cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 46   47   48   49   50 
FILOSOFI REGULASI FUNGSI DAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA Mustafa Umami, Allan; Subadi, Eka Jaya
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6881

Abstract

Pengaturan hak atas tanah bagi orang asing dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan dalam Pasal 42 UUPA bahwa yang dapat menjadi subjek hak pakai diantaranya adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pengaturan hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki sejarah diaturnya dalam beberapa aturan pelaksanan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pemerintah sepertinya melakukan penyederhanaan aturan dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan fungsi hak pakai atas tanah bagi orang asing selain penggunaan untuk tempat tinggal juga dalam rangka penanaman modal. Jangka waktu hak pakai atas tanah bagi orang asing di Indonesia mengikuti pandangan populis dalam rangka melindungi kepentingan orang asli di Indonesia dan mengalami perubahan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
DERDEN VERZET TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA TENTANG KONSTATERING TANAH OBYEK EKSEKUSI: (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 230/PDT/2020/PT MTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384K/Pdt/2021) Juang, Genta; Islam, M. Hotibul
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7009

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai perkara derden verzet yang diadili pada tiga tingkatan peradilan. Perkara yang menjadi objek penelitian ini menarik karena Pembantah dapat membatalkan rencana konstatering dan sita eksekusi oleh Terbantah yang sudah diputus Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Praya dalam perkara No.77/ Pdt.Bth/2019/PN Pya menolak keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga dengan hanya menggunakan pendekatan legal formal tanpa mempertimbangkan bukti penguasaan fisik atas tanah yang diajukan Pembantah, namun Pengadilan Tinggi Mataram memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dalam putusan No.230/ PDT/2020/PT.MTR yang membatalkan putusan tingkat pertama dan mengabulkan derden verzet Pembantah dengan mempertimbangkan bukti sertifikat hak milik No.610 atas nama Pembantah, penguasaan fisik sejak tahun 2006 serta kedudukan Pembantah selaku pihak ketiga yang dirugikan oleh penetapan konstatering dan eksekusi pada perkara terdahulu yang bersifat substansial. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2384K/Pdt/2021 sependapat dengan hakim banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan menegaskan bahwa pihak ketiga berhak mengajukan keberatan berdasarkan prinsip itikad baik dan kepemilikan yang sah.
Penguatan Prinsip ESG dalam Reformasi Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha di Indonesia Khalid Siddiq, Nakzim; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7180

Abstract

Penerapan konsep Environmental Social and Governance (ESG) menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia. ESG mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengambilan keputusan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. ESG dipandang sebagai kerangka penting dalam mewujudkan perizinan yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disharmonisasi regulasi, lemahnya kelembagaan pengawas, hingga rendahnya kesadaran pelaku usaha. Penyusunan standar ESG nasional, peningkatan kapasitas daerah, serta digitalisasi perizinan berbasis ESG untuk memperkuat tata kelola investasi yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab. Integrasi ESG diyakini menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing investasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI ANAK TANPA KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Taufik, Zahratul Ain; Nurfatlah, Titin
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7183

Abstract

 Anak tanpa kewarganegaraan (stateless children) merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi. Ketidakjelasan status kewarganegaraan membuat anak-anak ini kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum, dan seringkali terjebak dalam situasi eksploitasi maupun kriminalisasi. Dalam konteks hukum pidana, anak tanpa kewarganegaraan dapat menjadi korban maupun pelaku tindak pidana karena keterbatasan hidup, namun tidak selalu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Padahal, Indonesia memiliki komitmen normatif melalui berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak tanpa kewarganegaraan dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan di Indonesia.
Analisis Yuridis Pengaturan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca UU Cipta Kerja Septira Putri; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7197

Abstract

 Evaluasi terhadap optimalisasi aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK, terutama Mandalika, tidak hanya urgens namun juga penting dilakukan dalam konteks konsep negara kesejahteraan melalui instrument investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di KEK Mandalika. Beresonansi dengan isu tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai fasilitas dan perlindungan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; serta menkonstruksikan kebijakan hukum optimalisasi perlindungan hukum bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konsep. Adapun hasil penelitian, pengaturan fasilitas dan perlindungan investasi di KEK Mandalika Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja secara formil, mengalami perubahan signifikan, khususnya melalui penerapan OSS berbasis risiko, pemberian insentif; dan perlindungan hukum bagi investor di KEK Mandalika belum optimal secara implementatif. Rekomendasi, penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penyelesaian konflik agraria yang adil, transparansi perizinan, dan partisipasi publik dalam perencanaan. Perlindungan hukum bagi investor perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi regulasi antara PP No. 40/2021 dan peraturan daerah, penguatan kewenangan Administrator KEK, serta pembentukan mekanisme legal audit berkala lintas sektor.
KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA Raodah , Putri; Septira Putri Mulyana
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7202

Abstract

 Kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dikembangkan oleh pemerintah pada sektor kehutanan, melakukan kegiatan usaha dan model baru dalam kontak hukum Perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji apakah KUPS termasuk Perusahaan atau tidak. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual. KUPS dalam perspektif hukum Perusahaan di Indonesia harusnya dibandingkan kriteria Persekutuan perdata dalam KUHPerdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dalam KUHDagang. Mengacu juga pada Pasal 8 UU WDP, KUPS termasuk dalam bentuk usaha lainnya. Sebagai model organisasi bisnis baru yang dikembangkan di Masyarakat lingkat hukun dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perjanjian. Bentuk badan usaha yang tepat bagi KUPS adalah koperasi. Secara bertahap dari koperasi bukan badan hukum berkembang menjadi koperasi berstatus badan hukum.
Pembaharuan Aturan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Indonesia Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Tresna D, Lalu Panca; Muhammad, Ade Sultan
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7212

Abstract

 Penelitian ini menagalisa dan mengkaji apakah apakah aturan larangan kepemilikan tanah absentee masih relevan dengan konsidi situasi saat ini. hal ini bertujuan untuk menawarkan pembaharuan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan dibantu dengan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam tulisan ini. dalam tulisan ini mengahasilkan hasil, pertama, bahwa ratio legis dari adanya larangan kepemilikan tanah absentee ialah agar tanah pertanian dapat dikerjakan dan dikelola secara berkelanjutan (aktif) oleh pemiliknya guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini sebagai bentuk perwujudan asas tanah pertanian harus dikerjakan seacara aktif oleh pemiliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UUPA. Perlu adanya langkah pengawasan dan langkah pencegaha berupa penolakan berkas yang akan didaftarkan hal ini dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota guna mencegah adanya praktik pendaftaran tanah absentee yang saat ini masih kerap terjadi. Kedua, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan kondisi peraturan perundang-unadang yang lahir enam puluh tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Peraturan tentang larangan kepemilikan tanah absentee perlu adanya pembaharuan yang sebelumnya kepemilikan tanah pertanian hanya boleh tingkat kecamatan, diganti atau dicabut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga kepemilikan tanah pertanian dapat dilonggarkan menjadi tingkat kabupaten atau kota sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang secara dinamis dan menyawab semua permasalahan yang timbul semakin kompleks.
Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Afira Anugerahayu, Ayang; Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Setiawan, Muhammad Rifaldy
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7213

Abstract

Putusan verstek dalam sengketa harta bersama perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta menyisakan problem hukum ketika hakim menetapkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan nama WNI dalam sertifikat ditengah ketidakhadiran tergugat (WNA) dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan verstek dapat serta-merta menetapkan hak kepemilikan atas tanah kepada WNI hanya berdasarkan nama dalam sertifikat, tanpa pembuktian dari pihak WNA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian yakni dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang dibeli selama perkawinan tetap tergolong harta bersama secara perdata, meskipun secara administratif hanya atas nama WNI. Putusan verstek harus dijatuhkan dengan hati-hati, tidak semata berdasar sertifikat, tetapi mempertimbangkan substansi hubungan hukum kekayaan suami-istri lintas kewarganegaraan. Saran: Pencatatan Khusus Harta Campuran oleh Dukcapil dan BPN mewajibkan pencatatan status perkawinan campuran dalam transaksi tanah oleh WNI; dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman bagi hakim untuk memastikan kehati-hatian dalam memutus harta bersama meski secara verstek, terutama bila menyangkut tanah yang dibeli selama masa perkawinan.
Implikasi Pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perusahaan Waralaba (Franchise) Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah; Siddiq, Nakzim Khalid
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7240

Abstract

Sistem waralaba menjadi salah satu bentuk pengembangan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis modern. Namun, keberadaannya menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait pengecualian dalam Pasal 50 huruf b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pasal tersebut terhadap perusahaan waralaba yang menjalankan usahanya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh data sekunder berupa regulasi, literatur hukum, dan pedoman KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian waralaba dikecualikan dari penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999, namun dalam praktiknya terdapat potensi penyalahgunaan klausul perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha. Apabila terbukti melanggar prinsip persaingan usaha sehat, pelaku usaha waralaba tetap dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perjanjian waralaba guna memastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil.
Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Ardyani, Aulia Shagita; Dilaga, Zaenal Arifin; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri.

Page 48 of 52 | Total Record : 520

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue