cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS  KETAHANAN KELUARGA TERHADAP  KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung) Susilawati; Heri Kurniadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/b2ekdv66

Abstract

Keluarga merupakan satuan terkecil di dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kuatnya ketahanan keluarga maka berdampak kepada kuatnya ketahanan masyarakat secara khusus dan ketahanan negara secara nasional. Ketahanan keluarga sangat penting dalam pembangunan   secara   nasional   untuk   mewujudkan   masyarakat   yang   sehat, sejahtera.   Ketahanan keluarga meliputi 5 dimensi yaitu landasan legalitas, dan keutuhan  keluarga,   ketahanan   fisik,   ketahanan   ekonomi,   ketahanan   sosial, psikologi dan ketahanan budaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2013). Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan untuk: (1) mengkaji ketahanan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung; (2) menganalisis implikasi ketahanan keluarga terhadap keharmonisan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bagaimana ketahanan keluarga oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dilakukan secara sistematis melalui pendekatan edukatif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Program-program seperti pelatihan pengasuhan, pendampingan korban KDRT, pelatihan konselor keluarga, serta penguatan ekonomi perempuan, telah mampu memperkuat fungsi komunikasi, ekonomi, dan pengasuhan dalam keluarga. (2) Bagaimana Implikasi ketahanan keluarga terhadap keharmonisan keluarga menunjukkan dampak positif berupa meningkatnya komunikasi dua arah, pembagian peran yang lebih adil, dan penurunan potensi konflik serta kekerasan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Keharmonisan Keluarga 
REFORMULASI SANKSI ADMINISTRASI BERSIFAT PRIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA MENJAMIN PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERKELANJUTAN Fitri Setiyani Dwiarti; D. Novrian Syahputra; Ardian Hasibuan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vz1wkq20

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan lebih mengedepankan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan. Sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 82 hingga Pasal 109 UU PPPH. Namun mengingat tindak pidana kehutanan tidak kunjung teratasi hingga saat ini, perlu dipikirkan gagasan lain selain penggunaan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan. Gagasan tersebut berupa penggunaan sarana hukum administrasi sebagai primum remedium dengan mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis formulasi sanksi administrasi dalam penanggulangan tindak pidana kehutananan saat ini dan formulasi ideal sanksi administrasi bersifat primum remedium dalam rangka menjamin pembangunan kehutanan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, formulasi sanksi administrasi dalam penanggulangan tindak pidana kehutananan saat ini bersifat ultimum remedium. Selanjutnya reformulasi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, meskipun menjadikan sanksi administrasi menjadi primum remedium, pada prinsipnya tetap memegang asas bahwa penjatuhan sanksi administrasi tidak menghapus kesalahan untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kata Kunci: Reformulasi, Sanksi Administrasi, Primum Remedium
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN Ahmad Ihsan; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ts1ymh11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji kesesuaian penerapan pidana penjara dalam praktik peradilan dengan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pencurian dengan pemberatan telah mencerminkan prinsip proporsionalitas melalui adanya unsur pemberatan. Namun, dalam praktiknya penerapan pidana penjara masih dominan dan belum konsisten sehingga menimbulkan disparitas putusan. Dalam perspektif teori pemidanaan, penerapan tersebut cenderung berorientasi pada pendekatan retributif dan belum menyeimbangkan aspek preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional dan adaptif guna mewujudkan keadilan substantif Kata Kunci: pencurian berat, pemenjaraan, teori hukuman, hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ANALISIS YURIDIS PASAL 591 KUHP TERHADAP PENADAH KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPERDAGANGKAN DI MEDIA SOSIAL Bayu Aidirizki; Ibrahim Fikma Edrisy
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/43s14m36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor menurut Pasal 591 KUHP serta bagaimana penerapan unsur-unsurnya terhadap praktik penadahan yang dilakukan melalui media sosial, isu ini penting karena meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor diikuti dengan peredaran hasil kejahatan melalui platform digital seperti Facebook dan WhatsApp yang mempermudah transaksi tanpa pengawasan langsung, kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” serta perbuatan menerima, membeli, atau menjual dalam konteks digital, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 591 KUHP secara normatif telah mengatur penadahan secara luas dan fleksibel, namun dalam praktik terdapat kesenjangan antara norma dan penerapan karena keterbatasan pembuktian berbasis digital dan belum optimalnya adaptasi penegak hukum terhadap perkembangan teknologi, temuan utama penelitian ini terletak pada adanya kebutuhan pendekatan pembuktian yang adaptif berbasis bukti elektronik untuk menghubungkan pelaku dengan objek kejahatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis media sosial. Kata Kunci: penadahan kendaraan bermotor, Pasal 591 KUHP, media sosial, pembuktian pidana
KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK E-COMMERCE PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Dianne eka rusmawati; Hamzah; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/g98fv777

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong meningkatnya penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi masyarakat, namun di sisi lain melahirkan persoalan hukum berupa penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik yang sering disusun sepihak oleh pelaku usaha dan berpotensi merugikan konsumen, penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan utama yaitu kedudukan klausula baku dalam kontrak elektronik e-commerce menurut hukum Indonesia dan model perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang merugikan, isu ini penting dikaji karena kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama pertumbuhan perdagangan digital yang berkelanjutan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku pada prinsipnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan, namun klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas itikad baik, dan prinsip keseimbangan dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, novelty tulisan ini terletak pada formulasi model perlindungan hukum berbasis ekonomi digital melalui kombinasi transparansi kontrak, pengawasan administratif, penyelesaian sengketa daring, serta penguatan literasi konsumen, temuan ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong ekosistem e-commerce Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Klausula Baku, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen
IMPLEMENTASI PERAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Azzahra Bunga Cantika; Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pedf7779

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN WASIAT YANG MELEBIHI SEPERTIGA HARTA PEWARIS Elsa Mayori; Susi Susilawati; M. Ayyub Mubarak
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xq1npd82

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaksanaan wasiat yang melebihi sepertiga harta pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pelaksanaan wasiat yang melebihi sepertiga harta pewaris, hakim pada umumnya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan normatif yang mengatur batas maksimal wasiat, yaitu sepertiga dari harta peninggalan, kecuali terdapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Apabila tidak terdapat persetujuan tersebut, maka kelebihan dari sepertiga harta wasiat dinyatakan tidak sah atau harus dikurangi hingga batas yang diperbolehkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta kondisi konkret para pihak yang bersengketa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara wasiat yang melebihi sepertiga harta pewaris berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang akan membuat wasiat untuk memahami batasan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Di sisi lain, hakim diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan wasiat. Kata Kunci: Wasiat, Hukum Waris, Pertimbangan Hakim
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DANBANGUNAN YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGANTANPA PERSETUJUAN BANK Sabrina Tio Larisha Marpaung; Mardalena Hanifah; Ricki Musliadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7mjbrc25

Abstract

Praktik jual beli tanah dan bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan tanpa persetujuan bank masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak, khususnya pembeli, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2019/PN Pbr. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum dan akibat hukum perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan tanpa persetujuan bank. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tersebut tetap sah dan mengikat para pihak karena memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, namun hanya menimbulkan hubungan hukum yang bersifat obligatoir sehingga belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dan bangunan kepada pembeli. Perjanjian tersebut tidak mengikat bank sebagai pemegang Hak Tanggungan karena bank bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memberikan persetujuan atas pengalihan objek jaminan. Hak Tanggungan tetap melekat pada objek sampai utang yang dijamin dilunasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelunasan utang oleh pembeli tidak serta-merta memberikan kepastian hukum atas peralihan hak apabila proses administrasi tidak dapat diselesaikan akibat tidak diketahuinya keberadaan debitur. Kondisi ini menempatkan pembeli sebagai pihak yang paling rentan dan menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam praktik pengalihan kredit di bawah tangan.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Hak Tanggungan, Tanpa Persetujuan Bank
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK KORBAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL Istikamatul Amelia; Ismail Marzuki
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/fevz6v80

Abstract

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih mendominasi angka kriminalitas di Indonesia serta menimbulkan kerugian materiil, psikologis, dan sosial bagi korban. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban, implementasi pemenuhan hak-hak korban dalam praktik masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian sepeda motor, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemenuhan hak korban, serta merumuskan upaya optimalisasi perlindungan hukum dalam perspektif hukum pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang menjamin hak atas keamanan, informasi, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, dan pemulihan. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain orientasi sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada pelaku, keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum, belum optimalnya pelaksanaan restitusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak korban. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban memerlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta sinergi antarlembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada korban. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pemenuhan Hak Korban; Pencurian Sepeda Motor; Hukum Pidana Nasional.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Indah Apriliani; Emilda Firdaus; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/r020mf34

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menempatkan korban pada kerentanan berlapis karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya, sementara pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasihambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara secara nonlitigasi, rendahnya angka pelaporan, serta adanya fenomena dark number of crime yang menyebabkan banyak kasus tidak tercatat dalamsistem peradilan pidana. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan tenaga ahli, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melapor. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Adanya hambatan tersebut mengharuskan semua pihak mengupayakan optimalisasi, yang dapat dilakukan melaluipendekatan yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.

Page 17 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 3 (2026): Keadilan Vol 24 No 2 (2026): Keadilan Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue