cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 11   12   13   14   15 
PERANAN LEMBAGA ADAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Jannah, Rihul; Ilyas, Musyfikah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa Kerajaan Gowa, Lembaga Adat mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu raja, bahkan tugasnya memiliki kemiripan dengan fungsi lembaga perwakilan di negara-negara modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran Lembaga Adat Daerah (LAD) yang telah dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupate  Gowa Nomor 5 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peran Lembaga Adat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa antara lain untuk membantu pemerintah melestarikan adat dan budaya, menampung serta menyalurkan aspirasi, membantu menyelesaikan konflik, sebagai wadah mediasi masyarakat adat, dan fungsi-fungsi pengawasan. Dalam pandangan siyasah syar’iyyah, khususnya jika menggunakan pendekatan maslahat, maka penekanannya adalah sejauh mana lembaga tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, sepanjang Lembaga Adat Daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Gowa, maka keberadaanya tidak bertentangan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.Kata Kunci: Pemerintahan; Lembaga Adat Daerah; Maslahat
POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILUKADA KOTA MAKASSAR TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Paradigma, Sopyar; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat ditingkat daerah untuk memilih pemimpin. Salah satu problem mendasar dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah maraknya praktik-praktik politik transaksional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik politik transaksional serta peran Badan Pengawas Pemilu. Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sedikitnya terdapat 4 laporan praktik politik transaksional selama Pemilukada Kota Makassar. Faktor yang memengaruhi diantaranya tingkat pendidikan, ekonomi, dan kebiasaan. Badan Pengawas Pemilu berperan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik transaksional, dengan melibatkan pelbagai pihak seperti pemilih, organisasi kemasyarakatan, peserta Pemilukada dan dalam proses penegakan hukumnya melibatkan Sentra Gakkumdu. Dalam hukum Islam, politik transaksional dapat dikategorikan sebagai risywah atau suap-menyuap dengan status hukumnya adalah haram. Sementara dalam hukum positif, politik transaksional merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana.Kata Kunci: Demokrasi; Pemilukada; Politik Transaksional
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TAKALAR (Perspektif Siyasah Syar`iyyah) Hariadi, Hariadi; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empirik, sumber data berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dan penelitian lapangan (field research), dan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya akan ditarik menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, dengan ketentuan bahwa setiap partai politik berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 3,389.00 persatu suara sah, yang anggarannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Takalar. Didalam hukum tatanegara Islam, bantuan keuangan kepada partai politik tidak di jelaskan secara rinci baik di dalam al-Qur’an maupun Hadist, tetapi setiap penggunaan uang yang berasal dari rakyat, maka harus jelas pemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Partai Politik; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006;
AKSESIBILITAS ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGAKSES PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN GOWA Sunardi, Khusnul Khatimah; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana peluang anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan formal khususnya di Kabupaten Gowa. Sebab, setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk anak penyandang disabilitas. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan formal di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field kualitatif research), dengan pendekatan yuridis empirik, sumber data berupa data sekunder dan subsider, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data  yang terkumpul dianalisis kemudian disimpulkan. Adapun hasil penelitian adalah: 1) Anak penyandang disabilitas berhak mengakses pendidikan formal, dan hak tersebut telah dijamin oleh UUD 1945, yang kemudian secara teknis diatur dalam pelbagai undang-undang; 2) Pemerintah Kabupaten Gowa tidak hanya memudahkan akses pendidikan formal bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga pada sekolah non-SLB melalui sistem pendidikan inklusif; 3) Dalam Islam, pendidikan adalah hal yang penting, bahkan ayat al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah perintah membaca (iqra’), dan Allah SWT secara tegas menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu, tanpa melihat kondisi fisik, mental, dan kondisi intelektual (tidak diskriminatif).Kata Kunci: Aksesiblitas; Anak; Disabilitas; Pendidikan Formal
PELEMAHAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 Sabri Sabri; Hamzah Hasan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu fungsi partai politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini, banyak pihak yang menilai bahwa partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Penelitian ini untuk mengetahui pelemahan eksistensi partai politik pasca berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan bagaimana upaya meminimalisir pelemahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dianggap membatasi munculnya partai-partai baru dengan menentukan persyaratan pendirian partai politik yang berat untuk memperoleh status badan hukum. Persyaratan tersebut dipersepsikan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan berorganisasi atau berpartai politik. Selain itu, batas maksimal sumbangan perusahaan atau badan usaha berpotensi membuka pintu bagi pengaruh kapital yang lebih besar atas partai politik. Adapun upaya untuk meminimalisir tersebut adalah dengan cara: 1) Mengubah syarat pembentukan dan kepesertaan Pemilu dengan prinsip proporsional; 2) Mempertegas sikap verifikator; 3) Transparansi keuangan partai politik; dan 4) Pendirian partai politik harus melalui persiapan yang matang.Kata Kunci: Eksistensi; Partai Politik; Pelemahan; Undang-undang Partai Politik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGGUSURAN PAKSA Atifah, Nurul Rezky; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penggusuran paksa, termasuk pandangan hukum tata negara Islam. Penelitian kali ini menggunakan penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penggusuran paksa tersedia dalam bentuk preventif dan represif, dan korban berhak memperoleh hak yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Sementara dari perspektif Siyasah Syar’iyyah, penggusuran paksa adalah hal yang tidak diperbolehkan, karena tergolong perbuatan yang zalim, sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan preventif dan upaya represif harus dipoisikan sebagai upaya terakhir.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penggusuran Paksa; Siyasah Syar’iyyah
URGENSI PEMEKARAN KABUPATEN BIMA TIMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Jailani, Jailani; Alimuddin, Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur yang direncanakan sejak tahun 1990-an belum terealisasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemekaran Kabupaten Bima Timur dan bagimana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan teoligis normatif, yuridis normatif, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur mengalami dinamika politik yang begitu panjang sejak tahun 1990-an dan sampai sekarang belum masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Padahal  persyaratan untuk pembentukan daerah otonom baru telah terpenuhi, baik dari aspek kewilayahan maupun syarat administratif, termasuk dasar pembentukannya seperti kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, pemerataan pembangunan, historis. Masyarakat menilai pemekaran Kabupaten Bima Timur akan membawa dampak positif bagi peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang akan berimplikasi pada meningkatknya kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Bima Timur; Pemekaran; Siyasah Syar’iyyah; Otonomi Daerah
STUDI ANALISIS PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI DESA GARANTA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Budiasri, Budiasri; Basri, Halimah; Asmar, Abdul Rais
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the goals of the state is to provide welfare for the people through the administration of a state that is free from corruption, collusion and nepotism. Corruption is a crime with a crime rate classified as serious crime because this action is detrimental to the state, corruption itself is an activity where the perpetrator takes state funds for personal gain. To run a government that is clean from KKN at the village government level, it is necessary to pay attention to Law no. 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion and Nepotism and also Law no. 6 of 2014 concerning Village Government. The village government as the part that is most closely related to the community, the village government has an important role in aspects of national development in order to create a prosperous, just and prosperous society in accordance with the constitution of the Republic of Indonesia. Regarding the concept of clean government in Garanta Village, Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba, the village government in this case as the village head of Garanta explained that the concept of clean government is to prioritize the principles of transparency and accountability in order to inform the public of the activities and developments that are planned. To encourage good government implementation, the village government also seeks to develop its village community to be more advanced and increase human resources in the Garanta village. The intended guidance is community development in the health sector and in other fields there is also youth development. Regarding the Garanta Village development plan that has been discussed with the village community, namely by building in each hamlet a Qur'an Education Park, building a Tugu or Village Triangle Park, as well as improving drainage and irrigation. The researcher was involved in assisting the process of implementing the selection of new village officials, taking into account the entire selection process. It can be concluded that the entire flow of government in Garanta Village has been free from Corruption, Collusion and Nepotism, this is based on the government that prioritizes transparency in carrying out all activities and development, as well as involving the community to actively participate in overseeing village government activities. Seen from the perspective of Siyasah Syar'iyyah, the government of Garanta Village has carried out the mandate well which refers to the Qur'an and Hadis.
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN GOWA NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Latifah, Humairah; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to find out how the management of traditional markets and the role of the Gowa Regency Government in the empowerment of sungguminasa traditional markets. This research is qualitative research with a syar'i approach, normative and sociological juridical. The results showed that the management of traditional markets by the Gowa Regency Government has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the Perda, such as kiosk and los licensing, SIML ownership, SIMK and merchant cards. The role of the government in the empowerment of sungguminasa traditional markets is quite maximal, including coaching to traders, providing subsidies, market development and business actors. Basically, traders appreciate the management that has been done by the government, it's just that there are things that need to be improved including the maintenance of public facilities. In the Islamic constitutional system, every citizen is obliged to obey every rule issued by authoritative institutions for the sake of mutual benefit, but the facts on the ground show that there are still traders who are ignorant of the applicable provisions.
SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP BURUH DI UD. BUMI RAHAYU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Ronaldo, Ryan Rahman; Rahmiati, Rahmiati; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The current minimum wage determination policy still has obstacles as a result of the unmet uniformity of wages, so the wage mechanism always causes pros and cons between workers and employers / employers. This article seeks to answer the wage mechanism in accordance with the provisions of laws and regulations, especially wages in UD. Bumi Rahayu Polewali Mandar Regency. This type of research uses qualitative research with juridical, sociological and syar'i approaches. Data sources are primary data and secondary data. The results showed that wage provisions have been carried out in accordance with applicable rules, such as a decent income, minimum wage, and things that can be taken into account with wages. As for the implementation of the wage system in UD. Bumi Rahayu uses a wage system based on units of results. The wage mechanism carried out by UD. Bumi Rahayu has been in accordance with the wage system in the concept of siyasah syar'iyyah.

Page 13 of 30 | Total Record : 299

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue