cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 4   5   6   7   8 
ANALISIS HUKUM TERHADAP STRATEGI KEBIJAKAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN EKONOMI S DAN KETAHANAN KELUARGA Dharmayani, Dharmayani; Mu’in, Fathul
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan hukum. Jika tidak, maka pelaksanannya tidak akan efektif dan berpotensi didugat di pengadilan. Penelitian ini  akan menganalisa strategi kebijakan Provinsi Lampung dalam peningkatan ekonomi Sumatera dan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di berdampak positif dalam peningkatan ekonomi, bahkan akibat kebijakan itu laju pertumbuhan ekonomi Lampung menjadi yang tertinggi di Sumatera. Namun, dalam ketahanan ekonomi rumah tangga belum cukup optimal karena kebijakan PSBB dan PPKM, ditambah bantuan  kepada masyarakat yang terdampak covid-19 juta kurang memadai. Dianalisis berdasarkan hukum administrasi negara, kebijakan yang diambil Provinsi Lampung sudah sesuai karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat yakni undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan aturan turunan di tingkat daerah pemerintah Provinsi Lampung menggunakan peraturan daerah.
Legal Protection Of Traditional Medicines In The Perspective Of Health Law And Intellectual Property Law In Indonesia Susanti, Susi; Putri, Yunita Maya; Havez, Muhammad
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advancements in health law mirror the progress made in health science. Presently, health law holds significant weight in addressing diverse challenges and legal matters within the health domain. Conversely, amidst the evolution of increasingly sophisticated technology, traditional medicine has garnered diminished attention. Yet, within the context of Indonesia's efforts to ensure the right to health, traditional medicine ought to be a crucial alternative to be acknowledged. This proposition finds support in Indonesia's rich natural environment, which boasts abundant biodiversity, including numerous plant species with potential applications in traditional medicinal practices. Consequently, ensuring legal safeguards for traditional medicines from the perspectives of both health law and intellectual property law becomes paramount. The research methodology adopted in this study is normative research, centered on the conceptualization of legislative principles or norms serving as the foundation for human conduct. The primary objective is to scrutinize the Legal Protection of Traditional Medicines within the framework of Health Law and Intellectual Property Law in Indonesia.The study's findings revealed that while Law No. 17 of 2023 does not explicitly delineate traditional medicine, it equates the term with "Natural Medicines." Article 321, paragraph (1), classifies natural medicine into distinct categories such as herbal medicine, standardized herbal medicine, phytopharmaca, and other natural remedies. The legal coverage for traditional or natural medicines is stipulated in Articles 324-325 of Law No. 17 of 2023 on Health. Conversely, within the Intellectual Property Rights (IPR) context, protection for traditional medicines is encompassed within the patent system, as outlined in Article 26 of Law No. 13 of 2016 on Patents.Keywords: Health Law, Intellectual Property Law, Patent, Traditional Medicine.
Penyelesaian Hutang Piutang Ditinjau Dari Putusan Hakim Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/PDT/2020) Putri, Arkianti Anindita; Kristoffel, Chesario Own; Ratnadewanti, Dewi; Khaerunisa, Kamila; Alam, Nadia Rastika Alam; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu menimbulkan hubungan hukum. Dikarenakan masih banyaknya kesenjangan ekonomi, menimbulkan maraknya perjanjian hutang piutang. Tidak sedikit dalam prosesnya terjadi wanprestasi yang merugikan pihak kreditur. Maka, jaminan pun sangat penting dalam perjanjian hutang piutang ini. Seperti kasus dengan no perkara 2238 K/PDT/2020, Suryanto meminjamkan uang kepada Sukardi. Diberikan Jaminan cek, yang ternyata cek kosong, dan mengakibatkan perjanjian ini wanprestasi. Dalam tulisan ini akan dibahas penyelesaian perkara wanprestasi ditempuh melalui jalur litigasi. Pada karya ilmiah ini dipergunakan  penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang mana hasil akhir dari penelitian ini akan ditonjolkan proses dan tahapannya. Metode yang kami terapkan juga tentunya mengkaji setiap dokumen dokumen dan buku yang sesuai dan tentunya bersinggungan atau berkaitan mengenai perkara yang akan di teliti. Selain itu, metode yang di gunakan juga memakai metode atau konsep empiris, artinya tahapannya menggunakan proses focus group discussion (FGD). Kata Kunci : Makhluk sosial, perjanjian hutang piutang, wanprestasi, jaminan
Analisis Perkawinan Sejenis Ditinjau dari UU Perkawinan dan Hukum Progresif Paparang, Marcelina Fitriani; Mustapid, Hidayatul; Faqih, Raden Salim Achmad; Ristia, Silvi; Puspika Sari, Siti Julaeha; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa tahun belakangan ini, perkawinan yang dilakukan banyak mengundang perdebatan publik, salah satu nya adalah perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis yang juga dikenal sebagai pernikahan sesama jenis semakin populer di berbagai negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.Metodologi penelitian hukum normatif menjadi metode pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan argumentasi hukum melalui analisis materi dan pemeriksaan prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku.Hasil penelitian ini adalah perkawinan sejenis sudah dipastikan tidak sah baik di mata hukum maupun agama. Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, meskipun hukum progresif sejatinya mengharapkan hukum dapat berkembang sesuai zaman tetapi perkawinan sejenis tetap tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan maupun kepercayaan serta agama bangsa Indonesia. Perkawinan yang tidak diakui secara hukum sebagai Perkawinan dapat dibatalkan mengingat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Di Indonesia pendukung sesama jenis terlibat dalam perilaku menyimpang menurut nilai-nilai agama dan keyakinan bangsa.
Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Berbasis Nilai Pancasila Rohadi, Rohadi; Firmanto, Adit Arief
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telemedik merupakan inovasi baru dalam bidang pelayanan medis kebidanan dengan karakteristik teknologi, proliferasi dan otomasi komputer serta pelibatan masyarakat khususnya ibu hamil, ibu dan bayi.                Penelitian ini menggunakan analisis interpretatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan data primer dan data sekunder, data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris.                Hasil penelitian ini penulis mendapatkan sebuah kesimpulan. Pertama, transformasi telemedik digital berpotensi meningkatkan kualitas nilai pelayanan medis kebidanan yang kemudian harus diantisipasi agar tidak terjadi degradasi nilai kemanusiaan dalam undang-undang kebidanan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan penyelenggaraan kebidanan di masyarakat khususnya ibu hamil, ibu dan bayi, maka diperlukan konstruksi hukum yang berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi bidan sebagai pemberi pelayanan penyelenggaraan kebidanan dan pasien sebagai penerima pelayanan penyelenggaraan kebidanan. Konstruksi hukum yang direkomendasikan adalah merevisi peraturan perundang-undangan terkait kebidanan dengan memberikan perlindungan hukum bagi bidan dan pasien secara proporsional pada tingkat anamnesis dan/atau autoanamnesis dan/atau alloanamnesis dan telemedik diagnosis, serta penggunaan alat bukti sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa transformasi digital telemedik. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan teknologi pelayanan penyelenggaraan kebidanan sesuai dengan prinsip Pancasila yang berlandaskan kemanusiaan, nilai-nilai ilmiah, etika, dan profesionalisme, manfaat, keadilan, perlindungan, dan keselataman klien.
Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Pemberitaan yang Tidak Benar Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung) Ginting, Ahmad Abdul Aziz; Jainah, Zainab Ompu; Seftiniara, Intan Nurina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan   berita tidak benar  bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut : Pendaftaran Gugatan, Membayar Panjar Biaya Perkara, Registrasi Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaiu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.
Discourse Of Informed Consent In The Application Of Cardiac Surgery Techniques In Indonesia Riyantika, Annisa
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informed Consent is an important thing in medical services, recently there have been cases of  problems that start from the incompatibility of Informed Consent with factual actions carried  out by the hospital. This has been explained in Jo Law No. 44 of 2009 concerning hospitals  Article 37 paragraph 1 which states that every medical action taken in the hospital must obtain  the consent of the patient and his family. The purpose of this article is to analyze the Informed  Consent Relationship between Doctors and Patients Legally in the Application of Cardiac  Surgery Techniques in Indonesia and to analyze the Application of Informed Consent in the  Application of Cardiac Surgery Techniques. The method used in this research is the normative  juridical method. The normative juridical approach is carried out by conducting a study of the  principles, regulations and legislation in force with regard to the legal issues to be discussed.  The results of this study are the existence of an informed consent relationship between doctors  and patients and the application of informed consent in heart surgery in Indonesia. 
Legal Smuggling in Land Ownership Nominee Agreement by Foreigners In Indonesia amalia, riza; Sunaryo, Sunaryo; Kasmawati, Kasmawati; Ria, Ria Wierma Putri
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In a nominee agreement on land ownership by foreigners in Indonesia, the objective requirement is a cause what is halal is not fulfilled, it will result in the agreement becomes null and void by law. It means from the beginning of an agreement and/or an agreement thought to have never been born/never existed. Article 1335 of the Civil Code states that a an agreement made under false pretenses or forbidden has no power. In this case, the agreement was deemed to have been void from the beginning because not all agreements made have binding force as law. 
Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Prespektif Hukum Perdata Terhadap Kasus Prita Mulyasari (Studi Putusan No. 300K/Pdt/2010) Putri, Ananda Mutiara; Muslih, Muslih; Perdana, Andre Pebrian
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus prita mulyasari melawan omni internasional dkk adalah sebuah perkara hukum yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu beberapa Tahun terakhir. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana tinjauan yuridis tentang perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata terhadap kasus Prita Mulyasari dan bagaimana dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/Pdt/2010/PN.TGR ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian ini dilapangan  yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku litelatur, peraturan perundag- undagan, dokumen- dokumen resmi dan lain-lain, kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun terhadap perkara Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Terhadap Kasus Prita Mulyasari terkait dengan  Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.300/Pdt.G/2010/PN TGR yang memutus tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Prita Mulyasari sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur alam KUHPerdata dan Yurisprudensi. Dari hasil putusan putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt/2010 ini, 2010 kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para termohon kasasi : oleh karena dalam putusan terdakwa prita mulyasari dinyatakan bebas, maka putusan pengadilan tinggal dalam perkara ini yang telah menguatkan putusan pengadilan negri adalah salah satu dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam  menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas putusan judex facti harus dibatalkan dan tidak terbuktinya melakukan perbuatan melawan hukum.Kata kunci : Perbuatan melawan hukum, hukum perdata, prita mulyasari ABSTRAK The case of Prita Mulyasari against Omni International et al is a legal case that has attracted public attention in the last few years. There are several problems that will be discussed in this study, namely how to review the juridical action against  the law in the perspective of civil law on the Prita Mulyasari case and how the basis for the decision of the Tangerang District Court judge no. 300/Pdt/2010/PN.TGR in terms of civil law. This type of research is empirical normative legal research, primary data obtained directly from this research in the field that has to do with the problem under study. Secondary data is obtained from library research which includes literature books, laws and regulations, official documents and others, then the data obtained are analyzed and analyzed qualitatively. Based on the research conducted by the authors of the Juridical Review case concerning Unlawful Acts in the Civil Law Perspective of the Prita Mulyasari Case related to the Tangerang District Court Judge's Decision No.300/Pdt.G/2010/PN TGR which decided that there was an unlawful act committed by Prita Mulyasari has complied with the provisions of the Civil Code and Jurisprudence. From the results of the decision of the Supreme Court No. 300 K/Pdt/2010, 2010 to his friends is related to the problem of medical services provided by the defendants of cassation: because in the decision of the defendant Prita Mulyasari was declared acquitted, the court's decision remains in this case which has strengthened the decision of the state court is one in assessing and considering legal facts and wrong in assessing and considering legal facts and wrong in applying the law, therefore based on the above considerations the judex facti decision must be annulled and there is no evidence of committing an unlawful act.Keywords: Acts Against The Law, Civil Law, Prita Mulyasari 
The Impact Of The Used Clothing Trade From Singapore On The Economy And Law In Indonesia Krismansyah, Krismanyah; Firmanto, Aditia Arief; MUslih, Muslih; PBL, Ashiva Jingga; Aziza, Azmirda Fatma; Azoya, Azoya
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Export and Import is one of international relations in the field of trade. Various export and import commodities have been regulated in clear regulations. However, there are still commodities that have actually been banned from being imported but are still being carried out. One of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of importing Used Clothing. The domino effect is that the more people buy used clothes, the local fashion industry will be shaken. As one of the Government Agencies participating in the effort to eradicate the smuggling of used clothing and the public should not be easily placed by the import price of used clothing which is cheaper than local clothing, because the level of health is not necessarily guaranteed.Keywords : Impact, Import, Use clothes

Page 6 of 12 | Total Record : 120

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)