cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 12   13   14   15   16 
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Purba, Desi Valentianna Br; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1863

Abstract

ABSTRAK Implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus dalam memahami psikologi anak, prosedur hukum yang ramah anak, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang telah bersertifikat, minimnya anggaran pelatihan, serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya praktik penyidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kesimpulannya, optimalisasi sertifikasi penyidik anak membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya percepatan program sertifikasi, penyusunan pedoman teknis, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses penyidikan.Kata Kunci: Sertifikasi Penyidik Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polres Pelalawan.
Pengembalian Dan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian; Heryanto, Heryanto
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1849

Abstract

ABSTRAKkorupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, dengan kerugian yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai undang-undang, yang menegaskan pentingnya pengembalian kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum yang tepat sangat diperlukan untuk pelaku korupsi yang bertanggung jawab serta mencegah kerugian lebih lanjut. Metodologi penelitian ini menekankan pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara, yang harus didasari oleh analisis data konkret dan kualitatif. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan pidana uang pengganti dan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara adalah langkah-langkah krusial untuk memulihkan kekayaan yang dicuri. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan faktor yuridis dan sosiologis guna mencapai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Kata Kunci : Korupsi dan kerugian keuangan negara
Optimalisasi Mekanisme Asset Recovery dalam Tindak Pidana Penipuan: Analisis Efektivitas Peran Jaksa Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Ishwara, Ade Sathya Sanathana; Masrur, Toha; Akhyar, Cut Fadhlan; Irwan, Muhammad; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1864

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian material, juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Salah satu tantangan utama dalam penanganannya adalah optimalisasi mekanisme asset recovery guna mengembalikan kerugian korban secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran jaksa dalam proses asset recovery dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan restoratif, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, kemudian dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk berperan lebih aktif dalam memediasi kepentingan korban dan pelaku, mempercepat pengembalian aset, serta mengurangi potensi overkriminalisasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya, serta resistensi paradigma hukum yang masih berorientasi pada retributif. Kesimpulannya, optimalisasi peran jaksa dalam asset recovery harus diarahkan pada sinergi antara mekanisme hukum positif dan pendekatan restoratif. Saran penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pedoman teknis bagi jaksa, peningkatan kapasitas institusional, serta pengembangan model best practice agar asset recovery dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa, Keadilan Restoratif.
Hukum Adat sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat sebagai Pembaharuan Hukum Nasional Halawa, Darius
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1837

Abstract

 Penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia memiliki karakteristik unik karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang terdiri dari hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum adat sebagai instrumen restorative justice dalam penyelesaian sengketa serta relevansinya terhadap agenda pembaharuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan socio-legal, memadukan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta praktik adat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat melalui prinsip musyawarah, mufakat, dan perdamaian, sehingga selaras dengan konsep restorative justice. Praktik penyelesaian konflik adat, seperti Tuha Peut di Aceh, forum musyawarah di Lampung, dan mediasi adat Dayak di Kalimantan Tengah, terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berlarut. Meskipun demikian, integrasi hukum adat dalam hukum nasional menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, keterbatasan pemahaman aparat hukum, serta kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia. Prospek ke depan menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga adat, dan sinergi antara hukum adat dan hukum formal. Kesimpulannya, hukum adat berpotensi besar menjadi fondasi restorative justice dalam pembaharuan hukum nasional yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Perspektif Profetik Prakoso, Andria Luhur; Kuswardani, Kuswardani; ningsih, Marisa Kurnia
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1850

Abstract

AbstrakNotaris dapat dikenai sanksi moral atau sanksi etik, sanksi ini didasarkan pada pelanggaran terhadap kode etik dan lebih ditujukan untuk menjaga integritas profesi. Permasalahan yang akan difokuskan pada tulisan ini adalah sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik sesuai dalam kode etik lebih condong dan mirip dengan sanksi hukum apabila seseorang melanggar norma hukum. Hal ini menjadi kegelisahan karena kode etik adalah aturan moral bukan merupakan aturan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan gagasan sanksi etik kepada notaris yang berprespektif profetik agar pemberian sanksi etik sesuai dengan tujuannya untuk menjaga moral dan integritas notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraiaan deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu : Pertama, pengaturan sanksi etik terhadap notaris terdapat pada kode etik notaris yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi etik yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian dari anggota perkumpulan; Kedua, sanksi etik yang berprespektif profetik bermakna sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada hukuman saja tetapi sanksi tersebut harus memperhatikan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi sehingga dapat menjadi sarana untuk menjaga integritas profesi.Kata kunci : kode etik ; notaris ; sanksi
Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Prinsip Keadilan Asuransi Aleksander, Aleksander; Gultom, Elisatris; ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1846

Abstract

ABSTRAKArtikel ini mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menghapus Pasal 251 KUHD terhadap praktik hukum dalam industri asuransi. Penghapusan pasal tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian sepihak dan menciptakan kesetaraan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung. Penelitian ini berfokus pada penegakan prinsip keadilan yang ada dalam asuransi untuk menilai perubahan perilaku masyarakat dan keadilan hukum pasca putusan tersebut ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara deskriptif melalui studi literatur dari buku dan karya ilmiah relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa dampak positif terhadap industri asuransi, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, mendorong keuntungan yang adil bagi para pihak, serta mengurangi praktik pembatalan sepihak perjanjian oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat adalah dengan penegakan putusan ini, maka prinsip keadilan yang ada dalam asuransi dapat terlaksana dengan lebih bagus dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.Kata Kunci: Asuransi, Pembatalan Sepihak Asuransi, Prinsip Keadilan
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online: Kajian Kritis atas Klausula Baku dan Asas Itikad Baik Achmad, Faizal; Suhanda, Darmin; Tumangger, Masni Terima Dariani; Amaliyah, Amaliyah; Imron, Ali
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1861

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi jual beli masyarakat, salah satunya melalui platform daring (online marketplace). Fenomena ini di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain menimbulkan potensi kerugian konsumen akibat adanya penggunaan klausula baku yang seringkali bersifat sepihak dan merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online dengan menitikberatkan pada kajian kritis terhadap klausula baku dan asas itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan itikad baik berpotensi melanggar hak-hak konsumen serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Di sisi lain, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hubungan kontraktual yang adil dan berimbang. Kesimpulannya, perlindungan hukum konsumen dalam transaksi daring memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap klausula baku serta penguatan peran asas itikad baik dalam praktik kontraktual. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi teknis, edukasi konsumen, serta pembentukan best practice kontrak elektronik yang lebih transparan dan adil.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Itikad Baik.
ANALISIS PERBANDINGAN UU NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN PROTOKOL TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA Susanti, Sari; Siwu, Sonya Claudia
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1847

Abstract

ABSTRAKNotaris dan PPAT merupakan pejabat publik yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas dalam memberikan legalitas hukum di bidang hukum perdata. Dalam rangka pembuatan akta otentik, baik notaris maupun PPAT wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari prosedur protokol mereka. Akta otentik yang disusun oleh notaris terdiri dari salinan akta dan minuta, sedangkan PPAT melibatkan lembar pertama dan lembar kedua. Kedua dokumen tersebut, yaitu minuta akta bagi notaris dan lembar pertama bagi PPAT, harus disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip negara yang sah. Permasalahan muncul apabila notaris atau PPAT meninggal dunia, karena tidak ada kejelasan hukum mengenai keberlanjutan pengelolaan protokol yang telah mereka simpan. Kepastian hukum akan kembali muncul apabila ahli waris bertanggung jawab untuk melanjutkan dan mengelola protokol yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab yang timbul setelah meninggalnya notaris dan PPAT, serta untuk memahami kepastian hukum terkait peralihan protokol yang ditinggalkan oleh mereka.Kata Kunci: Protokol Notaris dan PPAT; Ahli Waris; Tanggung Jawab.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi Nasution, Alfiandi Wisudawansyah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1862

Abstract

ABSTRAK Perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang mengancam martabat manusia dan melanggar hak asasi yang paling fundamental. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah mengatur larangan serta mekanisme penanggulangan kejahatan ini, praktik perdagangan orang masih marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif kriminologi, khususnya terkait faktor penyebab, pola kejahatan, dan respons aparat penegak hukum. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi akademik bagi pengembangan strategi penanggulangan perdagangan orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat terhadap modus kejahatan, dan lemahnya perlindungan korban. Dari sisi kriminologi, faktor ekonomi, kondisi sosial, lemahnya kontrol sosial, serta keterlibatan jaringan kriminal terorganisir menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal, sehingga diperlukan strategi komprehensif. Disarankan adanya pendekatan multidisipliner, peningkatan kapasitas aparat, serta peran aktif masyarakat untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Kriminologi, Kejahatan Terorganisir, Korban.
Paradoks Keikutsertaan Iran pada Piala Dunia 2026: Uji Batas Asas Non-Diskriminasi dalam Lex Sportiva Husain, Muhammad Ajid
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1848

Abstract

AbstrakPiala Dunia FIFA 2026 menghadirkan persoalan hukum yang kompleks terkait keikutsertaan Iran, di mana prinsip non-diskriminasi sebagai asas fundamental hukum olahraga internasional berhadapan langsung dengan realitas politik global, khususnya kebijakan domestik Amerika Serikat yang cenderung diskriminatif terhadap warga negara Iran. Paradoks ini menunjukkan ketegangan antara lex sportiva yang idealnya netral dan universal dengan kepentingan politik negara tuan rumah yang berpotensi menghambat partisipasi sah suatu tim nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada penelaahan terhadap penerapan asas non-diskriminasi dalam konteks Piala Dunia 2026 sebagai studi kasus kontemporer, dengan menyoroti interaksi antara norma privat transnasional yang dibentuk FIFA dan kewajiban publik negara dalam menjamin akses setara bagi peserta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa Statuta FIFA, Kode Etik, Olympic Charter, serta instrumen hak asasi manusia internasional; sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal hukum, dan preseden hukum olahraga internasional. Teknik analisis dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna, ruang lingkup, serta batas keberlakuan asas non-diskriminasi dalam praktik penyelenggaraan olahraga global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-diskriminasi merupakan parameter legal yang wajib dipenuhi oleh FIFA dan negara tuan rumah dalam setiap kompetisi internasional. Statuta FIFA menegaskan kewajiban non-diskriminasi yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menimbulkan due diligence duties bagi penyelenggara untuk mencegah, memitigasi, dan memperbaiki praktik diskriminatif. Preseden internasional, mulai dari sanksi terhadap Afrika Selatan di era apartheid hingga pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023, menunjukkan konsistensi FIFA dalam menjaga integritas kompetisi. Dalam konteks Iran 2026, penerapan asas non-diskriminasi menghadapi tantangan serius akibat kebijakan imigrasi diskriminatif Amerika Serikat, sehingga FIFA dituntut mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih tegas agar lex sportiva tetap dapat menegakkan sportivitas, keadilan, dan kesetaraan di tengah tekanan geopolitik global.Kata Kunci: Lex Sportiva, Non-Diskriminasi, Piala Dunia 2026, FIFA, Iran–Amerika Serikat, Hukum Olahraga Internasional.

Page 14 of 22 | Total Record : 216

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue