cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Totok Haryanto
Contact Email
proceedingssocial.ump@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
proceedingssocial.ump@gmail.com
Editorial Address
Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : -     EISSN : 2808103X     DOI : https://doi.org/10.30595/pssh.v2i.92
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Proceedings Series on Social Sciences & Humanities aims to publish proceedings from conferences on the scope: 1. Business, Management & Accounting 2. Social Sciences (General)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,156 Documents
 112   113   114   115   116 
Kedudukan Hukum Penyelesaian Sengketa Ikatan Dinas dalam Hubungan Kerja: Kajian Terhadap Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PN.Sby Hilda Monika; Agusmidah Agusmidah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2081

Abstract

Dalam praktiknya, penerapan perjanjian kerja dinas kerap menimbulkan beragam penafsiran ketika muncul sengketa antara pengusaha dan pekerja. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai bagian dari perselisihan hubungan industrial, sementara pihak lain memandangnya sebagai perselisihan perdata umum yang bersumber dari perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan perjanjian ikatan dinas serta solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian berasal dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan penelitian, sedangkan alat penelitian melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian ikatan dinas sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan mengadili pengadilan. Hal ini terbukti dari adanya putusan pengadilan yang menolak untuk mengadili sengketa ikatan dinas melalui peradilan perdata dengan alasan bahwa kompetensi absolut penyelesaiannya berada pada Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya regulasi konkret dan komprehensif agar penyelesaian sengketa ikatan dinas dapat dilaksanakan secara jelas, konsisten, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Non-Compete Clause (Telaah Hukum Terhadap Perjanjian yang Membatasi Kebebasan Memilih Pekerjaan) Willy Farianto; Khansa Aminatuzzahra
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2082

Abstract

Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan memberikan jaminan, kebebasan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pekerja untuk memilih pekerjaan. Persoalan implementasi terjadi pada saat pengusaha melalui perjanjian atau pernyataan melarang mantan pekerja untuk bekerja di perusahaan yang menjadi kompetitornya (non-compete clause) dan melarang untuk membocorkan rahasia perusahaan (non-disclosure agreement). Badan peradilan yang mengadili sengketa tersebut melalui beberapa putusannya justru mempersalahkan pekerja ketika tidak melaksanakan isi perjanjian atau pernyataan non-compete. Alih-alih mendapatkan hak pada saat hubungan kerja berakhir, pekerja justru dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan, karena pekerja bekerja di perusahaan kompetitor. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission pernah mengatur ketentuan non-compete clause, namun sudah dicabut sejak 4 September 2024 karena dianggap sebagai cara yang tidak adil bagi pekerja. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach).
Balancing Wage Protection and Employment Security: Legal Analysis on Minimum Wage Adjustments and Layoffs Siti Sofiyah; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2083

Abstract

Peningkatan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong kondisi kerja yang adil. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan, terutama lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja. Data resmi Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 77.965 kasus PHK yang tercatat. Selain itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional melaporkan bahwa sekitar 939.038 pekerja terkena PHK antara Agustus 2024 hingga Februari 2025, terutama di industri tekstil. Penelitian ini mengkaji dampak penyesuaian upah minimum terhadap peningkatan kasus PHK melalui analisis berbasis Teori Hukum Kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Temuan penelitian menunjukkan adanya korelasi signifikan antara kenaikan upah dan meningkatnya angka PHK, khususnya di sektor padat karya. Dari perspektif hukum kesejahteraan, studi ini menekankan pentingnya kerangka kebijakan pengupahan yang seimbang yang mampu mengharmonisasikan hak dan perlindungan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan operasional jangka panjang dari pelaku usaha.
Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan dari Kekerasan Seksual: Perspektif Keadilan Gender Oci Senjaya; Adil Sembiring; Zhelin Armeta
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2084

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan seksual di tempat kerja yang dialami pekerja perempuan dan pentingnya perlindungan hukum efektif untuk mewujudkan keadilan gender. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana kebijakan dan regulasi di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dari kekerasan seksual di tempat kerja; kedua, bagaimana implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai keadilan gender serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan regulasi perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan seksual, serta mengevaluasi implementasi dan tantangan dari perspektif keadilan gender. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur terhadap undang-undang terkait, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif telah memiliki kebijakan perlindungan hukum yang memadai, namun implementasinya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman perusahaan, budaya patriarki, dan minimnya pendampingan hukum. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak dan sosialisasi berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan gender di tempat kerja.
Transformasi Perjanjian Kerja Di Era Society 5.0 Marlinah Marlinah; Yetniwati Yetniwati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2085

Abstract

Society 5.0 merupakan konsep social masyarakat dengan mengintegrasikan dunia nyata dan digital untuk meningkatkan kualitas hidup inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola perjanjian kerja di era Society 5.0. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pola perjanjian kerja seiring dengan perkembangan era society 5.0 memicu adanya rekonstruksi hukum perjanjian kerja mengenai bentuk perjanjian kerja. Hubungan kontraktual dalam perjanjian kerja berawal dari adanya perbedaan kepentingan kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga terwujudnya keadilan bagi para pihak. Era society menuntut professional ketenagakerjaan sehingga perjanjian kerja yang hadir haruslah perjanjian kerja professional yang mengedepankan asas proporsionalitas guna mewujudkan keadilan. Transformasi pola kerja akibat digitalisasi ini berdampak positif bagi perusahaan yaitu lebih efisien dari segi waktu dan kecanggihan teknologi, tenaga sumber daya manusia unggul yang akan terseleksi oleh sistem sesuai dengan kebutuhan, perusahaan akan memilih SDM berkualitas yang memiliki keahlian khusus dan terkoneksi dengan inovasi teknologi digital yang ada. Perjanjian kerja merupakan elemen yang sangat penting akan lahirnya hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.
Penguatan Mekanisme Non-Litigasi Hubungan Industrial melalui Pendekatan Handep Hapakat: Analisis Normatif Fransisco Fransisco
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2086

Abstract

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia selama ini masih didominasi oleh jalur litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial, yang sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan meninggalkan ketegangan sosial antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks ini, nilai-nilai kearifan lokal seperti falsafah Handep Hapakat dari masyarakat Dayak Kalimantan Tengah menjadi relevan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian non- litigasi. Falsafah ini menekankan semangat gotong royong, musyawarah, dan mufakat sebagai dasar penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan sosial dan pemulihan hubungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji peluang integrasi nilai-nilai Handep Hapakat dalam sistem penyelesaian hubungan industrial di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat Dayak memiliki kesesuaian dengan asas musyawarah dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum ketenagakerjaan nasional. Integrasi nilai Handep Hapakat tidak hanya memperkaya hukum positif, tetapi juga memperkuat upaya pembangunan hukum ketenagakerjaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan agenda kerja layak dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Konsep Sistem Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia Chamdani Chamdani; Nobella Indradjaja
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2087

Abstract

Sistem jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) mencakup perlindungan sosial yang dijamin oleh undang-undang, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak PMI. Sistem ini merupakan amanat dari UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk PMI. Jaminan sosial terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 4 Tahun 2023. Namun, bagaimana penerapan kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial bermanfaat bagi PMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menerapkan prosedur inventarisasi data, telaah, analisis, dan pengertian terkait instrumen perundang-undangan dan peraturan sebagai bentuk hukum positif yang memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Penelitian deskriptif analisis ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan serta menelaah relasi antara asas, konsep, dan lain-lain secara ilmiah dalam suatu ranah ilmu serta berfokus pada permasalahan yang terjadi, dengan cara menganalisis data serta fenomena yang relevan dan menjabarkannya secara deskriptif. Realitas penyelenggaraan sosial dihadapkan pada berbagai tantangan dalam regulasi, akses, dan kebijakan pemberi kerja yang mempengaruhi pekerja migran Indonesia (PMI). Walaupun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakselarasan regulasi dan akses yang terbatas, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi PMI terus dilakukan, dengan harapan dapat mengurangi risiko dan memperbaiki standar hidup mereka di luar negeri.
Penafsiran Norma Tenggang Waktu Kedaluwarsa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 Haposan Sahala Raja Sinaga
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2088

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 menghadirkan koreksi mendasar terhadap tafsir hukum sebelumnya mengenai batas waktu gugatan pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mahkamah menilai bahwa ketentuan kedaluwarsa satu tahun sejak diterimanya keputusan PHK oleh pekerja sebagaimana dimaknai dalam Putusan Nomor 94/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan kondisi nyata pekerja yang harus melalui tahapan pra-litigasi yang panjang, seperti perundingan bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Norma tersebut dianggap mengabaikan kesetaraan posisi antara pekerja dan pengusaha serta menghalangi hak pekerja untuk memperoleh perlindungan dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan kasus untuk menelaah rasionalitas konstitusional atas pemaknaan/penafisiran baru MK/ Hasil kajian menunjukkan bahwa MK menafsirkan ulang Pasal 82 secara bersyarat dengan menetapkan bahwa daluwarsa gugatan dihitung 1 (satu) tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi atau konsiliasi. Penafsiran ini menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial bagi kedua pihak, memperkuat akses pekerja terhadap pengadilan, serta menegaskan peran MK sebagai penjaga hak konstitusional kelompok rentan dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Ilegal di Kawasan Perbatasan Indonesia–Timor Leste Rr Ani Wijayati; Haposan Sahala Raja Sinaga
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2089

Abstract

Fenomena pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste menunjukkan kompleksitas persoalan hukum, sosial, dan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi melalui kerangka perlindungan ketenagakerjaan yang ada. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya, baik di Indonesia maupun di Timor Leste, yang berdampak pada lemahnya perlindungan bagi pekerja migran non-prosedural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedua negara telah memiliki instrumen perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan penanganan eksploitasi, termasuk prinsip perlakuan manusiawi, larangan kerja paksa, serta perlindungan bagi korban eksploitasi. Namun, pada tataran pelaksanaan, perlindungan tersebut belum efektif karena sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan perbatasan, ketidakterpaduan koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana dan kapasitas pemerintah daerah, serta budaya migrasi informal masyarakat perbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran ilegal memerlukan pembaruan mekanisme perlindungan lintas batas yang lebih adaptif dan berbasis komunitas, serta penguatan kerja sama bilateral yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan komprehensif.
Efektivitas Waktu Penyelesaian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Teori Kepastian Hukum: Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Ine Wahyuning Tyas; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2090

Abstract

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (UU PPHI). Namun, praktik mediasi di Kabupaten Karawang menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 15 UU PPHI yang mewajibkan penyelesaian mediasi dalam jangka waktu 30 hari kerja. Ketidaksesuaian ini menimbulkan persoalan normatif karena batas waktu tersebut merupakan perwujudan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap prosedur penyelesaian perselisihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan UU PPHI serta membandingkannya dengan mekanisme perpanjangan waktu yang diatur secara eksplisit dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (3) dan (4), yang tidak ditemukan dalam pengaturan mediasi hubungan industrial. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Karawang secara normatif mengabaikan kepastian hukum demi mencapai keadilan dan kemanfaatan substantif melalui Perjanjian Bersama, sehingga menimbulkan disharmonisasi antara praktik dan norma hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengaturan mengenai mekanisme perpanjangan waktu atau harmonisasi regulasi agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap berada dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Page 114 of 116 | Total Record : 1156

 112   113   114   115   116 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 (2026): Konsepsi 2026: Konferensi Nasional Studi dan Eksplorasi Psikologi Vol. 30 (2026): The 1st Proceedings of the International Conference on Transformative Education and Vol. 31 (2026): UMP Progressive Youth Conference (UPYC) Vol. 22 (2025): The 1st UNSIQ International Symposium on Economics and Bussines (UISEB 2024) Vol. 21 (2025): Proceedings of the 4th 2024 UMP Progressive Youth Conference (UPYC) Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb Vol. 28 (2025): Proceedings of International Conference of Local Wisdom and Community Engagement (IC Vol. 25 (2025): Proceedings of International Conference on Social Science (ICONESS) Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH Vol. 18 (2024): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2024 Vol. 20 (2024): Prosiding Pertemuan Ilmiah Bahasa & Sastra Indonesia (PIBSI XLVI) Universitas Muhamm Vol. 19 (2024): Proceedings of Webinar International Globalizing Local Wisdom: Integrating Cultural Vol. 17 (2024): Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era Vol. 16 (2024): Proceedings of Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 15 (2024): Proceedings of International Conference on Management, Accounting, Economics, and Bu Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023) Vol. 13 (2023): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2023 Vol. 8 (2023): Proceeding International Seminar 2022 E-Learning Implementation in Malaysia and Indon Vol. 12 (2023): Proceedings of International Conference on Social Science (ICONESS) Vol. 11 (2023): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 10 (2023): Proceedings of Seminar Kebangkitan Nasional dan Call for Paper Universitas Muhammadi Vol. 9 (2023): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 3 (2022): Proceedings of Social Studies Learning Challenges in the 21st Century Vol. 7 (2022): Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting & Economics ( Vol. 6 (2022): Proceedings of Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 5 (2022): Proceedings of Sharia Economic Law Faculty of Islamic Religion Universitas Muhammadiy Vol. 4 (2022): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 2 (2021): Proceedings of Psychology in Individual and Community Empowerment to Build New Normal Vol. 1 (2021): Proceedings of the Integration of Disaster Mitigation Learning in School More Issue