Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
351 Documents
<![CDATA[Praktik Moderasi Beragama di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Nurfadillah]]>;
<![CDATA[Salenda, Kasjim]]>;
<![CDATA[Syatar, Abdul]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan, kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (fieldresearch) yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada di desa Sukaharapan. Dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang moderasi beragama mereka sudah memahami dengan baik karena telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara seperti dalam sikap moderasi beragama menurut kemenag RI yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Itu mereka telah terapkan baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari kepala desa, adanya kegiatan yang melibatkan semua masyarakat dan faktor penghambat yaitu media sosial, lingkungan dari luar yang kurang baik serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi bergama yaitu selalu menyisipkan pesan moral untuk saling menghargai keyakinan orang lain.]]>
<![CDATA[Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang: Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Susi Eka]]>;
<![CDATA[Abubakar, Achmad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32130
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang “Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang (Perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi). Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan studi Pustaka (library research) terhadap sejumlah literatur dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan yaitu dengan menyelami berbagai karya ilmiah yang berhubugan dengan objek penelitian yang dikaji kemudian dianalisis berdasarkan literature yang relevan dengan masalah yang dibahas, dan terakhir memberikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu, 1) Bentuk praktik gadai harta anak yatim tidak sesuai dengan syarat sah gadai. 2) Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab syafi’i dan mazhab Hanafi mengenai hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan hutang, dimana menurut imam Syafi’I tidak boleh seorang wali menggadaikan harta anak dibawah perwaliannya sedangkan menurut imam Hanafi tidak boleh seorang wali menggadaikan harta anak yatim tetapi terdapat pengecualian dimana seorang wali boleh menggadaikan harta tersebut apabila memperoleh izin dari yang mempunyai harta]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam terhadap Iklan pada Aplikasi Go-Food dalam Perspektif Ulama Kontemporer: Studi Kasus Mahasiswa UIN Alauddin Makassar ]]>
<![CDATA[Riska]]>;
<![CDATA[Aisyah, Nur]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32667
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap iklan pada aplikasi go-food dalam perspektif ulama kontemporer (studi kasus mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum)”. Pokok permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimana indikator terhadap kebohongan gambar iklan pada aplikasi Go-Food? Serta Bagaimana solusi dalam mengatasi kebohongan iklan pada aplikasi Go-Food menurut hukum Islam dan pandangan Ulama kontemporer? Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, serta dokumenter. Dengan pengolahan datanya yaitu mengamati dan menganalisis data-data. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana iklan yang terdapat di berbagai aplikasi, khususnya Go-Food, sering terjadi ketidaksesuaian antara gambar iklan dalam aplikasi. Makanan yang diiklankan terlihat sangat menarik, jadi banyak konsumen tertarik untuk membelinya, ketika pesan di aplikasi dengan melihat iklannya, namun iklannya tidak sesuai dengan jenis pesanan. Implikasi pada penelitian ini yakni, setiap manusia harus tanamkan aspek jujur dan etis dalam berbisnis sangat menentukan keberadaan bisnis yang sehat. Namun bagi sebagian pihak, keberadaan etika bisnis hanya menjadi penghambat untuk memperoleh keuntungan, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, Islam sangat menentang ketidakjujuran, penipuan dan segala bentuk menyakiti orang lain.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B ]]>
<![CDATA[Rahmatullah, Andi Muhammad Ridha]]>;
<![CDATA[Sofyan, Sofyan]]>;
<![CDATA[Azizah, Nur]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.37775
<![CDATA[Divorce can be done by anyone who has been married including Civil Servants. The main point of this research is the Implementation of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Divorce Permits for Civil Servants (PNS) in Maros Class 1B Religious Court. This study aims to determine the extent of implementation/application of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning divorce licenses for civil servants in the Maros Religious Court. The type of research used is Qualitative Field Research with descriptive methods and sociological approaches. The results showed that the Maros Religious Court class IB has implemented the mandate of Government Regulation number 45 of 1990 concerning divorce permits for civil servants in the Maros Religious Court class IB in terms of providing services. Because every civil servant who wants to carry out a divorce first gets permission from the superior.]]>
<![CDATA[Akses Mediator Non Hakim dalam Upaya Mediasi Keluarga ]]>
<![CDATA[Leleang, Andi Tenri]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.42178
<![CDATA[Mediator merupakan pihak penengah dalam rangka membantu menyelesaikan perkara diantara para pihak yang berselisih. Peluang bagi para sarjana hukum adalah berkontribusi dalam rangka mengisi mediator non hakim di pengadilan ataupun mengelola mediasi secara pribadi. Pada implementasinya bahwa eksistensi mediator non hakim masih belum dilirik banyak sarjana hukum. Hal ini karena biaya pelatihan mediator cukup mahal, kepercayaan masyarakat pada mediator non hakim yang berbeda dengan mediator hakim, jasa menggunakan mediator non hakim memerlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pihak, kolaborasi pengadilan agama dengan para mediator non hakim yang tidak merata, dan cerai gugat putusan verstek sehingga peran mediasi jarang terealisasikan. KUA dan Pengadilan Agama belum bersinergi dengan baik dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Strategi yang ingin dimiliki seorang mediator dalam upaya memediasi adalah menguasai forum mediasi, mampu bersikap netral atau mengelola emosi, menjadi pendengar yang baik, menguasai ilmu pengetahuan terkait hukum, kemampuan komunikasi yang baik, kuat dalam upaya negosiasi, reframing/membingkai ulang, dan merancang ulang masalah, memiliki berbagai macam solusi alternatif yang ditawarkan bagi pihak yang dimediasi.]]>
<![CDATA[Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa: Perspektif Mazhab Hanafi ]]>
<![CDATA[St Aminah]]>;
<![CDATA[Widjaja, Abdi]]>;
<![CDATA[Amir, Rahma]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32641
<![CDATA[Tanaman porang memliki nilai ekonomis yang tinggi, namun yang menjadi kendala adalah penyewaan tanah yang nilainya cukup besar. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan Mazhab Hanafi terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang dan mengetahui Perspektif Mazhab Hanafi terkait ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa. penelitian ini menggunakan metode field research. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa belabori pelaksanaan sewa menyewa tersebut pihak penyewa dapat melaksanakan aktifitas di atas lahan tersebut dalam rangka penanaman porang setelah pihak penyewa membayar lunas sewa lahan yang teah disepakati bersama. Ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Belabori, ditinjau berdasarkan perspektif Mazhab Hanafi mempunyai pendapat bahwasanya orang yang menyewakan tanah tidak berhak atas uang sewaannya sebelum tanah tersebut bisa diambil manfaatnya.]]>
<![CDATA[Implementasi Islam Wasathiyah dalam Praktik Keagamaan Wahdah Islamiyah Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Dafid, Dafid]]>;
<![CDATA[Ramli , Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32716
<![CDATA[The implementation of Wasathiyah Islam in religious practice has various styles, as does Wahdah Islamiyah. The main topic of discussion in this research is how Wasathiyah Islam is implemented in Wahdah Islamiyah religious practices. The research method used in this panel research is. The qualitative method aims to reveal the various uniqueness found in individuals, groups, communities and/or organizations in daily life in a comprehensive, detailed, deep and scientifically justifiable manner. The results of this research show that Wahdah Islamiyah's idea regarding Wasathiyah Islam is that Wahdah Islamiyah will always strive for unity without having to sacrifice the initial principles that have been established by religions and mass organizations, both in terms of aqidah, worship and muamalah and there are still many who think that Wahdah Islamiyah is a terrorist organization, extreme and exclusive because there are still many cadres and administrators of Wahdah Islamiyah who have not implemented the Islamic concept of wasathiyah as desired by Islam.]]>
<![CDATA[Upaya Preventif Aparatur KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia ]]>
<![CDATA[Andriany, Mita]]>;
<![CDATA[Ridwan, Muh Saleh]]>;
<![CDATA[Akmal, Andi Muhammad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32801
<![CDATA[Pernikahan merupakan prosesi yang melahirkan satu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan, Namun, Bagaimana jadinya jika pernikahan itu dilakukan oleh anak. Pokok masalah pada penelitian ini bagaimana kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta bagaimana peran aparatur KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta peran aparatur KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam Penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (filed research) kualitatif dengan pendekatan normatif (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bontotiro dengan melaksanakan sosialisasi terkait batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan anak No 16 tahun 2019. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam rangka memberikan pencegahan terhadap bahaya pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pernikahan anak yang dapat memberikan ragam konsep dan pendapat terkait boleh tidaknya pernikahan anak dilaksanakan. Selain itu, implikasi penelitian ini juga diharapkan menyinggung pemerintah dalam memberikan sosialisasi yang lebih massif dan gerakan cepat terkait dalam penanganan kasus pernikahan anak yang semakin marak terjadi.]]>
<![CDATA[Tradisi Mamose di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Lestari, Ayu]]>;
<![CDATA[Mustafa, Zulhasari]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32832
<![CDATA[The implementation of the mamose tradition maintains the value of togetherness between ordinary people and regional officials. Still, the question is what is the position of the mamose tradition in Topoyo village, Topoyo subdistrict, Central Mamuju district in Islamic law and customary law. This research aims to determine the position of the mamose tradition in Topoyo village, Topoyo sub-district, Central Mamuju district in terms of customary law and Islamic law. This research is a type of field research that is descriptive qualitative where the researcher describes a phenomenon, object, and social setting which is then expressed in writing in narrative form. This research shows that the Mamose tradition has collective values that can unite and embrace the community in a traditional ceremony. The Islamic values that are awakened in the Mamose traditional ceremony are the values of harmony, cooperation, and the value of togetherness.]]>
<![CDATA[Pembongkaran dan Pemindahan Mayat Perspektif Mazhab Al-Syafi’i dan Mazhab Hanbali: Studi Perbandingan ]]>
<![CDATA[Putri, Angelina Atika]]>;
<![CDATA[Sabir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Alimuddin]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32837
<![CDATA[The dismantling and removal of the skeleton raises new questions about its capabilities. The main problem in this study is how the law of Transfer of Corpses with a comparative approach between the views of the Al-Shafi'i and Hanbali Schools. The purpose of this study was to find out the Law of Transfer of Corpses with a comparative approach between the views of the Al-Shafi'i and Hanbali Schools. This research uses a type of qualitative research (Library Research), with primary and secondary data sources where primary data uses literature such as books, journals of scientific papers in the form of theses, theses, data information and websites and uses a comparative normative approach in analyzing data and using content analysis and conclusion making and using deductive conclusion drawing methods. The results showed that Imam Shafi'iyah argued that moving a dead body before burial from the place of death to another place was haram, even though the smell of the corpse was guaranteed not to change, unless they used to bury the bodies outside their area. Imam Hambali argued that even moving a body from the place of death to a distant place was okay on the condition that the transfer was done for the right purpose.]]>
