Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan merupakan media komunikasi dan publikasi artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka bagi para akademisi, praktisi, dan peneliti dalam bidang kewarganegaraan dan pendidikan. Jurnal mulai diterbitkan pada tahun 2014 dalam bentuk cetak dan pada tahun 2017 mulai diterbitkan secara online maupun cetak.Fokus dan ruang lingkup kajian: 1) pancasila dan kewarganegaraan; 2) pendidikan pancasila dan kewarganegaraan; 3) hukum dan ketatanegaraan; 4) perundang-undangan dan kebijakan publik; dan 5) pendidikan dan pembelajaran
Articles
157 Documents
<![CDATA[Analisis Efikasi Diri Sebagai Prediktor Pengembangan Warga Negara Aktif ]]>
<![CDATA[Rahman, Arief]]>;
<![CDATA[Yurni, Irma]]>;
<![CDATA[Zulkifli, Zulkifli]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p98-113
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap pengembangan warga negara aktif di kalangan mahasiswa. Efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pengembangan warga negara aktif didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan melibatkan 141 mahasiswa dari Universitas Malikussaleh. Data diambil dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari dua bagian, yaitu skala efikasi diri dan skala pengembangan warga negara aktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara efikasi diri dan pengembangan warga negara aktif. Semakin tinggi efikasi diri mahasiswa, maka semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam mengembangkan diri sebagai warga negara aktif. Dalam hal ini, efikasi diri juga dapat mempengaruhi intensitas partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi bagi institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi, untuk meningkatkan pengembangan warga negara aktif mahasiswa melalui pemberian program dan kegiatan yang dapat meningkatkan efikasi diri mahasiswa seperti Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, mahasiswa juga dapat meningkatkan efikasi diri dengan melakukan berbagai aktivitas yang dapat memperkuat keyakinan diri mereka, seperti partisipasi dalam organisasi di dalam dan luar kampus.]]>
<![CDATA[Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Siswa ]]>
<![CDATA[Agustina, Intan]]>;
<![CDATA[Marlina, Lina]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p114-125
<![CDATA[AbstrakTujuan Penelitian dan pengembangan ini adalah pengembangan produk media pembelajaran berbasis video animasi untuk peserta didik kelas X TBSM Sekolah Menengah Kejuruan Nur El Falah Kabupaten Serang, Materi sistem politik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan media pembelajaran video animasi dalam meningkatkan pemahaman belajar peserta didik serta untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis video animasi pada materi sistem politik Indonesia yang telah dikembangkan oleh pengembang. Metode yang digunakan pada penelitian ini Research and Development (RnD) dengan menggunakan model Sugiyono yang dikembangkan melalui proses obeservasi dengan mengidentifikasi potensi dan masalah, mengumpulkan data atau informasi, membuat desain produk, melakukan validasi desain kepada 3 ahli yakni ahli pendidikan, ahli materi, dan ahli media atau desain, melakukan perbaikan, melakukan uji coba lapangan utama, dan revisi akhir produk sesudah uji coba lapangan. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan terhadap ahli pendidikan mendapatkan persentase kelayakan rata-rata 96% dengan kategori sangat layak. Pada hasil validasi ahli materi mendapatkan presentase kelayakan rata-rata sebanyak 84% dengan kategori sangat layak, serta validasi orang ahli media atau desain menerima skor rata- rata 96%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan jika menggunakan media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa dan tercapai.]]>
<![CDATA[Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[suanto, suanto]]>;
<![CDATA[Rustandi, Roni]]>;
<![CDATA[Susi, Susi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p126-136
<![CDATA[Terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data secara empiris tentang Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Mahasiswa Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok. Penelitian menggunakan metode survey, di mana setiap responden diberi kuesioner untuk memberikan pendapatnya terhadap sejumlah pernyataan tentang Pemahaman terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Selain itu, secara terpisah dilakukan diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mencegah dan menanagani kekerasan seksual di lingkungan Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, masing-masing instansi telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagai unit kerja yang bertugas memberikan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survey terlihat bahwa mayoritas mahasiswa memahami apa yang dimaksud kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan serta tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kasus tersebut karena telah mendapatkan sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.]]>
<![CDATA[Peningkatan Life Skill Mahasiswa Melalui Revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ]]>
<![CDATA[Neng Dea Lutfia Sari]]>;
<![CDATA[Rohman, Ujang]]>;
<![CDATA[Ismail, Shalahudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jurnalpkn.v11i1.41969
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengeksplorasi potensi peningkatan life skill Mahasiswa melalui revitalisasi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dianggap sebagai fondasi yang mampu memperkaya pengembangan life skill dengan memberikan landasan moral, etika, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah library research. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan life skill Mahasiswa melalui revitalisasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berperan sebagai sarana efektif untuk meningkatkan keterampilan pribadi, akademik, sosial, dan vokasional, yang pada gilirannya dapat membentuk individu yang kompeten dan adaptif dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman kita tentang peran pendidikan dalam membentuk manusia yang memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.]]>
<![CDATA[Pentingnya Pengetahuan Bahasa Hukum Indonesia Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Perorangan Sebagai Warga Negara ]]>
<![CDATA[Kania, Delila]]>;
<![CDATA[Marlia]]>;
<![CDATA[Gandawijaya, Yanly]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jurnalpkn.v11i1.41970
<![CDATA[Artikel ini berusaha menjelaskan bahwa pengetahuan bahasa hukum Indonesia perlu disosialisasikan terhadap semua mahasiswa diseluruh program studi. Mahasiswa sebagai warga negara yang melaksanakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia secara hukum telah memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maka diperlukan pengetahuan bahasa hukum Indonesia khususnya mengenai hal-hal mendasar menyangkut kepentingan hukum perorangan. Pengetahuan ini berguna dalam berhubungan antara negara dan warga negara, lalu bagaimana berhubungan antar warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dalam artian pemahaman akan bahasa hukum tersebut penting dikuasai oleh seluruh warga negara Indonesia dalam rangka penerapan hukum di Indonesia. Pembahasan dibatasi pada pengetahuan bahasa hukum Indonesia dalam bidang hukum perorangan. Karakteristik bahasa hukum Indonesia tercermin dalam penggunaan istilah-istilah hukum yang berasal dari bahasa serapan lokal dan asing. Mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib umum (MKWU) tidak menjamin para mahasiswa mengetahui bahasa hukum Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian ini mendeskripsikan secara kualitatif tentang pentingnya pengetahuan bahasa hukum Indonesia bagi para mahasiswa di perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para mahasiswa semester awal cenderung keliru dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan minim pengetahuan tentang arti dan makna dari istilah-istilah hukum. Pengetahuan bahasa hukum dapat disosialisasikan melalui mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan pada para mahasiswa semester awal di perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[Etika, Moral Dan Empati Perokok Dalam Interaksi Hubungan Sosial Masyarakat ]]>
<![CDATA[Setiadin]]>;
<![CDATA[Suradika, Agus]]>;
<![CDATA[Azhari Azis Samudra]]>;
<![CDATA[Evi Satispi]]>;
<![CDATA[Tia Ristiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jurnalpkn.v11i1.41973
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana peran etika, moral serta empati bagi perokok aktif dalam berinteraksi serta menumbuhkan empati dengan orang lain yang bukan perokok pada suatu kondisi bersama. Hubungan langsung antara perokok akfit dengan perokok pasif di berbagai kesempatan tentunya sangat tidak bisa dihindari, pada saat dimana sebuah ruangan tanpa sekat yang membatasi antara ruangan para perokok maupun non perokok sehingga asap yang keluar akan dihirup oleh perokok tersebut maupun orang lain di sekitarnya. Maka kemudian bagaimana harus ditumbuhkan sikap-sikap untuk memahami keadaan mengingat di tempat umum seperti itu ada banyak orang dan masyarakat yang beragam dan tidak semua adalah perokok. Penelitian dilakukan dengan metoda studi literatur menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran serta penekanan terkait sikap, etika dan moral serta empati yang harus ditumbuhkan seorang perokok dalam berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga akan timbul saling memahami dan menghargai satu sama lainnya.]]>
<![CDATA[Ancaman dan Tantangan terhadap Ideologi Pancasila ]]>
<![CDATA[Peni Sekarsari]]>;
<![CDATA[Hamidah Ulfa Fauziah]]>;
<![CDATA[Mas Fierna Janvierna Lusie Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jurnalpkn.v11i1.41975
<![CDATA[Penerapan nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada degradasi moral generasi muda yang terpengaruh oleh kemajuan peradaban yang sangat pesat sehingga menghilangkan sekat antar bangsa di dunia. Penulisan kajian ini bertujuan untuk menganalisis globalisasi dan krisis moralitas, Pancasila dalam sudut pandang masa kini, tantangan pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta pemulihan dan penerapan nilai Pancasila dalam upaya pembentukan moral bangsa. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, karena teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah buku dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pancasila merupakan pandangan hidup atau ideologi yang bersumber dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam negara masih kurang bahkan jauh dari kata baik. Adanya globalisasi dan modernisasi membuat masyarakat lupa dengan tujuan awal dari reformasi itu sendiri. Globalisasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin tenggelam dan dilupakan, sementara di sisi lain hanya dengan pengimplementasian nilai Pancasila maka krisis moralitas bangsa yang disebabkan oleh globalisasi dapat diatasi. Adanya globalisasi membuat integrasi dalam sistem budaya nasional ke dalam sistem budaya global. Generasi penerus bangsa harus meningkatkan Pancasila dengan cara membangkitkan rasa nasionalisme, melestarikan dan mensosialisasikan secara berkelanjutan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dikehidupan bermasyarakat.]]>
<![CDATA[Pancasila dan Postmodernisme: Tantangan Pancasila Sebagai Filosofische Gronslag Terhadap Dekonstruksi Postmodernisme ]]>
<![CDATA[Muhammad Faqih Khawarizmi]]>;
<![CDATA[Fatma Ulfatun Najicha]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jurnalpkn.v11i1.41976
<![CDATA[Pancasila saat ini memiliki banyak tantangan yang dapat mereduksi hingga menihilkan eksistensi pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Berbagai tantangan yang sedang dan pernah dihadapi oleh pancasila antara lain peristiwa G30/S PKI, pemberontakan DI/TII, serta paham liberalisme. Disisi lain, yang sering luput dalam pembahasan kajian pancasila ialah dalam ranah filsafat, khususnya filsafat postmodernisme. Pada dasarnya filsafat ini mengkritik meta narasi atau grand narrative dan kebenaran absolut. Postmodernisme berkeyakinan jika tidak ada keabsolutan dalam semua realitas yang ada, ringkasnya mereka menganut paham perspektivisme dan relativisme yang menganggap jika semua hal itu bisa didekonstruksi (dirubah, dirombak, dan dibantah). Jika kita meruntut dari penjelasan mengenai pancasila dan postmodernisme diatas, maka dapat dikatakan jika pancasila sebagai ideologi negara, sebagai grundnorm, dan sebagai staats fundamentele norm bisa dirubah atau didekonstruksi dengan menggunakan epistemologi, aksiologi, dan ontologi dari postmodernisme khususnya dekonstruksi yang dicetuskan oleh Jacques Derrida. Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk meninjau secara holistik dan komprehensif mengenai pancasila dan postmodernisme serta sebagai pencarian jawaban apakah pancasila sebagai dasar negara dapat dirubah atau didekonstruksi sesuai dengan filsafat postmodernisme.]]>
<![CDATA[Evidence Based Policy dan Kaitannya dengan Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohadib]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jurnalpkn.v11i1.41977
<![CDATA[Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Upaya mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia masih belum optimal, salah satunya karena kurangnya penerapan Evidence Based Policy (EBP). Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka korban jiwa dan kerusakan akibat gempa bumi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara meningkatkan penerapan EBP dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur, artikel, jurnal, dan dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan evidence-based policy perlu ditingkatkan, terutama karena kurangnya data relevan, koordinasi, dan pemahaman masyarakat. Strategi kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta diidentifikasi sebagai solusi potensial untuk memperkuat implementasi evidence-based policy. Pendidikan mitigasi bencana yang inklusif dan berkelanjutan dianggap kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko gempa bumi. Keterlibatan aktif masyarakat dianggap penting, serta perlu dilakuka perencanaan matang dan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya mitigasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Gas Elpiji 3 Kilogram dalam Permasalahan Distribusi dan Ketersediaan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 (Studi di Kecamatan Cirinten) ]]>
<![CDATA[Eggy Purnama Pamungkas]]>;
<![CDATA[Rokilah, Rokilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jurnalpkn.v12i2.52220
<![CDATA[Gas Elpiji 3 Kilogram merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kelangkaan, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta penggunaan tabung yang tidak layak pakai sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Perlindungan hukum terhadap pengguna Elpiji 3 Kilogram belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan terbatasnya akses terhadap informasi maupun mekanisme pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Elpiji 3 Kilogram serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, terdapat permasalahan signifikan terkait distribusi dan harga Elpiji 3 Kilogram. Hal ini disebabkan belum tersedianya agen elpiji resmi di wilayah tersebut sehingga jumlah pangkalan sangat terbatas. Kondisi tersebut memaksa masyarakat membeli Elpiji melalui pengecer dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah.]]>
