cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS YURIDIS PERAN KECAMATAN MUARA SUNGKAI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN MELALUI PENCEGAHAN STUNTING Yuli Anwar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/87p62d05

Abstract

Pemenuhan hak anak atas kesehatan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu tantangan serius dalam pemenuhan hak tersebut di Indonesia adalah tingginya angka stunting yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kecamatan Muara Sungkai dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan melalui upaya pencegahan stunting, dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan kerangka otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kecamatan memiliki legitimasi hukum untuk berperan dalam pencegahan stunting melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap desa serta lembaga masyarakat. Namun, peran tersebut belum optimal karena terbatasnya kewenangan substantif, dukungan anggaran, serta regulasi yang secara eksplisit mengatur keterlibatan kecamatan dalam isu kesehatan anak. Dalam kerangka otonomi daerah, Kecamatan Muara Sungkai memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi, tetapi memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsinya secara substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak atas kesehatan. Optimalisasi peran kecamatan menjadi kunci untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah dan memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Kata Kunci: hak anak, kesehatan, kecamatan, otonomi daerah, stunting.    
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 132 K/AG/2019 DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN GOUW TJENG SUN; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wtpkxh20

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual yang didukung dengan data sekunder berupa dokumen hukum, literatur, dan yurisprudensi terkait. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim, advokat, dan pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam perkara perceraian dan pembagian harta gono-gini. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum progresif, keadilan, dan hukum responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 132 K/AG/2019. Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa faktor penting, yakni keberadaan perjanjian perkawinan, kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta, bukti kepemilikan yang sah, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih lemah. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa jika tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta bersama dibagi secara adil sesuai prinsip kesetaraan, sementara harta bawaan dan warisan tetap menjadi hak pribadi. Dampak putusan ini tidak hanya memperkuat yurisprudensi dalam pembagian harta gono-gini, tetapi juga mendorong kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kata Kunci: Perceraian, Harta gono-gini, Perjanjian perkawinan  
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PERCOBAAN ASUSILA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK) M. LIKHANI BALAW; Ria Delta; Januri
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/f2cj2m57

Abstract

Pencabulan atau asusila merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang -undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan asusila berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK  di jatuhi hukuman sesuai Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada  Anak dengan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Masgar selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak  tersebut tetap ditahan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Asusila, Anak
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Abstract

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien.  Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan
VALIDITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI PADA AKTA NOTARIS LINTAS YURIDIKSI Fenny Herawati Sidharta; Valentinus Rhesa Sidharta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/bfe5jm89

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik hukum dan kenotariatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai bentuk autentikasi dan verifikasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: pertama, validitas tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam akta notaris menurut hukum positif Indonesia; dan kedua, tantangan dalam penerapan tanda tangan elektronik tersebut dalam konteks lintas yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan komparatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, tanda tangan elektronik telah diakui secara sah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak serta penggunaan tanda tangan manual, sehingga menimbulkan disharmoni hukum antara regulasi digital dan ketentuan kenotariatan. Akibatnya, akta notaris yang ditandatangani secara elektronik, meskipun menggunakan tanda tangan tersertifikasi, hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, penerapan lintas yurisdiksi menghadapi kompleksitas yang disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, standar sertifikasi, serta infrastruktur teknis antarnegara. Studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum melalui kerja sama internasional serta penerapan mekanisme pengakuan timbal balik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dengan mengintegrasikan konsep cyber notary serta memperkuat sistem sertifikasi digital guna menjamin kepastian hukum, keautentikan, dan pengakuan global terhadap akta notaris elektronik. Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Akta Notaris, Validitas Hukum, Lintas Yurisdiksi, Harmonisasi Hukum.
URGENSI PEMANFAATAN BLOCKCHAIN DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH: IMPLIKASI TERHADAP PERAN PPAT Oey Vonny Winata; Julia Rachel Waleleng; Jaqline Djayakusli
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vb28gr79

Abstract

Administrasi pertanahan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Namun demikian, berbagai permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan, sertifikat ganda, serta inefisiensi birokrasi masih menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pendaftaran tanah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan teknologi blockchain dalam proses pendaftaran tanah serta implikasinya terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana blockchain dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam pendaftaran tanah sekaligus mendefinisikan kembali peran PPAT di era transformasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, melalui analisis terhadap regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain, dengan mekanisme verifikasi terdesentralisasi dan fitur kriptografi, menawarkan solusi yang andal untuk mencegah duplikasi tanah, kecurangan, serta manipulasi data kepemilikan. Implikasinya, fungsi PPAT mengalami transformasi dari pembuat akta secara konvensional menjadi verifikator digital yang memastikan keaslian dan keabsahan dokumen pertanahan dalam sistem berbasis blockchain. Integrasi teknologi blockchain diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta mempercepat transisi Indonesia menuju sistem administrasi pertanahan digital yang transparan dan efisien pada tahun 2025. Kata Kunci: Blockchain, Pendaftaran Tanah, PPAT, Kepastian Hukum, Digitalisasi.
AKTA NOTARIS YANG TETAP SAH DI TENGAH PELANGGARAN KEWAJIBAN JABATAN DAN PROBLEMATIKA PENGAWASAN NOTARIS DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Julia Rachel Waleleng; Oey Vonny Winata
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/1r6bye45

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik guna menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum perdata. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, independensi, integritas, dan imparsialitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran kewajiban jabatan notaris, meskipun akta yang dihasilkan tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait pemisahan antara pelanggaran kewajiban jabatan dengan tetap berlakunya akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta alasan pelanggaran tersebut tidak memengaruhi kekuatan hukum akta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas berjenjang masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan atau sengketa. Sanksi yang diberikan terbatas pada aspek administratif dan etik tanpa memengaruhi keabsahan akta. Selain itu, keterbatasan kewenangan dan kurangnya transparansi melemahkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan preventif, perluasan kewenangan, dan peningkatan transparansi guna mewujudkan profesionalisme, kepastian hukum, dan keadilan. Kata Kunci: Akta Autentik, Pengawasan Notaris, Pelanggaran Kewajiban Jabatan, Kepastian Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris  
ANALISIS PENYELESAIAN DELIK ADAT SELAGHIANMENURUT HUKUM ADAT DALAM PERATURANDESA PAGAR AGUNG, KABUPATEN SELUMA Amelia Suci Rahmadani; Tenti Ayu; Yulia Tri Wahyuni; Sindi Hadrian Afrisa; Mardhatillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kq0avr73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme penyelesaiandelik adat selaghian menurut hukum adat dalam Peraturan Desa Pagar Agung, KabupatenSeluma, implementasinya dalam masyarakat adat, serta dampaknya terhadap pemulihanhubungan sosial dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitianhukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengantokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat, serta studi terhadap Peraturan Desa tentangHukum Adat Desa Pagar Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian delik adatselaghian dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan perangkat desa,tokoh adat, serta keluarga para pihak, dengan sanksi berupa tanci (pembayaran adat) dalambentuk uang dan/atau kambing sikuak. Sanksi ditentukan berdasarkan status pelaku dankorban serta dampak sosial yang ditimbulkan. Implementasi Peraturan Desa berjalan efektifkarena didukung oleh legitimasi sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Penyelesaian iniberdampak positif terhadap pemulihan harmoni sosial, menjaga kehormatan keluarga, sertamenghadirkan keadilan restoratif yang kontekstual. Meskipun demikian, diperlukankoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangandengan hukum pidana nasional.Kata Kunci: selaghian, peraturan desa, masyarakat Serawai
PERAN RESTITUSI DALAM PROSES PEMULIHAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL M. Dafa Pansya Dila; Nizar Narendra Danu Firmanto; William Zerach El
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/1fm87207

Abstract

Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pemulihan yang esensial dalam upaya perlindungan hak anak. Restitusi tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi materiil, tetapi juga sebagai pengakuan atas penderitaan psikologis, sosial, dan moral yang dialami korban. Dalam praktiknya, pemenuhan restitusi sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan hak korban ke dalam proses peradilan, hingga lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas keadilan restoratif dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini menelaah urgensi restitusi sebagai hak fundamental anak korban kekerasan seksual, menganalisis tantangan yang muncul dalam praktik, serta menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, restitusi diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum, melainkan juga sarana pemulihan menyeluruh bagi anak sebagai korban. Kata Kunci: Restitusi, Anak, Kekerasan Seksual, Keadilan Restoratif, Perlndungan Korban  
PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI BUMN DENGAN GANTI RUGI/REHABILITASI MELALUI PRA PERADILAN riganu tirta prastawa
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pgq94797

Abstract

Terdapat 2 tujuan penelitian, yaitu (i) untuk mengetahui penerapan asas equality before the law bagi korporasi (salah satunya BUMN) dalam KUHAP baru dalam hal terdapat penghentian proses pemeriksaan atau penuntutan serta (ii) bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan kepada BUMN. Metode penelitian melalui yuridis normatif, yaitu melakukan analisa terhadap asas hukum yang berlaku dan penafsiran undang-undang. Agar terdapat analisa yang komprehensif, maka dalam penelitian didukung oleh sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder melalui buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier dalam bentuk internet maupun seminar. Hasil penelitian menunjukan KUHP dan KUHAP baru telah mengintegrasikan asas equality before the law terhadap BUMN sebagai korporasi yang merupakan subyek hukum dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini ditunjukan melalui penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan perlindungan hak-hak, khususnya ketika penghentian pemeriksaan atau penuntutan dugaan tindak pidana oleh korporasi. Penerapan asas tersebut, khususnya dalam penuntutan hak korporasi adalah melalui permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi yang diajukan dalam praperadilan. Mekanisme ini dilaksanakan melalui pemeriksaan selama 7 (tujuh) hari kalender dengan produk hukum berupa putusan rehabilitasi dan penetapan ganti rugi. Lebih lanjut, bentuk rehabilitasi yang paling sesuai bagi BUMN adalah reintegrasi sosial melalui pemulihan nama baik di media massa yang digunakan untuk mendapatkan kepercayaan kembali kepada stakeholder kunci, auditor eksternal, dan pemberi pinjaman. Sedangkan terkait ganti kerugian perlu diatur lebih lanjut mempertimbangkan faktor-faktor kerugian materiil dan immateriil BUMN dimaksud, antara lain ganti rugi atas biaya hukum, kehilangan pendapatan, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial lainnya. Kata Kunci: KUHAP, Tindak Pidana Korporasi, Asas Equality Before The Law.

Page 16 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 3 (2026): Keadilan Vol 24 No 2 (2026): Keadilan Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue