cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mellisa Towadi
Contact Email
dasseinjphh@ung.ac.id
Phone
+6282293296045
Journal Mail Official
dasseinjphh@ung.ac.id
Editorial Address
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/about/editorialTeam
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : -     EISSN : 28071514     DOI : 10.33756
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
DAS SEIN Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora merupakan peer reviewed journal berbasis hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa di bidang Hukum dan Humaniora. Jurnal DAS SEIN diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo setiap dua kali dalam setahun (Juli dan Desember). Artikel jurnal DAS SEIN berfokus pada hasil penguatan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap isu-isu dan permasalahan yang sedang terjadi di suatu wilayah untuk tujuan pembangunan Nasional, yang melingkupi bidang: Hukum Sejarah Politik Ekonomi Sosial Budaya dan Pariwisata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta Andani, Devi; Ariyani, Nita; Hapsari, Murti Ayu
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i1.16258

Abstract

Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri atau e-commerce. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, arisan online sebagai bentuk perkembangan teknologi yang pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Tujuan kegiatan ini adalah agar anggota Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta dapat memahami syarat sah perjanjian dalam arisan online sehingga tidak merugikan anggota arisan online. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya memahami arisan online dalam perspektif perjanjian. Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas. Perjanjian dalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tida tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. In the past, gatherings that used to be done in person or face-to-face, are now starting to develop into online gatherings or social gatherings that can be done far apart and not face to face along with the ease with the presence of technology called social media. Social gathering payment transactions can be made through Automated Teller Machines or e-commerce. The implementation of the social gathering draw is carried out using electronic media facilities, online social gathering as a form of technological development which basically requires an agreement. The purpose of this activity is so that members of the Karang Taruna Unit of the Kalipucang Village of Yogyakarta can understand the legal terms of the agreement in the online arisan so as not to harm the online arisan members. The implementation method consists of two stages, namely the preparation stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of the youth of Karang Taruna Ira Kusuma regarding the importance of understanding online social gathering in an agreement perspective. An oral agreement made at online arisan is one type of innominate agreement or an anonymous agreement whose explanation has not been stated in the applicable legislation, based on the principle of freedom of contract and when looking at the legal terms of the agreement, the oral agreement in the online arisan The agreement is a legal agreement and has legal force, as stated in Article 1320 of the Civil Code that the validity of the agreement does not have to be in writing. Therefore, an oral agreement in an online social gathering is said to be valid if it has fulfilled the legal requirements of the agreement and the elements mentioned above. The agreement in the online social gathering is legal and binding for both parties who make it. This is based on the principle of freedom of contract. That a contract may be made in any form, whether it is written or unwritten. As long as the two parties who make the agreement both agree and the contents of the agreement to be made are not at all contrary to the laws and laws that apply in society.
Peningkatan Pemahaman Wartawan tentang Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Arafat, Yasser; Fathurrahman, Fathurrahman
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.17059

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berkonsekuensi bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat. Berdasarkan diskusi awal dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan disimpulkan bahwa wartawan sebagai insan pers perlu mendapatkan pemahaman utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada wartawan agar mereka mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kesimpulan yang dihasilkan dari penyuluhan hukum ini yakni PWI Kota Tarakan perlu merumuskan pedoman atau panduan evaluasi regulasi dan kebijakan yang berisi varibel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya. The position of Pancasila as the source of all legal sources has the consequence that any material content of laws and regulations must not conflict with the values contained in Pancasila. Likewise, the policies made by the government should be in line with the values of Pancasila. On the other hand, the press as the fourth pillar of democracy in addition to the legislature, executive and judiciary has a control function over every regulation and policy that is made. Based on initial discussions with the management of the Indonesian Journalists Association (PWI) of Tarakan City, it was concluded that journalists as members of the press need to gain a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all legal sources. Therefore, it is necessary to conduct legal counseling to journalists so that they get a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all sources of law. The conclusion resulting from this legal counseling is that the PWI of Tarakan City needs to formulate guidelines or guidelines for evaluating regulations and policies that contain variables and assessment indicators that are formulated based on the values of Pancasila so that they can carry out their social control role in overseeing the formulation of policies or regulations using these values. the value of Pancasila as the touchstone.
Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan di Desa Tupa Wantu, Fence M; Apripari, Apripari
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.16787

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai salah satu cara penyelesaian kerusakan lingkungan di Desa Tupa yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Musyawarah Lingkungan Hidup merupakan strategi yang diatur dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai perwujudan dari hasil yang ingin dicapai dalam pengabdian, yaitu terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa tentang bagaimana penyelesaian kerusakan lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah (1) Pendampingan Rancang Bangun Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Desa Tupa; (2) Penyuluhan, Sosialisasi dan Diseminasi Percepatan Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa; (3) Launching Pembentukan Kelompok Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Desa Tupa. Dalam pelaksanaan Program Pengabdian  dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Selan itu, peran serta semua pihak terkait, khususnya masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan. Terakhir, pembentukan Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa. The purpose of this writing is to socialize in writing about the Environmental Consultation as a way to resolve environmental damage in Tupa Village, which was carried out by the Community Service Team of the Faculty of Law, State University of Gorontalo. The Environmental Deliberation is a strategy regulated in the draft Tupa Village Regulation on Environmental Preservation as a manifestation of the results to be achieved in community service, namely the formation of a village government policy document on how to resolve environmental damage and raise the legal awareness of the people of Tupa Village, North Bulango District. The methods used in achieving these objectives are: (1) assistance in the design of environmental damage settlement strategies for Tupa Village; (2) Counseling, socialization, and dissemination of the acceleration of environmental damage settlement strategies and legal awareness of the Tupa Village community; (3) Launching of the Formation of the Tupa Village Law Aware Community Movement. In the implementation of the Community Service Program, it can be concluded that although there have been several regulations both at the central and regional levels related to environmental management and forest management, these regulations have not been able to overcome environmental damage in Tupa Village. In addition, the participation of all related parties, especially the community, is the main point in solving environmental damage. Finally, the formation of an environmental conference as a forum for the Tupa Village community to preserve the environment is one of the strategies that can be used to solve the problem of environmental damage in Tupa Village.
Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur Nggilu, Novendri M.; Ahmad, Ahmad
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.15535

Abstract

Abstrak:Tujuan pelaksanaan program pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa oleh Fakultas Hukum UNG yang di laksanakan di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kebupaten Gorontalo adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Tabongo Timur melalui program workshop dan penyuluhan/sosialisasi. Program workshop berkaitan dengan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur. Tujuan program workshop ini untik mewujudkan proses pembentukan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kebupaten Gorontalo yang baik dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun program penyuluhan/sosilisasi berkaitan dengan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi ini untuk mewujudkan kecerdasan dan kesadaran berhukum masyarakat Desa Tabongo Timur.Kata Kunci: JDIH; Produk Hukum Desa; Good Government and Good Governance.
Sosialisasi Upaya Pelestarian Budaya Sintuwu di Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Imran, Imran; Septiwiharti, Dwi; Sukmawati, Sukmawati; Nasran, Nasran
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.17637

Abstract

Artikel ini merupakan suatu bentuk laporan dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tindoli. Tujuan dalam pengabdian masyarakat ini untuk memberikan penguatan kepada masyarakat agar pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai identitas dalam suatu masyarakat. Metode Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan nilai budaya Sintuwu sebagai identitas yang melekat pada masyarakat Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso. Dari hasil identifikasi tentang nilai budaya yang masi terpelihara dengan baik yaitu nilai budaya sintuwu di antaranya nilai Tuwu Mombetubunaka (hidup saling menghargai dan sopan santun), nilai Tuwu Mombepatuwu (hidup saling menghidupi), nilai Tuwu Mombepatuwu (hidup saling menghidupi), nilai Tuwu Siwagi (hidup saling menopang), nilai Tuwu Sipande Raya (saling menerima dan saling mengakui perbedaan), nilai Tuwu Sintuwu Raya (menjunjung tinggi adanya persatuan dan kesatuan), nila Tuwu Mombepomawo (saling mencintai), dan Tuwu Malinuwu (hidup subur kekal abadi). ujinya
Asistensi dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos di Kelurahan Rimba Jaya Pieter, Salvadoris; Parera, Zegovia; Rahail, Emiliana Bernadina
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.18321

Abstract

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, sewa menyewa merupakan suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi. Hal ini berarti bahwa penyewa rumah kost berkewajiban menepati 2 hal utama. Pertama, memakai barang sewa sebagai kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut penyelesaian yang menyangkut keadaan. Kedua, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap hal apa yang terjadi atas barang yang di sewakan jika hal tersebut menyimpang dari apa yang diperjanjikan dimana hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang disebut wanprestasi. Namun permasalahan yang timbul adalah para pengusaha rumah kost yang berada di Kelurahan Rimba Jaya, RT. 09 sampai RT. 14 Belum memahami tata cara dan prosedur penyusunan kontrak perjanjian persewaan rumah kost yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan tentang pentingnya membuat kontrak perjanjian sewa menyewa rumah kost termasuk kepastian hukum dan akibat hukumnya menurut KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi pemilik maupun penyewa rumah. The Assistance and Training on Drafting Rental Contracts for Boarding House Entrepreneurs in Rimba Jaya VillageAbstract: The leasing agreement is regulated in Article 1548 of the Civil Code which explains that, leasing is an agreement in which one party binds itself to provide the enjoyment of an item to another party for a certain time by paying an agreed price. This means that boarding house tenants are obliged to fulfill 2 main things. First, use the object of rent as a good head of the household, in accordance with the purpose of the item according to the lease agreement or there is no agreement regarding it, in accordance with the purpose of the item according to prejudice regarding the circumstances. Second, pay the rent at a predetermined time. Therefore it can be said that the lessee has responsibility for what happens to the item being leased if it deviates from what was agreed upon where it causes legal consequences called default. However, the problem that arises is the boarding house entrepreneurs who are in the Rimba Jaya Village, RT. 09 to RT. 14 do not understand the procedures and procedures for preparing a boarding house rental agreement contract that is good and correct in accordance with applicable legal provisions. Therefore the solution offered is to provide assistance and training on the importance of making boarding house rental agreement contracts including legal certainty and legal consequences according to the Civil Code and Government Regulation No. 44 of 1994 concerning Occupation of Houses by Non-Owners which guarantees legal protection, both for house owners and tenants. 
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Egg Roll Frozen Berbahan Daging Ikan Wibowo, Larasati Sukmadewi; Nento, Wila Rumina; Bakari, Yuliana
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.19324

Abstract

 The social activities service by the student of KKN Tematik program, aim to provide education and direct training to the community regarding the process of making frozen skipjack egg rolls which can provide business opportunities to the community in Buhudaa Village, Batudaa Pantai District, especially housewives as home-based businesses. highly nutritious. The activity location is in the village of Buhudaa, Batudaa Pantai District. Making egg rolls can be used as an additional effort that is very useful and has economic value and is very popular with all walks of life. Based on the results of the activities and training, the community has high enthusiasm for making egg rolls because the manufacturing process is relatively easy and the availability of raw materials is abundant in the village. The BEP value is 85.79 packs per 90 grams, that the frozen egg rolls business will break even when selling 86 packs, with a price per pack of Rp. 20,000.00 the community will get added value and a profit of Rp. 282,200.00.  Improving the Community's Economy through Training on Making Frozen Egg Roll Products Made from Fish MeatAbstract: The social activities service by the student of KKN Tematik program, aim to provide education and direct training to the community regarding the process of making frozen skipjack egg rolls which can provide business opportunities to the community in Buhudaa Village, Batudaa Pantai District, especially housewives as home-based businesses. highly nutritious. The activity location is in the village of Buhudaa, Batudaa Pantai District. Making egg rolls can be used as an additional effort that is very useful and has economic value and is very popular with all walks of life. Based on the results of the activities and training, the community has high enthusiasm for making egg rolls because the manufacturing process is relatively easy and the availability of raw materials is abundant in the village. The BEP value is 85.79 packs per 90 grams, that the frozen egg rolls business will break even when selling 86 packs, with a price per pack of Rp. 20,000.00 the community will get added value and a profit of Rp. 282,200.00.
Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Ariyani, Nita; arianto, Henry
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.19442

Abstract

Perkembangan jaman tidak dapat dielakkan lagi bahwa, kemajuan merupakan suatu yang harus dicapai oleh suatu bangsa, kemjauan jaman ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital. Dengan berkembanganya teknologi digital, maka kejahatan juga akan mengikuti dari perkembangan jaman tersebut, oleh karen itu diperlukannya regulasi atau kebijakan berupa peraturan perundang undangan, khususnya mengenai teknologi digital, oleh karenanya lahirnya Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik untuk menjawab perembangan teknologi khususnya dibidang teknologi digital untuk dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang sekiranya dipandang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya undang undang tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi kalangan masyarakat khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdi dikelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Ygyakarta, dengan harapan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kelurahan Bener dapat memahami undang undang tersebut dan tidak akan melakukan perbuata yang melanggar aturan pada dunia maya, serta dapat memebrikan rasa aman jika terdapat adanya perbuatan yang merugikan warga masyarakat khususnya didalam dunia maya.  Adapun metode edukasi hukum ini mengguunakan beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal berupa koordinasi para pihak anatara tim pengabdi dengan panitia warga masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo sampai pada persiapan materi dan pelaksanaan edukasi hukum. Adapun hasil yang diperoleh adalah, pemahaman warga masyarakat terhadap eprbuatan yang oleh maupun tdak boleh dilakukan berserta sanksi hukuman berupa penjara maupun denda.  Legal Education Implications of Electronic Information and Transaction Law in Bener Village, YogyakartaAbstract: The development of the times is inevitable, that progress is something that must be achieved by a nation, the progress of the times is marked by the rapid development of technology, especially digital technology. With the development of digital technology, crime also develops, namely crime in the field of digital technology, therefore a policy is needed in the form of statutory regulations. Therefore the birth of Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to respond to technological developments, especially to prevent and overcome actions that are deemed to be detrimental to other people. With the existence of this law, it is necessary to have legal education for the community, especially this education delivered by the service team in the Bener sub-district, Tegalrejo District, Yogyakarta, with the hope that the community members, especially the Bener sub-district community, can understand the law and will not commit acts that are against rule of law in cyberspace. The education law method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the committee, residents of the Bener sub-district, Tegalrejo District, to preparing materials and implementing educational law. The results obtained are the understanding of community members about actions that may or may not be carried out accompanied by sanctions in the form of imprisonment or fines.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum Tome, Abdul Hamid; Dungga, Weny Almoravid
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.19501

Abstract

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini  bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilainilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakatMuatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Increasing the Understanding of The People of Molotabu Village as an Effort to Make the Village Aware of the LawAbstract: This program is in the form of Customary Law Counseling with the topic "Legal Counseling in the Context of Realizing a Law-Aware Village". Another goal of community service activities is for the community to know and understand regulations related to the existence of customary law and the potential in Molotabu Village. Knowledge is given especially for the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in society. In addition, this program also aims for the community and village government to be briefed on attitudes in dealing with problems in the village, as well as providing solutions to governance and utilization of local wisdom values, including provision in terms of tourism management to support the community's economy.The content of some of the material presented by the resource person at the legal counseling activity emphasizes that the position of the village head in his leadership must basically have the ability to provide encouragement to the community to be able to participate in the management of village potential. This is because the ability of a village head to influence the community is the main factor that determines the direction of development in the village. In addition, the village head must also have the ability to explore the potential of the village which will then be identified with several problems that can be influential to be solved together with all village officials and the community so that the hope of advancing the village can be achieved.Providing education to village communities through legal counseling is also part of an effort to increase public understanding of the importance of legal awareness, both based on legislation maximizing financial and administrative accountability systems to support the economic sector of Molotabu Village, as well as the establishment of Village partnerships with Higher Education, especially the Faculty of Law UNG.
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tana Tidung Fathurrahman, Fathurrahman; Zein, Yahya Ahmad; Syaprillah, Aditya; Nurvianti, Dewi
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.18134

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Faktanya hingga saat ini  masih sangat banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa  dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di  Kabupaten Tana Tidung  akan membuat penyuluhan hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema ‘Pelatihan  Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa'' selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. The Guidance on the Preparation of Village Regulations for Village Government Apparatus and Village Consultative Bodies throughout Tana Tidung RegencyAbstract: Village Regulations are stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body, which constitutes the legal and policy framework for administering Village Government and Village Development. Determination of Village Regulations is an elaboration of the various authorities owned by the Village referring to the provisions of higher laws and regulations. So that as a legal product, Village Regulations may not conflict with higher regulations and may not be detrimental to the public interest. The fact is that until now there are still very many village administrators (Village Head and Village Consultative Body) and village communities who do not have knowledge and expertise in the field of laws and regulations. If not anticipated early on, this has the potential to affect the successful implementation of the Law on Villages, and it does not even rule out the possibility of causing legal chaos. The objectives of this training include: (1) Providing a set of knowledge about the importance of forming village regulations in order to improve the quality and development of village government apparatus; (2) Providing an explanation of various methods that can be used and used in the framework of forming village regulations; adn (3) Providing a set of knowledge about making Formation of village regulations that are correct and in accordance with the principles of Legislation. The Community Service held in Tana Tidung Regency will provide legal counseling using the following methods: lectures, dialogues and discussions with the theme 'Training for Compilation of Village Regulations for Village Government Apparatuses', followed by a question and answer session to obtain results and solutions as a form of solving and constraints faced. 

Page 3 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 2025 Vol. 5 No. 1 2025 Vol. 4 No. 2 2024 Vol. 4 No. 1 2024 Vol. 3 No. 2 2023 Vol. 3 No. 1 2023 Vol. 2 No. 2 2022 Vol. 2 No. 1 2022 Vol. 1 No. 2 2021 Vol. 1 No. 1 2021