Articles
520 Documents
<![CDATA[Pemalsuan Identitas Dalam Praktik Poligami Ilegal ]]>
<![CDATA[Daulay, R. Fahmi Natigor]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/qxk3fm15
<![CDATA[Polygamy is a marriage practice that is strictly regulated under Indonesian law, requiring court permission and consent from the first wife. However, some men circumvent legal procedures by committing identity fraud, such as using false names or concealing their previous marital status. This research analyzes the legal consequences of identity fraud in unauthorized polygamy and the marriage annulment process. The research method uses normative juridical approach with descriptive secondary data. The results show that identity fraud causes the dissolution of marital bonds with annulment processes following divorce proceedings procedures, and judicial considerations that are legally binding from both positive law and fiqh perspectives. Keywords: Identity Fraud, Illegal Polygamy, Marriage Annulment.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance Di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Nurohma]]>;
<![CDATA[Sartika, Ika]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/vthx6f47
<![CDATA[Artikel ini menganalisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam mewujudkan good governance di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sementara SDP merupakan sistem informasi untuk mengelola data narapidana. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dan analisis dokumen dengan mengeksplorasi keselarasan antara prinsip-prinsip SPBE dan fitur-fitur SDP, serta kontribusi SDP terhadap elemen-elemen good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi di Lapas. Tantangan dan peluang implementasi juga diidentifikasi, dengan studi kasus implementasi SDP di berbagai Lapas di Indonesia memberikan wawasan praktis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sinergi SPBE dan SDP berpotensi signifikan meningkatkan tata kelola Lapas, meskipun tantangan infrastruktur dan kapasitas perlu diatasi. Rekomendasi untuk penguatan implementasi juga disajikan.]]>
<![CDATA[Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat Dalam Konflik Pariwisata Di Lombok ]]>
<![CDATA[Irfan, Mohammad]]>;
<![CDATA[Andriyani, Shinta]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/95ge6m59
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang diterapkan dalam konflik pariwisata di Lombok, serta Menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pariwisata di Lombok. Tulisan ini menggunakan penedekatan penelitian Normatif Empiris dengan metode. Pendekatan Sosiologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, khususnya terkait efektivitas dan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan penting untuk memperkuat kapasitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi tokoh-tokoh adat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat lokal, dan pembentukan lembaga mediasi yang melibatkan unsur-unsur adat dan pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konflik pariwisata, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain Penguatan kapasitas tokoh-tokoh adat, Tokoh-tokoh adat perlu dilatih dalam mediasi, negosiasi, dan pemahaman tentang hukum positif, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya, Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah, Lembaga adat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pemberian dukungan hukum bagi masyarakat lokal serta Masyarakat lokal perlu diberikan bantuan hukum untuk menghadapi investor pariwisata yang kuat.]]>
<![CDATA[Pelaksanan Eksekusi Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Risqiatul Husna]]>;
<![CDATA[Islam, M. Hotibul]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/tqe2ar16
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia menurut hukum positif di indonesia dan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 2945 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia, harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dan untuk syarat materilnya berupa jenis dan objek pelelangan eksekusi. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan kasasi MA No. 2945 K/pdt/2020 telah sesuai dengan aspek kepastian, dijamin melalui keabsahan perjanjian dan dasar hukum yang jelas bagi kreditur dalam melakukan eksekusi; aspek kemanfaatan diwujudkan melalui keseimbangan antara perlindungan bagi kreditur dan debitor dalam proses eksekusi. Sedangkan keadilan dicapai dengan memastikan bahwa debitor yang telah cidera janji tetap bertanggung jawab atas kewajibannya, tanpa mengabaikan hak-haknya dalam proses eksekusi. Untuk mengetahui tolak ukur cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitor dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan kreditur perlu adanya keriteria khusus secara tertulis dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan menghindari penyalahgunaan hak kreditur. Dalam perkara eksekusi jaminan fidusia, hakim harus memastikan bahwa permasalahan yang muncul dikategorikan secara tepat, apakah merupakan isu Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi. Jika kasusnya terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian fidusia, maka seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang ]]>
<![CDATA[Nihayatuzzain]]>;
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/mx3w4n16
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan izin tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Giri Menang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam praktik di Pengadilan Agama Giri Menang telah berpedoman pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan faktor kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman pemohon mengenai persyaratan administratif, seperti tidak terpenuhinya surat pernyataan izin dari istri pertama dan surat kesiapan dari calon istri kedua, yang menyebabkan permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai prosedur dan syarat izin poligami agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam perkawinan.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/Pn.Dps Atas Perubahan Jenis Kelamin ]]>
<![CDATA[LEONI SIERRA REGINA]]>;
<![CDATA[Regina, Leoni Sierra]]>;
<![CDATA[Sahruddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/h3skjn22
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon serta mengetahui akibat hukum seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon selain Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu diantaranya fakta-fakta dalam persidangan, fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 dan Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama ke-26 di Semarang telah sesuai karena telah mencakup aspek hukum, aspek medis, maupun aspek agama yang dianut pemohon. Dalam perubahan jenis kelamin seseorang menimbulkan akibat hukum pada status keperdataan, perkawinan dan warisan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Berdasarkan Pipil ]]>
<![CDATA[Solatiah]]>;
<![CDATA[Arba]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/hbfmfp43
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan pipil sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 176/PDT/PT.MTR. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tergugat (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad), karena telah memanfaatkan, menghaki, dan mempertahankan hak milik penggugat. Kedudukan pipil sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah masih cukup kuat dan diakui oleh hukum dikarenakan merupakan bukti kepemilikan zaman dahulu sebelum Tahun 1960. Pertimbangan hakim dari persidangan tingkat pengadilan tinggi hingga tingkat peninjauan kembali di menangkan oleh penggugat yaitu Ida Made Singarsa dengan beberapa saksi-saksi dan beberapa bukti-bukti yang cukup menguatkan.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Perlindungan Pasien Dalam Telemedicine ]]>
<![CDATA[MALA APRIANA]]>;
<![CDATA[Apriana, Mala]]>;
<![CDATA[Husni, Lalu]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/wphjz134
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dalam telemedicine dikaji berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 20 tahun 2019 dan untuk menegetahui bentuk tangung jawab malpraktik dalam telemedicine. Perkembangan pesat, Telemedicine menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan pasien. Pasien yang menggunakan layanan ini memiliki hak yang sama dengan pasien yang mendapatkan pelayanan tatap muka, sehingga perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka. Lemahnya posisi pasien, kurangnya pengetahuan tentang layanan, risiko, dan hak-hak mereka, serta variasi kualitas pelayanan antar penyedia layanan. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tidak secara khusus mengatur Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Telemedicine, hanya mengatur hak dan kewajiban pemberi dan peminta pelayanan Telemedicine yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan (2) hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi secara online atau telemedicine. Adapun bentuk tanggung jawab malpraktik dalam telemedicien dapat berupa pertanggung jawaban perusahaan sebagi penyedia platfom telemedicine bertanggung jawab dalam menghindarkan setiap penggunanya supaya terhindar dari kerugian sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bentuk tanggungjawab hukum dokter dalam kesalahan diagnosis dalam layanan kesehatan dapat berupa pertanggung jawaban perdata, pidana, dan administrasi.]]>
<![CDATA[Eksekusi Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Debitur ]]>
<![CDATA[Husti Mardia Septianti]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/w8fh0p52
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur pelaksaan eksekusi sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/PN PTI dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi. Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan Ilmu Hukum dan memberikan wawasan bagi pihak terkait dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksaaan syarat dan prosedur eksekusi sita jaminan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus memenuhi syarat formil dan materiil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PN.PTI menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dengan mengacu pada alat bukti yang jelas, aspek kemanfaatan yang menunjukkan bahwa denda berlebihan menghambat penyelesaian kewajiban, serta aspek keadilan yang menilai bahwa denda Rp 70.039.300,- tidak proporsional.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Kedua Orang Tua Untuk Mendapatkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian ]]>
<![CDATA[INGGIT HAWA AIDILLA]]>;
<![CDATA[Hawa Aidilla, Inggit]]>;
<![CDATA[Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/qaafra03
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan kedua orang tua untuk memperoleh hak asuh anak pasca perceraian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi hakim dalam proses penetapan hak asuh di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr., kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan hak asuh anak berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kemaslahatan anak, usia anak, serta sikap dan perilaku orang tua. Kendala yang sering dihadapi hakim ialah ketika anak telah lama diasuh oleh salah satu pihak, sementara putusan pengadilan menetapkan hak asuh kepada pihak lainnya, yang berpotensi menimbulkan eksekusi paksa dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam setiap putusan mengenai hak asuh anak, hakim perlu mengedepankan kesejahteraan dan stabilitas emosional anak agar tujuan perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara optimal.]]>
