cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ihda Shofiyatun Nisa'
Contact Email
jurnaljaksya@gmail.com
Phone
+6282137787572
Journal Mail Official
jurnaljaksya@gmail.com
Editorial Address
Jl. Manunggal No. 10-12, Sukolilo Tuban, Jawa Timur
Location
Kab. tuban,
Jawa timur
INDONESIA
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Published by Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
ISSN : -     EISSN : 28093402     DOI : https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2
Core Subject : Religion, Science,
Religion Neuroscience
JAKSYA : The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Artikel yang dimuat didalam jurnal Jaksya melingkupi hukum Islam dan hukum perdata Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
The Role of Parental Emotional Intelligence in Enhancing Children's Resilience After Divorce: An Analysis Based on Maqāṣid al-Sharī‘ah Sairatun Nida; M. Rafli Kurniawan; Arif Sugitanata
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.910

Abstract

Divorce has become a significant social phenomenon, impacting not only the couple but also the children involved in the process. This research aims to explore the role of parental emotional intelligence in enhancing children's resilience post-divorce, using the Maqāṣid al-Sharī‘ah framework for analysis. Previous studies have primarily focused on external factors such as social support, co-parenting, and intervention programs in fostering children's resilience. However, this study shifts the focus toward parents' internal abilities, particularly their emotional intelligence in managing emotions and its direct impact on children. Utilizing a literature review and qualitative research with a descriptive-analytical approach, this study examines data from academic literature, journals, books, and related reports. The findings show that parental emotional intelligence plays a crucial role in maintaining children's emotional stability, thereby reducing the negative effects of divorce on their psychological, social, academic, and financial well-being. Additionally, the application of Maqāṣid al-Sharī‘ah introduces a religious and spiritual dimension to emotional intelligence, emphasizing the protection of life, intellect, and lineage. Parents with high emotional intelligence are not only able to manage conflicts healthily but also create an environment that supports the emotional and social development of their children. This research contributes to the academic discourse by integrating psychological and spiritual aspects into post-divorce parenting and offers practical implications for parents to enhance their emotional intelligence for the future well-being of their children.
Kontradiksi Terhadap Keabsahan Perkawinan Pasca Talak Lisan di Mojokerto Qudsiyah, Salma Nafisatul; Charis, Achmad Chisnul; Zulfadli, Zulfadli
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.912

Abstract

Praktik talak lisan perceraian yang diucapkan tanpa prosedur formal menjadi masalah hukum yang kompleks. Masyarakat sering menganggap talak lisan sah, meskipun bertentangan dengan hukum positif, mengakibatkan pelanggaran hak-hak perempuan dan ketidakpastian status perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontradiksi hukum dan praktik terkait keabsahan perkawinan pasca talak lisan di Mojokerto. Penelitian ini Menggunakan metode yuridis-empiris , di mana metode yuridis empiris: Menganalisis hukum dengan melihat kenyataan di lapangan atau perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan hukum. Metode ini melihat bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata, bukan hanya berdasarkan teks hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perceraian di luar pengadilan mengabaikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak, sehingga pentingnya proses hukum dalam perceraian menjadi sangat krusial untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.
Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al-Żarīʻah .Mu'amaroh, Mu'amaroh; Arianto, Yudi; Hikmiyah, Hawa Hidayatul
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.913

Abstract

Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan menjadi Istri Kedua telah menimbulkan polemik. Ironisnya, aturan yang telah ada dalam empat dekade ini masih kurang tersosialisasi dengan baik. PP No.45/1990 perubahan atas PP No.10/1983 yang terdapat aturan larangan menjadi istri kedua maupun dalam aturan disiplin PNS terdapat beberapa perubahan pasal yang sangat mencolok. Berdasarkan pada latar belakang masalah, penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada, yaitu: (1) Mengapa aturan larangan PNS perempuan menjadi istri kedua mengakibatkan polemik? (2) Bagaimana perhatian pemerintah terkait hukuman disiplin pada PP Nomor 45 Tahun 1990? (3) Bagaimana perspektif metode sadd al-żarīʻah terkait Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990?.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Sebab aturan larangan bagi PNS perempuan yang menjadi istri kedua yang menjadi polemik adalah untuk melindungi perempuan dari dampak negatif yang akan terjadi. (2) Perhatian pemerintah bisa dilihat dari transformasi yang terjadi dari beberapa pasal peraturan di antaranya adalah PP No. 10 Tahun 1983 yang diubah dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, PP No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, dan PP No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Artinya dari perubahan yang terjadi, Pemerintah telah memperhatikan masalah yang menjadi polemik masyarakat. (3) Perspektif sadd al-żarīʻah terhadap aturan larangan menjadi istri kedua adalah metode ijtihad yang sesuai, karena dengan metode tersebut bisa didapatkan alasan dan tujuan peraturan tersebut diregulasikan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan landasan dalam riset lebih lanjut mengenai bidang kajian yang serupa dan ruang lingkup yang variatif.
Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah Firdausi, Mir'atul; Iswahyuni, Tiyan; Imaduddin, Aufi
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.919

Abstract

Penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan dalam melindungi kesehatan remaja yang ditinjau dari maqashid syariah. Undang-Undang no. 16 tahun 2019 berisikan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan diperbolehkan menikah jikalau minimal sudah berusia 19 tahun. Perkawinan yang dilakukan ketika berusia di bawah 19 tahun memicu banyak dampak negatif terutama bagi kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk dijaga agar tidak timbul dampak yang buruk bagi sang ibu maupun bayi. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang muncul antara lain, (1) Bagaimana batas usia perkawinan dalam Undang-Undang no. 16 tahun 2019? (2) Apa dampak batas usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi remaja? (3) Bagaimana batas usia perkawinan menurut Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja ditinjau dari maqashid syariah?. berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui jawaban dari ke tiga rumusan masalah tersebut. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literasi (library research) yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Dalam pandangan maqashid syariah juga dibenarkan karena konsep menghilangkan kemadharatan dan mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan 5 aspek maqashid syariah yang termasuk dalam melindungi kesehatan reproduksi hanya 2 yang terkategori yaitu, menjaga jiwa dan menjaga keturunan
The Stratification Concept of Clear Meaning Nash Text and Its Application in The Field of Family Law Bahril, Muhammad Faruq; Azwar, Zainal; Ferdian, Muhamad
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.923

Abstract

The texts of Qur’an and Sunnah are sometimes formulated in clear form (wadih al-ma’na) and the other times formulated in unclear form (khafiy al-ma’na). The clear forms (wadih al-ma’na) are various levels and should be explained so that prevents a fundamental mistake in the law formulation. The clear forms (wadih al-ma’na) induce argue between Islamic lawyers that determines the law construction. This article is to explain the concept of clear texts stratification and analyze its implementation in the law construction between scholars. This article is normative law research with ushul fiqh approach. The data analyzed are gathered from secondary sources such as classic ushul fiqh books of Hanafiy and Shafii schools as the main source. The other law source such as books and articles OJS-based are involved as well. The data obtained are analyzed within descriptive analysis with reduction, display and verification technique. This research results that different views in the text stratification between scholars is merely redactional (lafziy) not substantive (ma’nawiy). The stratification between scholars does not result a substantive difference in products of law, especially law of marriage and inheritance. Different formulation in the text stratification of sharia enrich literature discussion and knowledge of ushul fiqih for the experts of law in formulating law.
Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris Zebua, Paskah Sukses Grata; Habeahan, Besty
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.925

Abstract

Perkembangan zaman saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan masih ada orang yang tidak diketahui keberadaannya. Seringkali terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga maupun masyarakat, yang disebut juga dengan keadaan tidak hadir (afwezigheid). Keadaan ini menyebabkan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum terhadap orang tersebut tidak dapat melaksanakan kepentingannya, oleh karena itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak hadir. Sehingga segala kepentingan orang yang tidak hadir tersebut akan diwakili oleh Balai Harta Peninggalan sesuai dengan Pasal 463 ayat (1) KUHPerdata tentang Ketidakhadiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana tinjauan teoritis mengenai keadaan tidak hadir (afwezigheid), bagaimana peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan afwezigheid, serta bagaimana proses pengurusan harta waris orang yang tidak hadir oleh Balai Harta Peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji/menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini bahwa Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir baik sebagian atau seluruhnya dan bertindak sebagai wakilnya. Proses pengurusan harta afwezigheid berlangsung mulai dari proses pencatatan sampai pada tahap pengurusan harta peninggalan orang yang tidak hadir (afwezigheid).
Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam Suryantoro, Dwi Dasa
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i1.942

Abstract

Pemikiran hukum Imam Syafi'i (150 H/767 M - 204 H/820 M) merupakan salah satu kontribusi besar dalam sejarah hukum Islam, terutama dalam pembentukan Mazhab Syafi'i, yang telah menjadi rujukan utama dalam fiqh Islam. Pemikiran beliau dalam bidang ushul fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) dan fiqh (aplikasi praktis dari hukum Islam) menunjukkan kedalaman intelektual dan metodologi yang sistematis dalam memahami teks-teks agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek filosofis dari pemikiran hukum Imam Syafi'i, serta dampaknya terhadap perkembangan Mazhab Syafi'i dan dinamika hukum Islam secara lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis Pembahasan ini dilakukan dengan menyoroti metode istinbat (penarikan hukum) dan pemikiran hukum Imam Syafi`i lainnya yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap perkembangan fiqh Islam, baik pada masa beliau maupun di era modern. Pemikiran hukum Imam Syafi'i juga memberikan keseimbangan yang penting antara tradisi dan modernitas. Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang konservatif dalam menjaga keaslian ajaran Islam, tetapi dengan struktur yang sangat sistematik dan logis, prinsip-prinsip fiqh Syafi'i juga memberikan ruang untuk berkembang. Hal ini menjadikan Mazhab Syafi'i tidak hanya relevan dengan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain pengaruhnya yang besar dalam dunia pendidikan, eksistensi Mazhab Syafi’i juga tercermin dalam praktik ibadah dan tata cara keagamaan yang banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia.
Memilih Setia: Studi Terhadap Keluarga Tanpa Anak di Desa Menggala, Pemenang, Lombok Utara Putri, Suci Ramadhani; Yulinda , Deva; Arqurnain, Weis
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i1.990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi pasangan suami istri tanpa anak di Desa Menggala, Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat; tetap setia, respon masyarakat di Desa Menggala terhadap pasangan tersebut, dan menganalisisnya menggunakan teori Tindakan Sosial oleh Max Weber dan teori Stigma oleh Erving Goffman. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah sepatutnya untuk hidup dengan saling menghargai. Terhadap pasangan suami istri yang memilih setia (tidak bercerai atau berpoligami) pada pasangannya, meskipun belum dikaruniai anak, maka patut diapresiasi motivasi yang dimiliki. Sebaliknya, tidak seharusnya kita justru memberikan stigma negatif. Motivasi pasangan suami istri tanpa anak untuk tetap setia di Desa Menggala didukung oleh empat faktor, yaitu; agama, pendidikan, keluarga, dan psikologi. Respon masyarakat terhadap pasangan tersebut, ada yang bersikap biasa saja dan ada juga yang memberikan stigma negatif. Menggunakan Teori Tindakan Sosial oleh Max Weber, maka yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Menggala termasuk ke dalam tiga kategori tindakan sosial, yaitu; rasionalitas yang berorientasi nilai (werk rational), tindakan afektif/tindakan yang dipengaruhi emosi (affectual action), dan tindakan tradisional/tindakan karena kebiasaan (traditional action). Dan menggunakan Teori Stigma oleh Erving Goffman, maka respon masyarakat terhadap pasangan tersebut masuk ke dalam stigma jenis abominations of the body atau stigma terhadap fisik.
Perpu ke Undang-undang: Meneliti Implikasinya dalam Pembentukan Regulasi Hukum Falah, M. Fajrul; Supriyadi, Supriyadi; Susianto, Susianto
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i1.1041

Abstract

One of the topics that legal scholars discuss most often is the discussion of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) using the language of compelling urgency. It is important to stress once more that we detect the absence of a clear and present element in the issue of a Perppu in more than one instance. This becomes problematic because our legislation does not provide a precise definition of compelling urgency, which leaves room for the President to interpret it in a variety of ways when issuing a Perppu. Using a statute method and a conceptual approach based on cases that have emerged throughout the establishment of Perppu, normative legal research will be used to evaluate this issue. With an emphasis on the requirements for compelling urgency as the ratio legis (legal rationale) underlying their formation, the study examines the paradigm behind the issue of numerous Perppu across various governmental periods. According to the study's findings, the President's power to issue a Perppu is based on the constitutional criterion of compelling urgency. There are two general requirements for compelling urgency: urgency and the existence of a catastrophe. A disruption that results in an abrupt and serious emergency is considered a crisis (a terrible and sudden disturbance). Additionally, it states that three material elements must be met in order to issue a Perppu: beyond a reasonable doubt, limited time, and reasonable necessity. A number of the President's Perppu show a propensity to read compelling urgency as a pressing matter requiring legislation-level regulation. But the President's subjective perception still plays a significant role in Perppu's creation, especially when it comes to identifying the element of compelling urgency.
Merauke Regency KUA Strategy in Preventing Siri Marriage at an Early Age Naufal, Naufal; Rahman, Hendra Yulia; Al Abza, M. Thohar
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i1.1059

Abstract

Series marriages or marriages that are not registered at the Merauke Regency Religious Affairs Office have become a natural thing in today's society. Siri marriage is not only carried out for prospective couples of productive Age, but current series marriages are also carried out by prospective couples who are young/early (under the age of 19 years). Series or unrecorded marriages have a long-term adverse impact on those who do it. Therefore, cooperation between parties is needed to prevent serial marriages, especially young couples. Therefore, the KUA of Merauke Regency as an institution of the Ministry of Religion in each sub-district must prevent serial marriages from happening in Merauke Regency. So that this study will see what strategies or efforts have been made by the Merauke Regency KUA in preventing serial marriage for this early age couple. This research will be carried out through empirical studies with data collection using interviews, observations, and observations. The results of the study show that the rate of early marriage in Merauke Regency is quite large, from the early marriage there are 24 cases of itsbat nikah because the reason for the previous marriage was carried out by series marriage. With the findings of serial marriage at a young age, of course, the KUA of Merauke Regency has made various efforts and strategies to prevent serial marriage for prospective young couples, including assistance and assistance in the administrative process and optimization of Islamic religious extension workers in providing education, counseling, lectures, and community guidance related to the importance of marriage must be recorded.

Page 7 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Oktober Vol 6 No 1 (2025): April Vol 5 No 2 (2024): Oktober Vol 5 No 1 (2024): April Vol 4 No 2 (2023): Oktober Vol 4 No 1 (2023): April Vol 3 No 2 (2022): Oktober Vol 3 No 1 (2022): April Vol 2 No 2 (2021): Oktober Vol 2 No 1 (2021): April Vol 1 No 2 (2020): Oktober Vol 1 No 1 (2020): April More Issue