Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum
Jurnal Ilmu Hukum ( RECHTSTAAT NIEUW ) edisi ini telah mampu mempertahankan keluasan cakupan penulis yang mengirim artikelnya. Artikel hukum dalam jurnal tidak hanya melibatkan kalangan Dosen, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Lainnya untuk menuangkan Artikelnya dalam jurnal ini. Focus and Scope : Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology.
Articles
30 Documents
<![CDATA[MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI UNWANTED PREGNACY KORBAN HUMAN TRAFFICKING ]]>
<![CDATA[Bintara Sura Priambada]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.135 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i1.12
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami unwanted pregnancy korban human trafficking dalam sistem hukum pidana saat ini dan penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami unwanted pregnancy korban human trafficking dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dimana merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil yang didapat bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami unwanted pregnancy korban human trafficking dalam formulasi hukum pidana dan saat ini masih kabur substansi aturan walapun sudah ada pengaturan tentang human trafficking di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan penguatan formulasi pengaturan Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengatur pemberian sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana human trafficking yang berdampak bagi kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh korban.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT UNTUK MEMBUKTIKAN KREDITUR LAIN PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby) ]]>
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Avisenna Puntoaji]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.9 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i1.13
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang kekuatan alat bukti surat yang dihadirkan pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby guna membuktikan adanya kreditur lain pada perkara kepailitan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berupa invoice atau tagihan dari PT. Niagara Lautindo dengan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 berkekuatan hukum lemah dan termasuk ke dalam klasifikasi akta pengakuan sepihak serta alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby yang berupa Daftar Rekonsiliasi Outstanding Premi Polis Asuransi Non Money Insurance tahun 2013 dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur berkekuatan hukum sempurna dan lengkap walaupun alat bukti tersebut termasuk ke dalam klasifikasi akta bawah tangan, namun alat bukti tersebut didukung dengan kehadiran kreditur lain, yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur di persidangan.]]>
<![CDATA[KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Osgar Sahim Matompo]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.891 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i1.14
<![CDATA[Pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep Omnibus Law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor. Penelitian ini mengguakan metode yuridis normative, konsep Omnibus Law Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Pemerintah berupaya menerapkan omnibus law untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain lain. perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-hakya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN E- COMMERCE DALAM JASA LAYANAN PENGANGKUTAN BARANG ]]>
<![CDATA[Wahyuni Safitri]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.81 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i1.15
<![CDATA[Perlindungan hukum pada konsumen e-commerce dalam jasa layanan pengangkutan barang diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas kewajiban dan tanggung jawabnya. Jika terdapat konsumen e-commerce mengalami kerugian atau kehilangan barang maka sebagai bentuk perlindungan hukumnya bisa menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kejadian yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan e- commerce dalam jasa layanan pengangkutan barang itu bisa terjadi karena kesengajaan dan ketidaksengajaan. Upaya ini mampu menyelesaikan permasalahan dengan waktu yang relatif cepat, hemat, serta kerahasiaan konsumen terjamin. Jika dalam upaya tersebut melalui jalur non litigasi tidak berhasil diselesaikan, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui litigasi atau melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Andhika Yuli Rimbawan]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.498 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i1.16
<![CDATA[Euthanasia tidak memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Euthanasia merupakan tindakan menghentikan pengobatan atau mengakhiri nyawa pasien. Euthanasia juga merupakan tindakan memberikan hak kepada seseorang untuk mati. Tulisan ini bermaksud untuk membahas tindakan euthanasia dalam perspektif perlindungan hukum. penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, Perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait dengan kepastian hukum apabila terjadi tindakan euthanasia. perlindungan hukum bagi dokter terkait dengan pemberian pelayanan medis, dalam kompetensinya untuk memberikan pengobatan dan bagaimana tanggung jawab dokter terkait dengan tindakan euthanasia yang dilakukan terhadap pasien, dalam permasalahan ini maka perlu ada reformulasi kebijakan hukum terhadap pembaharuan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien.]]>
<![CDATA[KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Asri Agustiwi]]>;
<![CDATA[Reky Nurviana]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.199 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i1.17
<![CDATA[Ruang lingkup dari artikel ini pada pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak serius yang dirasakan oleh banyak negara lain di dunia. Dampak tersebut salah satunya dirasakan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon pandemi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan secara cepat untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Diantara kebijakan pemerintah tersebut, terdapat keputusan untuk memberikan asimilasi dan integrasi kepada narapidana yang diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentunya dengan berbagai syarat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka atau penelitian normatif karena berkaitan dengan kebijakan atau peraturan. Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana di tengan Pandemi Covid-19 dinilai sebagai langkah preventif dalam mencegah penularan Covid-19 di dalam Lapas. Karena memang penularan Covid-19 terjadi antara manusia ke manusia, maka dengan melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (overcapacity), menjadi kekhawatiran akan menjadi tempat penularan Covid-19. Namun seiring dengan kebijakan tersebut, muncul beberapa problematika salah satunya seperti narapidana yang dibebaskan kembali melakukan kejahatan dan harus masuk penjara lagi. Hal tersebut menggambarkan penting untuk memilah dan betul-betul menilai narapidana yang pantas dibebaskan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA BISNIS WARALABA BARBERSHOP ]]>
<![CDATA[Hanindya Agas Hertyandanu Prabowo]]>;
<![CDATA[Ashinta Sekar Bidari]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.226 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i2.67
<![CDATA[Bisnis Barbershop merambah masuk salah satunya di Kota Surakarta merubah kebiasaan konsumen dari pangkas rambut yang menyediakan pelayanan sangat sederhana, dan beralih pada pangkas rambut pria yang setara dengan salon dengan memberikan pelayanan yang cukup memuaskan bagi para konsumen. Kondisi masyarakat yang konsumtif, menjadikan bisnis usaha barbershop kian maju, berkembang, dan dikenal oleh masyarakat luas. Metodelogi yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis emipris dimana apakah peraturan yang ada sesuai dengan fakta dilapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer. Dalam proses pengelolaan sistem waralaba terhadap Mitra Usaha, Managemen barbershop bertumpu pada regulasi peraturan perjanjian waralaba. Untuk membangun sebuah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam suatu perjanjian waralaba atau (franchise) antara franchisor dan franchisee. Beberapa klausul yang terdapat pada perjanjian waralaba telah dilanggar dan berimplikasi pada kerugian secara operasional pada mitra usaha, serta merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Managemen Barbershop. Maka, perlu adanya perlindungan hukum terhadap mitra usaha dalam hal ini disebut sebagai (franchisee), agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh franchisor.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PENGECUALIAN KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN PENGURUSAN TRANSPORTASI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106 K/PDT/2016 ]]>
<![CDATA[Novita Alfiani]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.437 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i2.68
<![CDATA[Sebelum melakukan suatu transaksi bisnis, suatu pihak akan melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan menyetujui suatu batasan tanggung jawab dalam kontrak. Pembatasan tanggung jawab sering disepakati pada perjanjian pengurusan transportasi, yaitu dengan mengecualikan kerugian konsekuensial sehingga suatu pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kehilangan keuntungan, pendapatan, bisnis atau kerugian immaterial lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak melarang pihak yang berkontrak untuk menyetujui pembatasan tanggung jawab sehingga berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk menyetujui pengecualian kerugian konsekuensial. Meskipun demikian, dalam prakteknya, pembatasan yang disetujui ini tidak selalu dapat dipatuhi. Ketika ada gugatan wanprestasi, hakim dapat menyetujui jumlah kerugian yang melebihi pembatasan tanggung jawab yang disepakati dalam kontrak. Hal ini dapat dilihat pada kasus PT Indoexim International melawan PT Agility International dalam Putusan No. 1106 K/PDT/2016 di mana hakim menerima tuntutan ganti rugi penggugat yang mencakup kerugian material dan immaterial. Artikel ini akan menganalisis pembatasan tanggung jawab dalam hukum kontrak Indonesia dan penerapannya di pengadilan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGARUH IKLAN YANG MERUGIKAN (Studi Putusan Nomor : 015/G/VI/2020/BPSK.BDG) ]]>
<![CDATA[Greynia Mutiara Sari]]>;
<![CDATA[Putri Maha Dewi]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.459 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i2.69
<![CDATA[Adanya iklan yang merugikan atau tidak sesuai dengan kebenarannya, sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha. Pihak konsumen yang menuntut haknya atas iklan yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terkait iklan produknya yang merugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan undang-undang dan menggunakan bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian: perkara Putusan Nomor : 015/G/VI/2020/BPSK.BDG Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung telah sesuai dengan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas iklan yang merugikan telah sesusai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[ITIKAD BAIK PRA KONTRAK PERJANJIAN BANK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT BERDASARKAN PERBANDINGAN CIVIL LAW DAN COMMON LAW ]]>
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.13 KB)
|
DOI: 10.52429/rn.v5i2.70
<![CDATA[Masih ditemukan banyak terjadi perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank penerbit kartu kredit (issuer bank) dengan cardholder yang tidak dilandasi itikad baik dalam pra kontrak atau proses negosiasi sebelum pengisian dan pengiriman aplikasi permohonan kartu kredit. Tidak adanya itikad baik pra kontrak dalam perjanjian tersebut dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya kewajiban para pihak yang digunakan sebagai parameter pelaksanaan itikad baik dalam suatu proses pra kontrak yatitu duty to disclose dan duty to search. Secara konkret tidak adanya duty to disclose dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa banyak petugas pemasaran kartu kredit yang diterbitkan bank tidak memberikan penjelasan dan edukasi secara rinci, jelas, dan lengkap mengenai kartu kredit yang diajukan pemohon. Sedangkan tidak dilaksanakannya duty to search dapat dengan jelas dilihat bahwas sebagian besar cardholder bersifat apatis dan tidak mau mempelajari lebih dalam tentang kartu kredit yang akan diajukan kepada penerbit kartu kredit.]]>
