cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 867 Documents
 42   43   44   45   46 
Manajemen Dakwah dalam Lembaga Politik: Studi Pustaka pada DPD PKS Kabupaten Tangerang Aulia, Hazar; Wijayanti, Livia Tri; Luthfiah, Refi; Fadhilah, Riva Khoirul
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1122

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana manajemen dakwah dijalankan oleh lembaga politik, khususnya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan studi pustaka, artikel ini mengupas konsep-konsep manajemen dakwah dan implementasinya dalam lembaga politik berbasis Islam. PKS sebagai partai yang lahir dari semangat dakwah, memposisikan aktivitas politiknya sebagai bagian dari perjuangan ideologis dan pelayanan kepada masyarakat. DPD PKS Kabupaten Tangerang menjadi contoh konkret bagaimana manajemen dakwah dijalankan secara sistematis melalui perencanaan program, kaderisasi, pelaksanaan program dakwah berbasis komunitas, dan evaluasi berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan dakwah yang dilakukan bersifat kontekstual, memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat lokal, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian dakwah kontemporer serta mendorong pengembangan konsep dakwah politik yang etis, profesional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia Yasin, Husain N; Wantu, Fence M.; Mustika, Waode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji legalitas penetapan status tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan fokus pada prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dimensi hak asasi manusia (HAM). Penetapan status tersangka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum, yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan bukti yang sah serta hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji apakah penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah hak-hak asasi manusia tersangka telah dihormati selama proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung telah memenuhi ketentuan KUHAP dalam penetapan tersangka, proses praperadilan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip due process of law. Selain itu, dinamika politik yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan potensi pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensi keputusan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan memegang peranan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.
Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi terhadap Profesionalisme Penegak Hukum Wello, Sintia; Imran, Suwitno Yutye; Achir , Nuvazria
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1124

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polda Gorontalo dan implikasinya terhadap profesionalisme Polri. Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri menjadi masalah serius yang tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mencoreng reputasi institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menggali dinamika penerapan sanksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari pejabat Propam, anggota Polri, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai penerapan sanksi, seperti mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), proses penegakan sanksi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan faktor internal yang mempengaruhi penerapan sanksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor sosial, budaya, dan tekanan dari lingkungan internal Polri turut memengaruhi efektivitas implementasi sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas Polri. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan, penyuluhan rutin mengenai kode etik, serta penguatan kapasitas pengadilan kode etik untuk memastikan pelanggaran serupa dapat ditekan di masa depan.
Metode Syarah Hadis (Studi Kitab Syarah Riyad al-Salihin karya Muhammad bin Salih al-Utsaimin) Alfarizi, Aris
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji metode syarah hadis dalam kitab Syarḥ Riyād al-Ṣāliḥīn karya Syaikh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṡaimīn. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengungkap metode, corak, serta pendekatan syarah hadis yang digunakan oleh Syaikh ‘Uṡaimīn dalam menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyād al-Ṣāliḥīn karya Imam Nawawi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang mengandalkan kitab Syarḥ Riyād al-Ṣāliḥīn sebagai sumber primer serta literatur pendukung sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh ‘Uṡaimīn menerapkan pendekatan komprehensif dalam pensyarahan hadis, yakni memadukan pendekatan fikih, bahasa, dan konteks sosial. Syarah yang disajikan bersifat sistematis, memperhatikan urutan hadis, serta memperkuat penjelasan dengan dalil Al-Qur’an dan penjelasan kontekstual yang mudah dipahami. Kajian ini menunjukkan kontribusi besar Syaikh ‘Uṡaimīn dalam memperjelas makna hadis dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya dalam aspek akhlak dan hukum.
Proses Adopsi Inovasi Adaptasi Digital Tokyo Game Show 2020 Ivanka, Ananda Martin Gregorious; Sakariah, Dewi Saraswati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1127

Abstract

Pandemi COVID-19 mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor, termasuk industri event budaya. Salah satu studi kasus penting adalah Tokyo Game Show (TGS) 2020, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan sepenuhnya secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses adopsi inovasi digital dalam penyelenggaraan TGS 2020 menggunakan teori Diffusion of Innovations oleh Everett M. Rogers (1983). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menelaah lima tahapan adopsi inovasi—knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation—beserta lima karakteristik persepsi inovasi yang memengaruhi respons pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi TGS 2020 menunjukkan keunggulan dalam jangkauan global, efisiensi biaya, dan kompatibilitas dengan budaya digital industri game. Namun, beberapa tantangan muncul, seperti hilangnya pengalaman fisik yang imersif, kesenjangan akses teknologi, dan kesulitan dalam evaluasi kualitatif. Berdasarkan waktu adopsi dan jenis inovasinya, TGS 2020 dikategorikan sebagai early adopter dan bentuk preventive innovation. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi digital tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga membentuk norma baru dalam penyelenggaraan event budaya yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Analisis Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Komoditi Ekspor di Provinsi Sulawesi Tenggara Nur, Muh; Efendi, Haerul; Masse, Ambo; Paluala, Kusman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan sebagai upaya dalam membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memecahkan persoalan ekonomi yang didasari pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai melalui  identifikasi  sektor-sektor ekonomi yang masuk kategori sektor basis.           Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengkaji dan menganalisis sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor sektor basis di di Sulawesi Tenggara. (2). Mengkaji dan menganalisis pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki komoditi unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara. (3) Mengkaji dan menganalisis komoditi unggulan yang memiliki unggulan peluang ekspor di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan analisis RCA (Revealed Comparative Advantage). Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa kajian sektor ekonomi basis dapat  mengidentifikasi pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di beberapa daerah sehingga potensi sektor ekonomi unggulan yang dominan dapat dikembangkan menjadi komoditi ekspor. Karena  kajian pengembangan sektor-sektor  ekonomi basis dengan sendirinya dapat meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah.                   Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Identifikasi  beberapa sektor  ekonomi yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air dan sektor ekonomi lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar komoditi ekonomi disetiap  daerah kabupaten/kota yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara  dapat  menghasilkan  komoditi yang berada dalam kategori basis atau komoditi unggulan daerah.  (2) Hasil perekonomian daerah sebagian besar berasal dari sektor-sektor ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi komoditi unggulan daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi peningkatan nilai komoditas ekspor daerah Sulawesi Tenggara. (3) Komoditi unggulan daerah tersebar dibeberapa sektor ekonomi yang memiliki peluang ekspor  yang dapat memberikan  kontribusi besar terhadap nilai ekspor secara nasional  namun belum menujukkan keunggulan komparatif adventage daerah, disebabkan karena nilai komoditi ekspor daerah masih didominasi oleh komoditi ekspor dari sektor pertambangan.
Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before the Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction of Justice Juniar Sidiki; Kasim, Nur Mohamad; Amrain, Fitran
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1130

Abstract

Artikel ini membahas tentang hak imunitas advokat dan prinsip equality before the law dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dengan fokus pada kasus obstruction of justice. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hak imunitas advokat dapat dipertahankan tanpa merusak prinsip kesetaraan di depan hukum, serta mengkaji batasan-batasan hak imunitas dalam kaitannya dengan tindakan penghalangan proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas advokat bertujuan untuk melindungi kebebasan profesi, hak ini tidak bersifat mutlak. Hak imunitas advokat harus dibatasi ketika digunakan untuk merintangi proses peradilan, seperti dalam kasus obstruction of justice. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan penghalangan peradilan diatur dalam Pasal 221 KUHP, sementara hukum pidana Islam menekankan prinsip al-adl (keadilan) yang mengharuskan setiap individu, termasuk advokat, bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa memandang kedudukan sosial atau profesi. Oleh karena itu, meskipun hak imunitas diberikan, tindakan yang merusak sistem peradilan harus tetap dihukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip equality before the law harus dijaga untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan, dan hak imunitas advokat tidak boleh disalahgunakan untuk menghalangi jalannya keadilan.
Implementasi Prinsip Sustainable Development dalam Proyek Gorr Provinsi Gorontalo Dilihat dari Persfektif Hukum Lingkungan Tri Maharani Himam
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1131

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo dari perspektif hukum lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menelaah regulasi terkait, terutama Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proyek GORR memiliki potensi untuk mendongkrak perekonomian daerah, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Proyek ini berisiko melanggar ketentuan dalam UUPPLH, seperti tidak terkelolanya dampak lingkungan dengan baik, serta kurangnya pengawasan terhadap mitigasi yang sudah direncanakan. Potensi pelanggaran juga teridentifikasi dalam hal pembalakan liar dan kerusakan ekosistem hutan yang dapat memperburuk masalah deforestasi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola proyek memperhatikan aspek lingkungan lebih seksama, melakukan evaluasi AMDAL secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan proyek.
Analisis Proses Seleksi dan Penempatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Yayasan Perguruan Pembda Nias Telaumbanua, Herlinawati; Mendrofa, Syah Abadi; Gea, Jeliswan Berkat Iman Jaya; Telaumbanua , Aferiaman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1132

Abstract

Proses seleksi dan penempatan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. SMK Swasta Pembda Nias menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme seleksi dan penempatan tenaga pendidik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen terhadap kebijakan rekrutmen dan penempatan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi perekrutan, seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara, dan penempatan berdasarkan keahlian. Namun, beberapa kendala ditemukan, seperti ketidakseragaman dalam metode seleksi, keterbatasan referensi calon tenaga pendidik, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi rekrutmen. Kesimpulannya, seleksi dan penempatan tenaga pendidik di SMK Swasta Pembda Nias masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Diperlukan standarisasi prosedur seleksi, peningkatan akses referensi calon tenaga pendidik, serta optimalisasi alokasi anggaran guna menjamin tenaga pendidik yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 : Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat Mutiara I.Kadir; Hippy, Janwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1141

Abstract

Jaminan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat telah diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Selanjutnya norma tersebut dituangkan dalam UU Kehutanan. Akan tetapi, lahirnya UU ini memposisikan masyarakat hukum adat pada posisi yang dilematis, sebab harus mengalah terhadap kepentingan umum melalui kepemilikan negara. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian menjadi terobosan hukum dalam proses pembaharuan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim konstitusi pada putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat?. Kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap kebijakan turunan pemerintah dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hak atas hutan adat menjadi sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat hukum adat setelah MK mengabulkan sebagaian permohonan dengan menghapus frasa kata ‘negara’ dalam kepemilikan hutan. Oleh sebab itu, putusan MK tersebut meretas konsekuensi hukum berupa lahirnya peraturan turunan oleh kementerian terkait dan menjadikan masyarakat hukum adat memiliki otoritas berupa kebebasan tersendiri untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat sebagai proses pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Page 44 of 87 | Total Record : 867

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue