Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Articles
36 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 3 (2025): December 2025"
:
36 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Condotel dengan Sistem Pre-Project Selling ]]>
<![CDATA[Aang Gunafi]]>;
<![CDATA[Niru Anita Sinaga]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.546
<![CDATA[This study discusses the validity of the Sales and Purchase Agreement (PPJB) in condotel transactions marketed using a pre-project selling system, as well as the form of legal protection for buyers in the event of default by the developer. The increasingly widespread practice of pre-project selling in Indonesia often gives rise to legal problems due to the potential for default due to developers not fulfilling their obligations under the agreement. This is exacerbated by the weak bargaining position of buyers due to the PPJB being unilaterally drafted as a standard agreement. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. Data are reviewed based on the Civil Code (KUH Perdata), Law Number 20 of 2011 concerning Apartments, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of the study indicate that PPJB is legally valid if it meets the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, its implementation is often unbalanced and ignores the principle of justice. Legal protection for buyers can be achieved through preventive and repressive channels, including demanding fulfillment of agreements, cancellations, and compensation.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Hidung Bagi Korban Cedera Menurut Pandangan Maqasid Syariah Dan Regulasi Medis ]]>
<![CDATA[Rachmawati, Andini]]>;
<![CDATA[Fawwaz, Ahmad]]>;
<![CDATA[Santoso, Arif Dian]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.591
<![CDATA[Operasi rekonstruksi hidung merupakan tindakan bedah yang dilakukan untuk memulihkan bentuk dan fungsi hidung yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan, trauma, maupun penyakit tertentu. Dari sisi medis, prosedur ini penting untuk mengembalikan fungsi pernapasan, memperbaiki penampilan wajah, sekaligus menunjang kesejahteraan psikologis pasien. Dalam tinjauan hukum Islam, intervensi medis diperbolehkan selama bertujuan menjaga kesehatan dan mencegah kemudaratan, sejalan dengan prinsip Maqāṣid Syarī‘ah yang menekankan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Penelitian ini bertujuan menelaah status hukum operasi rekonstruksi hidung bagi korban cedera berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah dan regulasi medis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis literatur terkait regulasi medis dan ketentuan hukum Islam mengenai tindakan rekonstruktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa operasi rekonstruksi diperbolehkan secara syar‘i apabila terdapat indikasi medis yang jelas dan tidak semata-mata untuk tujuan kosmetik. Di sisi lain, regulasi medis di Indonesia telah mengatur prosedur ini dengan ketat demi menjamin keselamatan pasien sekaligus memastikan kepatuhan pada standar etika kedokteran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi rekonstruksi hidung dapat diterima baik dalam perspektif Islam maupun regulasi medis sepanjang dilakukan untuk kepentingan medis yang sah, sesuai standar keselamatan, serta memperhatikan kemaslahatan pasien. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek syar‘i dalam praktik bedah rekonstruktif, serta penguatan regulasi agar prosedur tidak disalahgunakan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Bale Kertha Adhyaksa Dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Putri Sumartono, Ni Putu Gita Dewi Naraswari]]>;
<![CDATA[Gorda, A.A.A. Ngurah Tini Rusmini]]>;
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>;
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.596
<![CDATA[Bale Kertha Adhyaksa merupakan inovasi hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme mediasi antara pelaku, korban, dan negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Kertha Adhyaksa memperkuat prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif. Namun, diperlukan penguatan dasar hukum dan harmonisasi regulasi agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan]]>
<![CDATA[Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Bawah Standarisasi dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Ni Putu Sintiya]]>;
<![CDATA[Ari Rama, Bagus Gede]]>;
<![CDATA[Ngurah Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu]]>;
<![CDATA[Sutrisni, Ketut Elly]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.601
<![CDATA[The increase in the number of vehicles in Indonesia shows that there is a dynamic growth of public transportation in line with economic development. This growth requires more efficient fuel distribution management so that people's energy needs can be met according to standardization. The problem arose when Pertalite fuel allegedly caused damage to the engine of the consumer's vehicle, so the consumer demanded compensation. The purpose of this study is to analyze the form of consumer losses and legal remedies in the perspective of justice. This research uses normative research methods based on primary and secondary legal sources, as well as legislative, factual, and conceptual approaches. The results of this study confirm that losses experienced by consumers include technical, economic, and social aspects, as well as weak business actors' accountability. ha katas Compensation, the realization of compensation by business actors has not run optimally. Legal remedies can be pursued through litigation and non-litigation through BPSK which is faster and more efficient, but the challenge of proving it is an obstacle. The principle of corrective justice according to Aristotle emphasizes the importance of reparation for losses in proportion. To ensure substantive justice, the state needs to strengthen oversight and improve access to information for consumers.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Konco Turu dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Rindyartini, Ni Made Ayu Sukma]]>;
<![CDATA[Ari Rama, Bagus Gede]]>;
<![CDATA[Agus Kurniawan, I Gede]]>;
<![CDATA[Julia Mahadewi, Kadek]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.602
<![CDATA[The development of digital technology makes it easier for people to access and distribute musical works, including through the translation of lag or lyrics into various languages. Although it is considered a creative expression, this practice raises legal problems because it has the potential to violate copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This study aims to analyze the legal regulation of the translation of song lyrics without permission and the legal protection of translation from the perspective of justice. The method used is normative juridical law research with a legal and conceptual approach. The results of the study show that the translation of song lyrics without permission is a violation of the economic and moral rights of the creator as stipulated in article 9 paragraph (1). Based on the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon, the copyright legal system has provided preventive and repressive protection through regulation and sanctions. Judging from Robert M. Sherwood's theory and Aristotle's justice, this study shows that the protection of copyright law has been aligned with the principle of justice, although it still requires increasing legal awareness of the community.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Dwi Indah Jayanti, Ida Ayu]]>;
<![CDATA[Ari Rama, Bagus Gede]]>;
<![CDATA[Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah]]>;
<![CDATA[Elly Sutrisni, Ketut]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.603
<![CDATA[Perkembangan teknologi blockchain melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital bernilai ekonomis yang berpotensi digunakan dalam transaksi pembiayaan. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan NFT sebagai objek hukum dan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis kualifikasi NFT sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukannya sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun belum dapat diakui secara optimal sebagai objek jaminan karena ketiadaan pengaturan eksplisit, sistem pendaftaran, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Adat dalam Konflik Agraria Sihaporas: Analisis HAM dan Pluralisme Hukum ]]>
<![CDATA[Bahiyah, Khoridatul]]>;
<![CDATA[Septiana, Yunita Dewi]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.604
<![CDATA[Penelitian ini menelaah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara, dengan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia serta ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif dalam melindungi hak masyarakat adat. Pendekatan normatif digunakan dengan menganalisa regulasi, konsep hukum, dan studi kasus, serta metode kualitatif melalui telaah dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil temuan mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam pengakuan dan perlindungan tanah ulayat yang mengakibatkan marginalisasi masyarakat adat dan kegagalan negara memenuhi kewajibannya secara konstitusional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan agraria, penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), serta peningkatan peran lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat adat dalam rangka menjamin perlindungan hak yang berkeadilan dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Muhammad Fadlie]]>;
<![CDATA[Irawan, Muhammad Akbar]]>;
<![CDATA[Akramadji, Faisah]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.615
<![CDATA[Indonesia menghadapi persoalan serius terkait meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat 11.294 kasus, namun hanya sebagian kecil yang memperoleh keadilan. Penelitian ini mengkaji penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) sebagai instrumen perlindungan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan. Kajian difokuskan pada mekanisme SPPT dalam penanganan perkara berdasarkan UU PKDRT dan Peraturan Bersama tentang SPPT-PKKTP, serta hambatan struktural dan kultural dalam penerapannya yang berperspektif gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan teori integrated criminal justice system dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPPT memiliki dasar hukum yang memadai, implementasinya masih terkendala lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta kuatnya budaya patriarki yang menghambat pemenuhan keadilan bagi korban.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Desa Mandiri: Peran Regulasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal ]]>
<![CDATA[Lubis, Muharman]]>;
<![CDATA[Artamevia, Mima]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.619
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal sebagai upaya mewujudkan desa mandiri, dengan studi kasus di Desa Bi’ih, Kabupaten Banjar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menelusuri keterkaitan antara kebijakan hukum, kapasitas kelembagaan, dan praktik tata kelola sumber daya desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang inovasi bagi desa dalam mengelola potensi lokal secara mandiri. Namun, implementasi kewenangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti disharmonisasi regulasi antar-tingkat pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengelolaan aset digital desa. Di sisi lain, praktik baik berupa penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan digitalisasi sistem informasi desa menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal apabila didukung oleh regulasi yang harmonis dan kelembagaan yang adaptif. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi antarlevel pemerintahan, pembentukan perangkat hukum desa yang responsif terhadap dinamika lokal, serta peningkatan kapasitas hukum aparatur desa sebagai strategi utama dalam mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gosal, Ervina]]>;
<![CDATA[Sirajuddin, Sirajuddin]]>;
<![CDATA[Andriyanto, Andriyanto]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.621
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dari perspektif yuridis normatif. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme mediasi medis, termasuk perlindungan hukum bagi mediator dan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, serta dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada substansi, struktur, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sengketa medis belum efektif secara normatif akibat kelemahan substansi hukum, ketiadaan lembaga mediasi khusus di bidang kesehatan, dan rendahnya budaya penyelesaian sengketa non-litigasi di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi pelaksana khusus serta lembaga mediasi nasional di bidang kesehatan guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik.]]>
