cover
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Articles 537 Documents
IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PADA PROGRAM BANK SAMPAH DALAM PEMILAHAN SAMPAH ANORGANIK DI DESA SIDAKARYA Ni Kadek Novi Dwiyanti; Ni Wayan Widhiasthini; Ni Luh Yulyana Dewi; Anak Agung Istri Agung Maheswari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.590

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan global yang juga dihadapi Indonesia, termasuk Kota Denpasar. Desa Sidakarya sebagai wilayah dengan timbulan sampah tinggi berupaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui program Bank Sampah yang berfokus pada pemilahan sampah anorganik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan belum optimalnya implementasi kebijakan terkait Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, poin 14 tentang pelestarian ekosistem laut, serta poin 15 tentang pelestarian ekosistem darat.Penelitian dilaksanakan di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak sembilan orang, terdiri dari pihak DLHK, BUMDes, TPS3R, pengelola Bank Sampah, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi lapangan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bank Sampah telah mencerminkan prinsip SDGs melalui peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi antar lembaga, serta kontribusi nyata terhadap pengurangan sampah anorganik. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, lemahnya pengawasan, dan komunikasi antar organisasi yang belum konsisten. Diperlukan peningkatan edukasi berkelanjutan, pemberian insentif, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
KERABAT SEBAGAI MESIN POLITIK: KLIENTELISME DAN KEMENANGAN KANDIDAT PEREMPUAN PEMULA PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 Gadhe, Maria Kristiana; Subekti, Valina Singka
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.591

Abstract

This study aims to analyze how kinship-based clientelism influences the victory of female novice candidates in a political space that tends to be dominated by a patriarchal system. The research findings indicate that in the context of Maria Roswita Mea Laki's victory, the role of the nuclear family, a campaign team consisting of relatives, and the provision of social assistance were very dominant, which in turn strengthened local community solidarity in gaining voter support. In addition, the role of Mosalaki (traditional leaders) provided important symbolic legitimacy, as did cadet/farmer groups that served as low-cost mobilization arenas based on social solidarity at the village level. These social networks contributed significantly to the campaign's success, particularly in the context of the Nagekeo community, which remains strongly tied to family and customary ties. This study utilizes Herbert Kitschelt's (2000) theory of clientelism and social networks.
KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA NEGERI DI ATAS AWAN (LOLAI) KABUPATEN TORAJA UTARA H, Herman; Iva, Muhammad Irvan Nur Iva; Asripan, Andi Asripan; Pasae, Sri Devita Pasae; Has, Nur Izzatunnisa Has; Adawiyah, Putri Rabiah El Adawiyah; Ilyas, Putri Amalia Ilyas
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.593

Abstract

Collaboration between actors in the process of developing tourist attractions often does not go well. The main issue in this study is how the government builds good relations with the private sector and the community in developing the Lolai tourist attractions. This study aims to analyze the form of collaboration in the development of tourist attractions in the Land of the Clouds (Lolai) in North Toraja Regency. This type of research is qualitative and descriptive, aiming to describe the phenomenon that occurs. Data was collected through direct interviews with employees of the North Toraja Regency Tourism Office, tourist attraction managers, the community around the tourist attraction, as well as tourists, field observations, and documentation by collecting documents either in the form of writings, pictures, literature, or readings related to the research topic. The results of the study show that the existing collaboration is still in the early stages where face-to-face dialogue has not been optimally conducted, the level of trust between parties has not been formed, the government's commitment is strong but in its implementation is still weak, mutual understanding has begun to form but there are still differences in priorities, and provisional results show an increase as evidenced by the increase in tourist visits and the existence of community initiatives in the preservation of objects Lolai. For this reason, the government needs to strengthen participatory collaborative mechanisms by establishing regular communication forums between the government, the private sector, in this case tourist attraction managers, and the community.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KANTOR KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Adhan, Reski Nursaputri; Jabbar, Abdul; Mustanir, Ahmad
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.595

Abstract

This study aims to examine and analyze the effectiveness of public services in the administration of Identity Cards (KTP) at the Baranti Subdistrict Office, Sidenreng Rappang Regency. The research focuses on aspects such as communication, data and document management, information provision, and obstacles faced by officials in implementing population administration services. This study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Based on the findings, the implementation of public services at the Baranti Subdistrict Office has been relatively effective, as indicated by open communication between officials and the community, as well as a well-structured data management system. However, several obstacles still affect service effectiveness, including limited human resources, inadequate technological facilities, unclear task distribution, and insufficient socialization regarding policy changes. Based on these findings, it is recommended that the subdistrict government improve staff competencies, enhance IT-based service systems, and strengthen internal coordination to ensure that the administration of KTPs can be conducted more quickly, accurately, and transparently.
DIMENSI EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI DAN BANTUAN SOSIAL : MENIMBANG ANTARA KESEJAHTERAAN DAN KEPENTINGAN POLITIK Sinambela, Rut Afentina; Fayza, Salsabila; Sitohang, Cindy Eleonora; Nasution, Armin Rahmansyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi ekonomi politik dalam kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) di Indonesia dengan menimbang antara tujuan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan politik. Subsidi dan bansos merupakan instrumen penting dalam kebijakan publik yang berfungsi mengurangi kemiskinan, menjaga stabilitas sosial, dan memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali tidak terlepas dari kepentingan politik dan strategi populis pemerintah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menjelaskan hubungan antara aspek ekonomi dan kekuasaan dalam perusahaan serta pelaksanaan kebijakan subsidi dan bansos. Hasil analisis menunjukkan bahwa subsidi dan bantuan sosial sering digunakan sebagai instrumen politik populis untuk memperoleh legitimasi dan dukungan pemilu, terutama menjelang pemilu. Meskipun kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan jangka pendek, ketergantungan terhadap bantuan dan distorsi fiskal jangka panjang menjadi tantangan utama. Selain itu, dinamika kekuasaan dan tata kelola yang lemah lemahnya efektivitas kebijakan, karena distribusi manfaat sering kali tidak tepat sasaran dan cenderung berpihak pada kelompok dominan. Oleh karena itu diperlukan tata kelola kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan agar subsidi dan bansos dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar alat politik. Kata Kunci : Ekonomi politik, subsidi, bantuan sosial, kesejahteraan, kepentingan politik.
HUKUM DAN ETIKA BISNIS: ANALISIS STUDI LITERATUR ATAS IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK BISNIS BERKELANJUTAN Zefanya Sitorus, Dean Shara
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.598

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan hukum dan etika bisnis serta implikasinya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, antara lain buku, jurnal, regulasi, dan artikel akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai kerangka regulatif yang mengatur hak, kewajiban, serta kepatuhan minimum dalam aktivitas bisnis, sedangkan etika bisnis berfungsi sebagai pedoman normatif yang mendorong penerapan nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Integrasi keduanya terbukti mendukung implementasi prinsip keberlanjutan dengan meningkatkan tata kelola perusahaan, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat daya saing jangka panjang. Meskipun demikian, tantangan masih ditemui dalam bentuk kesenjangan antara norma hukum dan praktik etis, lemahnya penegakan regulasi, serta kompleksitas dinamika global yang memengaruhi dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran etika korporasi, transparansi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan praktik bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
IMPLEMENTASI PENERAPAN APLIKASI MOBILE BANKING BTN DALAM MENDUKUNG TRANSAKSI NON-TUNAI NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG MEDAN Zega, Historisman; Karo, Jani Putri Nasrani Br; Purba, Putri Damai Yanti; Rajaguguk, Particia Herpayanti; Siagian, Nalom
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.601

Abstract

During the internship at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, the author gained experience in understanding the working world, especially in the field of business administration. During the internship, the author carried out various activities such as entering customer data, ensuring the completeness of archive documents, writing credit agreement numbers (PK), deeds of sale and purchase (AJB), certificates, building permits (IMB), power of attorney for encumbrance rights (SKMHT), deeds of encumbrance rights (APHT), and certificates of encumbrance rights (SHT), fire insurance policies, and notary names on document envelopes, compiling and storing Customer Information Files (CIF), Recap daily m-banking data, check the completeness of the People's Business Credit (KUR) application documents of customers, participate in field surveys of the business locations of prospective People's Business Credit (KUR) customers, assist in filling out the OTS form or the results of interviews with prospective People's Business Credit (KUR) customers. The author is familiar with the procedures for customer data entry, customer account opening, and the application and granting of People's Business Credit (KUR). This experience has helped improve the author's skills, particularly in the fields of business administration, responsibility, and adaptability in a professional environment. From the author's observations, the implementation of mobile banking at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has been running well, although there are still many obstacles in using the BTN Mobile application, including limited digital literacy among certain groups and technical obstacles such as internet network disruptions or system errors in the application.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SK DEKAN TENTANG PENGAKUAN JURNAL ILMIAH SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI TERHADAP PARTISIPASI MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Rosa, Ita Santia; Rusmanda, Maulida Hardiyanti; Rhama, Bhayu; Grestyana, Nadya
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Kebijakan SK Dekan mengenai Pengakuan Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Skripsi serta mengidentifikasi pengaruhnya terhadap partisipasi mahasiswa FISIP Universitas Palangka Raya. Kebijakan tersebut dirumuskan sebagai respons terhadap transformasi pendidikan tinggi yang menekankan research based learning dan sebagai strategi pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi melalui peningkatan kualitas mahasiswa dan penguatan pengalaman riset. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif, melibatkan 96 mahasiswa yang dipilih melalui proportional random sampling dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert 1–4 yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 26 setelah memenuhi uji asumsi klasik. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi mahasiswa, dibuktikan dengan nilai t hitung (6.557) > t tabel (1.98552) dan kontribusi sebesar 31.4% terhadap variabel partisipasi mahasiswa FISIP. Temuan ini menegaskan bahwa semakin efektif implementasi kebijakan tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi mahasiswa FISIP dalam memanfaatkan publikasi ilmiah sebagai alternatif tugas akhir berbasis riset.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAKSTRADA PERSAMPAHAN KOTA GORONTALO TAHUN 2024: TINJAUAN TERHADAP PRINSIP 3R, KINERJA PENANGANAN, DAN AKSI PRIORITAS Rahman, Sitti Mutiah; Dunggio, Iswan; Artha, Dicky
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.605

Abstract

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah merupakan instrumen kunci bagi Kota Gorontalo dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Jakstrada Tahun 2024 Semester I dengan fokus pada tiga dimensi: (1) kesesuaian struktur kebijakan dengan prinsip 3R (Reduce–Reuse–Recycle); (2) kinerja pengurangan dan penanganan sampah dibandingkan target; serta (3) identifikasi aksi kebijakan yang paling berdampak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah dokumen dan analisis isi terhadap “Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan Kota Gorontalo Tahun 2024”, yang dilengkapi regulasi terkait serta literatur ilmiah mengenai pengelolaan sampah dan efektivitas kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kebijakan Jakstrada telah memenuhi prasyarat penerapan prinsip 3R dengan mengintegrasikan upaya pengurangan di sumber, pemanfaatan melalui TPS3R, bank sampah, dan rumah kompos, serta penanganan akhir di TPA. Namun, kinerja pengurangan sampah baru mencapai 24,90% dibandingkan target 28%, sedangkan penanganan sampah mencapai 70,69% dari target 71%, sehingga masih terdapat kesenjangan kinerja. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa program pembatasan timbulan sampah di sekolah dan fasilitas publik, serta pendayagunaan TPS3R dan rumah kompos, merupakan aksi kebijakan yang paling signifikan dalam mendorong kinerja pengurangan dan penanganan sampah. Studi ini merekomendasikan penguatan edukasi publik, perluasan infrastruktur daur ulang terdesentralisasi, penerapan kewajiban pemilahan di sumber, serta integrasi sistem data real-time untuk meningkatkan efektivitas implementasi Jakstrada secara berkelanjutan.
DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MANGROVE DALAM RZWP3K PROVINSI GORONTALO: STUDI KASUS KABUPATEN POHUWATO Malik, Safira Putri H.; Pakaya, Dudiyanto; Dunggio, Iswan; Harun, Amanda Adelina
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.606

Abstract

ABSTRAK Ekosistem mangrove di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, menghadapi perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan akibat aktivitas budidaya perikanan. Sebagai respons yuridis, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2021-2041. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Perda RZWP3K dalam melindungi ekosistem mangrove, dengan fokus pada dinamika antara regulasi (das sollen) dan realitas lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait dan data sekunder faktual dari laporan audit negara serta jurnal ilmiah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika implementasi (implementation dynamics) yang perlu mendapat perhatian. Secara de jure, Perda telah menetapkan alokasi Zona Konservasi dan mekanisme perizinan yang ketat. Namun, secara de facto, data Audit BPK (2025) mencatat bahwa seluas 7.679,64 hektar mangrove di Pohuwato telah dimanfaatkan menjadi tambak, yang mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan sumber daya pesisir. Analisis menggunakan teori implementasi George C. Edwards III mengidentifikasi tantangan utama pada aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Disimpulkan bahwa diperlukan penguatan sinergi penegakan hukum dan integrasi kebijakan lintas sektor agar Perda RZWP3K lebih efektif dalam mengendalikan perubahan tutupan lahan mangrove di Gorontalo. Kata Kunci: RZWP3K, Mangrove, Gorontalo, Dinamika Implementasi, Tantangan Institusional