cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 11   12   13   14   15 
Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia Yuliana, Sri
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1777

Abstract

Perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak perubahan besar dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat di Indonesia. Di satu sisi, dunia digital membuka ruang baru untuk berekspresi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan menyebarkan informasi secara luas. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur aktivitas di ranah digital salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi digital bisa selaras dengan kebebasan berpendapat dalam konteks negara hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan undang-undang, teori hukum, dan perbandingan dengan negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa saat ini masih ada ketimpangan antara kepentingan negara dalam mengatur dunia digital dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk menyatakan pendapat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah harmonisasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: memperjelas isi aturan hukum agar tidak multitafsir, memastikan penegakan hukum berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, dan membentuk lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa pelaksanaan regulasi digital dilakukan secara adil dan tidak represif. Langkah-langkah ini penting agar kemajuan teknologi tidak dijadikan alasan untuk membatasi ruang kebebasan berpendapat yang justru merupakan bagian penting dari demokrasi dan prinsip negara hukum di Indonesia.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI: ANTARA REGULASI DAN REALITAS Nabila, Sitti
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1798

Abstract

The enforcement of national law in protecting the rights of Indonesian Migrant Workers (PMI) based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers is a crucial effort to ensure comprehensive protection for PMI. Although this law introduces a new paradigm emphasizing the state's role throughout the migration process, its implementation still faces serious challenges from institutional weaknesses, inter-agency coordination, and limited capacity of local governments and overseas representatives. Structural obstacles such as the absence of strong bilateral agreements and differing legal systems in host countries further weaken PMI protection. Cultural factors, including discrimination, language barriers, and workers’ reluctance to report abuses, also impede access to justice. This article analyzes the effectiveness of national law enforcement and the structural and cultural barriers faced in implementing PMI protection, and offers recommendations for institutional strengthening, integrated digital systems, and international cooperation as solutions to improve legal protection for PMI in practice.Keywords: Law enforcement, Indonesian Migrant Workers, Legal protection
Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara Dua Badan Usaha Milik Negara Melalui Mediasi Siringoringo, Susilawaty; Nasseri, Jelly; Franciska, Wira
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1802

Abstract

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menjabarkan dan menjelaskan secara rinci dan mendasar bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan BUMN berbunyi sebagai berikut : Penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif  yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa sengketa pertanahan antara dua Badan Usaha Milik Negara yang berlarut-larut dapat diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN sebagai mediator. Kepastian Hukum dari pelaksanaan mediasi oleh Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 bahwa penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Menteri BUMN merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN. Kata kunci: Kepastian Hukum, Mediasi, BUMN
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL Wardoyo, Nanda Puspitasari; Prastyanti, Rina Arum
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1719

Abstract

Perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital menjadi isu yang semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Layanan seperti mobile banking dan internet banking mempermudah akses ke layanan perbankan, namun juga menimbulkan risiko terkait kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks perbankan digital di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada serta tantangan dalam penerapannya. Perlindungan ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia. Meskipun peraturan tersebut cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi masih banyak ditemukan, seperti cepatnya perkembangan teknologi, ketidakjelasan regulasi, dan rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun pegawai bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi di sektor perbankan digital, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data nasabah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT SKINCARE (PERAWATAN WAJAH) OVERCLAIM DI INDONESIA Zia, Halida; Agusta, Mario; Rahmawati, Deliana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1793

Abstract

This research discusses legal protection for consumers who suffer losses due to overclaim practices in skincare products marketed online in Indonesia. Overclaim refers to promotional statements that provide excessive and misleading information regarding the benefits or ingredients of a product, which often do not correspond to factual or scientific evidence. This phenomenon has become increasingly prevalent along with the rise of e-commerce as a medium for selling beauty and skincare products and the intense competition among business actors in the industry. This study aims to examine the forms of legal protection available to consumers based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and related regulations, as well as to analyze the legal liability that may be imposed on business actors for overclaim practices. The research employs a normative juridical method with statutory and literature approaches. The results show that consumers have the right to accurate, clear, and honest information about the products they use, and business actors are obliged not to provide misleading information. Overclaim practices are proven to violate consumer protection principles and may be subject to legal sanctions in accordance with applicable laws. This study recommends strengthening the supervision of skincare product advertisements and enhancing consumer education to better understand their rights. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, E-Commerce, Legal Liability
Multi Intepretasi Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Rahman, Muhammad Rezamil Aditya; Zulaeha, Mulyani
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1799

Abstract

This study discusses the multiple interpretations of public order in the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. Article 66(c) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not provide clear explanations and is considered to have overly broad and general interpretations. The lack of a definitive definition allows public order to be exploited as a loophole for grounds to annul the execution of foreign arbitral awards in Indonesia, which in turn creates legal uncertainty in implementing these awards. This research aims to analyze the concept of public order that can serve as a guideline for the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. The research method used is normative, addressing the ambiguity of norms regarding public order in Article 66(c) of the Arbitration Law. Based on the analysis using various approaches, the concept of public order is formulated as the fundamental principles and values prevailing in Indonesian society, referring to the values of Pancasila as the ideological and philosophical foundation of the Indonesian nation and the 1945 Constitution as the highest legal basis in the legal system. Furthermore, the multiple interpretations of public order lead to legal uncertainty, causing the international community to view Indonesia as an arbitration-unfriendly state. This study emphasizes the need for revising or enacting new legislation on arbitration to address the ambiguity or legal gaps in the implementation of arbitration and to adapt to contemporary developments. Keywords: Arbitration, Execution of Awards, Legal Certainty, Public Order. 
Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Terhadap Pelanggaran Kontrak Kerja Perusahaan (Studi Kasus Sport Station) Putri, Tasya Aryfka; Hasanah, Uswatun; Marlinah, Marlinah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1803

Abstract

This research aims to identify the forms of employment contract violations that occur at Sport Station and to analyze the effectiveness of legal protection available to employees, especially those bound by Fixed-Term Employment Agreements (PKWT). The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach, combining document analysis with in-depth interviews involving employees, company representatives, and the Manpower Office of Bengkulu City. The study found various violations of PKWT provisions, including the absence of contract copies, verbal contract extensions, unilateral termination of employment, and neglect of normative employee rights such as social security and leave. Although legal protection is normatively available through labor regulations and industrial dispute resolution mechanisms, its effectiveness remains limited due to structural barriers, low legal literacy among workers, and unequal bargaining power between employees and employers. These findings reinforce legal protection theory, justice theory, and critical legal theory, all of which highlight the imbalance of power in the world of work. This study recommends strengthening labor law enforcement, providing effective internal grievance mechanisms, and increasing legal education for workers. Keywords: Legal protection, employment contract, PKWT, labor law.
TINJAUAN YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA: ANALISIS PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) Mahadewa, Dewa Gede Rama; Dewi, Putu Eka Trisna
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1794

Abstract

Penegakan hukum pidana internasional menghadapi tantangan serius ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi ICC dalam menghadapi pelaku kejahatan internasional dari negara yang bukan pihak Statuta Roma, serta menelaah efektivitas dan hambatan dalam penerapan hukum internasional terhadap kepala negara yang masih aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku hukum internasional, dan dokumen resmi ICC. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif ICC memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan perang berdasarkan prinsip command responsibility dan ketentuan hukum humaniter internasional. Namun, pelaksanaan yurisdiksi menghadapi kendala politik dan hukum, terutama karena Rusia menolak kewenangan ICC dan adanya keterbatasan mekanisme eksekusi. Di sisi lain, tindakan ICC tetap penting sebagai bentuk penegasan prinsip non-impunitas dan upaya simbolik untuk menjaga integritas hukum internasional. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung penegakan keadilan global. Langkah tersebut penting agar yurisdiksi ICC tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat menghasilkan keadilan substantif bagi korban kejahatan perang. Kata kunci: Yurisdiksi Internasional, Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasiona
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA (STUDI KASUS DI DUSUN SUNGAI GAMBIR KABUPATEN BUNGO) Afita, Chindi Oeliga Yensi; Sari, Nirmala; Pebriani, Annisa; Setiawan, M Nanda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1807

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila di Dusun Sungai Gambir, Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada korban penyebaran video asusila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka teori perlindungan hukum, serta teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai hak dasar yang harus diberikan negara kepada korban, khususnya perempuan yang menjadi korban penyebaran video asusila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban masih belum maksimal. Dalam praktiknya masih di temukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum, ketakutan korban, proses penyidikan yang kompleks. Kesimpulan dari penelitian ini  perlunya perlindungan hukum terhadap korban harus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antara aparat hukum, Lembaga perlindungan saksi dan korban, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang hukum dan etika digital agar dapat mencegah terjadinya kasus yang sama. Perlindungan hukum harus di laksanakan dengan berpihak kepada korban, dan tidak menyudutkan mereka sebagai pelaku.Kata Kunci: Perlindungan hukum, perempuan, Korban, video asusila.
Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Erwin, Rahmi; Gettari, Trie Rahmi; Setiawan, M. Nanda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1812

Abstract

ABSTRAK Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara serta ganti rugi yang harus dibayarkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga akibat dari penyelenggaraan penerbangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulis melakukan studi literatur dengan menguji beberapa data yang diambil dari buku, jurnal, dan berita. Konvensi Montreal 1999 adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian Konvensi Montreal 1999 bertujuan melindungi kepentingan penumpang serta mendorong perusahaan pengangkut untuk memastikan keselamatan dan kepentingan penumpang dalam pengangkutan. Penulis berharap kedepannya penelitian ini akan bermanfaat terutama untuk penelitian-penelitian yang memiliki topik serupa.Kata Kunci: Konvensi Montreal 1999, Tanggung jawab pengangkut, Keterlambatan, Bagasi tercatat

Page 13 of 22 | Total Record : 216

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue