cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBUKTIAN PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH Ivon Stefhanie Walean Ivon; Syachdin Syachdin; Muh. Fikri
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zekbn946

Abstract

Pemanfaatan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana penting untuk membantu mengungkap keterkaitan seseorang dengan suatu peristiwa pidana. Penelitian ini membahas fungsi sidik jari dalam mendukung proses pembuktian pada penyidikan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi sidik jari dalam mendukung proses pembuktian pada penyidikan tindak pidana serta kedudukannya sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta penelusuran bahan hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan sidik jari digunakan untuk membantu identifikasi, menelusuri hubungan seseorang dengan benda atau tempat tertentu, dan memberikan arah bagi pengembangan penyidikan. Hasil pemeriksaan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi perlu dikaitkan dengan fakta serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Dalam pembahasan, kedudukan sidik jari menurut KUHAP lama tidak diatur sebagai alat bukti tersendiri sehingga penggunaannya dikaitkan dengan keterangan ahli, surat, petunjuk, atau alat bukti lainnya. Sementara itu, KUHAP baru memberikan ruang yang lebih luas terhadap pemanfaatan barang bukti dan bukti ilmiah sepanjang diperoleh secara sah dan dapat dibuktikan keautentikannya. Dengan demikian, sidik jari memiliki peran penting dalam mendukung penyidikan dan pembuktian tindak pidana.  Kata Kunci: Sidik Jari, Penyidikan, Pembuktian, Alat Bukti, KUHAP     
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Budi Raharjo
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/b9bjga91

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Putusan Nomor 142/PID/2019/PT TJK. Tindak pidana penipuan dalam proses penerimaan CPNS tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen aparatur negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP melalui surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun, lebih ringan dari ancaman maksimal 4 tahun. Pertimbangan non-yuridis seperti pengembalian uang sebagian menjadi faktor meringankan. Temuan utama penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis, di mana sanksi yang dijatuhkan secara proporsional kurang memberikan efek jera mengingat status terdakwa sebagai sarjana hukum dan PNS serta kerugian korban Rp40.000.000. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih seimbang antara keadilan restoratif dan efek jera, serta menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus perkara penipuan yang melibatkan aparatur negara. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penipuan, Calon Pegawai Negeri Sipil, Putusan Pengadilan
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Moenaqistin Nur Novianti; Aprilia Fitri Ningsih; Icen Amsterly
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/3yrvcj45

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi electronic commerce (e-commerce) yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Di sisi lain, aktivitas tersebut turut meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi konsumen di ruang digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mengkaji implikasi pengaturannya terhadap penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan penguatan terhadap rezim perlindungan konsumen melalui pengaturan mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi, prinsip akuntabilitas, serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan pengawasan, serta minimnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem e-commerce yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Kepastian Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK BERKAITAN DENGAN PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS FAKTUR PAJAK ILEGAL Dewi Kania Sugiharti; Elis Rusmiati; Inka Permatasari
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9k226f40

Abstract

Maraknya praktik penggunaan faktur pajak fiktif sebagai bagian dari tindak pidana perpajakan yang berlanjut pada pencucian uang menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait penyitaan aset oleh negara. Dalam praktiknya, penyitaan tersebut tidak jarang berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik dan secara sah memiliki hak atas objek yang disita, sehingga memunculkan permasalahan mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, serta keadilan bagi pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana namun turut dirugikan. Penelitian terhadap masalah di atas, dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Untuk spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan. Tahap penelitian dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pertama, perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam penyitaan aset hasil tindak pidana pencucian uang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Namun, mekanisme perlindungan tersebut masih belum memberikan kepastian yang memadai ketika pihak ketiga memperoleh aset melalui perjanjian yang sah, termasuk peralihan hak yang dilakukan dihadapan atau melalui akta notaris. Kedua, kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik masih menghadapi hambatan normatif dan praktis, terutama karena belum adanya harmonisasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan regulasi kenotariatan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyitaan Aset, Faktur Pajak
ANALISIS PENUNTUTAN BERBASIS HATI NURANI TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU KEPOLISIAN muhammad arif kurniawan; Heni Siswanto; Ria Wierma Putri; Erna Dewi; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/n4r2j851

Abstract

Penuntutan merupakan tahapan strategis dalam sistem peradilan pidana karena menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke persidangan berdasarkan kecukupan alat bukti, kepastian hukum, serta pertimbangan keadilan. Dalam praktiknya, perkara laporan palsu kepada kepolisian sering kali tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh motif psikologis, konflik keluarga, tekanan sosial, maupun kesalahan persepsi pelapor. Kondisi tersebut menempatkan jaksa pada posisi yang tidak sekadar menerapkan norma hukum secara mekanis, melainkan juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan melalui hati nurani dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penuntutan berbasis hati nurani terhadap tindak pidana laporan palsu kepada kepolisian serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hati nurani bukan merupakan dasar untuk mengesampingkan hukum positif, melainkan menjadi instrumen etik yang mengarahkan jaksa agar menggunakan kewenangannya secara proporsional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penuntutan berbasis hati nurani harus tetap berada dalam koridor legalitas, didukung kecukupan pembuktian, memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, serta masyarakat, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan Kata Kunci: Penuntutan, Hati Nurani, Laporan Palsu
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Haikal; Davit Rahmadan; Tengku Arif Hidayat
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/q0x6py83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan permohonan keberatan pihak ketiga atas perampasan barang bukti dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masalah utama muncul dari data Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2022–2025 yang menunjukkan hanya 4,76% permohonan keberatan yang diajukan dari total putusan perampasan aset, mengindikasikan adanya hambatan serius dalam akses keadilan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif, mengintegrasikan data primer melalui wawancara mendalam dengan Hakim, Jaksa, dan praktisi hukum, serta data sekunder melalui studi dokumen putusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stagnasi permohonan keberatan disebabkan oleh ketiadaan kewajiban notifikasi proaktif dari aparat penegak hukum kepada pihak ketiga dan mahalnyabiaya peradilan yang memicu sikap apati hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan revisi PERMA No. 2 Tahun 2022 untuk mewajibkan notifikasi resmi dan perluasan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) khusus untuk kasus keberatan aset. Dampak dari penelitian ini adalah perlunya transformasi paradigma aparat dari sekadar eksekutor menjadi pelindung hak asasi guna mewujudkan keadilan substantif sesuai prinsip due process of law. Kata Kunci : Pihak Ketiga Beritikad Baik, Perampasan Aset, Korupsi  
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA MASA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN Azka Rahman Panegara merda faradiba; Maimun; Olivia Rizka Vinanda
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xsherc12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyāsah Tanfīdziyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan implementasi program dengan konsep-konsep Siyāsah Tanfīdziyyah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, maslahah, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Selain itu, program ini juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifẓ al-nafs), menjaga akal (hifẓ al-'aql), dan menjaga keturunan (hifẓ al-nasl). Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam aspek pemerataan distribusi, pengawasan anggaran, serta keberlanjutan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan Masyarakat. Kata Kunci: Siyāsah Tanfīdziyyah, Program Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Maqāṣid al-Syarī‘ah.
BATAS MARITIM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN BAHAN IKLIM REINTERPRETASI UNCLOS MELALUI PRINSIP STABILITAS HUKUM Geofani Lingga Meryadinata
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wsd17z76

Abstract

Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim menimbulkan tantangan signifikan terhadap penentuan batas maritim berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Doktrin ambulatory baseline, yang memungkinkan garis pangkal berubah mengikuti perubahan fisik pantai, berisiko menciptakan ketidakpastian hukum serta potensi hilangnya hak maritim bagi negara pantai dan negara kepulauan. Penelitian ini membahas apakah stabilitas batas maritim dapat dipertahankan di tengah perubahan lingkungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penafsiran perjanjian, dan analitis. UNCLOS ditafsirkan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT), khususnya Pasal 31, dengan didukung analisis praktik negara dan opinio juris dalam berbagai instrumen internasional serta wacana hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap batas maritim yang tetap atau distabilkan, terutama dari negara-negara rentan, yang mencerminkan pergeseran menuju prioritas pada kepastian dan stabilitas hukum. Melalui penafsiran dengan itikad baik dan evolutif, prinsip stabilitas hukum dapat menjadi dasar untuk mempertahankan hak maritim yang telah ada. Disarankan agar komunitas internasional mengembangkan dan mengakui konsep batas maritim yang tangguh terhadap perubahan iklim guna menjamin kedaulatan, kepastian hukum, dan keberlanjutan rezim hukum laut. Kata Kunci: Iklim; Stabilitas hukum; Batas maritim; Permukaan laut; UNCLOS.

Page 20 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 3 (2026): Keadilan Vol 24 No 2 (2026): Keadilan Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue