cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Totok Haryanto
Contact Email
proceedingssocial.ump@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
proceedingssocial.ump@gmail.com
Editorial Address
Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : -     EISSN : 2808103X     DOI : https://doi.org/10.30595/pssh.v2i.92
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Proceedings Series on Social Sciences & Humanities aims to publish proceedings from conferences on the scope: 1. Business, Management & Accounting 2. Social Sciences (General)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,156 Documents
 112   113   114   115   116 
Cagar Biosfer sebagai Model Green Industry: Multiplier Effect Green Jobs melalui Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Nabila Rachma; Ariqh Erviana Putra
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2091

Abstract

Ekonomi hijau (green economy) merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sebagai tujuan utama tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Seiring berkembangnya praktik ekonomi hijau, muncul kebutuhan untuk membangun industri hijau (green industry) dan menciptakan pekerjaan hijau (green jobs) yang memiliki struktur dan sistem ketenagakerjaan yang jelas agar keberlanjutannya terjamin. Dalam konteks ini, Cagar Biosfer sebagaimana dikembangkan oleh UNESCO melalui program Man and the Biosphere menawarkan model pengelolaan sosio-ekologis yang dapat menjadi laboratorium hidup bagi pertumbuhan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengembangan industri hijau di Indonesia serta menelaah bagaimana sistem Cagar Biosfer dapat menjadi solusi integratif dalam penerapan prinsip dan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja hijau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, serta dokumen daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi konsep Cagar Biosfer dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak ketiga—seperti LSM, universitas, dan sektor swasta—untuk membentuk badan pelaksana yang memiliki dasar hukum. Melalui penerapan perjanjian kerja, pemenuhan hak pekerja (termasuk jaminan sosial dan keselamatan kerja), serta kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan nasional, Cagar Biosfer berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi hijau dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.
Evaluasi Implementasi Pendekatan Multi-Institusi dalam Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia Tama Putra Tarigan; Agusmidah Agusmidah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2092

Abstract

Pelindungan awak kapal perikanan migran Indonesia merupakan mandat penting dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pengaturan tersebut juga menyebutkan pendekatan multi-institusi. Namun pendekatan multi- institusi belum berjalan secara optimal dikarenakan dualisme sistem perizinan dalam penempatan Awak Kapal Perikanan Migran (AKP) serta terlambatnya penerbitan peraturan turunan Undang-Undang 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk penempatan AKP Migran. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan serta optimalisasi pelaksanaan pelindungan AKP Migran dengan pendekatan multi-institusi, serta. Penelitian ini menggunakan yuridis normatife dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta regulasi terkait penempatan dan pelindungan awak kapal perikanan migran. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus dan data instansi terkait guna mengevaluasi implementasi pendekataan multi-institusi dilapangan.
Perlindungan Upah bagi Pekerja Perempuan Guna Mewujudkan Keadilan Gender Masidin Masidin; Arrisman Arrisman; Mustakim Mustakim; Muhammad Faqih Abifar
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2093

Abstract

Upah bagi pekerja perempuan masih mengalami diskriminasi dan kesenjangan antara pekerja lak-laki dan pekerja perempuan. Pekerja perempuan menerima upah lebih rendah dibanding dengan upah pekerja laki-laki. Badan Pusat Statistik menyebut per Februari 2025 upah pekerja laki-laki rata-rata 3,37 juta, sementara upah pekerja Perempuan rata-rata 2,61 juta. Data ini menunjukan masih terdapat diskriminasi upah yang dialami oleh pekerja Perempuan. Dalam Konvensi ILO Nomor 100 yang telah diratifikasi dengan Undang- undang Nomor 80 Tahun 1957 dan kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan ditentukan adanya kewajiban mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa perbedaan gender berpengaruh terhadap sistem pengupahan bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dan bagaimana sistem pengupahan yang adil bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan perlunya pengawasan dan penegakan hukum secara ketat dari pemerintah untuk memastikan penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan perusahaan harus transparan dalam menerapkan sistem pengupahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perusahaan dalam Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Kendari Arfa Arfa; Lade Sirjon; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; La Patuju; Wahyu Aliansa; Muhamad Syukri
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2094

Abstract

This research focuses on the legal protection provided to workers and those responsible for ensuring occupational safety and health in Kendari City. This activity was conducted based on observations and media publications.onlinethat the number of workplace accidents in Southeast Sulawesi Province continues to increase annually. The implementation method for this activity is carried out using a literature study method and a case approach. The form of legal protection provided to workers/laborers in Kendari City is through preventive efforts in the form of monitoring and evaluation activities, and holding hearings, as well as repressive efforts in the form of clarification and mediation. Meanwhile, the parties responsible, authority and/or obligations in realizing occupational safety and health in Kendari City are the local government, employers/employers, workers/laborers, trade unions/laborers, employer associations and BPJS.
Membangun Konstitusi Pekerja Studi Perbandingan Model dan Implementasinya di Indonesia Faizal Adi Surya
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2095

Abstract

Salah satu diskursus yang terlewatkan dalam kajian hukum ketenagakerjaan adalah kajian dari aspek konstitusional. Dominasi hukum privat, membuat hukum ketenagakerjaan dipandang sebatas relasi kontraktual. Padahal kajian konstitusi akan membuat diskursus tentang pekerja berubah dari sekedar subjek hukum menjadi pemegang hak konstitusional, hal ini membuat perlindungan pekerja akan lebih kuat. Makalah ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan yang bertujuan mengidentifikasi model-model pembentukan "konstitusi pekerja" (labour constitution) secara global dan mengkontekstualisasi penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, terdapat tiga model pembentukan konstitusi pekerja. Yaitu model Normative-Textual, yaitu perumusan norma perlindungan pekerja dalam konstitusi, sebagaimana dilakukan oleh Brazil. Kemudian bentuk statutory model, yaitu perumusan secara terbatas dalam konstitusi, namun dirumuskan kuat dalam peraturan perundang undangan. Amerika Serikat mempraktikan dalam bentuk small constitution yaitu NLRA/Wagner Act. Bentuk yang lain adalah Interpretive Model melalui putusan peradilan konstitusi. Dalam model ini, rumusan perlindungan pekerja dalam konstitusi coba ‘dihidupkan’ melalui putusan peradilan. Putusan ini lahir untuk merespon kebaruan hubungan industrial. Model ini diterapkan oleh India, dan belakangan oleh Indonesia. Kesimpulan kedua, dalam pembangunan konstitusi pekerja, Indonesia perlu mengakomodasi pendekatan statuniory dan interpretative model. Meskipun beberapa putusan mahkamah konstitusi tampak progressif, namun agak kesulitan dalam pelaksanaan. Dengan pengaruh civil law yang kuat, pendekatan statuniory yang mengakomodasi putusan MK bisa menjadi pembangunan konstitusi pekerja yang kuat.
Problematika Perlindungan dan Tata Kelola Pekerja Migran Awak Kapal Perikanan (AKP) pada Kapalperikanan Asing Siti Kunarti; Al Fiani Nenden Iryantin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2096

Abstract

Amanat mengenai pelindungan terhadap anak buah kapal (ABK) yang meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini merupakan jawaban adanya upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada para anak buah kapal yang selama ini bayak kasus dan sangat menuntut kehadiran Negara terkait legalitas kelembagaan, sistem rektuitmen serta penyiapan kompetensi demi memberikan perlindungan calon pekerja migran sektor kelautan dan perikanan. Permasalahan masih sulitnya penyelesaian dalam penanganan kasus akibat tidak jelasnya tata kelola penempatan dan perlindungan masih minim.Sedangkan pada saat yang bersamaan, praktek pengiriman para ABK ke luar negeri terus berjalan dan tidak terdata dalam sistem yang dikelola oleh Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sehingga negara mengalami kesulitan untuk memberikan pelindungan terhadap ABK yang bekerja di luar negeri. Diperlukan tata kelola yang baik dan sinergitas antar instansi lembaga yang terlibat dalam penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia.Aturan turunan mengenai penempatan dan pelindungan ABK PP Nomor 22 Tahun 2022 harapannya dapat memberikan pelindungan optimal dari carut marutnya permasalahan ABK, dengan membangun sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi database penempatan, tracking digital kapal, standardisasi kontrak kerja internasional, serta peningkatan kapasitas diplomatik dalam penanganan kasus lintas negara.
Model Penguatan Jaminan Sosial Pekerja Domestik dan Migran dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional Ahmad Syaifudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2097

Abstract

Jumlah pekerja migran Indonesia mencapai sekitar 157.865 orang pada Januari-Juli 2025, dengan mayoritas berasal dari provinsi Jawa dan tersebar di berbagai negara tujuan seperti Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Posisi mereka yang rentan dan belum terakomodasi secara optimal dalam sistem jaminan sosial nasional menuntut penelitian yang mendalam untuk memperkuat perlindungan sosial. Penelitian ini penting sebagai upaya penguatan sistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi pekerja yang seringkali berada di sektor informal dan lintas batas. Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif dengan kajian konseptual yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait perlindungan pekerja domestik dan migran. Penelitian mengkaji relevansi dan implementasi hukum ketenagakerjaan serta jaminan sosial saat ini, serta mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan. Kebaharuan penelitian terletak pada pengembangan model jaminan sosial yang tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga menekankan inklusivitas sosial dan keberlanjutan pembiayaan serta operasional, berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung terpisah-pisah fokusnya. Hasil penelitian merumuskan model penguatan jaminan sosial yang mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja domestik dan migran secara universal, menjamin akses perlindungan hukum yang kuat, serta memastikan mekanisme keberlanjutan finansial melalui sinergi pemerintah, swasta dan lembaga sosial. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan nasional yang memperkokoh sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Pemenuhan Hak Maternitas pada Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan & UU KIA Hajir Ahmad; Fithriatus Shalihah; Anom Wahyu Asmorojati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2098

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perempuan hamil merupakan bentuk pelanggaran hak maternitas yang mencerminkan lemahnya implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak maternitas dalam konteks PHK pekerja perempuan hamil berdasarkan perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA), serta untuk menilai kedudukan lex specialis antara kedua regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap hak maternitas telah diatur secara komprehensif melalui UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023) yang melarang PHK terhadap pekerja perempuan hamil dan menjamin hak cuti melahirkan dengan upah penuh. Sementara itu, UU KIA tidak dapat dikategorikan sebagai lex specialis karena tidak mengatur hubungan industrial secara spesifik, tidak memiliki mekanisme pengawasan, serta tidak menetapkan sanksi yang tegas. Secara empiris, implementasi perlindungan maternitas masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, dan ketimpangan relasi kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, reformasi hukum ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penguatan aspek implementatif, harmonisasi regulasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang responsif terhadap keadilan gender. Perlindungan hak maternitas harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.
Tanggung Jawab Korporasi dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Perpektif Kemanfaatan Indra Yudha Koswara; Hana Faridah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2099

Abstract

This article examines corporate responsibility in the use of foreign workers (TKA) from a utility perspective, focusing on how corporate regulations and practices align with the goal of legal utility, namely to provide optimal benefits for the company, the state, and society. The use of foreign workers is a necessity in the dynamics of globalization and industrial development, but it carries legal consequences that require corporations to comply with licensing requirements, technology transfer, protection of local workers, and fulfillment of the company's social function. Using a normative juridical approach, this article examines corporate obligations as stipulated in laws and regulations and assesses the extent to which monitoring and sanction mechanisms can create beneficial effects for all parties. The analysis shows that corporate responsibility, when carried out in a compliant and proportionate manner, not only provides legal certainty but also supports the improvement of the national workforce's competence, encourages healthy investment, and maintains social stability. Therefore, fulfilling corporate responsibility in the use of foreign workers is an important instrument for realizing legal benefits that balance economic interests and community protection.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak pada Perusahaan Digital melalui Peraturan Perusahaan sebagai Instrumen Pengganti Perjanjian Kerja Bersama I Ketut Astawa; Rani Apriani; Dedi Pahroji
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2100

Abstract

Perkembangan industri digital dan startup di Indonesia telah melahirkan pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, terutama melalui sistem kerja kontrak dan berbasis proyek. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di sektor digital, seperti programmer, desainer UI/UX, analis data, dan digital marketer yang bekerja dalam hubungan kerja formal berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Peraturan Perusahaan sebagai instrumen alternatif pengganti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perusahaan memiliki potensi sebagai instrumen pelindung bagi pekerja kontrak digital, khususnya dalam menjamin hak normatif, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian perselisihan kerja. Namun, efektivitasnya bergantung pada partisipasi pekerja dalam proses penyusunan peraturan dan pengawasan dari instansi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja agar fleksibilitas kerja di sektor digital tetap sejalan dengan perlindungan hukum yang layak bagi pekerja.

Page 115 of 116 | Total Record : 1156

 112   113   114   115   116 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 (2026): Konsepsi 2026: Konferensi Nasional Studi dan Eksplorasi Psikologi Vol. 30 (2026): The 1st Proceedings of the International Conference on Transformative Education and Vol. 31 (2026): UMP Progressive Youth Conference (UPYC) Vol. 22 (2025): The 1st UNSIQ International Symposium on Economics and Bussines (UISEB 2024) Vol. 21 (2025): Proceedings of the 4th 2024 UMP Progressive Youth Conference (UPYC) Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb Vol. 28 (2025): Proceedings of International Conference of Local Wisdom and Community Engagement (IC Vol. 25 (2025): Proceedings of International Conference on Social Science (ICONESS) Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH Vol. 18 (2024): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2024 Vol. 20 (2024): Prosiding Pertemuan Ilmiah Bahasa & Sastra Indonesia (PIBSI XLVI) Universitas Muhamm Vol. 19 (2024): Proceedings of Webinar International Globalizing Local Wisdom: Integrating Cultural Vol. 17 (2024): Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era Vol. 16 (2024): Proceedings of Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 15 (2024): Proceedings of International Conference on Management, Accounting, Economics, and Bu Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023) Vol. 13 (2023): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2023 Vol. 8 (2023): Proceeding International Seminar 2022 E-Learning Implementation in Malaysia and Indon Vol. 12 (2023): Proceedings of International Conference on Social Science (ICONESS) Vol. 11 (2023): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 10 (2023): Proceedings of Seminar Kebangkitan Nasional dan Call for Paper Universitas Muhammadi Vol. 9 (2023): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 3 (2022): Proceedings of Social Studies Learning Challenges in the 21st Century Vol. 7 (2022): Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting & Economics ( Vol. 6 (2022): Proceedings of Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 5 (2022): Proceedings of Sharia Economic Law Faculty of Islamic Religion Universitas Muhammadiy Vol. 4 (2022): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 2 (2021): Proceedings of Psychology in Individual and Community Empowerment to Build New Normal Vol. 1 (2021): Proceedings of the Integration of Disaster Mitigation Learning in School More Issue