cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 18   19   20   21   22 
Efektivitas Penyidikan Pelanggaran Pidana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Heriyadi, Misi; Rahman, Sufirman; Buana, Andika Prawira
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, lokasi penelitian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar masih kurang efektif. Karena instrument hukum yang tidak tegas, aparat penegak hukum yang tidak jujur dan tidak bekerjasama dengan pihak terkait lainnya. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor keuntungan, faktor geografis dan faktor Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement for violations of excisable goods made from tobacco at the Makassar Customs Intermediate Type B Supervision and Service Office and the factors that influence law enforcement for violations of tobacco products excisable goods at the Makassar Customs Intermediate Type B Supervision and Service Office. The research method used by the author is an empirical legal research method. Empirical legal research method, research location at the Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B Makassar and data collection methods using interviews. The research results found that law enforcement regarding violations of excisable tobacco products at the Makassar Customs and Excise Office is still less effective. Due to unclear legal instruments, law enforcement officials are dishonest and do not cooperate with other related parties. Factors inhibiting law enforcement against violations of excisable tobacco products at the Makassar Customs and Excise Office, namely law enforcement officers, profit factors, geographical factors and community factors,
Urgensi Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ise, Muhammaf; Razak, Askari; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Anggota PPATK dan 10 Orang anggota Unit 3 Tipidkor. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu untuk kepentingan proses hukum dan kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor keterbatasan penyidik kepada pihak Bank dan faktor perhitungan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) relatif lama. The research objective is to analyze the urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The type of research used in this writing is empirical legal research. This research uses primary data through interviews with 1 PPATK member and 10 members of Unit 3 Tipidkor. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) The urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police is for the benefit of the legal process and the interest of recovering state financial losses. (2) Several factors influence law enforcement, namely the limited number of investigators at the Bank and the relatively long time it takes to calculate financial transactions by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
Efektivitas Penilaian Kesaksian De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Azis, Muawanatul; Nawi, Syahruddin; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penilaian pembuktian kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dan faktor –faktor yang mempengaruhi efektivitas kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Tipe penelitian yang digunakan yaitu empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesaksian de auditu dapat digunakan dalam perkara perceraian, tetapi kekuatannya sangat rendah atau kurang efektif Hakim cenderung menggunakan kesaksian ini sebagai pelengkap, bukan bukti utama. Oleh karena itu, pihak yang berperkara disarankan menyediakan bukti langsung atau saksi yang memiliki pengetahuan langsung atas peristiwa yang disengketakan.: (2) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kesaksian de Auditu (kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain) dalam memengaruhi putusan hakim meliputi aspek hukum, teknis, dan non-teknis. Diantaranya ialah, kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku, Keterkaitan dengan alat bukti lain, kualitas sumber informasi, keterampilan saksi dalam menyampaikan informasi, penilaian Hakim (diskresi Hakim), serta konteks kasus. The research objective is to analyze the assessment of the evidence of de-audit testimony in divorce cases at the Makassar Class IA Religious Court and the factors that influence the effectiveness of de-audit testimony in divorce cases at the Makassar Class IA Religious Court. The type of research used is empirical. This research shows that: (1) De-audit testimony can be used in divorce cases, but its power is very low or less effective. Judges use this testimony as a supplement, not the main evidence. Therefore, litigants are advised to provide direct evidence or witnesses who have direct knowledge of the events in dispute.: (2) Factors that influence the effectiveness of de Auditu testimony (testimony based on what was heard from the other party) in controlling the judge's decision include legal, technical and non-technical aspects. Among them are, conformity with the applicable legal system, linkages with other evidence, quality of information sources, witness skills in conveying information, judge's judgment (judge's discretion), and case context.
Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Restorative Justice Ahmad, Zul Kahfi; Rahman, Abd; Hambali, Aswad Rachmat
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Restorative Justice dan dasar berlakunya penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restorative dapat diterapkan, dan di proses, sehingga bisa terlaksana dengan syarat dan mengindahkan norma hukum yang berlaku. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk seluruh Masyarakat indonesia sebagai warga negara agar memahami bagaimana merespon terobosan Restorative Justice ini terlaksana terhadap perkara tindak pidana. The research objective is to analyze the process of terminating prosecution by the public prosecutor in cases of criminal acts of abuse from a Restorative Justice perspective and the basis for the termination of prosecution by public prosecutors in cases of criminal acts of abuse from a Restorative Justice perspective. This research uses Primary Legal Materials. The results of this research indicate that the termination of prosecution for criminal acts of abuse based on restorative justice can be implemented, and processed so that it can be carried out under conditions and with due regard to applicable legal norms. The recommendation of this research is for all Indonesian people as citizens to understand how to respond to this Restorative Justice breakthrough in criminal cases.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Produk Industri Kosmetik
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terdaftar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum atas merek terdaftar produk industri kosmetik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terdaftar yaitu untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka Negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan internasional yang tujuannya adalah mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perlindungan hukum. Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum atas merek diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, juga penegak hukumnya masih kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi kemasyarakat/pelaku UMKM. The research objective is to analyze the implementation of legal protection for registered brands and to determine the factors that influence legal protection for registered brands for cosmetic industry products. The results of this research indicate that the implementation of legal protection for registered marks is to avoid dishonest practices and provide legal protection to brand owners or holders as well as consumers, so the State regulates brand protection in a brand law and is always adjusted to developments occurring in the country. the world of international trade whose aim is to accommodate all existing interests to create legal protection. Meanwhile, several factors that influence the legal protection of brands include a lack of public understanding of Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications, and law enforcement is still not optimal in carrying out outreach to the community/UMKM actors.
Eksistensi Kewenangan Kepala Desa Dalam Terwujudnya Peralihan Hak Atas Tanah Nis, Ulfah Purnamasari; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Eksistensi Kepala Desa dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi kewenangan kepala desa dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah dikabupaten mamuju sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa dan berdasarkan Peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa kepala desa sama sekali tidak berhak untuk mengurus peralihan hak atas tanah baik yang belum bersertifikat maupun untuk tanah yang sudah bersertifikat. Peran Kepala Desa dalam bidang pertanahan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak. karena jual beli, hibah dan penyertaan modal berupa bidang tanah kedalam satu Perusahaan. Syarat utama untuk mendaftarkan peralihan hak alias balik nama ini adalah akta yang dibuat oleh PPAT. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu: Faktor dari kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan pertanahan dan Faktor dari Kepala Desa yang belum memahami mengenai aturan dibidang pertanahan. The research objective is to analyze the existence of the Village Head in realizing the transfer of land rights in Mamuju Regency. This research uses an empirical juridical approach, descriptive-analytical. The results of this research indicate that the existence of the village head's authority in realizing the transfer of land rights in Mamuju Regency is by Government Regulation No. 72 of 2005 concerning Villages and based on Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration that the village head has no right to manage the transfer of land rights. land, both uncertified and land that has been certified. The role of the Village Head in the land sector is matters relating to the transfer of rights. due to buying and selling, grants and capital participation in the form of land plots into one company. The main requirement for registering the transfer of rights, aka change of name, is a deed made by PPAT. Then there are 2 influencing factors, namely: the factor of the lack of public awareness of land regulations and the factor of the Village Head who does not yet understand the regulations in the land sector.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Kriminalitas Geng Motor Oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Sumarling, M. Arisman; Rahman, Sufirman; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor yang mempengaruhi aksi kriminalitas geng motor dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui pengumpulan data dan wawancara sebanyak 2 Orang Terpidana dan 5 Orang anggota Unit 3 Intelmob Yon A Pelopor, wawancara dilakukan di bulan Januari 2025. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Beberapa faktor yang mempengaruhi aksi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor seperti, miras, ajakan, lingkungan, narkoba, prostitusi, identitas, perilaku resiko, pengangguran dan narsistik. (2) Penegakan hukum terhadap aksi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor dengan upaya tindakan preentif, preventif dan represif oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. The research objective is to analyze the factors that influence motorbike gang criminality and the efforts made by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police. This research uses primary data through data collection and interviews with 2 convicts and 5 members of Unit 3 Intelmob Yon A Pelopor, interviews were conducted in January 2025. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) Several factors influence criminal acts carried out by motorbike gangs, such as alcohol, solicitation, environment, drugs, prostitution, identity, risk behaviour, unemployment and narcissism. (2) Law enforcement against criminal acts carried out by motorbike gangs with preemptive, preventative and repressive measures by the South Sulawesi Police Mobile Brigade Unit.
Kedudukan Surat Wasiat Dalam sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam; (2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan. Penelitian ini menggunakan Metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan merupakan suatu kesatuan dalam sistem hukum kewarisan Islam. maka dengan
dilaksanakannya wasiat adalah untuk menyempurnakan peristiwa hukum dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan. (2) Pelaksanaan surat wasiat di dalam ketentuan hukum Islam surat wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, dalam bentuk lisan, tulisan dan isyarat dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Sedangkan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata surat wasiat dapat dikatakan otentik ketika dalam bentuk akta atau tulisan. The research objective is to analyze the position of wills in the inheritance distribution system according to Islamic law; (2) To understand and analyze the implementation of wills in the distribution of inheritance. This research uses normative legal methods. This research shows that: (1) The position of wills in the inheritance distribution system is an integral part of the Islamic inheritance law system. So the execution of a will is to complete the legal events in implementing the distribution of inherited assets. (2) The implementation of a will in the Islamic law provisions of a will can be done in three ways, namely, in oral, written and gesture form by fulfilling the terms and conditions. Meanwhile, based on civil law, a will can be said to be authentic when it is in the form of a deed or writing.
Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Putri, Nurul Azzahra; Kamal, Muhammad; Ilyas, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia oleh BNI Finance di Kota Makassar masih kurang efektif karena faktor yuridis dan non-yuridis (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia, yaitu Substansi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggerus kepastian hukum parate eksekusi yang dapat dilakukan BNI Finance dipandang sebagai konsekuensi hukum, Struktur/penegakan hukum seperti PT Mandala yang memiliki keterbatasan melakukan eksekusi sendiri sebelum ada putusan pengadilan, Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, seperti alat negara seperti pihak kepolisian sebagai eksekutor eksternal, Masyarakat sebagai debitur yang memiliki watak relatif keras. The research objective is to analyze the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects based on the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 at BNI Finance Makassar City. This research uses the type of empirical legal research. The research results show that: (1) The implementation of the execution of fiduciary guarantee objects by BNI Finance in Makassar City is still less effective due to juridical and non-juridical factors (2) Factors that influence the execution of fiduciary guarantee objects, namely legal substance, Constitutional Court Decision Number 18 /PUU-XVII/2019 erodes the legal certainty that BNI Finance can carry out executions which are seen as legal consequences. Legal structures/enforcement such as PT Mandala have limitations in carrying out their executions before there are court decisions, supporting means or facilities for law enforcement, such as state instruments such as the police as external executors, the community as debtors who have a relatively tough character.
Implikasi Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Safnur, Andi Adeha; Qamar, Nurul; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan menganalisis implikasi hukum lembaga aribtrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah lembaga arbitrase bersifat otonom karena memiliki kekuasaan dan independensi untuk mengatur dan melaksanakan proses arbitrase sesuai aturan yang diterapkan. Tanpa campur tangan pihak luar baik pemerintah, otonomi ini mencakup aspek seperti pemilihan arbiter, prosedur dan keputusannya.; (2) Implikasi yang di timbulkan arbitrase dapat memberikan rasa keadilan maupun kepastian hokum bagi kedua belah pihak agar terhindar dari penuntutan ganda yang dimana putusannya telah ditetapkan oleh arbiter. Sehingga didalam klausula perjanjian arbitrase pengadilan negeri tidak berhak atau tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa arbitrase yang timbul dari kedua belah pihak. The research objective is to analyze the role of arbitration institutions in resolving disputes outside the court and analyse the legal implications of arbitration institutions in resolving disputes outside the court. This research uses the normative legal research type. The results of this research show that: (1) The role of arbitration institutions in resolving disputes outside the court is that arbitration institutions are autonomous because they have the power and independence to regulate and carry out the arbitration process according to the rules applied. Without interference from outside parties, including the government, this autonomy includes aspects such as the selection of arbitrators, procedures and decisions; (2) The implications of arbitration can provide a sense of justice and legal certainty for both parties to avoid double prosecution where the arbitrator has determined the decision. So, in the arbitration agreement clause, the district court has no right or authority to adjudicate arbitration disputes arising from both parties.

Page 20 of 23 | Total Record : 229

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue