Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) is published by the Department of International Relations, University of Mataram. IJPSS is a portal to publish academic research and as a means of updating the development of Peace and Security Studies. This journal contains scientific articles that have never been previously published, either as a research result, applied research or scientific articles relating to International Security (both traditional and non-traditional issues) Studies, Peace and Conflict Resolution, Strategic Studies, War Studies, Terrorism Studies, Development, and Security Nexus and Regional Security. Information about writing guidelines and electronic upload procedures are available in the menu of publication guideline. All articles are included through a peer-review process. Issuance of the journal is twice a year, every June and December without processing fees.
Articles
63 Documents
Penyebab Instabilitas Ekonomi-Politik di Negara-negara Kepulauan Akibat Pandemi Covid-19: Studi Kasus Maladewa dan Kepulauan Bahama
Kurnia Zulhandayani Rizki;
Namira Risqi Putri Muquita
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i1.99
ABSTRACT Covid-19 pandemic brings multi-sectoral impact which encourages economic weakening and carries political instability. In this case, developing countries are affected massively by the pandemic. Vulnerable economic stability and unsteady government management encourage the state to experience inability to adapt to the restriction imposed during pandemic. Some developing countries that are not depended on tourism as their economic spine, still have chance to recover through other sector than tourism. However, the phenomena during pandemic appear to be such a condition where developing countries, which are ‘tourism-dependent’, experience terrific economic contraction. Especially, the archipelagic state that rely on natural tourism as the main attraction. The archipelagic states that rely on tourism and experience economic contraction along with political instability are Maldives and Bahamas Islands. Keywords: Covid-19 pandemic; Maldives; Bahamas Islands; archipelagic state. ABSTRAK Pandemi Covid-19 memberikan dampak multi-sektoral yang mendorong melemahnya ekonomi hingga mengganggu stabilitas politik negara. Dalam hal ini, negara-negara berkembang merupakan objek yang terdampak pandemi cukup masif. Stabilitas ekonomi yang rentan dan manajemen pemerintahan yang goyah mendorong negara kesulitan beradaptasi dengan pembatasan yang diberlakukan selama pandemi. Beberapa negara berkembang yang tidak menggantungkan perekonomiannya pada pariwisata masih dapat memulihkan perekonomiannya dengan mengembangkan sektor lainnya sebagai penopang. Akan tetapi, melihat fenomena yang muncul di masa pandemi, maka dapat dilihat negara-negara berkembang yang bergantung pada sektor pariwisata mengalami kontraksi ekonomi yang cukup hebat. Terutama negara-negara kepulauan yang mengandalkan wisata alam sebagai destinasi andalannya. Negara-negara kepulauan yang bergantung pada pariwisata dan mengalami kontraksi ekonomi dan instabilitas politik antara lain yaitu Maladewa dan Kepulauan Bahama. Keywords: pandemi Covid-19; Maladewa; Kepulauan Bahama; negara kepulauan.
Analisis Kampanye Donasi Organisasi Come Back Alive dalam Upaya Memproduksi Keamanan di Perang Rusia-Ukraina Tahun 2022
Tiffany Setyo Pratiwi;
Aliya Hamida;
Galih Antonius Ola Lewoema;
Ahmed Varrel Alkahfi Mauza
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i2.104
Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer peringkat ke-2 di dunia, melakukan invasi ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Invasi yang dilakukan oleh Rusia dilatar belakangi oleh ancaman dari Ukraina yang ingin bergabung ke NATO. Ukraina yang kekuatan militernya tidak begitu besar melakukan strategi crowdfunding atau penggalangan dana untuk memperkuat pertahanan militernya melalui organisasi salah satunya adalah Come Back Alive. Penggalangan dana dilakukan melalui cara cryptocurrency. Penggalangan dana menyediakan seperti peralatan medis, penyediaan perlengkapan militer seperti baju anti peluru, helm, dan lain-lain. Come Back Alive menjadi organisasi terbesar yang melakukan penggalangan dana untuk angkatan bersenjata Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan analisis kampanye galang dana yang dilakukan Come Back Alive. Konsep keamanan militer digunakan untuk menganalisis kajian ini. Penelitian ini menemukan fenomena tersebut sebagai wujud upaya produksi keamanan militer oleh masyarakat dan NGO.
Kepentingan China Meningkatkan Intensitas Kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan
Mulyadi Trisakti;
M. Syaprin Zahidi
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i2.106
Pada penelitian kali ini akan membahas Kepentingan China di kawasan Pasifik. Dimana pada akhir-akhir ini China secara masif bergerak di kawasan pasifi. China membawa serangkaian program-program kerjasama dengan negara-negara di kawasan pasifik. Penelitian ini menggunakan Konsep Kepentingan Nasional untuk melihat fenoma-fenomena pada penelitian ini. Tidak terlepas juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studikepustakaan seperti pengumpulan dari Artikel, Dokumen, Berita yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini ialah penulis melihat adanya kerjasama yang dilakukan oleh China di kawasan Pasifik semerta-merta untuk mempromosikan kebijakan nasionalnya mengenai One China Policy. One China Policy ialah mengenai status Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah China. Bantuan ekonomi lunak adalah strategi China agar negara-negara kawasan Pasifik mau melakukan Kerjasama. China meminta untuk mengakui terkait kebijakan One China Policy bagi negara-negara di kawasan pasifik. Negara-negara di kawasan pasifik berjanji akan mengakui dari kebijakan itu, dibuktikan dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pada akhirnya China berhasil meralihkan dukungan negara-negara kawasan pasfik atas Taiwan ke China. Dan semakin mempertegas dari kebijakan One China Policy terkait kedudukan Taiwan di dunia Internasional.
Pemanfaatan Hukum Internasional oleh Pemerintah Denmark sebagai Upaya Perlindungan Tradisi Grindadrap di Kepulauan Faroe
Ciara Citra Devy Framestica;
Hafid Adim Pradana;
Najamuddin Khairur Rijal
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i2.107
Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemanfaatan hukum internasional oleh Denmark guna mempertahankan tradisi Grindadrap di Kepulauan Faroe. Grindadrap sendiri merupakan tradisi perburuan paus pilot yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat adat di Kepulauan Faroe sejak tahun 1458. Tradisi Grindadrap mulai terekspos pada dekade 1980an ketika sejumlah organisasi lingkungan mulai melakukan protes atas praktek perburuan paus tersebut melalui upaya sabotase dan pemboikotan terhadap produk-produk dari Kepulauan Faroe maupun Denmark. Meskipun tradisi Grindadrap banyak mendapatkan kecaman dari lingkungan internasional, pemerintah Denmark sebagai negara induk dari Kepulauan Faroe tetap berupaya mempertahankan tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan politik hukum internasional sebagai kerangka konseptual, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya Denmark dalam mempertahankan tradisi Grindadrap di Kepulauan Faroe dilakukan dengan cara meratifikasi UNDRIP dan ICESCR.
Respon Pertahanan China Terhadap Penyebaran Sistem Pertahanan Anti-Rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan
Choirul Fahmi Akbar;
Ismah Rustam
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i1.109
Amerika Serikat memiliki sistem pertahanan anti-rudal yang dapat membendung kekuatan pertahanan udara yang mengancam negara dari serangan rudal balistik berhulu ledak nuklir. Dengan adanya situasi di Semenanjung Korea yang memiliki intensitas konflik yang tinggi pada saat ini, Amerika Serikat yang telah menjadi aliansi Korea Selatan ikut menjadi aktor dalam konflik tersebut. Amerika Serikat melakukan penyebaran sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) miliknya di Korea Selatan sebagai respon atas ancaman Korea Utara untuk melindungi sekutunya yaitu Korea Selatan. Dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Korea Selatan ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon-respon negatif dari negara-negara sekitar terutama China terkait kebijakan Amerika Serikat tersebut. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif serta menggunakan metode kualitatif. Maka penulisan dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, pengolahan data, dan penulisan laporan. Penelitian ini menemukan bahwa China menganggap bahwa Amerika Serikat telah mengganggu stabilitas keamanan Kawasan Asia Timur dengan menempatkan sistem pertahanannya di Semenanjung Korea. China yang merasa terancam kemudian memberikan respon dengan melakukan strategi balancing yaitu meningkatkan kapabilitas militernya dan melakukan kerjasama militer dengan negara lain untuk membendung pengaruh kekuatan Amerika Serikat di Kawasan Asia timur.
Kepentingan Strategis Cina Dalam Pembangunan Jalur Kereta Cepat Cina- Laos (Laos-China Railways)
Ahmad Mubarak Munir;
Muhammad Aldi Ramdhani;
Yogi Febriantoni Saputra
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i2.110
Melalui kerangka One Belt One Road Cina secara masif membangun konektivitas kawasan melalui laut, dan darat. Salah satunya membangun jalur kereta api di kawasan Asia Tenggara, Laos menjadi negara pertama yang terintegrasi dengan jalur kereta cepat Cina. Secara geografis Laos bukan negara dengan sumber daya alam melimpah, volume ekspor Laos ke Cina berada pada urutan 7 dari negara Asia Tenggara lain dengan komoditas utama berupa hasil pertanian. Tulisan ini berusaha menggambarkan motivasi Cina membangun jalur kereta cepat Cina-Laos dengan biaya fantastis hampir sepertiga gross domestic product (GDP) Laos. Laos menjadi starting point Cina dalam mendorong integrasi Cina dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara lain. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka
Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syi’ah Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran di Timur Tengah
Afini Nurdina Utami;
Syaiful Anam;
Ahmad Mubarak Munir
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i1.111
Putusnya hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran pada tahun 2016 menjadikan pertanda kembalinya ketegangan antara hubungan Arab Saudi dan Iran. Hubungan konfliktual selalu mewarnai hubungan antara Arab Saudi dan Iran, terutama pasca 1979. Revolusi Islam Iran 1979 adalah sebuah peristiwa yang menjadi titik mula dimana hubungan kedua negara menjadi tegang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa akar penyebab dari ketegangan antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah ini disebabkan karena faktor-faktor non-material. Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan mengenai sejarah terbentuknya Sunni-Syi’ah, penerapannya dalam Negara Arab Saudi dan Iran, serta hubungan Arab Saudi dan Iran pasca Revolusi Iran. Selanjutnya, penulis menganalisisnya dengan pendekatan konstruktivisme untuk dapat memahami lebih baik hubungan konfliktual antar kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Pasca revolusi, Iran menjadikan ideologi Syi’ah sebagai dasar negaranya. Berubahnya identitas Iran menjadi negara teokratis Syi’ah ini mengubah cara pandang Arab Saudi dan Iran terhadap satu sama lain. Hal ini disebabkan karena pertentangan ideologi yang dianut oleh kedua negara, Arab Saudi dengan Sunni, dan Iran dengan Syi’ah. Pertentangan ini kemudian mempengaruhi hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran dan juga hubungan kedua negara di kawasan Timur Tengah.
Pengaruh Kepemimpinan Hassan Rouhani Terhadap Transformasi Arah Kebijakan Program Nuklir Iran
Bima Setyawan;
Syaiful Anam;
Muhammad Sood
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i2.114
Semenjak Revolusi Islam Iran tahun 1979 hingga masa pemerintahan Ahmadinejad, program nuklir Iran dipandang sebagai sebuah ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan internasional. Iran cenderung tertutup, tidak kooperatif bersikap keras dalam menghadapi tekanan dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, dan negara-negara Barat. Hal ini kemudian membuat Iran harus menerima sanksi dan embargo yang berdampak pada melemahnya perekonomian Iran. Terpilihnya Hassan Rouhani menjadi presiden Iran pada tahun 2013 menjadi titik awal perubahan kebijakan luar negeri Iran menjadi lebih terbuka dan kooperatif dalam penyelesaian masalah program nuklir Iran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Hassan Rouhani terhadap transformasi arah kebijakan program nuklir Iran. Seorang pemimpin memiliki peran dan porsi yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan program nuklir Iran. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan dari idiosinkrasi seorang pemimpin tidak terlepas dari kepribadian, pengetahuan dan pengalaman akan membentuk persepsi, interpretasi, nilai-nilai serta sikap. Besarnya pengaruh kepemimpinan Hassan Rouhani berhasil menciptakan tranformasi arah kebijakan program nuklir Iran yang ditandai dengan adanya kesepakatan nuklir damai dengan negara P5+1 yang mengakibatkan sanksi dan embargo dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data bersifat studi kepustakaan.
Dinamika Industri Halal di India: Studi Kasus Pemboikotan Produk Halal Oleh Kelompok Sayap Kanan
Fiqih Aqilla Ekowidi
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i2.115
Secara konstitusional India adalah negara sekuler, namun definisi ini tidak mencerminkan ideologi politik India semenjak partai Bharatiya Janata Party (BJP) dari kelompok sayap kanan berkuasa. Kelompok sayap kanan di India memegang teguh ideologi politik Hindutva. Ideologi politik ini dikenal atas kontribusinya dalam berbagai kebijakan kontroversial yang membuat takut masyarakat minoritas. Kebijakan tersebut misalnya amandemen UU kewarganegaraan 2019 terkait persoalan imigran Muslim di mana mereka diusir dan dibunuh jika tidak segera pergi dari India. Kebijakan kontroversial Hindutva juga menyentuh ranah sosial seperti larangan penggunaan jilbab bagi siswa di sekolah. Selain menyentuh ranah kebijakan politik, Hindutva juga melebarkan pengaruh kebijakannya dari segi ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada upaya boikot produk halal di India oleh kelompok sayap kanan. Penelitian ini akan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan produk halal di boikot oleh kelompok sayap kanan menggunakan teori pohon konflik. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Adapun alasan mengapa kelompok sayap kanan melakukan aksi boikot terhadap produk halal yakni sikap etnosentrisme masyarakat Hindu India yang Tangguh, sehingga tidak bisa menerima Islam apa adanya, ini termasuk dalam produksi produk daging halal yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepercayaan Hindu di India. Faktor kedua yakni kuatnya patriotisme kelompok Hindu sayap di mana mereka keberatan jika dalam sector produksi halal, khususnya produksi daging tidak akan melibatkan non-Muslim sehingga timbul keinginan membantu sesama rekan seagama. Terakhir adanya kebijakan pengetatan produksi produk halal oleh Lembaga berwenang yang mengawasi makanan di India. penulis melihat bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan situasi domestik yang memicu terjadinya aksi boikot besar-besaran oleh kelompok sayap kanan terhadap produk halal di India.
Dilema ASEAN Centrality dan Respon ASEAN Dalam Menghadapi Pembentukan Pakta Pertahanan Antara Australia – Inggris – AS (AUKUS)
Wirandita Gagat Widyatmoko;
Hikmat Zakky Almubaroq;
Herlina J. R. Saragih
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ijpss.v4i1.116
Dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pasfik telah berkembang menjadi isu utama masyarakat global. Fenomena baru yang terjadi adalah Australia, Inggris dan Amerika Serikat menyepakati pakta pertahanan yang bernama AUKUS. Aliansi pertahanan tersebut tersirat sebagai bentuk kerja sama menghadapi dominasi China yang semakin menguat di kawasan. Hadirnya AUKUS berpengaruh terhadap kompleksitas kondisi keamanan kawasan yang secara khusus akan memberikan pengaruh tersendiri bagi stabilitas kawasan. Sentralitas ASEAN dan keanggotaan Indonesia di ASEAN kembali di uji. Oleh Karena itu penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan sikap Indonesia dan ASEAN dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN menghadapi dinamika lingkungan strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data penelitian artikel didapatkan melalui sumber beragam, meliputi buku, jurnal, dan berita di internet. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, sedangkan ASEAN Centrality diragukan dan Indonesia perlu menunjukkan peran pentingnya di ASEAN.