Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 3"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ PENERIMAAN ZAKAT FITRAH KEPADA IMAM MASJID DAN DUKUN BERANAK ]]>
<![CDATA[Nur Fajri Septiana]]>;
<![CDATA[Patimah]]>;
<![CDATA[Nila Sastrawati]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.24619
<![CDATA[Abstract The main problem in this study is how the public's understanding of the mustahiq of receiving zakat fitrah to mosque priests and traditional birth attendants in Bontoa, Bontoa Village, Minasatene District, Pangkep Regency. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely. This study uses a qualitative field research method (field research) / field research that is descriptive in nature, with the research approach being an empirical juridical approach, Pangkep Regency still applies the tradition handed down from their ancestors, namely giving zakat fitrah to mosque imams and traditional birth attendants as well as to the poor. They do this because the community's understanding of mustahiq is still very lacking, besides that it is also a form of gratitude for the Bontoa people for the help given to them. According to the view of Islamic law, the acceptance of zakat fitrah to the Imam of the mosque is not yet valid because it is not classified in the context of fisabilillah. And the acceptance of zakat firah against traditional birth attendants is not valid, because it is not included in the mustahiq category. Keywords: Mustahiq, Zakat Fitrah, Taditional birth attendants.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DAMPAK PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ]]>
<![CDATA[Wulandari]]>;
<![CDATA[Zulfahmi Alwi]]>;
<![CDATA[Musyfikah]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.24874
<![CDATA[Pokok penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana pandangan hukum hukum mengenai penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif dan hukum islam? 2). Bagaimana dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pandangan Hukum tentang penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak dan ini merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan mengenai ancaman hukum pidana penjara dan denda, Sedangkan Penelantaran Anak ditinjau dari persfektif hukum islam merupakan perbuatan yang dilarang syara “jalan” tetapi tidak diancaman dengan suatu hukuman dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasul dpat dipandang sebagai jarimah ta’zir karena perbuatan tersebut nyata merugikan pelakunya atau orang lain]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Nur Afiyah Syahidna]]>;
<![CDATA[Asni Asni]]>;
<![CDATA[Istiqamah Istiqamah]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.24929
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, sesksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone berupa pendampingan dalam melaporkan kasus, juga pemberian pidana bagi pelaku.Kasus KDRT tahun 2019-2020 yang masuk di Kepolisian dan diteruskan ke Pengadilan hanya sedikit. Pokok masalah yakni bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone dan juga apa kendala perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone serta perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan normative dan yuridis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi aparat hukum cukup minim, namun tentu ada beberapa kendala seperti korban enggan menceritakan masalah secara menyeluruh dan berkas yang kurang lengkap. Upaya perlindungan yang diberikan aparat hukum yaitu perlindungan nyata bagi korban seperti pendampingan dan perlindungan berupa restoratice justice yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu perdamaian. Implikasi penelitian ini adalah aparat hukum hendaknya memproses kasus hingga ke pengadilan dengan memberikan pidana kepada pelaku. Agarperlindungan hukum dirasa maksimal. Kata Kunci: Hukum Islam, Kekerasan, Perlindungan]]>
<![CDATA[PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Nanang Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Sitti Aisyah]]>;
<![CDATA[Asni]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.25032
<![CDATA[Abstract The subject of this research is the role of the PPA Unit in the application of the principles of Restorative Justice in criminal acts with child offenders in Makassar. This research is a field research using syar'i, theological and normative juridical approaches. The results of this study indicate that in the implementation of Restorative Justice the PPA Unit Polrestabes Makassar only acts as a mediator and facilitator. There are two driving factors for the PPA Unit, namely internal factors including the integrity and capability of the PPA Unit and external factors including collaboration between the PPA Unit and related agencies to facilitate the application of Restorative Justice principles in case resolution. The view of Islamic law relating to Restorative Justice is in line with Islamic teachings because basically the concept of Restorative Justice places more emphasis on solving problems in a family manner. The PPA unit should carry out studies and education related to the principles of Restorative Justice to the community so that cases of child crimes can be resolved amicably. The PPA Unit must also improve the understanding and capability of the PPA Unit apparatus by holding training on case resolution based on the principles of Restorative Justice. Keywords: Children, Restorative Justice, Crime.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Andi Nurjayanti]]>;
<![CDATA[Supardin]]>;
<![CDATA[Muh. Jamal Jamil]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.25243
<![CDATA[Abstract The subject of this research is the distribution of inheritance to adopted children from the perspective of Islamic law in Bontomanai Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency. This research is a qualitative research field study with an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the distribution of inheritance to adopted children in Bontomanai Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency, that is, adoptive parents give property to their adopted children only to the extent of the heir's love because the distribution of inheritance has no measure and most parents adopt children from their own siblings and the settlement disputes through tudang sipulung or mapakiade. As for the distribution of inheritance to adopted children in the perspective of Islamic law, adopted children are not entitled to the inheritance of their adoptive parents because the adopted child is not an heir but if the adoptive parents want to share then article 209 in the KHI explains that the adopted child can get it through a mandatory will with condition is not more than 1/3 of the property. However, in the community of Bontomanai Village, the distribution of inheritance for adopted children is not in accordance with the rules set out in the KHI such as the absence of a dose and considering the adopted child as a biological child and giving inheritance is their responsibility. Keywords: Inheritance Law, Islamic Law, Adopted Children]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI ]]>
<![CDATA[Yusmi Yusmi]]>;
<![CDATA[Zulfahmi Alwi]]>;
<![CDATA[Abdul Syatar]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.26834
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri dengan melihat studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa cara pelaksanaan isbat nikah yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi rukun dan syarat maka hakim akan mengabulkan. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan isbat nikah terhadap perkawinan siri, yaitu selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam dan pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah, dan efektivitas pelaksanaam isbat nikah, yaitu dapat memberikan jalan keluar bagi pasangan yang menikah siri, serta bisa menjaga pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah harapan untuk semua hakim di Pengadilan Agama tanpa terkecuali menyampaikan kepada pemohon untuk memperhatikan prosedur pelaksanaan isbat nikah. Kata Kunci: Isbat Nikah; Kawin Siri; Pengadilan Agama; PA Sungguminasa.]]>
<![CDATA[KAFA’AH DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Andi Anisa Faradilah]]>;
<![CDATA[Sabri Samin]]>;
<![CDATA[Hartini Tahir]]>;
<![CDATA[Andi Akmal]]>;
<![CDATA[Muhammad Akmal]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27125
<![CDATA[Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kafa’ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan yang diteliti antara lain: 1) bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru tentang kafa’ah. 2) bagaimana praktik kafa’ah dalam pelaksanaan proses perkawinan pada masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 3) bagaimana realisasi kafa’ah terhadap tingkat keharmonisan perkawinan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi menurut budaya syariat Islam seperti Al-Qura’an, hadist, ijma, dan fatwa yang relevan dengan masalah yang di bahas.Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat terhadap kafa’ah dalam perkawinan lebih menekankan pada aspek kesetaraan dalam hal agama. 2) Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru telah mempraktekkan konsep kafa’ah terutama dalam segi keagamaan dimana telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ada pula beberapa keluarga yang memperhatikan pasangan dari segi pekerjaannya. Sedangkan untuk aspek kafa’ah nasab/keturunan tidak menjadikan permasalahan dengan harus menikah sesama bangsawan, sesama pemuka agama atau keturunan lainnya yang sama dengan keluarganya. 3) Realisasi kafa’ah yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu keluarga yang memiliki banyak kesetaraan antara pasangan maka keharmonisan keluarganya lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat kesetaraan yang lebih rendah. Ada empat keluarga yang sangat harmonis dan tujuh keluarga lainnya harmonis. Kata kunci: perkawinan, kafa’ah, hukum islam.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BP4 KUA KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rizma Syamwali Putri]]>;
<![CDATA[Muh. Jamal Jamil]]>;
<![CDATA[Muh. Rasywan Syarif]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27340
<![CDATA[The main problem in this research is how to review Islamic law on the urgency of the pre-marital course on household harmony at KUA, Mandai District, Maros Regency. From the main problem, two sub-problems were formulated, namely: 1. What is the Urgency of the Pre-Marriage Course on Household Harmony in KUA, Mandai District, Maros Regency?. 2. What is the Urgency of the Pre-Marriage Course on Household Harmony at the KUA, Mandai Sub-district, Maros Regency in terms of Islamic Law? Descriptive Qualitative Research is the type of research used in this thesis, namely field research. The results of this study indicate that the Pre-Marriage Course is very important for every bride and groom to follow as an effort to create a harmonious family by providing knowledge, understanding, skills and raising awareness to adolescents of marriageable age. Second, pre-marital courses have urgency because they contain positive values (maṣlahaḥ) and pre-marital courses strengthen and support the realization of hifẓ an-nasl. The Pre-Marriage Course is carried out so that the prospective bride and groom can get provisions to build a household and can realize household harmony and avoid divorce. The implication of this research is that it is hoped that every prospective bride and groom will take the Pre-Marriage Course seriously so that the bride and groom can get provisions before starting a family. It is hoped that KUA will continue to provide course materials that support harmony in the household of every bride and groom, as well as provide advice on divorce which may occur if husband and wife cannot control the conflict in their household. Keywords: Pre-Marriage Course, Household Harmony.]]>
<![CDATA[SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[syamsul arif]]>;
<![CDATA[Andi Intan Cahyani]]>;
<![CDATA[Muhammad Anis]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27810
<![CDATA[Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah (Teseng) di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)?. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani penggarapan sawah di kelurahan Sangiasseri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan Sangiasseri tentang bagi hasil penggarapan sawah (teseng) dibolehkan oleh syara’ karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah Muzara’ah dan Mukharabah, Dimana Muzara’ah yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun Mukhabarah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama ini di bolehkan dalam Islam karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Serta bagi hasil ini telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian diatas kertas atau tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, karena kita tidak tahu adanya orang (antara kedua belah pihak) yang ingkar dalam perjanjian tersebut. Serta disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Hukum Islam]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B ]]>
<![CDATA[Fitriani Saudu Fite]]>;
<![CDATA[Muh. Jamal Jamil]]>;
<![CDATA[A. Intan Cahyani]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27957
<![CDATA[In the thesis entitled The Role of Mediator Judges in Mediation of Inheritance Disputes at the Pinrang Religious Court Class 1B discusses the role and ideas of mediators in the settlement of inheritance disputes at the Pinrang Religious Court Class IB and also discusses the problems faced by the mediator judges when mediating inheritance cases. . Which causes a lack of public trust in the judiciary which is considered slow and convoluted in resolving a case, therefore the author wants to know the roles and ideas that are carried out by mediators in resolving inheritance cases in mediation and what are the obstacles for mediators in dealing with mediation. inheritance case in the Pinrang Religious Court Class 1B. The type of research used is field research, using a formal legality approach and a social approach. This data was obtained from judges and mediator judges of the Pinrang Religious Court. Data collection methods used in this study were observation, interviews, documentation and searches of various literatures or references. Data processing and analysis techniques were carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study state that the role of the mediator judge in resolving inheritance disputes at the Pinrang Religious Court Class IB has an important role in conducting the mediation process based on the results of interviews with judges as mediators at the Pinrang Religious Court Class I B. It's just that the success achieved by the mediator in resolving disputes inheritance in the Pinrang Religious Court has not been effective due to several inhibiting factors, both from the mediator himself and from the parties concerned. The implication of this research is that there is a mediation process carried out by the mediator in the Court with the aim of increasing the process of resolving cases, especially in mediation. The mediator must play a role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally, so that the parties feel satisfied and no party is harmed, this research is expected to have an impact on increasing the success of the mediator in mediating parties who have cases in the Religious Courts.]]>
