cover
Contact Name
M. Abi Mahrus Ubaidillah
Contact Email
mahrusabi@gmail.com
Phone
+6285731650471
Journal Mail Official
minhaj@iaibafa.ac.id
Editorial Address
KH. A. Wahab Hasbulloh Street Gg. II No. 120 A Tambakberas Jombang Jawa Timur, Phone. (0321) 855530, Fax. (0321)855530, Email: minhaj@iaibafa.ac.id
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah
ISSN : 27454282     EISSN : 27455246     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Is published on cooperation faculty of sharia and Islamic economics and Journal Publishing Agencies (Lembaga Penerbitan dan Jurnal Ilmiah or LPJI) of Islamic Institute of Bani Fattah Jombang. This journal specializes in sharia studies covering law, economics and other sharia thought
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 130 Documents
Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditinjau dari Nilai Produktivitas Alimudin, Alimudin; Ritonga, Ahmad Husein; Harun, Hermanto
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3052

Abstract

Penelitian ini beertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditinjau dari nilai produktifitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Penggunaan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dari jumlah tanah wakaf yang ada berjumlah 433 digunakan dengan rincian: tempat ibadah sebanyak 144 tanah wakaf, makam/kuburan sebanyak 42 tanah wakaf, lembaga pendidikan sebanyak 7 tanah wakaf, dan sosial lainnya sebanyak 240 tanah wakaf. Pengelolaan pengembangan wakaf di Tanjung Jabung Timur masih sangat sederhana, sebagaian besar tidak ada pengembangan pengelolahan secara produktif ekonomis, jika tanah wakaf digunakan untuk pembangunan masjid hanya digunakan untuk pembangunan masjid saja walaupun tanah sisa dari lokasi pembangunan masjid sangat luas tidak dikelola secara produktif, dibiarkan saja semak belukar tanpa manfaat, yang selayaknya tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif. Implementasi regulasi wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum efektif, karena masih terjadi ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, regulasi wakaf yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 3004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 belum dilaksanakan secara efektif.
Keadilan dalam Konteks Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Arianto, Yudi; Rinwanto, Rinwanto
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3136

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang (saakinah, mawaddah, warahmah). Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri. Jika salah satu dari mereka melanggar kewajiban, sehingga salah satu merasa tidak dihargai atau tidak diperhatikan, dalam Islam hal ini disebut dengan nusyuz. Konsep nusyuz ini didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, 128-130. Pengertian nusyuz dalam Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum Islam, terutama dari sudut pandang keadilan. Penelitian tentang nusyuz ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan hukum Islam. Ada dua saran yang diusulkan: Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai nusyuz, seperti memahami perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara nusyuz suami dan nusyuz istri, yang sekilas terlihat lebih menguntungkan suami. Kedua, karena persoalan nusyuz suami tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka aturan tersebut perlu diperbaiki dengan memperhatikan kepentingan dan hak perempuan dalam persoalan nusyuz. Selain itu, konsep nusyuz perlu disesuaikan dengan konteks kehidupan modern, di mana peran dan kontribusi masing-masing pasangan dalam keluarga telah berkembang. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.
Pengaruh Customer Intimacy, Kualitas Produk & Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Tangerang Selatan Hulu, M. Rizki Hanif; Lubis, Irsad
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3156

Abstract

This study aims to determine the effect of Customer Intimacy, Product Quality and Service on Customer Loyalty at Bank Syariah Indonesia in the South Tangerang area. This research uses descriptive quantitative method. The population of this research is the customers of Bank Syariah Indonesia who live in South Tangerang. The sample technique used is simple random sampling of 100 people. Data collection techniques using questionnaires were analyzed using simple linear regression, multiple, T test, F test, and the coefficient of determination. The results of this study indicate that: (1) There is no positive and significant effect of the customer intimacy variable on customer loyalty at Bank Syariah Indonesia in the South Tangerang area; (2) There is no positive and significant influence of product quality variables on customer loyalty of Bank Syariah Indonesia in the South Tangerang area; (3) There is a positive and significant influence of service quality variables on customer loyalty of Bank Syariah Indonesia in the South Tangerang area; (4) There is a positive and significant influence of customer intimacy, product quality, service quality on customer loyalty of Bank Syariah Indonesia in the South Tangerang area.
Inovasi Teknologi dan Prinsip Keadilan Dalam Bisnis Syariah: Studi Implementasi dan Implikasi Matondang, Khairani Alawiyah; Aini, Lathifah; Saajidah, Annisa
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3190

Abstract

Dalam Islam, etika bisnis didefinisikan sebagai serangkaian tindakan bisnis yang etis yang diatur oleh nilai-nilai syariah yang menekankan hal-hal yang haram dan halal. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel terbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang fokus pada studi literatur. Prinsip keadilan adalah pilar utama ekonomi syariah dalam upaya mewujudkan keseimbangan, transparansi, dan keinginan dalam operasi ekonomi. Fintech syariah adalah jenis teknologi keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan teknologi keuangan dengan tujuan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Penggunaan teknologi dalam bisnis berbasis syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, telah menjadi bagian penting dari era teknologi saat ini yang dapat meningkatkan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha.
Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam Ubaidillah, M. Abi Mahrus; Setiawan, Adi
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3551

Abstract

Nafkah menjadi salah satu persoalan yang seringkali memicu adanya ketidakharmonisan bahkan perceraian dalam keluarga, dalam kitab fiqih, tanggungjawab nafkah seluruhnya dibebankan kepada suami, hal ini berbeda dengan pasal yang ada di KHI. realitas sejarah menunjukkan bahwa salah satu sumber psenyusunan hukum materiil di KHI berasal dari kitab fiqih namun dalam konsep nafkah ditemukan perbedaan yang cukup mencolok, antara rumusan tekstual KHI dan fiqih, dari situlah tampak bahwa mengapa KHI yang disusun dari rumusan fiqih ternyata telah berubah dari induknya, dengan menggunakan teori sistem Kekerabatan penulis ingin mengungkap adanya bagaimana konsep nafkah perkawinan dalam KHI perspektif sistem kekerabatan. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan dari proses pengumpulan data yang dikaji termasuk library research. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, menggambarkan seluruh teori sistem kekerabatan khususnya 3 tipikal sistem yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan analisis data menggunakan analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Dapat disimpulkan konsep nafkah yang ditetapkan dalam KHI disusun juga atas 3 prinsip kekerabatan, yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental, namun dalam hal urusan nafkah ini konsep yang dipakai adalah prinsip patrilineal dimana dalam urusan nafkah memang dititik beratkan pada suami, sesuai dengan budaya patrilineal, dimana pemimpin adalah laki-laki, perempuan berdiam diri dirumah dengan sederet aktivitas seperti memasak
Revitalizing Producer Behavior From A Sharia Economic Perspective: an Analysis of Ethics, Objectives, and Market Balance Khairudin, Khairudin; Suryadi, Nanda
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i2.3729

Abstract

In conventional economic systems, producers generally focus on maximizing profits through cost efficiency and increased production. However, this approach often neglects ethical considerations, social responsibility, and sustainability, leading to various issues such as economic inequality and environmental degradation. In contrast, Islamic economics views producers as khalifah who have a mandate to maintain a balance in life based on the principles of maqāṣid al-sharīʿah. This study aims to analyze the construction of producer behavior from the perspective of Islamic economics, identify the ethical principles that form the basis of Islamic production, and explain the role of Islamic producers in creating a fair and sustainable market balance. This study uses a normative approach with a library research method. The results of the study show that producer behavior in Islamic economics is not only based on profit, but also on the fulfillment of moral values, justice, and the welfare of the community. Additionally, concrete efforts are needed to revitalize the awareness of Muslim producers so they can fully apply Islamic principles in their production activities. Thus, Islamic economics is expected to become a systemic solution in addressing the challenges of a more inclusive and just modern economy.
Fenomena Pernikahan Dini, Poligami, Dan Quarter-Life Crisis: Telaah Psikologi Sosial Dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam Kontemporer Waddin, Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati; Mujib, Abdul; Ubaidillah, Ubaidillah
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i2.3785

Abstract

Fenomena pernikahan dini, poligami, dan quarter-life crisis dalam masyarakat Muslim kontemporer telah menjadi isu yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan keputusan individu. Latar belakang penelitian ini berfokus pada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perubahan sosial dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam dapat merespons fenomena tersebut, dengan menekankan pentingnya kesiapan emosional dan psikologis individu dalam keputusan pernikahan dan keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis komparatif, yang membandingkan perspektif psikososial dan pandangan hukum terkait fenomena-fenomena ini dalam konteks keluarga Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam, yang selama ini berorientasi pada teks klasik, perlu berkembang agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kenyataan sosial, terutama dalam hal pernikahan dini dan poligami. Dalam hal pernikahan dini, penelitian menyoroti pentingnya kesiapan mental dan emosional pasangan, sedangkan dalam poligami, keadilan emosional harus menjadi fokus utama. Selain itu, fenomena quarter-life crisis mengharuskan individu untuk mendapatkan ruang bagi pemahaman diri yang lebih matang sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum keluarga Islam perlu lebih progresif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial individu, agar dapat menciptakan kesejahteraan keluarga yang lebih baik dan relevansi dengan perkembangan zaman.
Tawkil Wali Perkawinan Masyarakat Pesantren Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz Nurcholis, Moch.; Massaid, Achmad Zaki
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis praktik tawkil wali dalam masyarakat pesantren menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Fokus kajian diarahkan untuk mengungkap motif-motif yang melatarbelakangi tindakan menyerahkan hak wali kepada Kiai dalam pernikahan santri. Dengan menggunakan kategori because motive dan in-order-to motive yang dikembangkan Schutz, artikel ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak semata-mata tindakan legal-formal, melainkan mengandung makna sosial dan religius yang mendalam. Dalam komunitas pesantren, Kiai bukan sekadar tokoh agama, tetapi juga figur spiritual yang menjadi pusat otoritas moral dan sosial. Oleh karena itu, praktik menyerahkan wali kepada Kiai saat akad nikah tidak hanya bertumpu pada argumentasi fikih yang membolehkan, tetapi juga dibangun atas kesadaran sosial dan relasi kultural antara santri dan Kiai. Melalui pendekatan Schutz, praktik ini dianalisis dari dua sudut pandang: motif masa lalu yang membentuk tindakan sekarang (because motive), seperti tradisi penghormatan kepada Kiai dan pengalaman hidup di pesantren, serta motif ke depan (in-order-to motive), seperti harapan mendapat berkah, penguatan relasi spiritual, dan penciptaan kesakralan dalam prosesi pernikahan. Temuan menunjukkan bahwa tindakan tawkil wali memiliki makna simbolik yang kuat sebagai ekspresi kesalehan, ketundukan, dan harapan atas masa depan rumah tangga yang diridlai secara spiritual. Kajian ini merekomendasikan agar pemahaman terhadap praktik hukum keagamaan di komunitas muslim tradisional selalu mempertimbangkan dimensi subjektif dan sosial dari pelakunya.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA ISTERI NUSHUZ: (Dalam Perkara No. 300 atau Pdt. G atau 2021 atau Pa. Jbg Pada Pengadilan Agama Jombang) Ridho Anwar, Muhamad
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i1.579

Abstract

Abstrak: Pada hakekatnya Islam mengharapkan perkawinan itu kekal diantara suami–isteri, kecuali sebab yang tidak dapat dihindari yaitu sebab karena maut. akan tetapi pada Perkara No. 300/Pdt.G/2021/Pa.Jbg perkara kontensius antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Jombang, Dalam pemeriksaan Perkara, dapat dinyatakan bahwa Nushuz isteri (Penggugat Rekonvensi) adalah karena tindakan isteri tidak taat, sering berhutang tanpa sepengetahuan suami, serta adanya dugaan tindak pidana penipuan yang tertuju pada isteri dengan alasan memenuhi kebutuhan padahal sebaliknya, dari sini pembahasan mengerucut pada bagaimana kriteria isteri Nushuz menurut Hukum Islam, kedua bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap isteri Nushuz dalam perkara No. 300/Pdt.G/2021/Pa.Jbg di PA Jombang, ketiga Apa hubungan kriteria istri Nushuz dalam hukum Islam dan pandangan hukum dalam perkara No. 300/Pdr.G/2021/Pa.Jbg. Dalam Islam Isteri dikatakan Nushuz apabila tidak melakukan kewajibannya atau tidak taat dan Implikasinya dalam kitab Rahmat al-Ummah bahwa Fuqah?’ sepakat Nushuz hukumnya haram, dan menggugurkan kewajiban nafkah suami terhadap isteri. Bahwa dalam Peraturan Perundangan telah ditegaskan alasan-alasan jatuhnya perceraian yang mana dalam putusan No.300/Pdt.G/2021/Pa.Jbg sudah terkategorikan pada beberapa poin diatas karena adanya perselisihan diantara suami isteri. Perbuatan hutang isteri tanpa sepengetahuan suami serta tidak adanya tujuan yang jelas dan meinggalkan tempat tinggal, walaupun secara deskriptif keduanya belum menyepakati tempat tinggal bersama akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh isteri merupakan hal yang salah. Dan pada intinya suami tidak wajib memberikan nafkah madhiyah kepada isteri, akan tetapi suami wajib memberikan nafkah anak, beserta nafkah mut’ah.
Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Rizal, Faisol
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i1.750

Abstract

Mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik (sengketa), tidak semata digunakan dalam ranah hukum keluarga serta hukum perdata, tetapi juga digunakan dalam lingkungan politik. Selain itu, mediasi sebagai penyelesaian konflik non litigasi juga sudah lama digunakan dalam pelbagai kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan sebagainya yang merupakan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Page 9 of 13 | Total Record : 130