desa berbeda tersebut. Perdaprov No. 4 Tahun 2019 hanya mengatur DA namun juga tidak mengatur hubungan kelembagaan dengan DB. Pola hubungan kelembagaan kedua desa itu penting diketahui, agar dapat diperoleh pelajaran perbaikan pengaturannya bagi Undang-Undang Desa dan materi pembelajaran bagi mahasiswa. Penelitian hukum ini bersifat socio-legal case study dengan lokus 2 desa pakraman utama dan 1 lembaga penelitian Universitas Warmadewa, menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data document-review dan FGD, dan konsep MPFAA (Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating) untuk menganalisa hubungan kelembagaan DB-DA sebagai landasan analisa hubungan DB dan DA di Bali. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerancuan pengaturan hubungan kedua kelembagaan DB dengan DA adalah Pasal 1-95 (DB) dan Pasal 96-111 (DA) UU 6/2014 yang tidak mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa tersebut bukan kelembagaan yang saling terpisah samasekali. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali, masyarakatnya memandang hubungan antara kedua kelembagaan desa tersebut adalah ibarat hubungan antara “suami-isteri” atau “satu mata uang dengan 2 sisi”. Ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak berlandas pada UU 6/1014 namun UU 23/2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh UU 6/2014. Perdaprov 4/2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui UU 4/2016, karena DA tidak perlu diatur namun cukup direkognisi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini ]]>
<![CDATA[Uun Dewi Mahmudah]]>;
<![CDATA[Anik Iftitah]]>;
<![CDATA[Moh. Alfaris]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1838
<![CDATA[Pada dasarnya, perkawinan berlandasakan pada sisi religiusitas, yang berarti bahwa aspek keagamaan merupakan salah satu dasar pokok dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan ketaqwaan serta keimanan kepada Tuhan. Penelitian ini meneliti kebijakan pembatasan usia perkawinan pasca dihapuskannya perbedaan usia minimal perkawinan dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan keefektifannya di daerah sebagai refleksi penegakan hukum perkawinan nasional. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dari jenis penelitian hukum empiris. Data yang diterapkan ialah hasil kombinasi dari data primer dan sekunder, berbentuk penelitian evaluatif yang tujuannya untuk mengevaluasi penerapan suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif.]]>
<![CDATA[Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax ]]>
<![CDATA[Wahyu Beny Mukti Setiyawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Aziz Zaelani]]>;
<![CDATA[Fery Dona]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1983
<![CDATA[Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi hoax. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hokum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai problem-solving menghadapi fenomena hoax melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi hoax dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidaksesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.]]>
