cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles 867 Documents
Obstruction of Justice dalam Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Kasus Kebocoran Dokumen di Kementerian ESDM Nur Azmi Kurnia Amili; Puluhulawa, Irlan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1142

Abstract

Tindak lanjut yang berbeda leh Dewas KPK dan Polda Metro Jaya dalam penanganan persoalan kebocoran dokumen KPK di Kementerian ESDM menunjukkan bahwa tindakan obstruction of justice sejatinya penting untuk diselesaikan secara selaras agar tidak mengganggu proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK. Focus kajian akan dilakukan pada pertama, dampak hukum akibat tindakan obstruction of justice terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi?, kedua, bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh KPK dalam mencegah tindakan obstruction of justice dari internal KPK?. Kedua persoalan tersebut akan dikaji secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa tindakan obstruction of justice terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum berdampak pada beberapa hal yakni proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK menjadi terganggu, serangan balik oleh koruptor dan lingkungan disekitarnya kepada KPK, hingga menunrunkan tingkat kepercayaan public terhadap KPK ketika obstruction of justice tersebut justru dilakukan oleh pihak internal KPK. Oleh sebab itu, kewenangan yang besar dimiliki oleh Dewas KPK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK seharusnya menjadi langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh KPK dalam mencegah tindakan obstruction of justice dari internal KPK.
Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus di Kota Metro, Lampung) Maulidya, Ade
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1147

Abstract

Pembangunan kota berkelanjutan merupakan salah satu agenda global yang tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-11. Kota Metro sebagai salah satu kota kecil di Indonesia menunjukkan dinamika urbanisasi yang memerlukan evaluasi terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Kota Metro mengadopsi prinsip kota berkelanjutan dengan menggunakan indikator dari UN-Habitat yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, dan telaah literatur ilmiah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kota Metro telah memiliki perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan zonasi hijau dan perlindungan lahan pertanian, masih terjadi gejala urban sprawl di kawasan pinggiran. Sistem transportasi publik belum optimal, namun terdapat upaya perbaikan melalui pengembangan jalur sepeda dan trotoar. Pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan sampah menunjukkan kemajuan awal, tetapi partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan masih perlu ditingkatkan. Dalam aspek sosial, partisipasi warga telah difasilitasi melalui Musrenbang, namun keterlibatan kelompok rentan masih minim.
Pengembangan Media Abiqu dengan Gamifikasi Pada Materi Cerita Pendek Kartikasari, Ratna Dewi; Minarziyan, Rutiko Omar; Sarah, Siti
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1162

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan: 1) Media pembelajaran Abiqu dengan gamifikasi pada materi cerita pendek SMA, 2) tingkat kelayakan dan respon terhadap produk yang dikembangkan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pemahaman penerapan media gamifikasi pada materi cerita pendek dan masih terdapat pembelajaran dengan media yang kurang menarik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan tahapan 1) Analysis, 2) Design, 3) Devlopment of Production, 4) Implementation or Delivery and 5) Evaluation (ADDIE). Penelitian ini menggunaan Teknik pengumpulan data yaitu mencari literatur, internet, jurnal dan di perkuat secara nyata dengan wawancara kepada pengajar bahasa Indonesia untuk memperoleh data kebutuhan. Adapun sumber data terdiri dari ahli Materi, ahli media, guru dan peserta didik. Hasil validasi produk diperoleh 1) Validasi ahli materi memperoleh presentasi 83% dengan kriteria sangat layak, 2) Validasi ahli media memperoleh 84% dengan kriteria sangat layak, 3) Uji coba Luas memperoleh 85%. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa pengembangan abiqu dengan gamifikasi mendapatkan respon yang baik. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan media abiqu dengan gamifikasi pada materi cerita pendek layak digunakan sebagai media pembelajaran cerpen siswa SMA/Sederajat.
Analisis Green Leadership Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Tenggara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Djabbari, Muhammad Hidayat; Fauzi, Rizal; Tamrin, Saddam Husain
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1163

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara 2024 menjadi momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Green Leadership dalam visi dan misi calon kepala daerah di 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan berdasarkan indikator Green Leadership. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas calon kepala daerah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan mereka, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi hijau. Beberapa daerah juga menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan kebijakan pro-lingkungan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Green Leadership menjadi fokus utama dalam visi dan misi calon kepala daerah, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
Peran Pelaku UKM dalam Meningkatkan Volume Penjualan Industri Kreatif Fesyen pada Usaha Sulaman Indah Mayang di Kota Pariaman Irja, Irja; Rahmat, Fadri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1194

Abstract

Konsep ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi era baru dengan mengutamakan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide-ide dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Usaha Kerajinan Kain  Sulaman tradisional di Kota  Pariaman merupakan salah industri kreatif sub sektor fesyen di Kota Pariaman. Semenjak pandemi Covid-19 usaha kain Sulaman Naras Kota Pariaman mengalami penurunan drastis omset penjualan, sehingga pengusaha mencari solusi alternatif untuk meningkatkan kembali penjualannya.  Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang yang dihadapi pengrajinan kain sulaman, yaitu bagaimana meningkatkan kembali volume penjualannya setelah pandemi covid-19 dengan memajukan industri kreatif fesyen kain sulaman melalui peran  peningkatan produksi, kreativitas, pemasaran, penggunaan teknologi informasi dan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan  penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan peran untuk meningkatkan produksi hanya sebesar 33 %. Ini menunjukkan kurang peran pengrajin untuk meningkatkan produksi  mencapai 100 %. Sedangkan kriteria  meningkatkan kreativitas mencapai 70 % yang menunjukkan cukup berperan dalam meningkatkan volume penjualan. Untuk kriteria pemasaran global mencapai 15 %, yang mengartikan tidak berperan untuk pemasaran global, begitu juga penggunaan teknologi mencapai hanya 3 %, yang mengartikan tidak berperan penggunaan teknolgi dalam proses produksi. Begitu juga meningkatkan pendapatan sebesar 33%, yang mengartikan kurang berperan untuk meningkatkan pendapatan melalui  penjualan baik langsung maupun online.
Wewenang Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan bagi Peserta Sibarani, Paulus Ramotan; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Fitria, Annisa; Nazah, Farida Nurun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1204

Abstract

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Jamsostek) adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Program Jamsostek akan menghimpun dana kapitasi dari masyarakat yang tentu saja mempunyai potensi kecurangan di sektor keuangan . Untuk itu Undang-undang BPJS mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan OJK sebagai lembaga independen untuk mengawasi program JKN.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.Tujuan utama dari Jamsostek adalah untuk mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh kedalam kemiskinan baru akibat dari guncangan ekonomi kemudian. Dengan adanya pengawasan Lembaga pengawas, maka diharapkan pengelolaan keuangan pada program Jamsostek dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan. Namun benturan wewenang antara OJK dan DJSN dan BPK rawan terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar Lembaga agar pengawasan berjalan dengan baik, program ini terlaksan dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya.
Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Kesejahteraan Petani Kopi di Provinsi Jambi Syofya, Heppi; Widayat, Prama
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani kopi di Provinsi Jambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari BPS, instansi terkait, serta artikel dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan, modal, tenaga kerja, teknologi dan pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani kopi di Provinsi Jambi.
Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik Lendra, I Wayan; Husni, Daud; Fitriani, Yuyun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1252

Abstract

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah gizi kronis, seperti stunting, sekaligus mendukung kualitas pendidikan anak usia sekolah. Latar belakang penelitian ini bertumpu pada pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: sejauh mana kebijakan makan bergizi gratis selaras dengan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi publik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis bibliometrik. Data dikumpulkan dari 200 artikel ilmiah bertema "makan bergizi gratis" dan "good governance", yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan topik dan tren penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas. Implementasi kebijakan yang baik dapat mendorong peningkatan status gizi, partisipasi pendidikan, serta memberdayakan pelaku lokal seperti UMKM. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan makan bergizi gratis tidak hanya berperan sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.
Legal Protection and Equitable Medical Services for People Living with HIV Asyifa, Takhfa Nur; Kantikha, I Made; Saragih, Horadin; Sembiring, Malemna Sura Annabertha
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1386

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pelindungan hukum dan penyediaan layanan medis yang adil bagi penderita HIV (ODHA) di RSUD Pringsewu, sebuah rumah sakit rujukan regional di Provinsi Lampung, Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris melalui wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana regulasi kesehatan nasional khususnya terkait asas non-diskriminasi, kerahasiaan medis, dan hak atas kesehatan diimplementasikan dalam praktik pelayanan rumah sakit sehari-hari. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia elemen struktural seperti jalur layanan khusus, distribusi ARV, dan layanan konseling, masih terdapat tantangan substansial. Tantangan tersebut antara lain perlindungan kerahasiaan pasien yang belum optimal, rendahnya pemahaman tenaga medis terhadap hak hukum pasien, serta belum tersedianya mekanisme pengaduan yang spesifik dan aman bagi ODHA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan hukum bagi ODHA tidak cukup hanya dengan kepatuhan terhadap peraturan, melainkan harus diintegrasikan dengan etika profesional, akuntabilitas kelembagaan, dan budaya pelayanan yang berbasis hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kualitas dan keadilan layanan, penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan tenaga medis, perbaikan kebijakan internal, serta peningkatan kerja sama dengan masyarakat sipil. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali dinamika kebijakan lintas tingkat serta hambatan sistemik dalam mewujudkan layanan kesehatan yang nondiskriminatif bagi ODHA
Jaksa Pengacara Negara Pada Proyek Pembangunan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional M. Fauzan Pamolango; Arief , Supriyadi A
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1161

Abstract

Artikel ini menelaah kedudukan lembaga kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional sekaligus menguraikan bentuk pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional. Telaah dilakukan secara normatif dengan menempatkan data sekunder sebagai data utama. Artikel ini berkesimpulan bahwa kedudukan lembaga kejaksaan sebagai JPN pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional merujuk pada UU Kejaksaan menempatkan bidang Datun sebagai JPN dengan dasar adanya kuasa khusus untuk selanjutnya dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, termasuk dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana PEN yang dilakukan di daerah. Adapun bentuk pelaksanaan JPN pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan memberikan pendapat hukum tentang suatu proyek pembangunan yang bersumber dari dana PEN dalam kondisi setiap penggunaan dana atau pilihan kebijakan boleh dilakukan atau justru tidak dapat dilakukan dan memberikan pendampingan hukum dengan ketentuan adanya permintaah terlebih dahulu kepada lembaga Kejaksaan yang berada diwilayah tersebut.