Articles
232 Documents
<![CDATA[Tindakan Serangan Militer Israel Di Lebanon Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Nurrovik, M. Dani Cipta]]>;
<![CDATA[Al Aqili, Muhammad Mahmud Abdullah]]>;
<![CDATA[Faisol, Faisol]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1553
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini mengkaji tindakan serangan militer Israel terhadap wilayah lebanon berdasarkan hukum humaniter internasional. Jenis penelitian ini yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma positif. Hasil penelitian menunjukkan israel melanggar hukum humaniter internasional dengan tidak memenuhi prinsip pembeda dan prinsip proporsional dalam menyerang lebanon seperti tidak membedakan penyerangan antara pihak kombatan dan warga sipil sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa di pihak sipil. solusi yang dapat ditwarkan adalah melaporkan hal ini di perserikatan bangsa agar diberikan sebuah sanksi berupa embargo militer maupun sanksi ekonomi.Kata Kunci: Serangan Militer, Hukum Humaniter, Embargo.]]>
<![CDATA[Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Mudi, Vivilia Agnata]]>;
<![CDATA[Nuragifah, Nuragifah]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1621
<![CDATA[Analisis kepastian hukum atas status kepemilikan tanah kas desa sebagai aset pemerintahan desa di Indonesia menjadi penting mengingat peran strategis tanah kas desa dalam mendukung pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Tanah kas desa, yang dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan bersama, diatur melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Namun, banyak desa menghadapi kendala dalam implementasinya di lapangan, seperti kurangnya pemahaman hukum, lemahnya kontrol administratif, serta rumitnya prosedur sertifikasi yang menyebabkan kerentanan terhadap klaim pihak ketiga. Metode penelitian normatif digunakan dalam pendekatan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah serta program sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat kepastian hukum atas tanah kas desa. Rekomendasi mencakup bimbingan teknis bagi aparatur desa dalam pengelolaan aset desa yang sesuai hukum serta peningkatan kapasitas administratif agar aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerbitan Akta Perjanjian (Studi Putusan PN Pontianak No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk) ]]>
<![CDATA[Alindri, Amalia Sekar]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Bramastha Farel Ikmal]]>;
<![CDATA[Budisulistyani, Nabila Inayati]]>;
<![CDATA[Hastuti, Wasti]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1531
<![CDATA[This study explores the responsibilities of notaries in issuing deeds of agreement with a focus on Case No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk at the Pontianak District Court. Law as a part that integrates various aspects of society plays an important role in maintaining balance and justice. Notaries, as an honorable legal profession, have a great responsibility to ensure compliance with legal norms and professional codes of ethics. The case that occurred involved a dispute over a deed of cooperation agreement for the construction of a housing unit issued by a Notary, and allegations of default against one of the parties to the agreement. This study aims to understand and provide recommendations regarding the responsibilities of notaries in the context of law and codes of ethics. The research method used in this study is juridical-normative with an analytical prescriptive approach, using secondary data from literature studies. The results of the analysis show that the responsibilities of notaries cover civil and administrative aspects. The role of a notary must be carried out with integrity, impartially, and in accordance with legal provisions and codes of ethics. This study also found that the lack of socialization regarding the notary code of ethics can hinder the enforcement of professional responsibility.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila ]]>
<![CDATA[Mufty, Abdul Malik]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1576
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralistik, dengan 3 hukum yang diakui dan berlaku, yakni hukum: agama, barat, serta adat. Selain itu, bagaimana hukum-hukum yang berbeda ini dapat mengatur atau menyelesaikan suatu kasus tertentu secara efektif. Dengan kata lain, apakah hukum adat dapat diterapkan dalam situasi yang termasuk dalam lingkup hukum perundang-undangan, tetapi mengandung unsur-unsur yang mengingatkan pada hukum adat. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data didasarkan pada studi dokumen atau studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data bersifat kualitatif dengan proses berpikir deduktif. Kedudukan putusan peradilan adat diakui oleh Negara, namun hanya terbatas pada wilayah territorial tertentu yang disesuaikan dengan RUU tentang masyarakat adat apabila disahkan dan berlaku secara nasional. Saat ini penyelesaian tindak pidana ringan melalui hukum adat lebih banyak dibangun dengan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah dengan lembaga adat kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Islahuddin, Muhammad]]>;
<![CDATA[., Aminurrohman]]>;
<![CDATA[Mahasin, Nazil]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Fathur Rohman Ainun]]>;
<![CDATA[Mahendra, Yusril Ihza]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1584
<![CDATA[Sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya mendidik tapi kebanyakan orang tua salah langkah, akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma dan perkembangan anak menjadi memburuk akibat dari adanya kekerasan yang diberikan sewaktu mereka masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum baginpelaku tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Bawah umur. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelaku telah dijerat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dan mengenai sanksi pidananya di atur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3). Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak atau dengan upaya Non penal (Preventif) dan dengan upaya penal (reprensif) yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Bagi Rumah Sakit di Indonesia dan Belanda dalam Proses Audit Pasca Klaim ]]>
<![CDATA[Meidiawaty, Fusia]]>;
<![CDATA[Hoesein, Zainal Arifin]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1568
<![CDATA[BPJS Kesehatan menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau, tantangan muncul terkait prosedur klaim dan audit pasca klaim yang dapat memengaruhi operasional rumah sakit. Proses audit ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait prosedur dan jadwal yang tidak jelas, yang berdampak pada keuangan dan reputasi rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem BPJS di Indonesia memberikan kepastian hukum kepada rumah sakit dalam proses audit pasca klaim, serta membandingkannya dengan sistem asuransi kesehatan wajib di Belanda, yang memiliki prosedur audit pasca klaim yang lebih transparan dan perlindungan hukum yang lebih jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis yang menggambarkan masalah hukum. Pembahasan dan analisis di Indonesia, sistem BPJS Kesehatan menghadapi tantangan terkait ketidakpastian hukum, prosedur klaim yang kompleks, dan beban finansial bagi rumah sakit, yang mempengaruhi kualitas layanan dan stabilitas keuangan. Sementara itu, Belanda menyediakan perlindungan hukum yang jelas melalui sistem asuransi kesehatan wajib, yang memastikan kepastian hukum bagi rumah sakit dan pasien, serta menjaga transparansi dalam biaya dan klaim asuransi. Saran dalam penelitian ini ialah BPJS Kesehatan perlu memperbaiki sistem audit pasca klaim dengan prosedur yang lebih transparan dan mengadopsi prinsip solidaritas sosial dari Belanda untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas bagi rumah sakit.]]>
<![CDATA[Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Arifin, Firdaus]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1528
<![CDATA[The harmonization between the regulations of the General Elections Commission (KPU) and the Constitutional Court (MK) decisions is crucial in ensuring the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) following constitutional principles. However, discrepancies between KPU regulations and MK decisions often create legal uncertainty and threaten the legitimacy of the democratic process. This study aims to analyze the legal challenges and implications of such harmonization, focusing on the conformity of KPU regulations with MK rulings. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach involving analyzing primary and secondary legal materials. The findings reveal that KPU frequently fails to align its regulations with MK decisions, leading to inconsistencies in Pilkada implementation. The implications of these findings include the need for enhanced cooperation between KPU and MK and strengthening KPU's internal capacity in legal interpretation. This study contributes to the development of legal harmonization theory and provides practical recommendations for improving the governance of Pilkada in Indonesia.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Pada Era 5.0 Berdasarkan Keadilan Pancasila ]]>
<![CDATA[Todingrara, Magdhalena Tasik]]>;
<![CDATA[Heryanto, Heryanto]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1617
<![CDATA[Respon penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di era 5.0 menjadi fokus utama penelitian ini, yang secara signifikan dipengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Latar belakang penelitian ini mencakup fenomena meningkatnya ujaran kebencian yang memengaruhi stabilitas sosial di Indonesia, di mana media sosial berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi penyebaran opini dan ekspresi secara cepat dan luas, namun juga membuka celah bagi kejahatan digital. Dengan munculnya permasalahan ini, penting untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dapat dilakukan secara efektif. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan hukum pidana di masa mendatang yang berlandaskan pada keadilan Pancasila. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang relevan seperti UUD 1945 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kajian literatur hukum dan putusan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus ujaran kebencian, karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya revisi regulasi untuk menghilangkan ambiguitas yang ada, agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan harmonis.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Ediana, I Made]]>;
<![CDATA[Laksmi, Cokorde Istri Dian]]>;
<![CDATA[Aryana, I Wayan Putu Sucana]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1581
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah Komisi Yudisial. Akan tetapi apakah kewenangan tersebut berlaku keseluruh hakim termasuk hakim konstitusi sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pada Hakim Konstitusi. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Pendekatan Sejarah. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif kuallitatif. Sistem pengawasan terhadap hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.” Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Kemudian dibuatlah penormaan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No.8 Tahun 2011. Akan tetapi Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 karena dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. hingga sekarang Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dan Lembaga yang berwenang adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Peraturan MK 2 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN 2024 (Studi Kasus Dusun Purwasori Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo) ]]>
<![CDATA[Sari, Nirmala]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1662
<![CDATA[ABSTRAKUndang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan kebijakan yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan didusun Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sebagai salah satu desa di indonesia maka desa Sumur Tujuh juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-undang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2024 dan untuk mengetahui mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dusun dalam pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2024. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang baik ini dibuktikan dengan belum adanya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan administratif pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam perencanaan pembangunan desa baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes. Walaupun dalam kenyataaanya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Purwosari dalam mengelola kelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2). Kendala yang dimiliki yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Kendala, Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.]]>
