cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2026): January" : 14 Documents clear
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Sungai Musi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang Adzan, Galuh Efnol; Pratiwi, Novitry; Wijayanti, Zetia
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.795

Abstract

Sungai Musi merupakan aset pariwisata strategis Kota Palembang yang menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan kawasan tepian sungai, khususnya di Pasar 16 Ilir sebagai destinasi wisata kuliner dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis tiga masalah krusial: pengelolaan sampah yang tidak optimal, proliferasi bangunan semi permanen di atas permukaan sungai, dan buruknya sanitasi yang berdampak pada kontaminasi air. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka teoritis infrastruktur hijau, pariwisata berbasis masyarakat, dan model pariwisata 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) dengan konteks kearifan lokal Palembang. Temuan menunjukkan bahwa solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang dikombinasikan dengan tata kelola partisipatif dan peningkatan komponen 4A telah berhasil diterapkan di koridor sungai Jakarta, Kuala Lumpur, dan kota-kota lain di Asia Tenggara. Penelitian ini merekomendasikan paket kebijakan terintegrasi untuk Pemerintah Kota Palembang yang mencakup regulasi zona penyangga riparian, investasi infrastruktur terminal dan sanitasi, pembentukan koperasi pedagang, serta pilot program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia Novianto, Moeso; Amir, Amir; Isnawati, Isnawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.802

Abstract

Perdagangan internasional pada prinsipnya diatur untuk menciptakan persaingan yang sehat tanpa diskriminasi. Namun, kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui kenaikan tarif impor tahun 2025 menimbulkan dampak luas, termasuk terhadap Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap Indonesia, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kebijakan tarif impor AS, data perdagangan internasional, serta prinsip hukum WTO, seperti Most Favoured Nation, National Treatment, dan asas resiprositas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS berdampak langsung pada penurunan daya saing ekspor Indonesia, terutama sektor baja, aluminium, karet, dan komoditas pertanian. Secara makroekonomi, kebijakan ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, melemahkan nilai tukar, dan meningkatkan risiko perlambatan perdagangan global. Dari perspektif hukum internasional, tindakan AS cenderung bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO karena lebih menekankan kepentingan nasional melalui tindakan unilateral. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat diplomasi bilateral, membangun koalisi internasional, memanfaatkan mekanisme sengketa WTO, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor dan hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan memperkuat daya saing global.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban Firdaus, Mufi Isnaini; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.807

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan komoditas strategis yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, khususnya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh kios, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai distribusi pupuk bersubsidi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran HET. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pupuk bersubsidi dan HET telah diatur secara komprehensif dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025, Permendag Nomor 04 Tahun 2023, dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, serta pelanggarannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Putusan a quo menegaskan pemenuhan unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b dan mencerminkan upaya perlindungan hak ekonomi petani serta stabilitas tata niaga barang dalam pengawasan.
Efektivitas Kebijakan Larangan Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro Tri Widiastutik, Nyonita; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.810

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan berplat nomor S di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023. Masalah utama muncul akibat adanya praktik pungutan ganda oleh oknum juru parkir terhadap pengguna jasa yang secara hukum telah melunasi retribusi melalui sistem berlangganan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan sosiologis melalui wawancara serta observasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Temuan mengungkapkan bahwa rendahnya integritas petugas parkir, keterbatasan personil pengawasan, serta masalah teknis pada stiker SKRD menjadi penghambat utama. Akibatnya, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna jasa publik belum sepenuhnya terjamin. Penelitian ini menyarankan adanya digitalisasi sistem verifikasi dan penguatan sanksi administratif guna memutus rantai pungutan liar.
Kajian Komparatif Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Antara Indonesia dengan Malaysia Nur Aziz, Muhammad; Munib, M. Abdim; Mansur, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.811

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengaturan perlindungan hak subjek data pribadi di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari masing-masing regulasi dalam melindungi kedaulatan data individu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Personal Data Protection Act 2010 (Akta 709) di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia memiliki keunggulan pada cakupan sektor yang komprehensif (publik dan privat) serta pengakuan hak portabilitas data dan perlindungan dari profilasi otomatis yang lebih modern. Sementara itu, pengaturan di Malaysia unggul dalam hal kemandirian finansial otoritas pengawas melalui Personal Data Protection Fund serta adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga spesialis Appeal Tribunal. Perbedaan substansial ditemukan pada status kelembagaan pengawas dan teknis penegakan hukum, di mana Malaysia memiliki prosedur investigasi yang lebih independen dan spesifik, sedangkan Indonesia masih mengandalkan struktur birokrasi pemerintahan pusat dan penegakan hukum umum. Secara keseluruhan, perbandingan ini memberikan gambaran objektif mengenai model perlindungan data yang dapat memberikan jaminan keamanan lebih kuat bagi subjek data di era digital.
Perang Melawan Narkotika di Ruang Sidang: Prioritas Efek Jera Dalam Putusan 131/Pid.Sus/2025/PN/Kbu Ridho, Syah; Dinata, M. Ruhly Kesuma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.816

Abstract

Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terus-menerus menghadapi ketegangan antara pendekatan punitif bagi pengedar/bandar dan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna murni. Tujuan penelitian ini adalah membedah ratio decidendi putusan tersebut, menganalisis faktor hukum dan non-hukum yang mendorong hakim memilih sanksi punitif, serta memahami kriteria kualifikasi yang diterapkan. Temuan menunjukkan bahwa beratnya hukuman utamanya dibenarkan oleh metode pengemasan (54 paket) dan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai distribusi/pengedaran (Pasal 114 Ayat 1), yang secara otomatis menempatkan kasus di luar ranah rehabilitasi (Pasal 127). Diskresi hakim dalam putusan ini secara kuat cenderung pada pendekatan punitif maksimal, yang memprioritaskan fungsi "efek jera umum" (general deterrence). Penjatuhan denda maksimal Rp 1 Miliar dan perbedaan hukuman (6 vs 10 tahun) juga memperkuat penilaian hakim terhadap motif ekonomi dan peran sentral Terdakwa II sebagai koordinator/pemilik barang. Diskresi hakim yang pro-punitif ini menunjukkan bahwa keparahan niat untuk mengedarkan diperkuat oleh jumlah kemasan (54 paket) menjadi faktor penentu utama sanksi akhir, mengesampingkan pertimbangan individual. Saran yang diajukan adalah perlunya Pedoman Mahkamah Agung (MA) yang secara eksplisit menyatakan bahwa jumlah kemasan (misalnya, lebih dari 50 paket) secara otomatis menguatkan kualifikasi sebagai pengedar, untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan.
Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Shalatan, Rhesas; Tandoko, Rio; Dwi Agustin, Angeli
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.821

Abstract

Silent treatment merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga yang sulit dikenali namun berdampak signifikan terhadap korban yang mengalaminya. Di Indonesia, relevansi mengenai isu ini semakin menguat seiring meningkatnya laporan kekerasan psikis dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Kajian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui teknik studi kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku silent treatment dapat menimbulkan rasa cemas, ketakutan, kebingungan, hilangnya rasa kepercayaan, penderitaan psikis, dan kerusakan hubungan—sehingga memenuhi unsur-unsur kekerasan psikis yang termuat di dalam Pasal 7 UU PKDRT. Selain itu, diperlukan urgensi pengaturan perilaku silent treatment dalam hukum pidana Indonesia agar menjamin perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, maka silent treatment harus diakui sebagai kekerasan psikis dan diatur secara eksplisit dalam pembaruan hukum pidana nasional.
Transformasi Alat Bukti di Era Digital: Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Data Lokasi Gawai sebagai Petunjuk dalam Delik Pasal 365 KUHP Artanti, Deslita Cahya; Dinata, M. Ruhly Kesuma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.830

Abstract

Transformasi teknologi informasi telah mendorong pergeseran paradigma pembuktian pidana dari konvensional menuju pembuktian berbasis ilmiah (scientific crime investigation). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis penggunaan data lokasi gawai (GPS dan IMEI) sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kbu dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi minimnya saksi mata yang mampu mengidentifikasi pelaku, data forensik digital berupa pelacakan IMEI dan titik koordinat GPS berfungsi sebagai bukti determinan (primary lead) untuk mengungkap identitas terdakwa. Majelis Hakim mengonstruksikan data elektronik tersebut sebagai alat bukti "Petunjuk" yang sah menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, karena adanya persesuaian antara keterangan penyidik, keberadaan barang bukti, dan penguasaan barang oleh terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi bukti digital dalam delik pidana konvensional meningkatkan objektivitas pembuktian dan meminimalisir risiko error in persona, sekaligus menegaskan urgensi kompetensi digital bagi aparat penegak hukum.
Mekanisme Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Anggita, Edyra Putri; Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.835

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya instrumen kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik secara efektif, profesional, dan akuntabel. Salah satu instrumen tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang secara normatif mengalami perubahan pengaturan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini membatasi bentuk hukum BUMD hanya pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga keberlanjutan Perusahaan Daerah (PD) dalam bentuk lama menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Perusahaan Daerah setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas serta mekanisme perubahan badan hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PD menjadi Perseroan Terbatas merupakan transformasi yuridis yang menegaskan pergeseran status dari badan hukum publik ke badan hukum privat, ditandai dengan penerapan asas separate legal entity, asas tanggung jawab terbatas pemegang saham, serta pemisahan fungsi kepemilikan dan pengurusan melalui organ perseroan. Mekanisme perubahan badan hukum dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah, penyusunan akta pendirian, dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan merupakan keharusan normatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola BUMD yang profesional sesuai prinsip hukum perseroan modern.
Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Abdullah, Fauzi; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Barus, Utary Maharany
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.836

Abstract

Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung analisis empiris terhadap Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 belum berjalan efektif, yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan norma, khususnya terkait perpanjangan waktu penyelidikan, rendahnya ketaatan para pihak dalam proses beracara, serta keterbatasan kewenangan regulatif KPPU. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perwujudan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kerangka hukum acara persaingan usaha melalui penataan kewenangan Komisi dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue