cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 10   11   12   13   14 
INTERPRETASI ETIKA PROFESI DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI HUKUM Wardani, Ach. Khiarul Waro
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1804

Abstract

The interpretation of professional ethics in this study discusses how law enforcers make efforts to restore public trust in the law and the legal profession. The background of this study is social issues about law enforcers, the role of law enforcers is considered not to side with the truth but with profit, so that some people consider the legal profession not to be law enforcers but rather a legal business. The behavior of violating legal ethics makes the legal principles of certainty, justice and legal benefits cannot be felt by some legal subjects (society). The purpose of this study is to demand that legal professions better understand and dare to practice ethics and professional codes of ethics in everyday life and be able to restore public trust in the legal profession. This study uses normative juridical legal methods through library data, regulations related to issues and problems that occur in the field. The results of this study are 1). With the interpretation of professional ethics, legal professions can implement legal services in accordance with the code of ethics and principles of law enforcers to create certainty, justice and benefits for the community, 2). Public trust will increase in the legal profession as law enforcers who can protect the community. The negative impact of the legal profession's inability to implement ethics and codes of ethics for the legal profession will result in a loss of public trust in law enforcement itself.
Implikasi Hukum Perjanjian terhadap Pendaftaran dan Pengalihan Hak atas Merek Dagang Pawari, Rahmiati Ranti
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1775

Abstract

Merek dagang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menjadikannya objek hukum dalam bentuk perjanjian. Penelitian ini mengkaji kedudukan merek dagang sebagai objek perjanjian dan implikasi hukum perjanjian terhadap proses pendaftaran dan pengalihan hak merek berdasarkan hukum positif di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian menjadi dasar hukum bagi pengalihan hak merek, namun efektivitasnya bergantung pada pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Implikasi hukum timbul apabila perjanjian tidak diikuti pendaftaran, yang dapat menyebabkan sengketa kepemilikan dan hilangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perjanjian dan sistem administrasi merek menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal produk dan jasa, merepresentasikan reputasi dan kualitas. Sebagai objek perjanjian, merek dagang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, termasuk dalam hal perjanjian, khususnya terkait penggunaan, pengalihan, atau pemberian lisensi
PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG AMBIGUITAS HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UU NO. 1/1974 DAN PUTUSAN MA–MK Dyatmika, Gede Dewangga Prahasta; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1795

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue that remains unresolved within the national legal framework. Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly address interfaith marriage, leading to various conflicting legal interpretations. Rulings by the Supreme Court and Constitutional Court in relevant cases have reinforced ambiguity and contributed to legal uncertainty. This study aims to examine the legal vacuum surrounding interfaith marriage regulation and analyze the juridical implications of disharmony between statutory law and court decisions. Using a normative juridical approach, the research reviews legislation, jurisprudence, and legal doctrines. Findings indicate that the absence of clear provisions creates legal gaps that disadvantage citizens in exercising their constitutional right to marry. Therefore, a reformulation and harmonization of the law is urgently needed to reflect Indonesia's religious diversity and social realities, and to ensure the protection of human rights and legal certainty for interfaith couples.Keywords: interfaith marriage; legal vacuum; ambiguity; Marriage Law; MA–MK rulings
PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM TAHAP PENYIDIKAN Fajari, M.; Tornado, Anang S.
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1800

Abstract

This research aims to determine the legal mechanism for determining someone as a suspect who is suspected of having a mental disorder at the investigation stage, as well as to find out solutions that can be applied to overcome problems in determining a suspect with a mental disorder at the investigation stage. This research is normative legal research that is prescriptive in nature with a conceptual approach and a statutory approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained are that investigators are still obliged to examine the case and complete the examination agenda file until it is complete, to then hand it over to the prosecutor's office and the court. The authority to decide a person's criminal responsibility rests entirely with the judge, although police investigators can seek advice from a doctor or psychiatrist. If the judge decides that the perpetrator is truly irresponsible, then the perpetrator is released from all legal charges. However, for the safety of the perpetrator and the community, the judge can order the perpetrator to be placed in a mental hospital for a maximum probation period of one year, in accordance with Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. Regulatory and Policy Reform is very important because, KUHAP and Mental Health Law: Consider revising the KUHAP and Mental Health Law to further clarify procedures for handling suspects with mental disorders, including their rights, observation time limits, and mechanisms for placement in mental health facilities as a substitute for detention.Key words: Mental Disorders, Investigation, Suspects 
EFEKTIVITAS PEMANTAUAN LALU LINTAS PERSIAPAN PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI WILAYAH BALI Yoga, I Komang Gede Bisma Candra; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1811

Abstract

Peningkatan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri Di Bali memerlukan upaya pemantauan lalu lintas dan pengamanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan lalu lintas dan persiapan pengamanan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri di Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari wawancara dengan aparat kepolisian, petugas Dinas Perhubungan, serta observasi lapangan pada beberapa titik strategis di Bali, seperti jalur utama menuju objek wisata, bandara, dan pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas, serta peningkatan kapasitas personel sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas dan pengamanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan terkait kemacetan di beberapa titik dan peningkatan pengawasan di lokasi wisata yang padat pengunjung. Secara keseluruhan, upaya pemantauan dan pengamanan telah cukup efektif, namun perlu adanya perbaikan dalam hal distribusi personel dan penerapan teknologi berbasis data untuk meminimalisir potensi gangguan yang terjadi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antarinstansi serta penggunaan sistem manajemen lalu lintas yang lebih canggih untuk mendukung pengamanan di masa mendatang.Kata kunci: pemantauan lalu lintas, pengamanan, Hari Raya Idul Fitri, Bali, efektivitas, koordinasi antarinstansi.
PERAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI INDONESIA (The Role of Law in Combating Document Forgery Crimes in Indonesia) Alfatih, Nanda Karunia; Raharjo, Eko; Amrullah, Rinaldy
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1805

Abstract

Document forgery is a serious issue that affects various sectors of life in Indonesia, including social, economic, and political systems. Document forgery involves the act of creating or altering documents to make them appear valid and genuine with the intent to deceive or gain unlawful benefits. This practice has become more complex with the advancement of information technology, enabling the forgery of electronic documents that are difficult to detect. This study examines the role of law in addressing document forgery in Indonesia, the challenges faced in law enforcement, and solutions that can be implemented to enhance the effectiveness of law enforcement. This research uses a qualitative approach by reviewing various legal regulations, case studies, and previous research to understand the root causes of document forgery. The findings show that although regulations are in place to address document forgery in the Criminal Code (KUHP) and the new Law No. 1 of 2023, the biggest challenge in law enforcement is the difficulty in proving forgery, particularly in relation to electronic documents. Additionally, the lack of capacity among law enforcement in digital forensic technology and the general public's lack of awareness are significant barriers. Therefore, improving the capacity of law enforcement, updating regulations, and raising public awareness are necessary to make law enforcement against document forgery more effective and efficient. This study provides recommendations for strengthening Indonesia's legal system in dealing with document forgery in a more comprehensive manner.Keywords: Document Forgery, Criminal Law, Electronic Documents, Law Enforcement, Digital Forensics
Hukum Adat Di Bangka Belitung : Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Konteks Masyarakat Modern Dewi, Virna
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1776

Abstract

Hukum adat di Bangka Belitung memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hukum adat merupakan sistem norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai wujud kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Di wilayah Bangka Belitung, hukum adat memiliki kekhasan tersendiri yang tercermin dalam pengaturan sumber daya alam, struktur sosial kemasyarakatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana hukum adat di Bangka Belitung bertahan, mengalami transformasi, dan berinteraksi dengan hukum negara dalam konteks masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi hukum, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, serta observasi partisipatif terhadap praktik adat di beberapa desa di Bangka Belitung.  Hasil penelitian menggambarkan bahwa hukum adat masih bertahan dalam beberapa aspek seperti pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa, meskipun terjadi pergeseran nilai akibat modernisasi dan tekanan hukum formal, hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat, tata kelola lingkungan, dan penyelesaian konflik antarwarga
PERTANGGUNG JAWABAN IBU PENGIDAP GANGGUAN JIWA PASCA NIFAS (POSTPARTUM DEPRESSION) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPADA ANAKNYA Haifa, Haifa; Syaufi, Ahmad
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1797

Abstract

This study aims to determine the legal provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children, as well as the ideal concept of provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children based on the principle of benefit. This research is a normative legal research that is descriptive analytical with a case approach, conceptual approach, and legislative approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained show that the ability to be responsible is closely related to a person's mental state when committing an act. A person who is proven to have a mental disorder cannot be punished according to the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. Mothers who experience postpartum depression in criminal law provisions can still be charged with child abuse or even murder as regulated in the legislation. The state has been legally present to provide assistance to both mothers and their children, through Law No. 4 of 2024, Article 4 paragraph (1) which talks about the rights of every mother, one of which is to receive consultation services, psychological services, and/or religious guidance. However, this is only a preventive or preventive movement, the aim of which is to prevent mothers from suffering from mental disorders. The ideal concept regarding mothers with postpartum depression who commit crimes against their children based on the principle of benefit is that there must be regulations that order the state to provide psychological assistance to mothers. That way, the state will also provide legal benefits to the mother, as well as to the environment where the mother will return after undergoing the legal process.Key words: Accountability, Postpartum Depression, Criminal Acts 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PERUSAHAAN LEASING TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DITARIK SECARA PAKSA Herawati, Eti Herawati; Kencanawati, Erny; Hutomo, Putra
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1801

Abstract

n general, the execution of collateral objects causes disputes because the creditor wants the right to repay the debt on the collateral object, while the debtor is not willing to have the collateral object executed to pay off the debt. So sometimes in practice, creditors take the law into their own hands in the collateral execution process carried out by creditors as fiduciary recipients, to take over goods controlled by debtors without going through the correct legal procedures. This research discusses 1) How is the execution of fiduciary guarantees withdrawn by leasing companies by force? 2) What is the legal protection for debtors regarding the execution by leasing companies of fiduciary guarantees that are forcibly withdrawn? Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 reduces the power of the executorial title of a fiduciary guarantee certificate which means that the ease of execution carried out by creditors cannot be carried out properly. This is not in line with the principles of droit de suite, droit de preference and para executie which are threatened with not being implemented as a result of the Constitutional Court's interpretation which states that the executorial power of a Fiduciary Guarantee Certificate has no legal force if there is no agreement on breach of contract and willingness to surrender the collateral object from the fiduciary guarantee provider (debtor). In the event of a default by the Debtor, the execution of the collateral object must be submitted to court first by the Creditor. If this is not done, the Debtor can file a lawsuit for an unlawful act against the Creditor's actions.Keywords :Fiduciary, Legal Protection, Guarantee Execution Debtors
STATUS HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI BARANG MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Wijaya, Komang Adi; Dewi, Kadek Ary Purnama; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1796

Abstract

The advancement of digital technology has led to the emergence of digital assets such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which hold significant economic value in society. However, within Indonesia's legal system, the legal status of digital assets as objects of ownership remains undefined. This study aims to analyze the legal status of digital assets as property under Indonesian civil law, examine the regulations governing their ownership, and identify legal challenges related to the recognition and protection of digital assets. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, analyzed through content analysis and interpretation of legal norms. The findings indicate that digital assets can be categorized as intangible movable objects that potentially qualify as property, although they currently lack comprehensive legal grounding. Regulatory fragmentation, dual supervision, and weak legal protection present major obstacles to ensuring legal certainty for digital asset holders. Therefore, an integrated and responsive legal framework is needed to regulate ownership and provide legal protection for digital assets in Indonesia.Keywords: digital assets, property law, ownership

Page 12 of 24 | Total Record : 232

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue