cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Amin, Mindriani; Sudirman, Sudirman; Aris, Aris; Basri, Rusdaya; Haq, Islamul
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi eksekusi hak nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada periode 2019-2023. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 6,21% tuntutan nafkah istri yang dipenuhi oleh mantan suami, dengan banyak kasus yang terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum, itikad baik, dan kemampuan finansial suami. Hakim memainkan peran penting dalam menetapkan keputusan berdasarkan asas keadilan, mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, serta prinsip keadilan gender. Meski beberapa peraturan, seperti SEMA No. 3 Tahun 2018, telah memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak kendala. Rendahnya tingkat gugatan rekonvensi oleh istri juga menjadi hambatan, yang sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum dan ketidakmampuan perempuan untuk memanfaatkan hak-haknya secara optimal. Studi ini merekomendasikan edukasi hukum yang lebih luas, peningkatan pendampingan bagi perempuan dalam persidangan, dan mekanisme eksekusi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak perempuan pasca perceraian secara berkelanjutan.
Pertanggung Jawaban Orang Tua Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Anak Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg.) Noormisnaniah, Noormisnaniah; Hartono, Hartono; Tasrifinnoor, Tasrifinnoor
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1659

Abstract

Tanggung jawab adalah melaksanakan segala tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas tindakannya sendiri. Akibat kelalaian orang tua terhadap anak di bawah umur saat mengendarai sepeda motor, hal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan anak. Atas kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas, timbul kewajiban hukum berupa pertanggungjawaban yaitu ganti rugi. Seperti pada Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Kerugian yang diderita korban meliputi kerugian materil yaitu kerugian nyata yang dialami korban termasuk kerugian yang diharapkan namun hilang dan juga mencakup kerugian immateriil yaitu rasa takut dan sakit. dan hilangnya kegembiraan, hidup.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Dan saya menggunakan 2 (dua) pendekatan permasalahan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah: Perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya membiarkan anaknya mengemudikan kendaraan hingga menimbulkan kecelakaan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1367 KUHPerdata. Bentuk tanggung jawab orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dalam hal ini mengenai kecelakaan lalu lintas adalah berupa pemberian santunan kepada korban. Adapun bentuk kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak meliputi kerugian materil dan kerugian immateriil.
Analisis Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Juwita, Nanda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1643

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di rumah sakit, dengan fokus pada perlindungan data pribadi dan kedudukannya sebagai alat bukti hukum. RME meningkatkan efisiensi layanan kesehatan melalui akses data yang cepat dan akurat, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi pasien dan keamanan data. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur RME di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Kesehatan yang menguraikan kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Penelitian ini juga mengeksplorasi validitas RME sebagai alat bukti di pengadilan, dengan membahas persyaratan autentisitas, integritas, dan keamanan. Hasil penelitian memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dan etis RME serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan data dan kepatuhan hukum dalam pengelolaannya
Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep) Abduh, Muchtar; Aris, Aris; Musyarif, Musyarif; Basri, Rusdaya; Said, Zainal
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1657

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis perubahan tradisi tukar cincin, faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dari literatur, buku, serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin dipengaruhi budaya modern dan diterima sebagai simbol adat untuk mempererat hubungan keluarga. Meskipun bukan bagian dari ajaran Islam, tradisi ini sering dilakukan untuk wanita. Namun, pemberian cincin emas kepada pria bertentangan dengan syariat. Tradisi ini berkembang dari bentuk sederhana menjadi lebih modern, sehingga perlu disesuaikan dengan nilai agama dan tidak dijadikan kewajiban. Modernisasi menggeser tradisi ini dari fokus nilai agama dan keluarga menjadi simbol materialistik. Sebagian masyarakat menerima tradisi ini, sementara yang lain menolaknya karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, tukar cincin tidak diwajibkan dan hanya diterima jika sesuai syariat. Oleh karena itu, edukasi diperlukan agar masyarakat memahami hukum Islam dan menjaga tradisi ini tetap sederhana serta sesuai nilai-nilai agama.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Aulia, Cindy; Hartono, Hartono; Tasrifinnoor, Tasrifinnoor
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1654

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau berakhirnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja dan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat tata cara perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dan saya menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah: Hukum mengatur dan memberikan perlindungan kepada para pihak agar mendapat perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sehingga kedua belah pihak terhindar dari kesewenang-wenangan pihak-pihak yang berusaha memaksakan kehendaknya. untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka terjadilah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suatu perusahaan diperbolehkan memberhentikan pekerja/buruhnya apabila sesuai dengan alasan dan tata cara sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan juga menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Perlindungan Hukum Kredit Perbankan Tanpa Agunan Di Kota Sampit Putri, Wiranda Aulia; Hartono, Hartono; Tasrifinnoor, Tasrifinnoor
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1661

Abstract

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan produk perbankan yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan agunan kepada calon debitur. Dalam penerapan KTA di Indonesia, setiap lembaga perbankan mempunyai produk dan prosedur yang berbeda-beda, salah satu produk KTA adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pemerintah yang disalurkan oleh beberapa lembaga keuangan dalam bentuk kredit kepada debitur yang mempunyai usaha produktif dan layak namun terhambat karena memberikan jaminan tambahan yang cukup. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi saat ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir seluruh sektor yang berkaitan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu memerlukan jasa perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Mahendra, Bovin Tri; Hafrida, Hafrida; Liyus, Herry
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1653

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis di Indonesia dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis di Indonesia bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menentukan bahwa: “Jurnalis/wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya”, fasilitas perlindungan bagi wartawan pada tingkat undang-undang dijamin; 2) kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi tantangan dan serangan siber masih jauh dari optimal. Kelemahan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang memadai, seperti yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum secara rinci mengatur mengenai kekerasan berbasis digital. Perlindungan hukum yang masih terpaku pada Undang-Undang ITE juga belum cukup efektif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap jurnalis di ranah digital.
Menilik Instrument Perencanaan Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Di Indonesia Ali, Muhammad Husin; Saripudin, Akhmad; Fahmi, Fahmi; Husairi, Akhmad; Abidin, Ali Zainal
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1658

Abstract

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia telah menuai kritik luas dari masyarakat dan para ahli. Kritik ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa pemindahan tersebut tidak melalui proses perencanaan yang komprehensif atau, dengan kata lain, tidak memanfaatkan instrumen perencanaan yang memadai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: Bagaimana penerapan instrumen perencanaan dalam proses pemindahan ibu kota negara Indonesia? Serta, apa implikasi yang mungkin timbul jika pemindahan tersebut tidak didasarkan pada instrumen perencanaan yang tepat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia mengabaikan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle), yang terlihat dari tidak adanya elemen yang sesuai dengan prinsip tersebut. Kurangnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tidak dilakukan secara hati-hati menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari proses legislasi, produk legislasi, hingga persoalan anggaran yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara.
Efektivitas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Agama Polewali) Musfa, Mita
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1656

Abstract

Masih banyak juga pencari kedilan yang datang secara langsung ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahannya sedangkan kita ketahui bahwa saat ini pengadilan telah menyediakan layanan berbasis elektronik dalam beracara di pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara, dimana penulis akan menyajikan gambaran pengaplikasian dari Perma tersebut serta lebih berfokus kepada efektivitas dari pelaksanaan Administrasi perkara persidangan secara elektronik di Pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitataif deskriptif, Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dengan penelusuran terhadap literatur serta buku perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pola Pelaksanaannya untuk tahapan proses administrasi secara e-court sudah berjalan sesuai denan Peraturan Mahakamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang dimana proses pendaftarannya terdiri dari e-filing, e-payment, e-summons dan tahap persidangan. Pendukung dalam beracara secara elektronik memiliki fasilitas yang menunjang seperti media elektronik yakni smarthphone, pc/laptop, jaringan internet, nomor hp/whatsapp yang aktif, e-mail, faktor penghambat dalam beracara secara elektronik ialah jaringan internet yang kadang kurang stabil, serta kurang memadai di beberapa wilayah yang ada di Polewali Mandar, kurangnya pengetahuan teknologi. Beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali cukup efektif.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI OBJEK VITAL DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1810

Abstract

ABSTRAKCCTV (Closed Circuit Television) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep Smart City, nantinya kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server.Maka dari itu penulis membahas dua rumusan masalah Bagaimanakah efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali?  Apakah kendala dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Kesimpulan CCTV dijadikan sebagai alat pengawasan jarak jauh yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya kekerasan, jika didapati kasus tindak pidana kekerasan yang jelas terekam. Rekaman CCTV memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, tidak mengenal hierarki, dan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan. CCTV sebagai alat bukti elektronik memiliki syarat materiil dan formil yang diatur dalam UU ITE, termasuk syarat informasi elektronik yang sah, penggeledahan dan penyitaan dengan seizin ketua pengadilan, dan menjaga kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, CCTV dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah jika tidak melanggar syarat-syarat tersebut dan membantu di persidangan.Kata Kunci: CCTV, Tindak Pidana, Kekerasan

Page 11 of 24 | Total Record : 232

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue