cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mellisa Towadi
Contact Email
dasseinjphh@ung.ac.id
Phone
+6282293296045
Journal Mail Official
dasseinjphh@ung.ac.id
Editorial Address
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/about/editorialTeam
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : -     EISSN : 28071514     DOI : 10.33756
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
DAS SEIN Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora merupakan peer reviewed journal berbasis hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa di bidang Hukum dan Humaniora. Jurnal DAS SEIN diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo setiap dua kali dalam setahun (Juli dan Desember). Artikel jurnal DAS SEIN berfokus pada hasil penguatan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap isu-isu dan permasalahan yang sedang terjadi di suatu wilayah untuk tujuan pembangunan Nasional, yang melingkupi bidang: Hukum Sejarah Politik Ekonomi Sosial Budaya dan Pariwisata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan Sertifikasi Halal Home Industry Di Desa Kertomulyo Arzaqi, Nila; Ikawati, Amalia Dewi; Alviolita, Fifink Praiseda
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24974

Abstract

Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sangat berpotensi dan kaya akan sumber daya alam yang dibuktikan dengan semakin berkembangnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mayoritas berbentuk home industry di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan guna memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku home industry di Desa Kertomulyo. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahap pengidentifikasi masalah home industry yang ada di Desa Kertomulyo melalui kepala desa dan warga sekitar, kemudian dilajutkan tahap selanjutnya yaitu memberikan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal sampai dengan pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada kelompok home industry di Desa Kertomulnyo, dan untuk tahap terakhir setelah dijamin dengan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan dan proses pendaftaran sertifikasi halal ini, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen akan tingkat kehalalan sebuah produk sehingga produk bisa diberikan label yang menarik dan juga dipasarkan secara online maupun offline atau dapat melalui e-commerce. Education and Sustainable Assistance for Home Industry Halal Certification in Kertomulyo Village Abstract: Kertomulyo Village, Trangkil District, Pati Regency has great potential and is rich in natural resources as evidenced by the growing number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the majority of which are in the form of home industries in the region. This community service activity is carried out to provide knowledge, understanding and assistance regarding the importance of halal certification. With this community service activity, it is hoped that it can increase productivity and competitiveness for home industry players in Kertomulyo Village. Extension activities are carried out through the stage of identifying home industry problems in Kertomulyo Village through the village head and local residents, then the next stage is to provide socialization on the importance of halal certification to assistance in registering online halal product guarantee certification in home industry groups in Kertomulnyo Village, and for the last stage after being guaranteed with halal certification. With this assistance and halal certification registration process, it can increase consumer confidence in the level of halalness of a product so that products can be given attractive labels and also marketed online and offline or through e-commerce.
Penguatan terhadap Implikasi Hukum Penetapan Hutan Adat Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat Sedubun, Victor Juzuf; Saija, Vica Jillyan Edsti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.21423

Abstract

Abstrak: Kehidupan perekonomian masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam, dan hutan adat adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang dapat dikelola. Namun tidak semua masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan yang ada dalam wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan karena kepemilikan negara atas hutan begitu kuat, untuk itu pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat hukum adat harus ditingkatkan. Adapun kegiatan in di di Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang implikasi hukum penetapan hutan adat bagi peningkatan perekonomiannya. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi atau penyuluhan dan diskusi. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan adalah ada anggota masyarakat yang telah mengetahui dan ada juga yang belum mengetahui tentang penetapan hutan adat dan implikasinya, selain itu lewat diskusi yang dibangun, ditemukan bahwa ada upaya menghalang-halangi masyarakat dalam mengelola hutan adat dengan alasan bahwa hutan tersebut merupakan hutan lindung. Strengthening the Legal Implications of Customary Forest Designation for Economic Improvement of Customary Law PeoplesAbstract: The economic life of indigenous peoples depends heavily on the wealth of natural resources, and customary forests are one of the many natural resources that can be managed. However, not all customary law communities can manage forests in customary territories to meet their needs; this is because state ownership of forests is so strong that knowledge and legal awareness of indigenous peoples must be improved. The activities in Sohuwe State and Waraloin Country aim to provide understanding and increase knowledge about the legal implications of establishing customary forests for economic improvement. The methods used are socialization, counselling, and discussion. The results and conclusions obtained are that community members already know, and some need to learn about customary forests' designation and implications. Besides that, through discussions that were built, it was found that there are efforts to hinder the community in managing customary forests because the forest is a protected forest.
Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika dari Lingkungan Narkoba sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dewi Siregar, Fitri Yanni; Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi; Nuranasmita, Tengku; Syafitri, Rismada Anggun; Qolbi, Mhd. Hidayatul; Silalahi, Tegar Fransiskus
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i2.18826

Abstract

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undangundang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman masyarakat adalah guna mengetahui perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan upaya mempertahankan diri agar tetap steril dari lingkungan narkoba terutama bagi masyarakan binaan di Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Namun sifat wajib dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Efforts to Self-Sterilize Drug Users from the Drug Circle as a Form of Legal ProtectionAbstract: Abuse of narcotics in Indonesia occurs a lot among teenagers of productive age; this is due to environmental factors among adolescents. Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was formed to reduce the number of narcotic abuses and illicit trafficking of narcotics in Indonesia. The implementation method consists of two stages, namely, the preparation stage and the implementation stage of socialization. The whole series went well with increasing public understanding about legal protection for people with addiction and victims of narcotics abuse and efforts to maintain themselves to remain sterile from the narcotics environment, especially for the people assisted at the Amelia Rehabilitation Center, North Sumatra. The government appoints medical rehabilitation and social rehabilitation institutions to receive treatment and care through medical rehabilitation and social rehabilitation. The mandatory nature of medical rehabilitation and social rehabilitation should be an essential basis for judges to take action in deciding cases against victims of narcotics abuse. However, the mandatory nature of this rehabilitation, Article 54 and Article 127 of the Narcotics Law, are closely related. It can be seen in Article 127 paragraph (2) that the judge must pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 in making a decision. However, even though it is mandatory, its implementation still depends on investigators and public prosecutors.
Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah Hasima, Rahman; Intan, Nur; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Ukkas, Jumiati; Saputra, Idris; Muchtasar, Rizal
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24775

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama, tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran. Kedua, Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan tes awal (pre-test) penyampian materi dan terakhir melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang terlihat dari 30 orang responden, pemahaman hukum masyarakat sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sangat rendah sebesar 80% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 70% untuk tingkat pemahaman tinggi, 20% tingkat pemahaman cukup, 10% tingkat pemahaman sedang dan dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.Exploration of Legal Knowledge of the Tapulaga Village Community in Konawe Regency on Land OwnershipAbstract: The purpose of this service activity is to increase the community's legal understanding of the importance of the legality of land ownership and land title registration procedures in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The stages of activities to be carried out are as follows: first, the preparation stage which includes site surveys, location determination and targets. Second, the Implementation Stage which is carried out with an initial test (pre-test) of material delivery and finally conducts a post-test at the end of material presentation to assess the level of public insight into the material that has been delivered. The method used in community service activities in the form of lectures and discussions carried out by face-to-face with the community. The results achieved in community service activities through legal counseling in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency show an increase in community legal understanding regarding the importance of the legality of ownership of land rights and procedures for registering land ownership rights which can be seen from 30 respondents, community legal understanding before legal counseling activities were carried out was very low at 80% and after counseling activities were carried out there was an increase in community understanding by 70% for a high level of understanding, 20% level of understanding is sufficient, 10% level of understanding is moderate and and no one has a low understanding.
Kemampuan Membangun Kreatifitas Masyarakat Desa Biluhu Timur Mewujudkan Transformasi Digital Elfikri, Nurul Fazri; Junus, Nirwan; Badu, Linawaty Wadju; Mamu, Karlin; Puluhulawa, Irlan; Kai, Muh. Iksan Putra
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.23119

Abstract

Kemampuan Membangun Kreatifitas Masyarakat Desa Biluhu Timur Mewujudkan Transformasi DigitalAbstrak: Salah satu permasalahan yang dialami masyarakat desa Biluhu Timur terkait pelayanan administrasi yang masih lambat dan membutuhkan proses yang lama. Hal ini diperkuat pernyataan kepala desa, dimana masih terdapat kendala dalam pelayanan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur serta sarana prasarana desa. Terbatasnya sistem jaringan dan sulitnya akses menuju Kantor desa juga masuk dalam permasalahan yang dihadapi oleh desa biluhu timur. Secara geografis letak Desa Biluhu Timur mestinya dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat khususnya dalam mengembangkan potensi laut, baik melalui pengelolaan destinasi wisata maupun sumber daya alam lainnya. Olehnya, melihat permasalahan yang ada di daerah tersebut, tim Organisasi Mahasiswa melahirkan solusi yang sifatnya konstruktif dan searah dengan visi dan misi kepala desa berkaitan dengan digitalisasi desa. Solusi ini berkenaan dengan keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Biluhu Timur untuk dikembangkan agar lebih optimal dan berkesinambungan.  Ability to Build Community Creativity in Biluhu Timur Village to Realise Digital Transformation                                                                                        Abstract: One of the problems experienced by the people of Biluhu Timur village is related to administrative services that are still slow and require a long process. This is reinforced by the statement of the village head, where there are still obstacles in services caused by limited human resources and village infrastructure and facilities. limited network systems and difficult access to the village office are also included in the problems faced by East Biluhu village. The geographical location of Biluhu Timur Village should be able to provide more benefits for the community, especially in developing the potential of the sea, both through the management of tourist destinations and other natural resources. Therefore, seeing the problems that exist in the area, the Student Organization team came up with a solution that is constructive and in line with the vision and mission of the village head related to village digitalization. This solution is related to the existence of BUMDes (Village-Owned Enterprises) in Biluhu Timur Village to be developed to be more optimal and sustainable. 
Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon Balik, Agustina; Tjoanda, Merry; Uktolseja, Novyta; Hetharie, Yosia
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i2.20226

Abstract

Abstrak: Kegiatan PKM dengan judul “Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon” bertujuan untuk: (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai pendaftaran hak cipta sebagai jaminan perlindungan hukum motif batik, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang HKI bagi Pelaku UMKM Batik Khas Maluku di Kota Ambon. PKM ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan diskusi dengan masing-masing Pelaku UMKM Batik melalui sharing dan berbagi ilmu pengetahuan hukum. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat melalui peningkatan pemahaman pelaku UMKM Batik di Kota Ambon mengenai aspek hukum HKI dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya merupa motif-motif batik khas Maluku yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Melalui kegiatan diskusi dan sharing ilmu antara tim pengabdian dan pelaku UMKM ini, ditemukan bahwa inisiatif dan kerja keras dari Pelaku UMKM untuk menghasilkan karya batik khas Maluku sangat tinggi, tetapi masih perlu didukung oleh pemahaman hukum HKI untuk melindungi karya tersebut, karena seringkali beberapa motif batik khas Maluku yang diambil oleh pihak lain untuk digunakan secara melawan hukum dan dianggap sebagai milik mereka. Oleh sebab itu, perlu juga peran serta semua elemen baik itu masyarakat, pelaku UMKM, pemerhati UMKM, pemerintah daerah bahkan perguruan tinggi untuk mengupayakan perlindungan hukum di bidang HKI dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara umum dan secara khusus pelaku UMKM. Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon CityAbstract: The community service activity entitled " Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon City" aims to (1). Implementing the results of previous research with problems regarding copyright registration as a guarantee of legal protection for batik motifs (2). It is a form of education that increases understanding of the law, especially in the field of IPR for Maluku Typical Batik MSMEs in Ambon City. This community service uses the implementation method in the form of discussion activities with each Batik MSME actor through sharing and sharing legal knowledge. This Community Service activity provides benefits by increasing the understanding of Batik MSME actors in Ambon City regarding the legal aspects of IPR in order to protect the work of Maluku typical batik motifs produced by MSME actors. Through discussion and knowledge-sharing activities between the community service team and MSME actors, it was found that the initiative and hard work of MSME actors to produce typical Maluku batik works were very high. However, they still needed to be supported by an understanding of IPR law to protect these works because, often, some batik motifs typical of Maluku were taken by other parties to be used against the law and considered their own. Therefore, it is also necessary to have the participation of all elements, be it the community, MSME actors, MSME observers, regional governments, and even universities, to seek legal protection in the field of IPR in order to increase understanding of public law in general and specifically MSME actors.
Penggunaan Flyer Dalam Mengedukasi Masyarakat Desa Dangin Puri Kauh Mengenai Panduan Pencoblosan Pemilu 2024 Wicaksana, I Putu Bayu Andre; Haes, Putri Ekaresty; Sari, Putu Ratna Juwita; Saputra, I Gusti Ngurah Widya Hadi; Antari, Putu Eva Ditayani
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24647

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Dangin Puri Kauh  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pemilihan dan tata cara pencoblosan yang sah dalam Pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah tingginya jumlah suara tidak sah pada pemilu sebelumnya di Indonesia dengan menggunakan flyer sebagai alat komunikasi yang mudah diproduksi dan didistribusikan, serta mampu menyampaikan informasi secara sederhana. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu observasi pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh team KPU ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang panduan pencoblosan dan mengurangi jumlah suara tidak sah. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan membandingkan jumlah suara sah dan tidak sah dari rekapan KPPS Desa Dangin Puri Kauh, dengan harapan persentase suara tidak sah kurang dari 10%, di bawah persentase suara tidak sah Pemilu nasional sebelumnya. Lebih dari itu, kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa strategi menggunakan flyer efektif dalam menurunkan jumlah suara tidak sah dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini merupakan langkah yang efektif dalam mendukung proses demokrasi dan meningkatkan integritas pemilihan di tingkat lokal. The Use of Flyers to Educate the People of Dangin Puri Kauh Village on Voting Guidelines for the 2024 ElectionsAbstract: The community service activity carried out in Dangin Puri Kauh Village aims to increase the community's understanding of election procedures and procedures for valid voting in the 2024 Election. This activity was carried out to overcome the problem of the high number of invalid votes in the previous elections in Indonesia by using flyers as a tool. communication that is easy to produce and distribute, and is able to convey information simply. This service activity is carried out through three stages, namely preliminary observation, implementation and evaluation of activities. The results of this service activity show that the humanist approach taken by the KPU team was successful in increasing public understanding of voting guidelines and reducing the number of invalid votes. The evaluation activity was carried out by comparing the number of valid and invalid votes from the KPPS recap of Dangin Puri Kauh Village, with the hope that the percentage of invalid votes would be less than 10%, below the percentage of invalid votes in the previous national election. More than that, this service activity also shows that the strategy of using flyers is effective in reducing the number of invalid votes and is able to increase voter participation. Thus, it can be concluded that this approach is an effective step in supporting the democratic process and improving the integrity of elections at the local level.
Partisipasi Akademisi dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan Zulhidayat, Muhammad; Erdiansyah, Erdiansyah; Artina, Dessy; Lestari, Rika; Akmal, Zainul
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.22490

Abstract

Salah satu permasalahan utama dalam pemilu adalah terkait dengan daftar pemilih tetap yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak pilih warga. Logistik yang tidak akurat, baik dari segi jenis maupun jumlah, dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pemilu dan merugikan proses demokrasi. Distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran menjadi hambatan serius yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara dan penghitungan hasil. Permasalahan teknis lainnya melibatkan akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc dalam mengelola proses pemilu secara efektif. Di samping permasalahan teknis, terdapat masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik, yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk menjaga integritas pemilu. Untuk mengantisifasi dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Academics' Participation in Dispute Prevention in the General Election Process in Pelalawan Regency Abstract: One of the main problems in elections is inaccurate permanent voter lists, which can lead to inequality in citizens' voting rights. Inaccurate logistics, in terms of type and quantity, can cause election obstacles and harm the democratic process. Late and misdirected logistics distribution is a serious obstacle that can disrupt the smooth conduct of voting and counting results. Other technical issues involve the accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement procedures, and the inability of ad hoc bodies to manage the electoral process effectively. In addition to technical issues, there are non-technical problems such as low voter turnout, money politics, intimidation, violence, criminalization of election officials, and low public trust, all of which require serious attention to maintain the integrity of elections. To anticipate and handle these conflicts, academics must increase their understanding of preventing election process disputes in the Pelalawan Regency.
Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan Lingkungan Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Gubali, Hayatiningsih; Puluhulawa, Jufryanto; Swarianata, Vifi; Puluhulawa, Fitrah Yusharyani
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24645

Abstract

Desa Bongo yang terletak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, sejak tahun 2004 ditetapkan  sebagai “ Desa Wisata Religius Bubohu”. Kunjungan wisatawan ke daerah ini hanya untuk wisata religi padahal Desa ini memiliki potensi wisata laut dan bukit yang indah sehingga bila potensi ini dikembangkan akan menjadi obyek wisata baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah survey, observasi dan wawancara serta aksi langsung di lapangan. Hasil yang dicapai adalah: 1) Terbentuknya obyek wisata baru dengan nama “Pantai Dulanga” mengekspose pantai dan perbukitan yang ditata secara alami dan indah, telah menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung sehingga  memberikan dampak positif terutama pada peningkatan pendapatan masyarakat. 2) Terwujudnya masyarakat sadar wisata, peningkatan partisipasi masyarakat maupun pemerintah terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Bongo. Development of Culture and Environment Based Tourism Village in Bongo Village, Batudaa Pantai Sub-district, Gorontalo RegencyAbstract: Bongo Village of Batudaa District, Gorontalo Regency has been established as "Bubohu Religious Tourism Village" since 2004. The tourists' main purpose to visit this place is for religious tourism. Whereas, this village has the potential of beautiful marine and hill tourism that will increase community prosperity if those potential are becoming new tourism spots. The research methods employed survey, observation, and direct action in the field. The result achieved include: 1) the establishment of new tourism spot "Dulanga Beach" by exposing beach and hills that are naturally and beautifullylaid out. The village has attracted local and foreignvisitors, which has resulted in an increase in community income. 2) The manifestation of community tourism awareness, and the enhancement of community and government involvement toward sustainable tourism development in Bongo Village. 
Legalisasi Merk dan Pengembangan Usaha Pupuk Kambing Organik Kelompok Wanita Tani Anugrah Guwosari, Kabupaten Bantul Harjiyatni, Francisca Romana; Nurharyanto, Eko; Anggraeni, Rini; Yanti, Novi
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.23734

Abstract

Kelompok Wanita Tani Anugrah Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul beternak kambing untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kelompok Wanita Tani Anugrah tersebut memanfaatkan kotoran kambing dengan dijadikan pupuk organik. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di pekarangan rumah dan dijual di wilayah sekitarnya. Pembuatan pupuk organik tersebut bermanfaat untuk kebersihan lingkungan dan menambah penghasilan keluarga, namun usaha pupuk organik tersebut masih terbatas dan belum berkembang. Tujuan program pengabdian ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman Kelompok Wanita Tani Anugrah mengenai sertifikasi dan merek; 2) Meningkatkan ketrampilan dan kreasi pembuatan pupuk. Metode pelaksanaan: kegiatan pengabdian dilaksanakan pada kelompok Wanita Tani Anugrah yang berlokasi di Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Kelompok Wanita Tani Anugrah beranggotakan 25 (dua puluh lima) Orang. Kegiatan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap. Kegiatan menghasilkan 1) Kelompok Wanita Tani Anugrah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai sertifikasi dan cara mengurusnya; serta pengetahuan mengenai merek dan cara mengurusnya; 2) Kelompok Wanita Tani mendapatkan kreasi pembuatan pupuk baru, yaitu selain mampu membuat pupuk organic yang padat juga dapat membuat pupuk cair organic dari kotoran kambing. Kesimpulan: Kelompok Wanita Tani Anugrah perlu segera mendaftarkan merek dan mengajukan sertifkasi untuk produk pupuk organic baik cair maupun padat, sehingga dapat lebih bersaing dengan produk lain dan lebih dipercaya masyarakat.  Legalization of Brand and Development of Organic Goat Fertilizer Enterprise of Wanita Tani Anugrah Guwosari's Group, Bantul RegencyAbstract: The Wanita Tani Anugrah Guwosari's Group, Pajangan District, Bantul Regency, raises goats to meet the family's needs. The Wanita Tani Anugrah Guwosari's Group utilizes goat manure as an organic fertilizer. The fertilizer is used to fertilize plants in the house's yard and sold in the surrounding area. Making organic fertilizer is beneficial for environmental cleanliness and increasing family income, but the organic fertilizer business still needs to be expanded and has yet to develop. The objectives of this service program are 1) to increase the understanding of the Anugrah Farmer Women Guwosari's Group regarding certification and branding and 2) to improve fertilizer manufacturing skills and creations. Method of implementation: service activities are carried out in the Anugrah Farmer Women group located in Guwosari, Pajangan District, Bantul Regency. The Wanita Tani Anugrah's Group consists of 25 (twenty-five) people. Activities are carried out in two stages. The activity resulted in 1) the Anugrah Farmer Women Guwosari's Group gaining knowledge and understanding about certification and how to manage it and knowledge of the brand and how to manage it; 2) the Women's Farmer Group being created to make new fertilizer, which, in addition to being able to make solid organic fertilizer, can also make organic liquid fertilizer from goat manure. Conclusion: The Anugrah Farmer Women's Group needs to immediately register a brand and apply for certification for organic fertilizer products, both liquid and solid, to better compete with other products and be more trusted by the public.

Page 4 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 2026 Vol. 5 No. 2 2025 Vol. 5 No. 1 2025 Vol. 4 No. 2 2024 Vol. 4 No. 1 2024 Vol. 3 No. 2 2023 Vol. 3 No. 1 2023 Vol. 2 No. 2 2022 Vol. 2 No. 1 2022 Vol. 1 No. 2 2021 Vol. 1 No. 1 2021 More Issue