cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 5   6   7   8   9 
Efektivitas Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Fachri, Muhammad; Hidjza, Kamal; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Makassar serta respondennya adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Makassar dan Penyidik Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penjatuhan sanksi piadana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang harus diperhatikan yakni usia dari korban harus bersesuaian dengan aturan dalam undang-undang perlindungan anak. (2) Faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi adalah faktor sosiologi dalam hal ini kesadaran terdakwa dan faktor yuridis dalam hal ini faktor pembuktian. The research objective is to analyze the effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of sexual intercourse with children in Makassar City and the factors that influence this. The method used in this research is empirical research and was conducted at the Makassar City District Court. The respondents were Judges from the Makassar City District Court and Makassar Police Investigators. The results of this research show that: (1) The effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of sexual intercourse with children must be taken into account, and the age of the victim must comply with the regulations in the child protection law. (2) Factors that influence the imposition of sanctions are sociological factors, in this case, the defendant's awareness, and juridical factors, in this case, the evidentiary factor.
Analisis Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Romadhona, Kusumo; Qahar, Abdul; Alam, Syamsul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas-asas hukum dalam perjanjian kredit perbankan pada Bank BTPN dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Bank BTPN telah memperhatikan asas-asas hukum dalam menyusun perjanjian kredit, termasuk menyajikan informasi transparan kepada nasabah dan melakukan evaluasi kredit secara obyektif. Demikian pula, nasabah juga diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang isi perjanjian sebelum menandatanganinya. Dengan demikian, tercapai keseimbangan hak antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit perbankan di Bank BTPN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya mematuhi asas-asas hukum dalam perjanjian kredit dan kontribusinya terhadap perlindungan kepentingan kedua belah pihak. The research objective is to analyze the application of legal principles in banking credit agreements at Bank BTPN using normative research methods. The research results show that Bank BTPN has paid attention to legal principles in preparing credit agreements, including presenting transparent information to customers and carrying out objective credit evaluations. Likewise, customers are also expected to have an in-depth understanding of the contents of the agreement before signing it. In this way, a balance of rights is achieved between the bank and the customer in the banking credit agreement at Bank BTPN. It is hoped that this research can provide further understanding regarding the importance of complying with legal principles in credit agreements and its contribution to protecting the interests of both parties.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Ainun, A. Ashrie; Khalid, Hasbuddin; Samma, Rasma
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli secara elektronik. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual- beli secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam UUITE dan UUPK, akan tetapi fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online (2) Konsumen berhak meminta pertanggungjawaban pelaku usaha berupa ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan karena kasus wanprestasi tersebut telah merugikan konsumen. The research objective is to analyze the legal protection for consumers in electronic buying and selling transactions. (2) To find out and explain the responsibilities of business actors if a default occurs in electronic buying and selling transactions. The results of this research show that: (1) Buying and selling agreements via electronic transactions have legal certainty, as regulated in UUITE and UUPK, however, in fact, the community is still found to be prone to fraud in online buying and selling (2) Consumers have the right to hold perpetrators accountable efforts in the form of compensation for violations committed because the breach of contract case has harmed consumers.
Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Arif, Mohammad; Abrianto, Abrianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi honorer di Pemerintah Kota Palopo serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai honorer di Pemerintah Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil Penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial terhadap pegawai honorer pada Pemerintah Kota Palopo utamanya di setiap SKPD berdasarkan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2021 belum optimal dan perlindungan hukum yakni perlindungan hukum Preventif dan Represif terhadap pegawai honorer disetiap SKPD sesuai dengan amanat Undang-undang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Sehingga diharapkan dari penelitian ini untuk pemerintah dapat menyusun dan menetapkan regulasi serta dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Palopo. The research objective is to analyze the implementation of the Employment Social Security Program for honorary employees in the Palopo City Government and analyze the legal protection for the implementation of the Employment Social Security Program for honorary employees in the Palopo City Government. The type of research used is empirical normative legal research. The research results found that the implementation of Social Security Protection for honorary employees in the Palopo City Government, especially in each SKPD based on Presidential Instruction number 2 of 2021, has not been optimal and legal protection, namely Preventive and Repressive legal protection for honorary employees in each SKPD by the mandate of the Law, has violated Human rights. So it is hoped that from this research the government can develop and establish regulations and allocate a budget to support the implementation of the Employment Social Security Program in the Palopo City Government.
Perlindungan Hukum Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta faktor faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tersebut di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia masih lemah dan tidak efektif, karena adanya ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan kondisi sosial budaya masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan moral masyarakat, serta rendahnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan korban. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan revisi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta memperbaiki sistem penegakan hukum dan pelayanan korban yang lebih cepat, tepat, dan berkeadilan. The research objective is to analyze the legal protection of children as victims of sexual intercourse from the perspective of Indonesian criminal law, as well as the factors that influence this legal protection in Sidrap Regency. This research uses normative-empirical legal research methods. The results of the research show that legal protection for child victims of sexual intercourse from the perspective of Indonesian criminal law is still weak and ineffective, due to a mismatch between applicable laws and the social and cultural conditions of society, a lack of legal and moral awareness in society, and the low quality of law enforcement and services. victim. This research recommends that the government revise laws relating to child protection, increase legal outreach and education to the community, and improve the law enforcement system and victim services to be faster, more precise and fair.
Implikasi Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pada Putusan Sela Nomor 143/Pid.Sus/2019/Pn Yyk Anzar, Anzar; Agustri, Wival
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i2.1571

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implikasi hukum terhadap tersangka/terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP ayat (1) pada Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK juncto Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK serta kaitannya dengan ne bis in idem; (2) untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap penyidik yang tidak memberikan penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK Juncto Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) surat dakwaan tidak sah dan penyidik melakukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan pasal 76 KUHP Perkara ini tidak melekat asas ne bis in idem; (2) penyidik kepolisian melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 juncto Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan huruf g Peraturan Kepolsian Nomor 7 Tahun 2022 dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etika atau sanksi administratif berdasarkan pasal 107 huruf a dan b, pasal 108 ayat (1) huruf a, b, c, dan pasal 109 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. The research objective is to analyze the legal implications for suspects/defendants who are not accompanied by legal counsel based on Article 56 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) in Interim Decision Number 143/PID.SUS/2019/PN YYK in conjunction with Decision Number 72/PID.SUS/2019/PT YYK and relation to ne bis in idem; (2) to find out and analyze sanctions against investigators who do not provide legal advice to suspects as contained in Interim Decision Number 143/PID.SUS/2019/PN YYK Juncto Decision Number 72/PID.SUS/2019/PT YYK. The results of this research show that: (1) the indictment is invalid and the investigator committed an unlawful act. Based on Article 76 of the Criminal Code, this case does not adhere to the principle of ne bis in idem; (2) Police investigators violate the code of ethics based on Article 10 paragraph (1) letter a number 1 in conjunction with Article 10 Paragraph (2) letters a and letter g Police Regulation Number 7 of 2022 and may be subject to sanctions in the form of ethical sanctions or administrative sanctions based on article 107 letters a and b, article 108 paragraph (1) letters a, b, c, and article 109 letters a, b, c, d, and e Police Regulation Number 7 of 2022.
Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Yang Telah Berakhir Di PT. Dharma Agung Makmur Kota Makassar Syukur, Muhammad Mukhlis; Rahman, Sufirman; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hukum ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja yang telah berakhir. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 25 orang pekerja sebagai sampel dari seluruh jumlah pekerja sebanyak 408 orang dengan masa kerja minimal 1 tahun survei dilakukan dari bulan Oktober s.d Desember 2023. Data dianalisis dengan menggunakan metode angket skala liker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) implementasi hukum ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja yang telah berakhir di PT. Dharma Agung Makmur bahwa perusahaan telah menerapkan kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Namun, perlu diperhatikan variabilitas tingkat pemahaman karyawan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan mereka; (2) hambatan yang teridentifikasi khususnya terkait dengan pemahaman hukum karyawan, prosedur pemutusan hubungan kerja, dan kurangnya metrik indikator yang terinci. The research objective is to analyze the employment law implementation on expired work agreements. This research uses primary data through a survey of 25 workers as a sample of 408 workers with a minimum work period of 1 year. The survey was conducted from October to December 2023. The data was analyzed using the Likert scale questionnaire method. This research shows that: (1) implementation of labour law on work agreements that have expired at PT. Dharma Agung Makmur that the company has implemented policies by applicable regulations, especially Law no. 13 of 2003 concerning Employment and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 100 of 2004 concerning Provisions for Implementing Specific Time Work Agreements. However, it is necessary to pay attention to the variability in employees' level of understanding, especially about their educational background; (2) the identified barriers are specifically related to employee legal understanding, employment termination procedures, and the lack of detailed indicator metrics.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Majene Waldiansah, Waldiansah; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegkan hukum terhadap pelaku tindka pidana narkotika di Wilayah hukum Polres Majene Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Majene belum terlaksana secara baik, disebabkan rumitnya penungkapan pelaku narkotika di wilyah hukum Polres Majene, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Polres Majene, yakni disbebakan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana & Prasarana, Faktor Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes in the legal area of ​​the Majene Police. This research, if you look at the type, means this research is empirical legal research and was conducted in the legal area of ​​Majene Regency. The results of this research show that: 1. The effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes at the Majene Police has not been implemented well, due to the complexity of disclosing narcotics perpetrators in the Majene Police's jurisdiction, 2. Factors that influence law enforcement at the Majene Police by Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities & Infrastructure Factors, and Community Factors.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hesti, Andi; Hidjaz, M. Kamal; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resort Wajo). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empris, pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Wajo kurang efektif dalam pemenuhan hak-hak anak dan Diversi yang kurang efektif dalam hal upaya restorative justice terhadap anak. (2) Faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversi terhadap anak sehingga gagalnya upaya diversi, personil penyidik khusus anak yang terbatas, orangtua anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak kooperatif, serta kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of theft (Case Study of the Wajo Resort Police). This research uses empirical research methods, data collection is carried out by interviews and documentation. The results of this research indicate that: (1) The effectiveness of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of theft in the PPA (Women and Children Services) Unit of the Wajo Resort Police is less effective in fulfilling children's rights and Diversion is less effective in terms of restorative justice efforts towards child. (2) Factors that become obstacles to legal protection are the lack of public understanding regarding child diversion resulting in the failure of diversion efforts, limited special investigator personnel for children, parents of children as perpetrators of criminal acts of theft who are uncooperative, as well as a lack of facilities and infrastructure at the Wajo Resort Police PPA Unit.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Muslinda S, Tenry; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar belum efektif karena di Polres Polewali Mandar masih terkendala alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Polewali Mandar, sehingga penanganan kasus perjudian online lebih sering dilimpahkan ke Polda Sulawesi Barat. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar antara lain faktor hukumnya yaitu undang-undang, faktor penegak hukum atau sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, faktor biaya, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the investigation process of perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the Polewali Mandar Police jurisdiction has not been effective because at the Polewali Mandar Police Station, there are still problems with the tools used in the forensic surgery process for digital evidence or evidence used as electronic tools and Information Experts and Electronic Transactions (ITE) also do not yet exist in Polewali Mandar, so the handling of online gambling cases is more often delegated to the West Sulawesi Regional Police. The factors that influence the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police include legal factors, namely laws, law enforcement or human resource factors, facilities and facilities factors, cost factors, and community factors.

Page 7 of 16 | Total Record : 159

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue