cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 5   6   7   8   9 
Legalitas Digital Signature Sebagai Beban Pembuktian Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata (Ditinjau Dari Kedudukan Cyber Notary Sebagai Keabsahan Akta Otentik) Farhah, Alfiah; Komaladewi, Kania Shapira; Anggraeni, Siti Wulan; Rossa, Reva Della; Permana, Hadi Jaya; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi yang serba digital dapat mempengaruhi pada suatu profesi dalam bidang hukum yaitu Notaris. menjadikan tuntutan bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dalam pelayanan publiknya dapat lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mendorong lajunya perekonomian Indonesia. Partisipasinya Notaris dalam perkembangan teknologi ini dapat dilihat dengan lahirnya suatu konsep cyber notary dalam bidang kenotariatan. Cyber notary merupakan konsep pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Konsep cyber notary memberikan kemudahan daya kerja bagi Notaris dengan penggunaan sistem elektronik, salah satunya bagi tugas seorang notaris dalam membuat suatu akta notaris yang hanya melalui sistem elektronik, tentunya sangat berbeda dengan ketentuan dalam pembuatan akta notaris secara konvensional dengan pembubuhan diginal signature dalam akta notaris elektronik tersebut. Perbedaan ketentuan tersebut timbulah pertanyaan mengenai keabsahan suatu akta notaris elektronik serta legalitasnya digital signature dalam hukum positif di Indonesia karena hukum positif Indonesia menetapkan bahwa satu cara untuk memberikan kepastian hukum dan akibat hukum bagi suatu akta, yaitu dengan adanya tanda tangan manuskrip. Atas persoalan ini melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui terkait keabsahan akta notaris elektronik (cyber notary) sebagai akta yang autentik serta legalitasnya digital signature dimuka hukum yang memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif di Indonesia khususnya sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif meneliti studi kepustakaan dengan mencangkup perundang undangan, bahan hukum sekunder: artikel jurnal, buku, serta dokumen penunjang lainnya termasuk analisis penulis. Kata kunci: cyber notary, legalitas digital signature, akta autentik
Model Of Labor Dispute Resolution On Cases Of Union Busting In Indonesia And The Usa Martinouva, Rissa Afni; Effendi, Nurlis Effendi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the dispute resolution model concerning cases of union busting in Indonesia and the United States. Dispute resolution is crucial in the context of global industrial relations, considering the differences in legal systems, cultures, and labor policies between the two countries. Through a comparative legal approach, this article analyzes the legal framework in Indonesia and the United States related to union busting. Dispute resolution models, including mediation, arbitration, and litigation, are explored to understand their effectiveness and challenges in each legal context. The study employs references from labor laws, government policies, and recent legal cases to provide deeper insights. The results of this research are expected to serve as a foundation for improving and harmonizing labor dispute resolution systems in Indonesia and the United States, aligning with global efforts to enhance worker protection.
Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Sunaryo, Sunaryo; Kasmawati, Kasmawati; Amalia, Riza
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini, mempekerjakan penyandang disabilitas semakin diakui sebagai bagian dari filosofi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan merupakan dimensi penting dari keberagaman tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai peran CSR dalam melindungi hak yang dimiliki oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.  Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah CSR meliputi pula hak asasi manusia yang mendasar yaitu hak mendapat pekerjaan, sehingga dengan adanya CSR para tenaga kerja penyandang disabilitas akan terlindungi haknya dan tidak akan mendapat diskriminasi di tempat kerja.
Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung Hasan, Zainudin; Novriyanti, Fitri; Putri, Adinda Tri Ramadhani; Munawwaroh, Rodhia Al
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Kota Bandar Lampung sendiri, masalah pelecehan seksual ini sudah seringkali terjadi, beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bandar Lampung sungguh terkesan sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh para remaja yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini sudah seharusnya menjadi sebuah cerminan tersendiri bagi pihak Kepolisian untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pelecehan seksual, mulai dari memberikan seminar-seminar atau sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi malah semakin banyak kasus yang terjadi. Seharusnya dari pihak Kepolisian itu sendiri apabila cara-cara ini tidak dapat menanggulangi pelecehan seksual inidiharuskan untuk membuat atau melakukan cara yang lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita melihat banyak anak-anak remaja yang menjadi korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, memang tidak semudah untuk dilakukannya penyelesaian masalah pelecehan seksual ini dengan gampangnya, namun paling tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan sekaligus ini cukup membantu masyarakat.Padahal apabila ini tidak segera di selesaikan maka akan menjadi peristiwa traumatis, semakin lambat keadaan ini tidak di ditangani maka akan semakin susah di tangani.Kita selama ini terlalu terperangkap dengan kata “jangan dekati orang asing” atau “apabila ada orang asing yang panggil maka harus lari ataupun sembunyi” padahal kebanyakan dari parapelaku pelecehan seksual ini adalah orang terdekat daripada si korban, hal ini tentunya bukan lagi darurat tetapi bencana terhadap perkembangan para remaja saat ini dan kedepannya.
Determine Personal Status Of Legal Entity: Limited Liability Company (Llc) For Foreign Investment In Indonesia Silviana, Ria; Andriyan, Andriyan Saputra; Kasmawati, Kasmawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foreign investment in Indonesia has been on the rise in recent years,  with many investors seeking to establish a Limited Liability Company (LLC) as  their preferred legal entity. This research aims to examine aspects of determining  the personal status of a legal entity, which is an LLC for foreign investment. The  personal status of an LLC in Indonesia refers to the legal recognition given to the  company as a separate entity from its shareholders or owners. The study explores  the complex legal framework and regulations governing foreign investment in  Indonesia, with a focus on the unique characteristics and considerations associated  with LLCs. Through a comprehensive analysis of relevant laws, policies, and  practical implications, this research aims to provide insights into the challenges  and opportunities faced by foreign investors seeking to establish LLCs in Indonesia.  The research findings are expected to contribute to a better understanding of the  personal status of LLCs in the Indonesian legal system and facilitate informed  decision-making for foreign entities navigating the complexities of the investment  environment in the country.Keywords: Personal Status, Limited Liability Company (LLC), Foreign Investment
Reconstruction of Structured, Systematic and Massive Election Administration Violations In The Framework of The Judicial System Kurnia, Kamal Fahmi; Rusjana, Muhamad; Hendryan, Dery
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the implementation of the General Election in Indonesia, there are several legal instruments that regulate the types of violations of the Election law. This type of violation becomes an interesting discussion to discuss because if the candidate participating in the election is proven, the sanction is disqualification. Bawaslu has the authority to handle election administration violations by structured, systematic, massive. In the handling process, the Bawaslu Commissioner acts as a panel of judges. The process of recruiting Bawaslu Commissioners is not oriented as a panel of judges in conducting trials, but as a supervisory institution in the administration of elections. So that there is a shift in the function of Bawaslu not only as a supervisory institution but into a judicial institution. Constitutionally, Bawaslu is not an institution of Judicial Power. So, in the Judicial System paradigm, this has the potential to reduce the quality in deciding alleged violations of the structured, systematic, massive election administration. The problem in this research is how is the concept of election administration violation by structured, systematic, massive in Indonesia? And how is the concept of handling election administration violations in a structured, systematic, massive manner in accordance with the framework of the judicial system in Indonesia?This research method uses a normative juridical approach, with secondary data as the main data type. The data collection method was carried out by means of a library study of relevant primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, data analysis was carried out using descriptive analysis method.The conclusion of this study states that the concept of election administration violations by structured, systematic, massive in Indonesia is one type of special election administration violation with the handling authority owned by Bawaslu. The concept of handling election administrative violations by structured, systematic, massive which is in line with the framework of the judicial system in Indonesia, namely through a special election judiciary that administers justice with an ad hoc panel of judges for handling structured, systematic, massive violations of election administration in Indonesia.Keywords: Reconstruction, Election Administration, Judicial System
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunaan Jalan Tol Di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/20/2018/PN Kla) Novriwan hakim, Muhamad Galank; Nasarudin, Tubagus Muhammad; Muliawan, Chandra; Effendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 13 diselenggarakan melalui tahapan: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil dan dibantu oleh panitia pengadaan tanah. Pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain. Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Adapun permasalahan yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap objek tanah yang menjadi sengketa, bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris, yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif-empiris yaitu pendekatan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mengutip, menganalisa teori-teori hukum dn perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan menggunakan data data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ternyata tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan karena dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah selaku pihak yang memerlukan tanah yang mengabaikan kepentingan pribadi seseorang sebagai pemilik tanah sehingga di studi ini menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya sengketa kepemilikan hak atas tanah di selesaikan di pengadilan melalui proses rangkaian pemeriksaan yang panjang dali mulai pendaftaran gugatan sampai dengan pemeriksaan yang akhirnya menjadi putusan maka berdasarkan fakta-fakta yang ada hakim berhak memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kata kunci : Tanah, Kepentingan Umum
The Protection Of Customary Law Communities At The National And International Level (Post The Issue Of Law No: 1 Of 2023 Concerning The Criminal Law Book) Setiawati, Agnes; Firmanto, Aditia Arief; Rahmad, Dewi Muslimah; Sundari, Esti
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2023 reform of Indonesia's Criminal Code aims to improve the protection of society from crime, including immoral acts and modern crimes. A number of new articles, including those governing adultery and LGBT, are expected to provide substantial justice and adapt the law to the dynamics of society. The research method used is qualitative with a literature study. Although the new Criminal Code recognizes the rights of indigenous peoples, challenges in implementation still exist. Unequal access to justice, financial constraints, and inadequate legal representation are some of the obstacles that need to be overcome. It is important to ensure the Criminal Code's compatibility with existing international legal instruments related to community rights, such as the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO Convention No. 169. Robust reporting and monitoring mechanisms are needed to ensure the sustainability of the implementation of the Penal Code and involve the active participation of indigenous peoples. Potential international litigation Indonesia must ensure the protection of customary law in the Criminal Code does not violate international standards. The successful implementation of the Criminal Code depends on cooperation between the government, indigenous peoples, and law enforcement agencies.Keywords: Justice, Criminal Code, UNDRIP
Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan PT Antam Terhadap Budi Said (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby.) Nabilla, Sheikha Dwi; ., Chairunnisa; Diens, Dhava; Liem, Yohanes; Siswajanthy, Farahdiny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi adalah suatu bentuk penanaman modal dalam jangka panjang, dan dengan tujuan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan melakukan investasi emas berarti kita melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan kerugian, sebagaimana didasarkan pasal 1365 kuperdata dapat dimaknai bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kealpaan dapat menimbukan akibat hukum, yaitu pelaku harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas perbuatan yang pelaku akibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukannya. Pada kasus Antam sebagai tergugat dimana pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Budi Said terhadap PT. Antam sebagai tergugat.
The Role Of The International Disaster Management Agency In Efforts To Help Indonesia As A Disaster Prone Country Erlina, Erlina .-; Sari, Nurlaila Aprilia; Lita, Lita Rosalina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is one of the disaster-prone areas. Disaster-prone areas are areas that frequently or have a high potential for experiencing natural disasters. Apart from Indonesia, there are several countries that also occupy high positions in disaster-prone areas . These areas are the Philippines with a World Risk Index of 46.82 , and India with a World Risk Index of 42.31. Meanwhile, the World Risk Index for Indonesia is 41.46 . The purpose of this research is to determine the role of the International Disaster Management Agency in efforts to help Indonesia as a disaster-prone country.  This research uses normative legal research methods or literature study . The results of this research show that the participation of international institutions and foreign non-governmental institutions is regulated in article 30 paragraphs 1-3 of Law no . 24 of 2007 and further clarified with the issuance of Government Regulation No. 23 of 2008 concerning government regulatory provisions regarding the role of international institutions and foreign non-governmental organizations in disaster management . Overall, the process of receiving international disaster aid involves coordination between governments, related institutions and international organizations. The process begins with an official statement of acceptance of the offer of assistance, continues with determining the type and amount of assistance needed, and finally the delivery and distribution of assistance to those in need. To manage international aid and to facilitate access to the International Disaster Management Agency, Indonesia through BNPB issued a Head of BNPB Regulation or what could be called Perka BNPB No. 22 of 2010 concerning the Role of International Organizations and Foreign Non-Governmental Organizations in Emergency Response

Page 7 of 12 | Total Record : 120

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)