cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022" : 20 Documents clear
IMPLEMENTASIvPERATURANvBUPATIvTENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU Veronika Stephani; Hardilina Hardilina; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori hasil implementasi dari Grindle (dalam Subarsono 2013:93) yang mana terdapat dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi belum optimal, adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan variabel isi kebijakan (content of policy), yaitu: 1) Kepentingan kelompok sasaran tidak terakomodasi; 2) Belum adanya manfaat yang diterima oleh target groups; 3) Perubahan yang diinginkan belum tercapai; 4) Ketepatan program kurang sesuai terkait dengan besarnya tarif pajak; 5) Implementor sudah tercantum dengan rinci; 6) Sumber daya penunjang implementasi belum optimal. Adapun berdasarkan variabel lingkungan implementasi (context of implementation),yaitu: 1) Strategi implementasi oleh implementor yaitu sosialisasi kebijakan menggunakan cara lama yang sudah tidak efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kecamatan Kapuas; 2) Institusi yang berkuasa memberikan dukungan untuk kebijakan ini dapat diimplementasikan; 3) Rendahnya kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran terkait penelitian ini adalah kiranya pemerintah dapat meningkatkan strategi berbasis elektronik dan internet sehingga kebijakan ini dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama pengusaha sarang burung walet di desa, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet ini. Kata kunci : Budidaya Walet, Implementasi, Pajak Sarang Burung Walet
EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DI DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA Ahmad Isa Al Muhajir; Ida Rochmawati; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2964

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor kegagalan kebijakan penertiban pembuangan sampah di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 4 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang di gunakan yaitu William N. Dunn dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016 : 203) bahwa variable terpenting guna berhasilnya dalam evaluasi kebijakan ada 5 indikator , disini peneliti mengambil 5 indikator tersebut yaitu 1) Efektivitas , kesimpulannya kebijakan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun belum berhasil karena masih banyaknya warga kuburaya yang membuang sampah sembarangan, 2) Efisiensi kesimpulannya masih kurangnya sumber daya manusia dan ketenagakerjaan dan membuat proses pengangkutan sampah berjalan sedikit memakan waktu, 3) Kecukupan, kesimpulannya untuk saat ini desa sungai kakap hanya memiliki 1 TPS untuk menampung sampah dan masih belum baik pelayanan persampahan, 4) Pemerataan kesimpulannya kinerja pihak dinas masih belum merata dalam sosialiasi dan masih belum terlaksana di Kuburaya, 5) Responsivitas, kebijakan yang sudah ada masih belum mendapat respon baik dari masyarakat kuburaya terhadap kebijakan yang sudah ada. Adapun saran untuk PUPR sebaiknya sebagai pelaksana kebijakan harus lebih ditingkat lagi kinerjanya terhadap kebijakan yang sudah ada supaya kebijakan tersebut sesusai dengan apa yang di harapkan dan diinginkan.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Penertiban Sampah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDUDUK MUSIMAN KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 Zahid Zahid; Dedi Kusnadi; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM) Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Potianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Agustino 2016: 154), dengan tiga variabel yaitu: 1). Organisasi; Merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam ruang lingkup yaitu DISDUKCAPIL, Kelurahan, dan RT/RW. Itulah yang menjadi bagian dari organisasi structural dalam mengkordinir pembuatan KIPEM. Interpretasi; 2). Ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dengan demikian interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan dalam proses pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Aplikasi; 3). Penerapan secara rutin belum sepenuhnya dilakukan oleh Instansi DISDUKCAPIL, kepada penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam mensosiaslisasikan pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Sehingga masih banyak penduk musiman di Kelurahan Bansir Darat yang masih belum membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman. Saran yang diberikan peneliti adalah agar Sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih terjadwal supaya kebijakan bisa terealisasi dengan optimal dan penduduk Musiman bisa Tertib Administrasi.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kipem
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PONTIANAK Yofie Pranata; Sri Maryuni; Rasidar Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), dengan empat variabel yaitu : 1) Komunikasi; Penyampaian informasi kebijakan Kota Layak Anak kepada Dinas DP2KBP3A dimulai dari Kementerian PPPA melalui Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan tugas kepada Dinas DP2KBP3A sebagai Satgas Pelaksana Kota Layak Anak. Namun, kebijakan Kota Layak Anak adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbagi tanggung jawab. 2) Sumber Daya; Dukungan SDM dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak saling berkesinambungan dari satu layanan ke layanan lainnya. Evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak akan dilakukan ke berbagai instansi terkait sehingga kinerja pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain akan saling terkait. 3) Disposisi; Kemauan, keinginan, dan kecenderungan Dinas DP2KBP3A untuk menjalankan kebijakan Kota Layak Anak secara sungguh-sungguh dilandasi oleh komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 4) Struktur Birokrasi; Struktur birokrasi Dinas DP2KBP3A dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak dinilai sudah berjalan cukup efektif. Kesesuaian jumlah pegawai yang tugas pokok dan fungsinya diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016. Saran yang diberikan peneliti adalah agar pelayanan DP2KBP3A dan seluruh OPD di Kota Pontianak dapat melaksanakan dan mewujudkan Kota Layak Anak secara lebih optimal dan penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana anak menjauhkan anak-anak Kota Pontianak dari berbagai bentuk kekerasan.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TANAP KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU Vinsensius Roni; Dedi Kusnadi; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2946

Abstract

Penelitian implementasi kebijakan dana desa di Desa Tanap ini bertujuan untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tanap terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Dana Desa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memuat faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Tanap kemudian didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa Tanap yaitu ada empat faktor. Faktor-faktornya adalah (1) faktor komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dana desa di Desa Tanap dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh Pemerintah Desa Tanap serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat desa, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya mengenai kebijakan dana desa.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa
PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA DI DAERAH PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG Alkisan Farisy; Zulkarnaen Zulkarnaen; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang pengawasan kepabeanan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Sutarto (2010: 90) Pengawasan Kepabeanan terdiri dari : 1) Pemeriksaan Pabean, 2) Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan IT, 3) Audit Kepabeanan. Kesimpulan dari penelitian adalah dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke darah pabean. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang maka diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang agar jumlah aparat yang melaksankan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang kemudian diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke daerah pabean.Kata Kunci : Bea, Cukai, Pengawasan, Perbatasan
PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI BALITA DI POSYANDU MUTIARA DUSUN BANJAR RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Adi Nugroho; Agus Eka; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program imunisasi di Posyandu Mutiara serta menganalisis faktor yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis secara deskriptif, guna menggambarkan semua permasalahan berdasarkan data dan fakta dari temuan di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini akan analisis dengan teori Edward III (dalam Widodo (2010:96) tentang faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : 1). Komunikasi, kesimpulannya komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan program imunisasi kurang baik karena sering terjadinya misskomunikasi antara pihak puskesmas dan posyandu; 2). Sumber daya, kesimpulannya sumber daya yang dimiliki kurang baik terutama adanya gap terkait dengan anggaran dan fasilitas yang disediakan di lapangan; 3). Disposisi, kesimpulannya adalah sikap dari pelaksana program dinilai acuh tak acuh karena meski melihat kejanggalan tapi pihak posyandu tidak melapor ke puskesmas karena merasa itu bukan tugasnya; 4). Birokrasi, kesimpulannya terlihat bahwa pembagian tugasnya sudah lumayan baik tapi terkesan kaku dan tidak fleksibel. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah memperbaiki komunikasi antar pelaksana, meningkatkan sumber daya terutama fasilitas, memperbaiki sikap pelaksana serta lebih fleksibel dalam pembagian tugas sehingga pelaksanaan program imunisasi di Posyandu Mutiara dapat berjalan optimal.Kata Kunci: Implementasi, Imunisasi, Posyandu. 
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA RASAU JAYA SATU KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA Yoshua Pangalayo Paraya; Yulius Yohanes; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu, dimana Kecenderungan berkurangnya semangat gotong-royong, Masih di temukannya pengangguran dan setengah pengangguran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan teori O. Jones (dalam Agustino 2016: 154-155), menunjukkan bahwa : 1) Organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, menyesuaikan Petunjuk Teknis Pengunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai. Sasaran padat karya tunai adalah pembangunan dan pemberdayaan, masyarakat dan pemerintahan merasa terbantu, sehingga pembangunan yang ada di desa berjalan dengan baik dan terjalinnya hubungan erat antar masyarakat dan pemerintahan desa. 2) Interpretasi. Pemerintahan desa mengatur masyarakat desa untuk melakukan proses kebijakan padat karya tunai, warga desa sangat antusias bersama-sama menjalankan program yang dibuat pemerintah yang bertujuan membantu dan memudahkan (mensejahterakan) masyrakat setempat. 3) Aplikasi. Desa Rasau Jaya Satu merasa dengan adanya Kebijakan Program Padat Karya Tunai, jumlah pengangguran berkurang, masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan, dan Desa merasa sangat-sangat terbantu. Saran yang penulis rekomendasikan adalah pemerintahan desa melakukan motivasi, arahan dalam mengajak masyarakat desa Rasau Jaya Satu dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa,dalam penerapan kebijakan diharapkan diterima dengan baik, agar tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Program.
PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PONTIANAK OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) Wilhelmina Pelagia Kalista
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2947

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran produk pangan Tanpa Izin Edar (ITE) di Kota Pontianak. Penulisan ini didasarkan atas permasalahan belum optimalnya pengawasan produk pangan tanpa Tanpa Izin Edar (ITE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Gogin dan Joedono (dalam Hasanusi 2005, 66) yang didasarkan oleh variabel-variabel yaitu. 1).Faktor Sumber Daya Manusia, masih kurangnya pegawai dalam bidang pengawasan yang hanya berjumlah 5 orang dan tidak sebanding dengan wilayah yang harus diawasi. 2). Faktor Finansial/Anggaran, Dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai. Pengujian sampel dilakukan oleh Balai besar pengawas obat dan makanan dari UMKM dan atas perintah dari kejaksaan atau jika terdapat kejadian keracunan makanan. Balai pengawas obat dan makanan tidak memiliki anggaran khusus dalam pengujian sampel. 3). Faktor Koordinasi. koordinasi dengan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sebagian besar masyarakat belum mengetahui informasi tentang produk pangan Tanpa Izin Edar (ITE). Saran dalam penelitian ini yaitu melakukan penambahan personel pegawai dibidang penyidikan dan pengawasan agar beban kerja dapat diimbangi dengan jumlah pegawai yang melaksanakan pengawasan dan penyidikan, meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap produk pangan Tanpa Izin Edar (ITE) , memalsimalkan kerjasama dalam bidang pengawasan dengan seluruh ritel, mini market, pasar tradisional.Kata Kunci: BBPOM, Pengawasan, Tanpa Izin Edar (ITE).
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG BANGUNAN GEDUNG KOTA PONTIANAK Almira Maulidya Admizan; Zulkarnaen Zulkarnaen; Ully Nuzulian
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edwards III (dalam Suharno, 2010: 188-189) yang terdiri dari : 1) Komunikasi, kesimpulannya pemerintah Kota Pontianak berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan calon investor dan warga masyarakat kota Pontianak melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai regulasi terkait yang diberikan oleh Pejabat Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak kepada beberapa perwakilan masyarakat sebagai cara dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai perizinan pembangunan hotel di Kota Pontianak dan dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Sumberdaya, kesimpulannya sumberdaya yang dimiliki kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sudah sangat memadai dan sudah memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk membantu warga masyarakat Kota Pontianak dalam melakukan proses pendaftaran izin. 3) Sikap Para Pelaksana, kesimpulannya dalam pelaksanaannya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dampak-dampak pengeluaran izin tersebut, pegawai Kantor DMPTKPTSP Kota Pontianak selaku pelaku pelaksana kebijakan selalu menerima dan menimbang serta meninjak lanjuti keluhan dari masyarakat-masyarakat untuk diperbaiki dan menjadikan kinerja yang lebih baik sehingga menghasilkan yang baik pula untuk masyarakat Kota Pontianak. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perizinan.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue