Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
351 Documents
<![CDATA[Fenomena Penggunaan Aplikasi “Tiktok” Perspektif Perbandingan Mazhab: Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
<![CDATA[Hardiman]]>;
<![CDATA[Arsyad, Azman]]>;
<![CDATA[Asti, Mulham Jaki]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27647
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif perbandingan mazhab tentang fenomena penggunaan Aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Adapun pokok masalah yang akan diselesaikan peneliti yaitu, (1) Bagaimana realitas penggunaan aplikasi TikTok dikalangan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2) Bagaimana perspektif empat mazhab terhadap fenomena penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan masalah yang di teliti berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis dan ijmak para ulama yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dengan melakukan analisa terhadap Perspektif Perbandingan Mazhab, yang diperoleh dari data primer dan sekunder.Hasil dari penelitian ini menunjukan pada realitas penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dapat disimpukan sebagai media Hiburan, berdagang, berdakwah, berbagi Informasi, mengikuti Tren. Dalam Fikih terdapat kaidah sadd al-dzari’ah, kaidah tersebut juga merupakan salah satu metode Istinbath hukum islam dan banyak disebut dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabillah, meski hanya pemikiran yang secara praktis namun dijumpai juga dalam Fikih Hanafiyah dan Syafi’iyah. Dengan demikian, jika dilihat dari sadd al-dzari’ah yang ditinjau dari pandangan empat Mazhab maka penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri. (1) Menggunakannya sesuai kebutuhan dengan prosedur syari’at islam sehingga tidak menjerumuskan kepada jalan yang dilarang oleh agama. (2) diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang larangan dalam suatu perbuatan yang dimungkinkan akan mendatangkan keburukan dan kerusakan. (3) Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan mengambil wilayah yang lebih luas, dan mengambil sampel yang lebih banyak serta menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks.]]>
<![CDATA[Ihya’ Al-Mawat Di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur: Ihya’ Al-Mawat Di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ]]>
<![CDATA[Rahayu]]>;
<![CDATA[Ilyas, Musyfika]]>;
<![CDATA[Irfan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27790
<![CDATA[Penelitian yang akan diteliti penulis adalah Ihya’ Al-Mawat Di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur (Studi Mazhab Al-Syafi’i Dan Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria) dengan pokok masalah bagimana Ihya’ Al-Mawat di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu perspektif Mazhab Al-Syafi’i dan bagaimana aturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka tanah kosong di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Fokus penelitian adalah Studi Mazhab Al-Syafi’i Dan Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria tentang Ihya’ Al-Mawat di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Peneliti menemukan, menurut Imam Syafi’i yang dimaksud lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak digarap meskipun lahan tersebut tidak menyatu dengan lahan yang digarap. Dalam hal ini orang yang bersebelahan dengan lahan mati memiliki hak yang sama dengan orang yang berjauhan dengannya dalam menghidupkannya. Setelah melakukan analisis terhadap definisi tanah mati dengan teori mazhab Syafi’i bahwa tanah yang ada di Desa Tabaroge yang dibuka oleh petani Bugis pada tahun 1985 merupakan tanah mati dengan tidak adanya tanda-tanda digarap oleh seseorang sebelumnya atau tanda pengelolaan dan kepemilikan seseorang. Untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah terlantar harus mendaftarkan tanah melalui jalur pendaftaran tanah secara sporadic.]]>
<![CDATA[Harta Warisan Sebagai Jaminan dalam Transaksi Utang Piutang: Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Idris, Muhammad]]>;
<![CDATA[Bakry, Muammar]]>;
<![CDATA[Hisbullah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27980
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang harta warisan yang dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang (Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penyelidikan yang menafsirkan peristiwa atau fenomena, deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari makna bagi suatu fenomena dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang meneliti masalah, yaitu dengan meneliti harta warisan yang dijadikan jaminan transaksi utang-piutang (studi komparasi fiqh dan hukum positif). Hasil dari penelitian ini yaitu baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif sama-sama melarang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris, karena syarat atau kriteria dari kedua dasar hukum tersebut adalah jaminan harus merupakan hak milik yang dikuasai oleh peminjam. Hanya saja perbedaan antara kedua dasar hukum tersebut adalah terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan.]]>
<![CDATA[Menikahi Isteri Orang Yang Mafqud: Analisis Perbandingan Mazhab ]]>
<![CDATA[Utami, Kurnia Mega]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28054
<![CDATA[Jurnal ini membahas tentang “Menikahi Istri Orang Yang Mafqud (Analisis Perbandingan Mazhab)”. Penelitiann ini memiliki tujuan, untuk mengetahui pendapat imam mazhab terhadap status hukum pernikahan istri orang yang mafqud dan untuk mengetahui hukum menikahi istri orang yang mafqud dalam pandangan para imam mazhab. Penelitian ini menggunakan metode library research. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan teologi normatif syar’i. Teknik yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk diberlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafi’i serta pendapat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang mafqud diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat. Seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. Apabila si mafqud itu kembali datang sebelum istrinya menikah, maka tetap wanita tersebut adalah isterinya. Akan tetapi jika suaminya datang setelah isterinya menikah, tetapi belum digauli oleh suami kedua maka ia tetap isterinya juga. Sedangkan, jika suami pertama datang setelah isterinya digauli, maka dirinya memilih antara kembali kepada isterinya atau meminta maharnya kembali. Jika suami pertama lebih memilih untuk meminta maharnya, maka ia berhak mengambil maharnya dari suami yang kedua, yang ia berikan kepada isterinya.]]>
<![CDATA[Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Penyedia Jasa Endorsement Pada Sosial Media Sosial ]]>
<![CDATA[Irwan, Islamiah]]>;
<![CDATA[Sabir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Cahyani, A. Intan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28526
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the views of Islamic law on the behavior of endorsement service providers. This research uses a qualitative research type, with data collection using the library research method, the approach used is normative by studying the Qur'an and hadith as the basis of Islamic law while the data source Primary data are in the form of the Koran and Hadith, while secondary data are journal books, with deductive conclusions drawn. The results of the study show that the deviant behaviors carried out have different laws according to Islamic provisions. As for behavior such as excessive promotion and using language that is impolite and harsh, the law was originally clearly not allowed (haram), but if it is brought into the context of muamalah, the law on it may be permissible (permissible) as long as the behavior has a clear reason, such as because of elements of a promotional strategy, and as long as no one is harmed by the behavior. As for behavior such as lying, committing elements of fraud, tabarruj, and dropping other products, in the view of Islam the law is certainly not permissible (haram) because it has deviated from the provisions of Islamic sharia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto: Analisis Maqasid al-Syariah ]]>
<![CDATA[Devi, Sri]]>;
<![CDATA[Sabir, Muhammad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.29631
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap perceraian karena faktor ekonomi serta bagaimana pandangan seorang majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi selama Pandemi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (lapangan) dan jenis penelitiannya menggunakan metode library research (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik dokumentasi seperti observasi, wawancara, berkas-berkas serta dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan data perkara perceraian yang diperoleh dari web Pengadilan Agama Jeneponto. Selain itu buku, jurnal, skripsi dan sebagainya juga menjadi metode pengumpulan data yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Maqashid Syariah dalam perlindungan al-daruriyat terbagi menjadi lima bagian yakni: Hifz al-Din, Hifz al-Nafz, Hifz al-Aql’, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal. Maka Hifz al-Nasl, Hifz al-Din dan Hif al-Aql dalam konsep Maqashid al-Syariah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena telah mencederai ketiga perlindungan itu. Selanjutnya pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi itu tidak memutuskan perkara cerai dengan murtadnya tetapi memutuskan perkara cerai berdasarkan pada Undang-undang yakni pasal 39 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[Kepemilikan Atas Tanah Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Di Desa Barugaya: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Agraria ]]>
<![CDATA[Jusliana]]>;
<![CDATA[Erlina]]>;
<![CDATA[Hisbullah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.29848
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Kepemilikan atas Tanah Negara yang dikelola oleh Masyarakat di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Agraria), permasalahan dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum hak atas tanah yang dikelola oleh masyarakat di Desa Barugaya menurut hukum islam?. 2) Bagaimana kekuatan hukum kepemilikan hak atas tanah yang dikelola oleh masyarakat di Desa Barugaya, menurut hukum agraria? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Yang dikelola oleh masyarakat Desa Barugayya sudah mempunyai kedudukan karena telah termasuk dalam Ihya’ al-mawat. Akan tetapi, aturan dalam hukum Islam mengenai kepemilikan atas tanah negara belum bisa diimplementasikan secara menyeluruh di kalangan masyarakat dikarenakan hukum yang diterapkan oleh negara Indonesia bukanlah hukum Islam, namun diatur dalam UUPA. Jadi, agar mempunyai legalitas kepemilikan tanah, masyarakat harusnya mengikuti aturan yang telah diatur. 2) Masyarakat pada Desa Barugayya dapat menguasai dan mengelola tanah milik negara, namun tanah tersebut yang dikelola oleh masyarakat Desa Barugayya yang belum memiliki kekuatan hukum menurut hukum agraria. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dalam pengurusan administrasi pendaftaran tanah dan masyarakat belum banyak yang memahami dan mengerti tentang kekuatan hukum yang diatur dalam undang-undang agraria. Melalui penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pada hukum positif, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat di pelosok sana yang belum begitu mengerti terkait regulasi yang di berlakukan oleh pemerintah, diperlukan peran masyarakat dan pemerintah demi kesejahteraan dan keseragaman pemahaman masyarakat dapat terealisasikan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam terhadap Adat Mappasang Baju (Tradisi Khitan) Masyarakat Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Cahyadi, Muh.]]>;
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>;
<![CDATA[Anis, Muhammad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.30167
<![CDATA[Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang analisis pandangan hukum islam tentang adat mappasang baju (tradisi khitan) masyarakat Kab. Sinjai. Pokok masalah tersebut selanjutnya di rumuskan kedalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum islam tentang adat mappasang baju(adat khitan) masyarakat Kab.Sinjai?, 2) Bagaimana pandangan masyarakat Kab.Sinjai mengenai adat mappasang baju(adat khitan) di daerah mereka? Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif lapangan (field research). Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti diharapkan mampu secara istensif mempelajari latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif syar’i. yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang disandarkan kepada al-Qur’an, al-Hadis, kaidah usul fiqh dan pendapat para ulama mengenai permasalahan khitan. Peneliti juga menggunakan juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat Kec. Bulupoddo, Desa Lappacinrana dan juga peneliti tidak luput akan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Kemudian disempurnakan dengan analisis data menggunakan cara analisis kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) hukum islam memandang bahwa khitan perempuan itu hukumnya wajib karena berdasarkan pendapat mahzab imam syafi’i yang berdasar kepada dalil QS. An-nahl ayat 123 dan hadis tentang bagian tubuh yang harus disucikan. Tetapi ada juga beberapa imam mahzab memandang bahwa hukum dari khitan perempuan itu sunnah, karena tidak adanya dalil yang secara terperinci yang mewajibkannya dan juga hadis yang mendukung wajibnya khitan adalah hadis yang dhaif. 2) Mayoritas masyarakat di Desa Lappacinrana melakukan tradisi mappasang baju (tradisi khitan) karena tradisi ini sudah turun temurun dilakukan dan merupakan penanda bahwa anak perempuan secara resmi menjadi muslimah ketika melakukan tradisi ini.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah Janin: Studi Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali ]]>
<![CDATA[Larasati, Mutia]]>;
<![CDATA[Bakry, Muammar]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.31055
<![CDATA[Pada pelaksanaan ajaran Islam bagi setiap manusia merupakan tanggungan bagi setiap muslim. Adapun ajaran Islam yaitu mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan jenazah yang melaksanakan fardhu kifayah yang empat (memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan). Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama, yaitu Mazhab Syafi’i (150 H - 204 H) dan Mazhab Hambali (164 H - 241 H). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research), dan dari segi sifatnya termasuk ke dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu dengan cara memaparkan pendapat para Imam Mazhab, kemudian dilakukan pendekatan melalui perbandingan atau comparative approach. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masalah fardhu kifayah Imam al-Syafi’i menyatakan harus ada tanda-tanda kehidupan dan baru bisa dilaksanakan semua fardhu kifayahnya, jika tidak cukuplah dengan membungkusnya dengan kain lalu dikuburkan. Dan jika seandainya ketika dilahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun bentuk tubuhnya sempurna, menurut pendapat yang terkuat menurut Syafi’i adalah dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, tanpa dishalatkan. Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal menyatakan bahwa semua fardhu kifayah terhadap bayi yang keguguran dilaksanakan apabila sudah sampai ditiupkan ruh yaitu masa empat bulan kehamilan. Terjadinya perbedaan pendapat Imam Mazhab disebabkan perbedaan dalam menentukan batas seorang anak dihukumkan Imam al-Syafi’i menentukan anak tersebut hidup ketika dilahirkan, sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal melihat dari ditiupkan nya ruh, yaitu ketika janin berumur empat bulan berdasarkan hadis Shadiq al-Masduq yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud]]>
<![CDATA[Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Magfirah, Nurul Izzah]]>;
<![CDATA[Ilyas, Musyfikah]]>;
<![CDATA[Erlina, Erlina]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32076
<![CDATA[Wakaf merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pembangunan wakaf Indonesia. Dalam Pelaksanaannya membutuhkan sertifikat untuk meneguhkan kedudukan wakaf. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Di Masjid Nur Rahmah Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafii dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan wakaf tanpa sertifikat Wakaf di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada pada masjid Nur Rahman. Dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nur Rahman belum memiliki sertifikat wakaf hingga saat ini dikarenakan terkendala pada pengurusan berkas serta kurangnya perhatian pengurus masjid Nur Rahman. Menurut Undang –Undang No 41 Tahun 2004 bahwa tanah wakaf tersebut harus di sertifikatkan agar memilki kepastian hukum apabila suatu saat terjadi sengketa pada masjid tersebut. Sedangkan menurut pandangan Ulama Syafii, wakaf tersebut telah sah karena telah diikrarkan oleh wakif.]]>
